Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.

"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," kata Suwandi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi. Dengan pengelolaan air yang baik, musim kemarau justru dapat menjadi momentum peningkatan produktivitas karena tingginya intensitas sinar matahari yang mendukung proses fotosintesis tanaman.

"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Pada 2026 ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah.

"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.

Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian serta pendampingan percepatan tanam kembali.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah pada 2026 mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung keberlanjutan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Muncul desakan penggantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari sejumlah kader PPP di daerah dinilai hanya rumor belaka. Pasalnya desakan itu muncul setelah adanya mis informasi dari segelintir orang yang sengaja menggiring opini ke kader PPP di daerah.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni membenarkan desakan tersebut hanyalah rumor, wacana akibat adanya disinformasi yang digiring oleh segelintir orang yang hanya ingin memperkeruh suasana.

“Saya kira itu hanya rumor saja. Mungkin disebabkan karena adanya disinformasi yang sengaja digiring untuk memperkeruh suasana," ujarnya, Kamis (23/4/2026)

Aftoni juga menilai desakan penggantian Sekjen tersebut juga diakibatkan dari kekhawatiran yang ditimbulkan oleh ulah atau kebijakan yang ternyata merugikan mereka sendiri. Yaitu kebijakan terkait penggantian Pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus Cabang (DPC) PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen. Apalagi setelah munculnya pernyataan KPU bahwa SK Kepengurusan harus di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

“Desakan itu muncul ya lantaran karena mereka khawatir akibat kebijakan yang salah dan akhirnya merugikan mereka sendiri. Terutama terkait dengan SK penggantian pengurus DPW dan DPC yang di tanda tangani oleh Ketum dan Wasekjen. Apalagi setelah dapat peringatan dari KPU dan Majelis Hakim di pengadilan negeri," ucapnya.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Aftoni menambahkan bahwa tuduhan Sekjen tidak aktif itu sepenuhnya tidak benar. Sekjen Taj Yasin beberapa kali hadir di acara konsolidasi yang dilaksanakan di beberapa daerah.

“Jika ada yang mengatakan Sekjen tidak aktif itu sepenuhnya tidak benar. Sekjen aktif menghadiri acara di beberapa daerah. Pada bulan Februari Gus Yasin hadir dan membuka acara Rakorwil PPP Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Sekjen juga aktif menjalin komunikasi dengan para Kyai/ulama di berbagai pondok pesantren," terang Aftoni

Ketua DPC PPP Maluku Tengah M. Said Patta juga berpendapat demikian, bahwa desakan penggantian sekjen tersebut tidak ada di daerah kami yaitu di Maluku.

“Ya betul, itu hanya rumor saja. Di daerah kami di Maluku gak ada wacana itu. Faktanya Sekjen juga aktif komunikasi dengan kami di Maluku”. Ungkap Said Patta.

Said Patta juga mengaku kaget tiba-tiba terbit Surat Penggantian dirinya sebagai Ketua DPC PPP Maluku Tengah lantaran tidak ada pemberitahuan atau alasan yang jelas kenapa dirinya di berhentikan. Terlebih Sekjen juga tidak tandatangan.

“Saya terus terang heran, kenapa saya di berhentikan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas. Apalagi SK juga tidak di tanda tangani Sekjen. Mungkin itu juga yang menyebabkan Sekjen tidak bersedia tanda tangan. Karena alasan pemberhentiannya tidak jelas," ungkapnya.

“Untuk itu saya mendukung sikap Sekjen. Dan kami di Maluku menolak jika ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dengan cara menggantikan Gus Yasin dari Sekjen," tandasnya. (Rakhmatulloh)

JAKARTA - Robert Leonard Marbun resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Jumat (27/3). Dalam arahannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik menegaskan bahwa pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari kesinambungan kualitas organisasi yang harus terus dijaga dan diperkuat.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait pergantian posisi Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Keuangan . Ia juga menegaskan bahwa pergeseran Heru Pambudi dari jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang wajar untuk menjaga performa institusi.

Menurut Purbaya, masa jabatan Heru yang telah menyentuh angka lima tahun menjadi pertimbangan utama dilakukannya rotasi. Ia menilai perlunya pembaruan di posisi strategis tersebut.

Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II Bea Cukai, Ini Daftarnya



"Itu rotasi biasa itu, kan beliau udah lima tahun di Sekjen, sehingga kita pikir perlu penyegaran sedikit gitu lah," ujar Purbaya usai pelantikan Sekjen Kemenkeu baru, Jumat (27/3/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan Heru Pambudi akan mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Purbaya belum memberikan jawaban pasti. Ia menyebutkan bahwa saat ini mantan Sekjen tersebut masih berada di lingkungan internal Kemenkeu sembari menunggu penempatan yang sesuai.

"Sementara di sini dulu, sambil kita cari posisi yang pas nanti. (Ke DJKN?) Nanti kita lihat," tambahnya.

Purbaya Sangkal Tukar Guling Posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono



Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Heru Pambudi atas fondasi yang telah dibangun selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Menurutnya, kepemimpinan Heru tidak hanya terlihat dalam forum rapat, tetapi juga dalam tindak lanjut yang konsisten, kemampuan membangun kepercayaan, serta keberhasilan membentuk kerja tim yang solid. Nilai kerja keras, loyalitas, dan amanah tersebut menjadi fondasi penting bagi Sekretariat Jenderal ke depan.

Kepada Robert Leonard Marbun, Menteri Keuangan Purbaua menilai bahwa bekal kepemimpinan yang dimiliki sudah kuat. Robert disebut memiliki latar belakang akademik yang lengkap serta pengalaman karier yang mencakup pengawasan dan penegakan hukum, kepemimpinan wilayah, fungsi internasional, hingga kebijakan penerimaan negara.

Kombinasi pengalaman lapangan, kebijakan, dan koordinasi itu dinilai menjadi modal penting untuk memimpin Sekretariat Jenderal. Dalam arahannya, Menteri Keuangan juga menyoroti tantangan global yang masih penuh ketidakpastian, mulai dari dinamika geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas.

Di tengah situasi tersebut, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan harus terus menjaga APBN agar tetap kredibel, termasuk dalam menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber sekaligus engine perekonomian.

Menurut Purbaya, peran Sekretaris Jenderal menjadi sangat sentral dalam memastikan organisasi bergerak secara terpadu. Sekretaris Jenderal, ujarnya, harus berperan sebagai orkestrator agar seluruh unit berjalan sinkron, sebagai penggerak transformasi organisasi, sebagai penjaga kualitas informasi, dan sebagai integrator kebijakan pimpinan agar setiap arahan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dan ditindaklanjuti dengan baik.

Menutup arahannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kekuatan organisasi terletak pada kemampuan seluruh elemen untuk berjalan bersama dengan arah, ritme, dan nilai yang sama. Kepada Robert Leonard Marbun, ia berpesan agar fokus pada eksekusi dan orkestrasi, karena tugas Sekretaris Jenderal bukan bekerja sendiri, melainkan memastikan seluruh insan Kementerian Keuangan bekerja selaras untuk mendukung kinerja organisasi dan perekonomian nasional.

Purbaya juga memberikan tanggapan santai saat disinggung mengenai komposisi pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan yang saat ini didominasi oleh laki-laki. Ia mengakui bahwa aspek keberagaman gender menjadi perhatian yang baru disadarinya belakangan ini.

"Ah, itu yang saya baru sadarin kemarin. eselon 1 kita hampir semuanya cowok. Anda mau ngelamar?" seloroh Menkeu kepada awak media.