JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula saat terjadi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kemudian meminta syarat Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk posisi Sekda.

Zulkarnain (ZKN) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) tertarik dengan posisi tersebut dan bersedia memenuhi syarat yang dimaksud. Zulkarnain kemudian membeli mobil yang dimaksud dengan skema cicilan sebesar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Namun, pengajuan kredit ini bukan menggunakan nama pribadi Zulkarnain lantaran terkendala pengecekan profil keuangan. Kemudian, Zulkarnain meminta bantuan Ardiles (ARD) selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant untuk pengajuan proses kreditnya.

Proses pinjam identitas ini bukan hanya digunakan untuk kredit Land Cruiser. Sebelumnya, Zulkarnain pernah mengajukan kredit Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta yang diduga untuk menyuap Suhardiman saat masih jabat Plt. Bupati Kuansing pada 2021.

Ardiles bersedia membantu Zulkarnain dengan maksud agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

"Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada T.A 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansi), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik, Rabu (1/7/2026).

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka Program Magang Nasional (PMN) 2026. Peluncurannya dilakukan Senin, 29 Juni 2026, dengan target rekrutmen mencapai 150.000 orang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyebut inisiatif ini lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sederhana memastikan lulusan perguruan tinggi tidak menganggur lama, tapi bisa langsung masuk dunia kerja dan punya penghasilan.

Lewat PMN 2026, sarjana baru akan ditempatkan selama 6 bulan di perusahaan-perusahaan rekanan. Selama periode magang, peserta akan menerima upah. Besarannya berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan UMR di daerah penempatan masing-masing.

“Setiap peserta akan dibina langsung oleh mentor atau karyawan senior di perusahaan, supaya kompetensinya naik. Program kali ini juga lebih inklusif. Tidak cuma lulusan S1, tapi juga lulusan profesi dan teman-teman disabilitas,” ujar Teddy, Selasa (30/6/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu PMN sudah berjalan dengan 100.000 peserta yang disebar di berbagai perusahaan di Indonesia. “Tahun ini kuotanya naik jadi 150.000 orang. Mereka akan magang di sekitar 8.800 perusahaan, mulai dari BUMN sampai swasta,” jelasnya.

Lihat video: Konferensi Pers Bakom Bahas Lanjutan Program Magang Nasional dan Aset Negara



Evaluasi batch pertama menunjukkan hasil positif. Dari 100.000 peserta, 30% atau sekitar 30.000 orang langsung diangkat jadi karyawan tetap setelah magang selesai. Sedangkan 30% lainnya masih dalam proses rekrutmen dan dipanggil kerja dalam 2-3 bulan ke depan. “Jadi PMN ini benar-benar jadi jembatan bagi lulusan baru untuk kerja dan dapat gaji secepatnya,” tegas Teddy.

Dengan menambah jumlah peserta dan mitra perusahaan, pemerintah menargetkan PMN jadi salah satu strategi utama menekan angka pengangguran lulusan baru. Program ini juga diharapkan memperkuat skill SDM muda Indonesia agar lebih siap masuk ke industri.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.

"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," kata Suwandi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi. Dengan pengelolaan air yang baik, musim kemarau justru dapat menjadi momentum peningkatan produktivitas karena tingginya intensitas sinar matahari yang mendukung proses fotosintesis tanaman.

"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Pada 2026 ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah.

"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.

Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian serta pendampingan percepatan tanam kembali.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah pada 2026 mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung keberlanjutan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi menekankan sejumlah desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mampu menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Tidak boleh lagi segala hal yang kegiatan ekonominya di desa, tapi dananya, sumber dayanya ditarik keluar desa. Sumber daya ekonominya harus terus berputar dan berkembang di desa," kata Zabadi di Palangka Raya, Rabu.

Hal itu dia sampaikan di sela rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kalimantan Tengah yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten.

Zabadi menyampaikan apabila desa dapat menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pemerataan dari sisi ekonomi di seluruh wilayah.

"Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri," terangnya.

Dia memaparkan saat ini sumber daya dari negara diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan ekonomi baru di desa, yakni melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.

