Bisnis.com, MEDAN — Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Indonesia (Apjapi) mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatra Utara di Medan, Jumat (19/6/2026). Pembentukan kepengurusan daerah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan profesionalisme industri jasa penagihan di tingkat regional.

Ketua Umum Apjapi Kevin Agatha Purba mengatakan pelantikan pengurus daerah ini menjadi bagian dari upaya organisasi memperluas peran dan memperkuat koordinasi antar pelaku usaha jasa penagihan di daerah.

Menurut Kevin, keberadaan kepengurusan daerah diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan industri.

"Seluruh pengurus yang telah dilantik diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan jasa penagihan serta menjadi contoh yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai industri jasa penagihan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Kevin, pihaknya tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi bagi perusahaan jasa penagihan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

"Kami hadir untuk membangun komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem jasa penagihan yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya.

Pembentukan DPD Sumatra Utara dinilai penting mengingat aktivitas ekonomi dan pembiayaan di wilayah tersebut terus berkembang. Kehadiran organisasi di tingkat daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kompetensi anggota, serta mendorong penerapan standar operasional yang lebih baik dalam industri jasa penagihan.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) melakukan penyegaran kepengurusan sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas organisasi. Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) pun resmi bergabung dalam jajaran kepengurusan baru.

Adapun, beberapa nama yang masuk dalam kepengurusan baru yakni, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma'ruf; Direksi Persiku Kudus, Muhammad Abdul Idris, serta Agus Herlambang dan sejumlah kader muda lainnya yang selama ini aktif dalam berbagai bidang pengabdian.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan bahwa penyegaran kepengurusan merupakan bagian dari ikhtiar organisasi untuk menghadirkan kader-kader terbaik dalam mengawal agenda besar GP Ansor dan NU. Serta memperluas jejaring dan peran GP Ansor dalam berbagai sektor strategis nasional.

"Ansor harus terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, kami memperkuat struktur organisasi dengan kader-kader yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak pengabdian di berbagai bidang. Mereka adalah energi baru yang akan memperkuat gerakan organisasi ke depan," ujar Addin dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai, figur yang bergabung dalam kepengurusan baru bukanlah sosok asing di lingkungan NU. Sebagian besar merupakan kader lama Nahdlatul Ulama dan memiliki pengalaman yang relevan untuk mendukung penguatan organisasi.

"Mereka adalah kader-kader yang telah teruji. Ada yang berkiprah di pemerintahan, dunia profesional, olahraga, hingga pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kader NU mampu mengambil peran strategis di berbagai sektor sekaligus tetap berkomitmen mengabdi melalui organisasi," ucapnya.

Addin menegaskan bahwa GP Ansor saat ini tidak hanya dituntut menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Namun juga harus mampu merespons tantangan baru seperti transformasi digital, penguatan ekonomi umat, hingga meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Karena itu, organisasi menurutnya membutuhkan kombinasi antara kader yang kuat secara ideologis, matang secara organisatoris, dan memiliki kompetensi profesional yang dapat memperkuat tata kelola organisasi.

"Kami ingin mempertemukan semangat pengabdian dengan profesionalisme. Ansor harus menjadi rumah besar bagi kader-kader muda NU yang memiliki kemampuan dan keahlian di berbagai bidang agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.

Penyegaran kepengurusan ini juga menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang terus berjalan di tubuh GP Ansor.

"Ansor dibangun oleh tradisi kaderisasi yang panjang. Tugas kita hari ini adalah memastikan tradisi itu terus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara," pungkas Addin.

JAKARTA - Ikatan Alumni Boyolali (IKA-Boy) mengukuhkan Pengurus Pusat periode 2025-2029 dan Rapat Tahunan Pengurus 2026. Acara yang mempertemukan para perantau asal Boyolali tersebut berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua Umum IKA-Boy Didik Haryadi, menegaskan arah baru organisasi yang dipimpinnya. Didik menyampaikan sasaran strategis IKA-Boy ke depan adalah mempersatukan seluruh konstituen alumni Boyolali yang tersebar di berbagai wilayah dan latar belakang profesi.

