Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mewanti-wanti kepada seluruh calon petugas haji untuk senantiasa menjaga integritas dan setia terhadap tugasnya selama menjalankan tugas di Tanah Suci.

Gus Irfan sapaan akrabnya menekankan bahwa setiap bentuk penyelewengan dalam pendampingan dan pelayanan terhadap para jemaah haji akan dimintai pertanggungjawaban secara serius.

“Tentu, petugas harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Petugas harus melaksanakan tugas yang sudah dirincikan oleh tim kami sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan itu harus ada pertanggung jawaban,” ucap Gus Irfan saat membuka Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026).

Dirinya menyebut, bila petugas haji terbukti melakukan pelanggaran berat saat menjalankan, maka sanksi tegas akan dijatuhkan. Salah satunya adalah tindakan pemulangan petugas kembali ke tanah air sebelum masa tugas berakhir.

“Pertanggung jawaban sudah macam-macam nanti. Kalau perlu nanti dipulangkan pada pada saat kegiatan belum selesai juga bisa,” ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan di hadapan para peserta seleksi petugas haji daerah (PHD) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru negeri, termasuk di Provinsi Jawa Timur.

“Serentak di seluruh Indonesia. Kita berharap dengan tes ini, kita akan bisa mendapatkan petugas haji daerah yang benar-benar layak dan siap untuk menjadi pelayan bagi para jemaah kita,” ucapnya.

Mengenai kuota petugas haji, tahun ini pemerintah membuka kesempatan bagi ribuan peserta di seluruh Indonesia. Namun, hanya separuh yang akan terpilih sebagai petugas pelayanan umum maupun tenaga kesehatan.

"Di Indonesia ada 1.455 peserta, yang kita ambil sekitar 1.050 orang. Petugas layanan umum dan petugas kesehatan,” tambahnya.

Politikus Gerindra ini mengatakan, fokus utama pemerintah dalam musim haji tahun ini adalah memperkuat kapasitas terhadap petugas maupun fasilitas kesehatan demi menekan angka kejadian yang tidak diinginkan terhadap para jemaah.

Oleh sebab itu, Gus Irfan menyatakan pengisian terhadap posisi petugas medis tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Bila terdapat kekosongan di tingkat daerah, maka pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengisi kekurangan tersebut.

“Karena untuk kesehatan ini tidak bisa sekadar ngisi saja, harus ada keahlian tertentu. Hanya saja [sektor] kesehatan kita lebih kita seriusi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan bagi jemaah haji kita,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengimbau kepada segenap calon petugas haji yang nantinya terpilih untuk bisa menjalankan amanah secara serius demi mewujudkan kelancaran serta kekhusyukan dari 221.000 jemaah yang akan menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.

"Oleh sebab itu, tidak ada lagi istilah dari teman-teman itu, nunut melu (ikut-ikutan) haji, enggak ada. Semuanya kita siapkan dengan serius untuk memberikan pelayanan haji kepada para calon-calon jemaah haji kita," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh kepala daerah yang hendak mendaftarkan diri sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) pada musim haji 2026.

Hal tersebut disampaikan Gus Irfan saat membuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur di Kompleks Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026) pagi.

Dirinya membeberkan bahwa terdapat seorang bupati yang secara langsung menghubungi dirinya mengenai keinginan untuk dapat bergabung sebagai petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M.

Meski memiliki kedekatan secara personal maupun latar belakang partai politik yang sama, Gus Irfan menegaskan larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian demi menjaga integritas proses seleksi.

"Saya dua kali ditelpon oleh teman baik saya. Dia itu seorang Gus, setengah kiai, menjabat bupati, dan teman baik saya di partai, di Partai Gerindra. 'Gus, saya ini bisa enggak ikut tes Petugas Haji Daerah?' Jawabannya jelas, tidak bisa karena aturan enggak bisa," beber Gus Irfan.

Gus Irfan menyatakan, Kementerian Haji dan Umrah secara resmi telah menelurkan kebijakan baru mengenai rekrutmen atau seleksi petugas penyelenggara ibadah haji.