"Setidak-tidaknya dimulai dengan adanya investasi negara bagi setiap desa dengan adanya pembangunan, gerai, pergudangan dan lainnya," ucapnya.

Melalui rancangan bisnis utama dari koperasi yang multiguna, baik unit usaha simpan pinjam, logistik dan distribusi, sembako serta lainnya diharap dapat memacu aktivitas perekonomian di desa.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Karena itu desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang dimiliki," katanya.

Gubernur menjelaskan setiap desa memiliki keunggulan berbeda, ada yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif maupun jasa.

Diharapkan potensi tersebut mampu dikelola dengan baik, agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap delapan saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman pada Rabu (10/6/2026).

Saksi yang dipanggil di antaranya Kepala Satpol PP Rochman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Buddy Haryanto. "Pemeriksaan dilakukan di Polresta Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Saksi lainnya yaitu, Hamzah Syafroedin selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Luhur Satrio Muchsin selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian, Sumbowo selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Ferry Adhi Dharma selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; dan Budi Santosa selaku Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah. Belum ada informasi terkait kehadiran saksi tersebut. Termasuk keterangan apa yang akan digali belum diungkap.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Syamsul ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono (SAD).

Lihat video: Konferensi Pers KPK: Kronologi Tangkap Tangan Bupati Cilacap



Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Sabtu 14 Maret 2026.

Dalam konstruksinya Asep mengungkapkan, Syamsul memerintahkan Sadmoko untuk mengumpulkan uang kepada perangkat daerah setempat guna kebutuhan tunjangan hari raya (THR) untuk pribadi dan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Cilacap.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (TIW) memiliki kapasitas untuk dipercaya Presiden Prabowo Subianto. Teddy dianggapnya mampu menjawab keraguan dan tuduhan-tuduhan negatif terhadap dirinya dengan kerja cerdas yang berkualitas.

“Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tentu Teddy berhak untuk dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya,” kata Fernando Emas, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, kata dia, Teddy juga mampu membangun kedekatan dengan semua kalangan sehingga dapat menjadi penghubung antarberbagai pihak sehingga sangat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Prabowo Subianto. “Sehingga Teddy sangat memiliki potensi untuk kemudian menjadi sosok yang tepat pemimpin masa depan,” ujarnya.



Fernando Emas

Menurut Fernando, pengalaman pendidikan formal dari lembaga berkualitas dari dalam dan luar negeri serta didikan dari tokoh-tokoh hebat dalam politik seperti Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) tentu membuat Teddy Indra Wijaya lebih siap mengemban tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo. Dia menambahkan, dengan berbekal itu dan pengalaman yang cukup tentu akan membuat Teddy semakin matang dan siap kalau Prabowo kelak memberikan kepercayaan yang lebih terhadap dirinya.

“Sangat salah kalau ada yang menganggap kalau Teddy kariernya dikarbit karena kedekatannya dengan Prabowo tetapi ia memang layak mendapatkannya karena didasarkan pada kemampuan akademis, prestasi, dedikasi yang sangat dibutuhkan dari seseorang untuk dilibatkan membangun negeri ini,” imbuhnya.

Fernando pun mengapresiasi cara Teddy Indra Wijaya (TIW) merespons dan tidak mengambil sikap berlebihan atas serangan personal yang diarahkan kepada dirinya. Pernyataan yang dilontarkan baik oleh elite politik, pengguna media sosial, atau pengamat tidak dijawab dengan reaktif tidak dijawab dengan kata-kata tetapi dengan kerja, kerja dan kerja.

“Wajar, karena ada yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata karena dianggap mengurangi waktu untuk berkarya yang bermanfaat untuk rakyat. Begitu juga dalam menghadapi tudingan yang ditujukan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto, Teddy menjawab dengan selektif dan mampu menjawab dengan cerdas yang berbasiskan pada data yang akurat,” kata dia.