"Visi utama IKA-Boy adalah menjadi organisasi induk atau holding organization. Melalui konsep ini, organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi sinergi antaranak bangsa, khususnya sesama alumni, secara lebih terstruktur dan berdampak luas," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Didik, sinergi antarorganisasi sangat krusial untuk membangun kerja sama pertemanan yang tinggi. Semangat kolaborasi inilah yang nantinya menjadi motor penggerak dalam mendukung kemajuan para alumni, daerah asal Boyolali, serta bangsa dan negara.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi besar tersebut, Didik Haryadi memaparkan strategi pengembangan organisasi yang ekspansif.

"IKA-Boy akan segera membentuk jaringan cabang di berbagai kota di dalam negeri, bahkan hingga ke mancanegara. Selain perluasan wilayah geografis, strategi pengembangan juga menyasar sektor profesional dan historis," ujarnya.

Dia akan memfasilitasi pembentukan chapter alumni di berbagai perusahaan, serta pembentukan chapter berdasarkan almamater atau lulusan sekolah masing-masing.

Didik yang terpilih untuk periode 2025–2029 ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. Didik mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat serta para tokoh senior Boyolali dalam menakhodai organisasi ini.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh kaum urban dan perantau asal Boyolali untuk merapatkan barisan dan mengimbau para alumni yang berada di Jakarta, kota-kota lain di Indonesia, hingga yang bermukim di luar negeri untuk segera bergabung dan berkontribusi bersama IKA-Boy.

Ketua Panitia Acara sekaligus Ketua Harian II IKA-Boy Ibnu Hadyanto, menjelaskan pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 001/KEP/KETUM/IKA-Boy/X/2025. Acara ini dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk jajaran Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta diisi ceramah wawasan organisasi oleh Prof. Komarudin Hidayat.

Dukungan penuh juga datang dari Ketua Dewan Pembina IKA-Boy, Susilo Siswoutomo yang menyebut potensi besar alumni Boyolali sebagai silent power. Susilo berharap wadah ini mampu menyatukan para pejabat negara, pelaku publik, eksekutif profesional, dan pengusaha demi mendukung pembangunan daerah.

"Salah satunya melalui rencana pendirian Boyolali Community Center di Jakarta dan Boyolali Activity Center di Boyolali," ujarnya.

BATAM - Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Daerah (Pengda) HDCI Kepulauan Riau (Kepri), Batam, dan Tanjungpinang pada Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sahroni menekankan bahwa komunitas motor besar harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar identik dengan kegiatan touring semata.

“Komunitas motor itu bagian dari masyarakat, jadi ukurannya bukan hanya dari seberapa jauh kita touring, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan," ujar Sahroni dalam keterangannya.

"Saya selalu tekankan ke seluruh Pengda di daerah agar setiap kegiatan punya nilai sosial, membantu yang membutuhkan, dan hadir saat masyarakat perlu. Dan Batam telah menjadi contoh bagaimana klub motor membangun citra positif lewat berbagai aksi nyata untuk masyarakat,” sambungnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pengda HDCI Kepri yang dinilai berhasil mengubah stigma terhadap klub motor besar, sekaligus mendorong kolaborasi lintas komunitas hingga diharapkan berdampak pada sektor pariwisata.

“Selama ini klub motor sering dicap ugal-ugalan dan tidak ada manfaatnya. Tapi yang dilakukan Pengda Kepri justru menunjukkan sebaliknya, dan ini membanggakan," ungkapnya.

Dia mengungkapkan dalam waktu dekat juga akan ada rombongan rider dari Thailand touring ke Batam. "Saya sudah minta agar penyambutannya baik karena kegiatan seperti ini bukan hanya mempererat komunitas, tapi juga ikut mendukung pariwisata daerah,” tandas Sahroni.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dia menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

Ketua KPK Ingatkan Integritas Advokat

Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar Peradi Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pelantikan pengurus Peradi Profesional ini menjadi sorotan di media sosial, di antaranya di X (Twitter). Salah satu akun, Jeng Rini GL menulis: “Peradi semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN Peradi Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Tingginya perhatian publik terhadap pelantikan Peradi Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas.

