REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelang pelaksanaan Kongres SEMMI ke IX di Banten. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemandirian pangan nasional melalui kolaborasi pemerintah dan kalangan mahasiswa.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, terutama pada komoditas beras. “Kami mengapresiasi capaian swasembada beras yang telah diraih. Ini langkah penting menuju kedaulatan pangan nasional. Ke depan, kami berharap tidak hanya beras, tetapi seluruh sektor pangan bisa kita penuhi secara mandiri tanpa bergantung pada impor,” kata Bintang dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, PB SEMMI juga memaparkan sejumlah program strategis, salah satunya pengembangan petani milenial untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Program ini diharapkan mampu memperkuat produktivitas sekaligus mendorong inovasi pangan nasional.

Sebagai bagian implementasi program, PB SEMMI akan menggelar panen raya bawang di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang direncanakan dihadiri Zulkifli Hasan.

"Kami telah mengundang Bapak Zulkifli Hasan untuk hadir dalam panen raya bawang di Bima sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan petani milenial yang kami gagas,” ujar Bintang.

Selain itu, Zulkifli Hasan menyatakan kesediaannya menghadiri Kongres SEMMI ke IX di Banten pada 21 hingga 25 Juli 2026. Dalam agenda tersebut, Zulkifli Hasan dijadwalkan membuka program tebus murah pangan guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Kongres SEMMI ke IX diharapkan menjadi ruang konsolidasi nasional mahasiswa untuk memperkuat kontribusi terhadap isu strategis, khususnya sektor pangan yang dinilai menjadi pilar utama ketahanan dan kedaulatan nasional.

JAKARTA - Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Jakarta Raya periode 2026–2028 resmi dilantik. Kegiatan pelantikan pengurus ini berlangsung di Gedung RSGU, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pelantikan mengangkat tema “SEMMI Jakarta Raya sebagai Katalisator Kota Global”, yang merefleksikan komitmen organisasi dalam mengambil peran strategis menghadapi dinamika Jakarta sebagai pusat peradaban dan kota global yang berkeadilan.

Prosesi pelantikan secara langsung dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI Bintang Wahyu Saputra, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Bintang menegaskan Syarikat Islam dan SEMMI memiliki peranan historis yang sangat penting dalam pergerakan nasional dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“SEMMI lahir dari semangat perjuangan dan nilai keumatan. Oleh karena itu, kader SEMMI harus terus menjaga ruh perjuangan tersebut dengan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” kata Bintang, Sabtu (31/1/2026).

Ketua Umum terpilih PW SEMMI Jakarta Raya, Yanto, menyampaikan SEMMI merupakan organisasi yang strategis untuk menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mengawal kebijakan publik di wilayah perkotaan.

“Kami sampaikan, sebagai katalisator kota global, menjalin komunikasi dan kerja sama lintas sektor untuk membangun dan mewujudkan 20 kota global yang berkeadilan adalah kunci keberhasilan ke depan,” tegas Yanto.

Yanto juga menyoroti pentingnya menjaga tatanan ketatanegaraan yang sejalan dengan semangat Reformasi. Yanto menegaskan penempatan institusi kepolisian di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan Reformasi, supremasi sipil, serta profesionalitas aparat penegak hukum.

“Hal tersebut penting untuk memastikan stabilitas nasional, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara, oleh karenanya menempatkan posisi Kepolisian langsung di bawah presiden adalah hal yang tepat” tambahnya.

"Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran SEMMI Jakarta Raya dalam mendorong pembangunan kota yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas," katanya.

JAKARTA - Polri membongkar kasus dugaan korupsi pelanggaran ekspor produk turunan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 87 kontainer di TPS Multi Terminal Indonesia - NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025). Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Sandri Rumanama mengatakan, Polri telah membuktikan dedikasi dan pengabdian penuh bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini Polri berhasil menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi kerugian negara dari penyelewengan ekspor.

"Keberhasilan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar kasus ekspor turunan CPO 87 kontainer menjadi bukti nyata, bahwa Polri ada di garda terdepan dalam menyelamatkan negara dari ulah pengusaha gelap yang kerap merugikan keuangan negara," kata Sandri Rumanama kepada awak media dikutip Jumat (7/11/2025).

Selain menyelamatkan keuangan negara, Sandri menilai Polri telah berhasil menjaga wibawa Indoensia sebagai negara hukum yang berdaulat, dan tidak bisa dikendalikan oleh pengusaha kotor yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan.

Berkat keberhasilan Polri ini, jelas Sandri, maka penjahat-penjahat yang menjalankan usaha dengan cara salah akan gentar dan berpikir beribu kali untuk menjalankan bisnis kotor di Indonesia.

"Apa yang dilakukan Polri ini adalah pesan bagi para pengusaha kotor, bahwa kejahatan yang merugikan keuangan negara akan berhadapan dengan penindakan hukum yang dilakulam Polri sebagai alat negara. Ini warning keras bagi para penjahat agar segera bertobat," lanjut Sandri yang juga menjabat Direktur Haidar Alwi Institut itu.

Secara khusus, dia mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mampu menerjemahkan arahan Presiden Prabowo dengan aksi nyata di lapangan. Tanpa banyak retorika, tapi hasil kerjanya nyata.

"Apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan aksi nyata di lapangan. Pengungkapan kasus penyalahgunaan ekspor produk turunan CPO ini adalah bukti kinerja dalam menyelamatkan keuangan negara," lanjut Sandri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri membentuk satgas khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar mengurangi potensi terjadinya kerugian negara.

"Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi kerugian-kerugian negara maka kami, Polri, membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara," kata Sigit dalam jumpa pers operasi gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri.

Jenderal Sigit menegaskan, setelah dibentuknya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, tim tersebut langsung bersinergisitas dengan lembaga lain dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

"Alhamdulillah, hasil kerja sama dengan Dirjen Beacukai, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya kelonjakan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Naik hampir 278 persen. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim," papar Sigit.

Kapolri mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ekspor turunan produk CPO ini bisa sukses karena dijalankan dengan perencanaan strategis. Dimulai dari pendalaman bersama seluruh pihak, kemudian pemeriksaan di tiga laboratorium yang menyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompemsasi bebas pajak.

"Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan bea cukai untuk pendalaman. Dan Alhamdulillah dari yang bisa diamankan, ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO," ungkap Kapolri.