Fernando melanjutkan, walaupun usianya masih muda, Teddy sudah mampu menjalankan tugas Sekretaris Kabinet yang dipercayakan Prabowo Subianto kepada dirinya. “Kemampuannya mempersiapkan, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti arahan Presiden kepada para menteri sangat membantu Prabowo Subianto dan para pembantunya yang ada di Kabinet Merah Putih (KMP) agar program-program serta agenda-agenda penting dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026. Pembekalan tersebut diberikan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini.

Program PFLP ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo untuk mencetak kader-kader pemimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada angkatan pertama ini, sebanyak 400 peserta terpilih akan menjalani pendidikan intensif selama sembilan bulan.

"PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki best heart and best mind," tulis keterangan Sekretariat Presiden, Minggu (24/5/2026).

Pendidikan bagi para calon pemimpin perusahaan BUMN ini terbagi ke dalam tiga fase utama. Tahap pertama adalah pembentukan karakter dan disiplin selama tiga bulan. Tahap kedua mencakup penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan.

Terakhir, peserta akan menjalani magang selama dua bulan di berbagai kementerian, lembaga, maupun lingkungan BUMN.

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia," bunyi keterangan tersebut.

Lihat video: NEGARA RUGI RP15.400 TRILIUN! Prabowo Bongkar Skandal Underinvoicing Ekspor Sejak 1991

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan terhadap Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Diketahui, pengadilan tingkat pertama memvonis Nurhadi dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan banding yang dilihat di laman MA, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan pidana penjara selama lima tahun. Hakim menilai, Nurhadi terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari. Selain itu, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 subsider tiga tahun kurungan badan.

Vonis yang diterima Nurhadi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pasalnya, Amien Rais menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsir, mengatakan pernyataan tersebut telah memicu respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Natsir menilai narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik dan berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif etika komunikasi dan nilai keislaman, Natsir menegaskan penyebaran dugaan yang belum terbukti kebenarannya terhadap individu tertentu merupakan bentuk fitnah yang harus dihindari.

Meski demikian, Natsir menegaskan kebebasan berpendapat tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus dijaga.

Lihat video: Heboh Pernyataan Amien Rais: Hubungan Prabowo-Teddy Tak Lazim!



“Kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab etis dan hukum serta tidak melanggar kehormatan pihak lain,” tegasnya.

Natsir mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para tokoh publik, untuk mengedepankan narasi yang menyejukkan dan berbasis fakta, menjaga marwah kepemimpinan nasional, serta tidak menjadikan ruang digital sebagai sarana penyebaran dugaan yang belum terverifikasi.

Natsir juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beretika, dan bebas dari narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. "Kami mengajak semua pihak sebagai bentuk komitmen santri untuk menjaga persatuan nasional, merawat akhlak publik, serta memperkuat demokrasi yang beradab,” ucapnya.

JAKARTA - Tudingan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai tidak masuk akal dan bukan lagi merupakan kritik yang sehat. Tudingan tersebut sudah telah menjurus pada fitnah personal yang tidak berdasar.

Ketua Umum Pasbata David Febrian menyebut pola serangan yang muncul belakangan ini mencerminkan kebuntuan pihak-pihak tertentu dalam mencari celah untuk menyerang pemerintah.

“Tuduhan ini sudah tidak masuk akal dan justru menunjukkan kebuntuan. Kenapa buntu? Karena mereka bingung mau menyerang pemerintah dari sisi mana lagi, sehingga dibuatlah isu-isu negatif yang dipaksakan,” ujar David di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

David menegaskan narasi semacam itu sengaja digiring untuk membentuk opini publik yang menyesatkan. “Tujuannya jelas, membangun persepsi buruk di tengah masyarakat tanpa dasar yang kuat. Ini bukan kritik, tapi upaya framing yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

David juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya. “Kita tidak perlu menanggapi fitnah seperti itu. Justru masyarakat harus semakin cerdas dalam memilah informasi, jangan sampai ikut terseret dalam narasi yang tidak berdasar,” tambahnya.

Lihat video: Heboh Pernyataan Amien Rais: Hubungan Prabowo-Teddy Tak Lazim!



David menekankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan dengan isu-isu yang tidak produktif. David juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga akal sehat dan tidak larut dalam arus informasi yang belum terverifikasi.