TANGERANG - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan perolehan suara partai yang dinahkodainya tiga besar di Provinsi Banten. Hal tersebut diungkapkan Zulhas saat Pelantikan dan Rakerwil DPW PAN Provinsi Banten di Indoor Stadium Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Zulhas menyebut pelantikan pengurus DPW dan DPD se-Banten sebagai pelantikan terbaik lantaran paling ramai dan meriah dibanding pelantikan pengurus daerah lainnya. PAN harus besar dan berpihak pada rakyat bukan hal yang bisa ditawar.

"Ini pelantikan terbaik paling ramai dan meriah yang saya hadiri selama saya melantik pengurus wilayah," ujar Zulhas dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Di hadapan ribuan pengurus PAN Banten, pria yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia itu mengajak untuk mewujudkan sejarah, mimpi serta obsesi. Ia optimis target tiga besar itu bisa tercapai lantaran melihat sosok Ketua DPW PAN yang juga istri Wakil Gubernur Banten itu merupakan sosok brilian.

"Mari kita buat sejarah, satukan mimpi obsesi kita, kita bukan partai lemah. Kita buat sejarah untuk menjadikan PAN 3 besar. Kita lihat Ibu Irna briliant leader, pemimpin yang bisa memilih orang yang tepat. Ketua PAN Banten telah memilih orang yang tepat, muda, dan hebat," tuturnya.

Senada dengan Zulhas, Ketua DPW PAN Banten, Irna Narulita menegaskan PAN Banten menargetkan bisa lolos tiga besar pada Pileg 2029 mendatang di bawah kepemimpinannya. Dia tidak menargetkan memperoleh suara terbanyak di Provinsi Banten dan membiarkan Gerindra berada di puncak.

"Bergerak bersama masyarakat menuju tiga besar di Provinsi Banten. Kami tidak ingin pertama, PAN hanya 3 besar saja. Kami akan membersamai kepemimpinan Bapak Andra Soni dan Dimyati Natakusumah," kata mantan Bupati Kabupaten Pandeglang dua periode ini.

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pelantikan ini menjadi penanda langkah organisasi dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Peradi Profesional untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Organisasi ini mendorong lahirnya advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penegakan hukum. Peradi Profesional periode 2026–2031 dipimpin oleh Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik di internal advokat. "Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris.

Ia juga menuturkan bahwa organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks.

“Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," kata Harris.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," tandasnya.

JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Pelantikan itu menandai babak baru upaya peningkatan kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia.

Momentum ini tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi sinyal kuat hadirnya standar baru dalam praktik advokat di tengah lanskap hukum yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut profesionalisme tinggi.

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Haedar menegaskan, organisasi ini telah memperoleh legitimasi penuh dari negara melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000086.AH.01.07.TAHUN 2026 yang ditetapkan pada 27 Januari 2026.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Prof Harris.

Dalam waktu singkat sejak berdiri, Peradi Profesional menunjukkan akselerasi yang signifikan di tingkat nasional. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Peradi Profesional sudah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak strategis, mulai dari kementerian, perguruan tinggi, hingga sektor perbankan.

Hingga saat ini, organisasi telah menjalin kerja sama dengan 39 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, membentuk kepengurusan di 30 provinsi, mengembangkan sinergi dengan 6 kementerian/lembaga negara dan menjalin kemitraan dengan 2 institusi perbankan.

Langkah ini menegaskan posisi advokat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem hukum yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, kebijakan publik, dan sektor ekonomi.

Dorong Reformasi Pendidikan Advokat

Salah satu fokus utama Peradi Profesional adalah pembaruan sistem pendidikan advokat. Melalui evaluasi terhadap implementasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), organisasi ini menghadirkan pendekatan baru melalui Program Pendidikan Advokat (PPA).

Program ini dirancang untuk melahirkan advokat yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kesiapan praktik yang kuat, kompetensi profesional yang terukur dan integritas tinggi dalam penegakan hukum

Dengan pendekatan ini, Peradi Profesional ingin menjawab tantangan utama profesi advokat: kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Apresiasi Penegak Hukum, Perkuat Nilai Profesi

Dalam rangkaian acara pelantikan, Peradi Profesional juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh penegak hukum sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga integritas dan keadilan.

Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun profesi advokat yang berlandaskan tiga nilai utama yaitu Bermutu, Beretika, dan Berintegritas Nilai-nilai tersebut akan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan, program, serta arah strategis organisasi ke depan.

Peradi Profesional adalah organisasi advokat yang berfokus pada penguatan kualitas, integritas, dan profesionalisme melalui pendidikan adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan sistem organisasi yang modern dan akuntabel.

JAKARTA - Kepengurusan PB Mathla'ul Anwar masa khidmat 2026-2031 resmi disusun dan disahkan bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Ketua Umum terpilih Jazuli Juwaini yang juga bertindak sebagai Ketua Formatur hasil Muktamar Mathla'ul Anwar menetapkan sejumlah tokoh nasional kader terbaik untuk mengisi jajaran kepengurusan pusat.

Dalam keterangannya, Jazuli menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan kontribusi Mathla'ul Anwar di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial sebagai bagian dari risalah utama organisasi. “Mathla'ul Anwar harus semakin kokoh perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami ingin memastikan seluruh potensi organisasi diarahkan untuk kemajuan pendidikan dan kemandirian umat,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan, mulai dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal hingga Bendahara Umum, berkomitmen penuh untuk menghibahkan tenaga, pikiran, dan sumber daya demi kemajuan organisasi. Lebih lanjut, PB Mathla'ul Anwar akan mengoptimalkan peran kader-kadernya yang berada di lembaga legislatif, termasuk anggota DPR dan DPD RI terutama yang masuk kepengurusan, guna mendorong pembenahan serta penguatan organisasi secara nasional.

Saat ini, Mathla'ul Anwar memiliki kurang lebih 3.000 lembaga pendidikan, mulai dari madrasah, perguruan tinggi, hingga institusi pendidikan lainnya. Ke depan, seluruh lembaga tersebut diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang tidak hanya kompetitif secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional, PB Mathla'ul Anwar juga melakukan aksi nyata dengan menyerahkan bantuan renovasi madrasah MA di Cihara Lebak senilai Rp 400 juta melalui kolaborasi dengan BUMN sebagai bentuk sinergi untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Menutup pernyataannya, Jazuli menegaskan komitmennya untuk membawa Mathla'ul Anwar naik ke level yang lebih tinggi. “Kami menghadirkan wajah baru kepengurusan yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional lintas partai, organisatoris, dan profesional yang hampir 99 persen adalah kader MA. Ini adalah langkah konkret untuk menjadikan Mathla'ul Anwar semakin berdaya, modern, dan diperhitungkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar, yang saat ini menjadi Ketua Majelis Amanah, KH. Embay Mulya Syarief, turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru. “Selamat kepada pengurus baru PB Mathla'ul Anwar. Pendidikan adalah investasi. Jika kita berbicara IPM tanpa pendidikan, maka itu kosong,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya peran dakwah dan sosial sebagai bagian dari pilar perjuangan Mathla'ul Anwar.

Susunan Pengurus PB Mathla’ul Anwar 2026–2031:

Majelis Organisasi :

- Ketua Majelis Amanah: KH Embay Mulya Syarif

- Ketua Majelis Fatwa: Prof Dr KH E Syibli Syarjaya

Pengurus Harian:

- Ketua Umum: Dr KH Jazuli Juwaini

- Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Litbang & Humas: Dr H Aat Surya Safa’at

- Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan: KH Zaenal Abidin Suja’i Lc

- Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi & Wilayah: Dr KH Abdul Fikri Faqih

- Wakil Ketua Umum Bidang Dakwah & Keluarga: KH Muhammad Mursyid

- Wakil Ketua Umum Hubungan Dalam & Luar Negeri: Bonnie Triyana M.Hum

- Wakil Ketua Umum Bidang Hukum & HAM: Arif Rahman SH

- Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi & Kesejahteraan: Muhammad Arif Kirdiat SH

Sekretaris Jenderal: H Yanuar Arif Wibowo, SH, M.I.Pol

Bendahara Umum: H Ulfi Khadafi.

