BWS Sumatra V Padang: Normalisasi Sungai dampak Bencana Alam Dilakukan Secara Bertahap
BWS Sumatra V Padang lakukan normalisasi sungai terdampak bencana secara bertahap. Fokus pada sungai dekat permukiman dan genangan.
(Bisnis.Com) 11/05/26 17:35 218060
Bisnis.com, PADANG — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang menyebut normalisasi sungai terdampak bencana alam di Sumatra Barat masih dilakukan secara bertahap dan bersifat darurat.
Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Sumatra V Padang Iwan Hernawan mengatakan penanganan permanen masih memerlukan pembahasan lanjutan, termasuk kesiapan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sekarang itu pengerjaan yang dilakukan bersifat darurat, seperti yang ada di Batang Kuranji yakni di Gunung Nago, normalisasi sudah dilakukan dan air telah kembali mengalir, tetapi masih bersifat darurat,” katanya usai rapat bersama sejumlah satuan kerja Kementerian PU dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Senin (11/5/2026).
Menurut Iwan, progres normalisasi sungai di Kota Padang untuk paket I telah mencapai sekitar 80%, mencakup wilayah Batu Busuak hingga Gunung Nago. Adapun titik lain yang membutuhkan normalisasi masih dalam tahap penyiapan anggaran.
Dia mengatakan prioritas penanganan difokuskan pada sungai yang menyebabkan genangan, berada dekat permukiman, serta lokasi dengan kondisi jalan terkikis.
“Jadi yang ditangani untuk normalisasi ini yang penting-penting dulu, seperti sungai yang menyebabkan genangan air, berada dekat dari rumah, jalan yang terkikis, dan kondisi tertentu lainnya, sehingga kami nilai butuh penanganan prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, untuk kawasan Muaro Penjalinan, BWS Sumatra V Padang masih menyiapkan paket pekerjaan. Iwan menjelaskan kawasan tersebut memiliki sedimentasi cukup tebal hingga mencapai 3 meter sehingga membutuhkan lokasi khusus untuk pembuangan material sedimentasi.
“Kalau di dekat Muaro Penjalinan Padang itu, tidak kami tumpukan di tepi sungainya, karena banyak rumah warga. Solusinya memang harus diangkut dan dibuang. Nah, tempat penampungan pasir sedimen ini yang masih dicari solusinya,” katanya.
Dia memperkirakan normalisasi di Muaro Penjalinan dapat dimulai pada 2026 setelah proses kajian dan persetujuan anggaran rampung.
Selain Muaro Penjalinan, BWS Sumatra V Padang juga memetakan titik normalisasi lain di Kecamatan Nanggalo yang dinilai rawan karena berada dekat kawasan permukiman.
“Kami berharap pada tahun 2026 ini, secara bertahap normalisasi sungai bisa dilakukan untuk wilayah Padang ini,” ujarnya.
Untuk mendukung mitigasi banjir, BWS Sumatra V Padang juga merencanakan pembangunan empat unit sabo dam, masing-masing dua unit di Sungai Kuranji dan kawasan Air Dingin.
“Untuk satu unit sabo dam ini diperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 miliar, hal ini menghitung dari kondisi harga material bangunan yang kini mengalami kenaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta percepatan normalisasi sungai di Sumatra Barat mengingat tingginya risiko banjir saat curah hujan meningkat.
"Saya minta kepada BWS Sumatra V Padang, normalisasi sungai ini penting untuk disegerakan, karena saya melihat masih banyak titik-titik aliran sungai terjadi pendangkalan akibat banjir, yang hingga saat ini belum tersentuh penanganan," tegasnya.
Andre mengatakan dukungan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra Barat akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PU.
"Normalisasi sungai ini pengerjaan yang mendesak, dan saya memahami perlu dikerjakan secara bertahap. Tetapi, keselamatan masyarakat dari ancaman bencana banjir juga harus jadi pertimbangan," tutupnya.
#normalisasi-sungai #bws-sumatra-v #bencana-alam #sumatra-barat #pengerjaan-darurat #batang-kuranji #kota-padang #genangan-air #sedimentasi-sungai #muaro-penjalinan #kecamatan-nanggalo #mitigasi-banjir