“Mari kita jaga ruang publik tetap sehat dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi bangsa,” katanya.

JAKARTA - Muncul desakan penggantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari sejumlah kader PPP di daerah dinilai hanya rumor belaka. Pasalnya desakan itu muncul setelah adanya mis informasi dari segelintir orang yang sengaja menggiring opini ke kader PPP di daerah.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni membenarkan desakan tersebut hanyalah rumor, wacana akibat adanya disinformasi yang digiring oleh segelintir orang yang hanya ingin memperkeruh suasana.

“Saya kira itu hanya rumor saja. Mungkin disebabkan karena adanya disinformasi yang sengaja digiring untuk memperkeruh suasana," ujarnya, Kamis (23/4/2026)

Aftoni juga menilai desakan penggantian Sekjen tersebut juga diakibatkan dari kekhawatiran yang ditimbulkan oleh ulah atau kebijakan yang ternyata merugikan mereka sendiri. Yaitu kebijakan terkait penggantian Pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus Cabang (DPC) PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen. Apalagi setelah munculnya pernyataan KPU bahwa SK Kepengurusan harus di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

“Desakan itu muncul ya lantaran karena mereka khawatir akibat kebijakan yang salah dan akhirnya merugikan mereka sendiri. Terutama terkait dengan SK penggantian pengurus DPW dan DPC yang di tanda tangani oleh Ketum dan Wasekjen. Apalagi setelah dapat peringatan dari KPU dan Majelis Hakim di pengadilan negeri," ucapnya.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Aftoni menambahkan bahwa tuduhan Sekjen tidak aktif itu sepenuhnya tidak benar. Sekjen Taj Yasin beberapa kali hadir di acara konsolidasi yang dilaksanakan di beberapa daerah.

“Jika ada yang mengatakan Sekjen tidak aktif itu sepenuhnya tidak benar. Sekjen aktif menghadiri acara di beberapa daerah. Pada bulan Februari Gus Yasin hadir dan membuka acara Rakorwil PPP Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Sekjen juga aktif menjalin komunikasi dengan para Kyai/ulama di berbagai pondok pesantren," terang Aftoni

Ketua DPC PPP Maluku Tengah M. Said Patta juga berpendapat demikian, bahwa desakan penggantian sekjen tersebut tidak ada di daerah kami yaitu di Maluku.

“Ya betul, itu hanya rumor saja. Di daerah kami di Maluku gak ada wacana itu. Faktanya Sekjen juga aktif komunikasi dengan kami di Maluku”. Ungkap Said Patta.

Said Patta juga mengaku kaget tiba-tiba terbit Surat Penggantian dirinya sebagai Ketua DPC PPP Maluku Tengah lantaran tidak ada pemberitahuan atau alasan yang jelas kenapa dirinya di berhentikan. Terlebih Sekjen juga tidak tandatangan.

“Saya terus terang heran, kenapa saya di berhentikan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas. Apalagi SK juga tidak di tanda tangani Sekjen. Mungkin itu juga yang menyebabkan Sekjen tidak bersedia tanda tangan. Karena alasan pemberhentiannya tidak jelas," ungkapnya.

“Untuk itu saya mendukung sikap Sekjen. Dan kami di Maluku menolak jika ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dengan cara menggantikan Gus Yasin dari Sekjen," tandasnya. (Rakhmatulloh)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, untuk membahas persetujuan ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal sebagai bagian penguatan kerja sama perdagangan.

"Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Selasa.

Selain Australia, pemerintah Indonesia juga merencanakan ekspor pupuk urea ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Thailand dan Brasil.

Total komitmen ekspor pupuk urea tersebut mencapai kurang lebih satu juta ton, yang menjadi bagian dari upaya memperluas pasar global bagi produk pupuk nasional.

Berdasarkan data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional tercatat sebesar 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri berada di angka sekitar 6,3 juta ton.

Dengan selisih produksi tersebut, pemerintah menilai ekspor masih dapat dilakukan tanpa mengganggu ketersediaan pupuk di dalam negeri.

"Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global," kata Teddy.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sektor industri pupuk serta memperluas kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026