Dirinya menyatakan bahwa hanya pejabat dengan jabatan maksimal eselon IV yang dapat diusulkan sebagai Petugas Haji Daerah. Menurutnya, hal tersebut semata-mata ditegaskan agar petugas yang diberikan amanah adalah sosok yang memang memiliki kemampuan teknis di lapangan untuk melindungi dan menuntun jemaah di Tanah Suci, tidak hanya sekadar karena jabatannya semata.

Pasalnya, beber Gus Irfan, kepala daerah sebagai pejabat publik disebut memiliki beban kerja dan protokol yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas dan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh para jemaah.

“Kita ingin memaksimalkan pelayanan, walaupun bupati tidak berarti enggak bisa memberikan pelayanan, tapi kita anggap bahwa bupati ini pejabat yang agak sulit nanti kok bisa memberikan layanan kepada jemaah karena dia, beliau, juga punya beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggal untuk melayani jamaah,” pungkas Gus Irfan.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah diketahui menjadi petugas haji pada pelaksanaan 2025 lalu. Salah satunya adalah Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani). Hal tersebut dilakukannya usai mengikuti seleksi dan mengambil cuti dari jabatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Seleksi ini terbuka bagi umat Muslim Indonesia yang memenuhi syarat.

Pendaftaran seleksi petugas haji 2026 dibuka secara daring melalui laman resmi: https://petugas.haji.go.id mulai 8 Desember 2025 pukul 13.00 WIB. Pendaftaran akan ditutup pada 14 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

Setiap calon hanya boleh mendaftar satu kali dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Ada 8 formasi petugas haji yang dibuka, yaitu Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, Bimbingan Ibadah, Pelindungan Jemaah, Media Center Haji, Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji (PKP3JH), serta Layanan Jemaah Lansia dan Disabilitas.

Pemerintah memastikan seleksi PPIH tersebut bebas gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apapun.

Dikutip dari laman resminya, Minggu (7/12/2025), berikut informasi mengenai jadwal seleksi, syarat umum, dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pendaftar:

Persyaratan Seleksi PPIH Arab Saudi 2026

Syarat Umum

• Warga Negara Indonesia dan beragama Islam.
• Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah atau puskesmas.
• Tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan.
• Berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji.
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak menjadi tersangka dalam proses hukum pidana.
• Memiliki identitas kependudukan yang sah.
• Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau instansi asal (ASN, Non-ASN, TNI, POLRI, dan instansi lainnya).
• Mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android atau iOS.
• Diutamakan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris.
• Tidak sedang menjalani tugas belajar.
• Pasangan suami-istri dilarang mendaftar sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama.
• Tidak pernah menjadi petugas PPIH Kloter dan Arab Saudi lebih dari tiga kali sejak tahun 2022.

Syarat Khusus

1. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun saat mendaftar.

2. Pelaksana Bimbingan Ibadah

• Usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun saat mendaftar.
• Telah menunaikan ibadah haji.
• Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.

3. Pelaksana Media Center Haji

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun saat mendaftar.
• Bekerja di media konvensional atau media ormas dengan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau pegawai humas di kantor Kemenag/Kemenhaj dengan sertifikat kehumasan.
• Media ormas harus terdaftar di Dewan Pers (terverifikasi administratif dan faktual).
• Maksimal dua peserta per unit kerja humas atau media yang boleh mendaftar.

4. Pelaksana PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji)

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun saat mendaftar.
• Tenaga medis/paramedis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek SIP.
• Non-medis wajib memiliki sertifikat keahlian kegawatdaruratan.

5. Pelaksana Pelindungan Jemaah

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun saat mendaftar.
• Berasal dari unsur TNI/POLRI
• Berpangkat tertinggi Mayor (TNI) atau Komisaris Polisi (POLRI).

6. Pelaksana Layanan Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun saat mendaftar.
• Diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman menangani lansia dan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi dari instansi terkait atau surat keterangan resmi dari instansi atau lembaga terkait
• Diutamakan memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa yang ramah disabilitas.

Jadwal Seleksi PPIH Arab Saudi 2026

• 6 Desember 2025: Pengumuman seleksi, calon peserta diminta menyiapkan dokumen.
• 8 Desember 2025 pukul 13.00 WIB: Pendaftaran daring dibuka.
• 14 Desember 2025 pukul 23.59 WIB: Batas akhir unggah dokumen.
• 16 Desember 2025 pukul 23.59 WIB: Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator Siskohat Pusat.
• 18 Desember 2025 pukul 09.00 WIB: Pelaksanaan seleksi CAT dan wawancara.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja petugas hai 2026 dan memenuhi persyaratan, bisa mendaftar secara daring melalui laman https://petugas.haji.go.id mulai Senin (8/12/2025).