JAKARTA - Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Jakarta Raya periode 2026–2028 resmi dilantik. Kegiatan pelantikan pengurus ini berlangsung di Gedung RSGU, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pelantikan mengangkat tema “SEMMI Jakarta Raya sebagai Katalisator Kota Global”, yang merefleksikan komitmen organisasi dalam mengambil peran strategis menghadapi dinamika Jakarta sebagai pusat peradaban dan kota global yang berkeadilan.

Prosesi pelantikan secara langsung dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI Bintang Wahyu Saputra, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Bintang menegaskan Syarikat Islam dan SEMMI memiliki peranan historis yang sangat penting dalam pergerakan nasional dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“SEMMI lahir dari semangat perjuangan dan nilai keumatan. Oleh karena itu, kader SEMMI harus terus menjaga ruh perjuangan tersebut dengan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” kata Bintang, Sabtu (31/1/2026).

Ketua Umum terpilih PW SEMMI Jakarta Raya, Yanto, menyampaikan SEMMI merupakan organisasi yang strategis untuk menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mengawal kebijakan publik di wilayah perkotaan.

“Kami sampaikan, sebagai katalisator kota global, menjalin komunikasi dan kerja sama lintas sektor untuk membangun dan mewujudkan 20 kota global yang berkeadilan adalah kunci keberhasilan ke depan,” tegas Yanto.

Yanto juga menyoroti pentingnya menjaga tatanan ketatanegaraan yang sejalan dengan semangat Reformasi. Yanto menegaskan penempatan institusi kepolisian di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan Reformasi, supremasi sipil, serta profesionalitas aparat penegak hukum.

“Hal tersebut penting untuk memastikan stabilitas nasional, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara, oleh karenanya menempatkan posisi Kepolisian langsung di bawah presiden adalah hal yang tepat” tambahnya.

"Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran SEMMI Jakarta Raya dalam mendorong pembangunan kota yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas," katanya.

SERANG - Indonesian Airsofter Association (INASSOC) Provinsi Banten menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 di Kota Serang, Banten, pada Sabtu (24/1/2026). Agenda ini dirangkaikan dengan pemilihan dan pelantikan ketua pengurus daerah (Pengda) INASSOC Banten periode terbaru.

Musda dihadiri perwakilan klub airsoft dari berbagai wilayah di Banten, pengurus nasional INASSOC, serta perwakilan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Forum tersebut menjadi ajang evaluasi kepengurusan sekaligus penetapan arah program kerja organisasi.

Ketua Umum INASSOC Nasional, Osep Mulyawan Sudirman Karis mengatakan, Musda berjalan lancar dan kondusif. Karena hanya terdapat satu calon, pemilihan ketua dilakukan secara aklamasi dan menetapkan Wildan Hidayatullah sebagai Ketua Pengda INASSOC Banten.

Osep menegaskan fokus INASSOC ke depan adalah pembinaan atlet serta penertiban penggunaan airsoft gun agar tetap sesuai aturan dan fungsi olahraga. Ia juga menyoroti masih adanya kesalahpahaman publik yang menyamakan airsoft gun dengan airgun.

“Airsoft gun berbeda dengan airgun dan digunakan murni untuk olahraga. Kesalahan penyebutan ini dapat merugikan citra airsoft secara nasional,” ujar Osep dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Sementara itu, Wildan Hidayatullah menyatakan INASSOC Banten saat ini menaungi 14 klub dari lima pengurus cabang yang tersebar di seluruh wilayah Banten.

Ke depan, pihaknya akan memprioritaskan pengembangan keanggotaan, kaderisasi atlet untuk Kejuaraan Nasional dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas), serta penertiban kepemilikan airsoft gun.

"Tak sedikit prestasi yang telah ditorehkan oleh Inassoc Banten dalam mengharumkan nama Provinsi Banten di ajang-ajang bergengsi. Ke depan kita akan terus tingkatkan lagi," katanya.

Lebih jauh Wildan menjelaskan kepemilikan airsoft gun tidak berarti bebas digunakan di ruang publik. Penggunaan di luar kegiatan olahraga dinilai sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi organisasi hingga sanksi hukum.

“INASSOC hadir untuk memastikan penggunaan airsoft gun tetap aman, legal, dan bertanggung jawab,” tandasnya.