Informasi lebih lanjut mengenai seleksi petugas haji 2026 bisa dilihat di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Pendaftaran lowongan kerja petugas haji ini dibuka pada 22–28 November 2025 melalui laman resmi haji.go.id/petugas.

Seleksi ini bertujuan menjaring calon petugas yang akan mendampingi dan melayani jemaah haji Indonesia, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

"Menjadi petugas haji bukan sekadar tugas, tetapi amanah, pelayanan, dan ibadah.
Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dalam pelayanan jamaah haji Indonesia," tulis akun Instagram @kemenhaj.ri, Jumat (21/11/2025).

Pendaftaran dilakukan secara daring dan dibuka untuk dua kelompok, yakni PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Formasi yang tersedia meliputi:

Formasi PPIH Kloter:

• Ketua Kloter
• Pembimbing Ibadah Haji Kloter

Formasi PPIH Arab Saudi:

• Layanan Akomodasi
• Layanan Konsumsi
• Layanan Transportasi
• Layanan Bimbingan Ibadah
• SISKOHAT

Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah)
• Tidak sedang hamil (untuk perempuan)
• Berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji
• Memiliki integritas dan rekam jejak baik
• Tidak sedang menjalani tugas belajar
• Mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi berbasis Android/iOS
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
• Tidak sedang menjadi tersangka hukum
• Pasangan suami-istri tidak boleh mendaftar pada tahun yang sama di PPIH Kloter dan Arab Saudi
• Mendapat izin tertulis dari instansi (untuk ASN atau pegawai instansi)

Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PPIH dapat berasal dari:

• Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang berasal dari Kementerian Haji dan Umrah, kementerian/lembaga; atau
• unsur masyarakat dari organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan tidak menjadi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak tahun 2022.

Persyaratan Khusus Berdasarkan Formasi

1. Ketua Kloter

• ASN Kementerian Agama (Kemenag)
• Usia 30–58 tahun
• Minimal setingkat Eselon IV atau golongan III/c atau fungsional Ahli Muda
• Pendidikan minimal S1 (Strata 1)
• Diutamakan yang sudah menunaikan ibadah haji

2. Pembimbing Ibadah Kloter

• Usia 35–60 tahun
• Sudah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji
• Pendidikan minimal S1

3. Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

• Usia 25–57 tahun saat mendaftar

4. Pelayanan Bimbingan Ibadah

• Usia 35–60 tahun
• Sudah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji

5. Pelaksana SISKOHAT

• Usia 25–57 tahun
• ASN/operator Siskohat di Kemenag Pusat/Wilayah/Kabupaten/Kota minimal 3 tahun
• Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat dan mengolah data
• Diutamakan pernah ikut bimtek Siskohat (dibuktikan dengan sertifikat/piagam)

Jadwal Rekrutmen Petugas Haji 2025

Tahap Pertama – Tingkat Kabupaten/Kota:

• Pengumuman pembukaan seleksi: 20 November 2025
• Pendaftaran peserta: 22–28 November 2025
• Batas akhir unggah dokumen: 28 November 2025 (23.59 WIB)
• Verifikasi dokumen Siskohat Kab/Kota: 2 Desember 2025 (23.59 WIB)
• CAT Tahap 1: 4 Desember 2025 (09.00 WIB)
• Pengumuman hasil seleksi tahap 1: 5 Desember 2025 (16.00 WIB)

Tahap Kedua – Tingkat Provinsi:

• Verifikasi dokumen Siskohat Kanwil: 8 Desember 2025 (23.59 WIB)
• CAT dan Wawancara Tahap 2: 11 Desember 2025 (09.00 WIB)
• Pengumuman hasil seleksi tahap 2: 12 Desember 2025 (16.00 WIB)

Kementerian Haji dan Umrah memastikan, seleksi PPIH bebas gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apa pun.

Informasi lainnya silakan menghubungi Kantor Kementerian Haji Kab/Kota atau Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi setempat.

NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun/pendaftaran.

Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja petugas haji 2026 bisa dilihat di sini.