JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, Korps Bhayangkara sedang menyusun standar Minimal Essential Police Equipment (MEPE). Hal itu dilakukan untuk menentukan standar minimal peralatan yang harus dipenuhi oleh semua personel Polri.

Sigit menjelaskan, peralatan tersebut nantinya juga bakal disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan baik di tingkat pusat hingga daerah.

"Saat ini kita juga sedang menyusun MEPE, bagaimana ini menjadi harapan bahwa kita memiliki standar terkait dengan Minimal Essential Police Equipment. Jadi peralatan standar minimal yang harus kita miliki," kata Sigit di Gedung Slog Polri, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026).

Menurut Sigit, standarisasi ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung tugas personel. Karena, dengan peralatan yang standarnya telah disusun diharapkan tugas melayani masyarakat akan berjalan maksimal.

"Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin," ujar Sigit.

Dalam kesempatan ini total ada 430 kendaraan yang dibagikan ke beberapa Polda sampai Polres di daerah sebagai alat operasional. Kendaraan itu, mulai dari mobil listrik patroli, motor trail, ambulans, hingga kendaraan khusus untuk ke wilayah konflik seperti Dogiyai, Papua Tengah.

Selain kendaraan operasional, Sigit menjelaskan dalam kesempatan ini, Polri juga menyerahkan berbagai alat untuk menunjang perlindungan personel di zona konflik. Seluruh peralatan yang dibagikan juga sudah melalui uji ketahanan dari laboratorium baru yang dimiliki AsLog Polri.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Semua dimaksud, tentu saja agar anggota betul-betul bisa tampil percaya diri. Khususnya dalam melaksanakan kegiatannya memberikan rasa aman bagi masyarakat, menghadapi berbagai macam potensi, risiko, ancaman yang akan dihadapi,” kata Sigit.

Sebelumnya soal MEPE ini sempat tertuang dalam salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) agar Polri memiliki standar minimum peralatan di seluruh satuan kerja, mulai dari pusat hingga daerah

Karena dengan adanya standar peralatan tersebut, kebutuhan nyata atau rill di masing-masing satuan dapat dihitung secara jelas, sekaligus menjadi dasar pemenuhan bertahap ke depan.

“Nah, kita menyampaikan di sini garis besarnya adalah paling tidak Polri harus punya standar minimum peralatan apa yang dimiliki baik di Mabes, di Polda, di Polres, maupun di Polsek,” kata Sekretaris KPRP Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri saat jumpa pers, Rabu (6/5/2026).

Puteranegara

JAKARTA - STIK-PTIK sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk perwira Polri memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM Korps Bhayangkara. Terlebih dengan efektifnya KUHP dan KUHAP baru, pendidikan yang baik diyakini akan meminimalisir oknum Polri pemain perkara atau bahkan terlibat kejahatan secara langsung.

Optimisme terhadap Korps Bhayangkara disampaikan Wakil Direktur PASTI Indonesia Lutfi S solissa usai bersilaturahmi dengan Kepala STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eko Rudi Sudarto. Ia memberi contoh kasus mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat narkoba menampar Institusi Polri secara nyata.

”Bukan hanya di level perwira menengah, kejahatan melibatkan perwira tinggi Polri pun sudah berulang kali terjadi. Sebut saja mantan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan dan mantan Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa di kasus narkoba,'' kata Lutfi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (22/04/2026). Mahasiswa STIK PTIK Lemdiklat Polri Angkatan 83 Pengabdian Masyarakat ke Aceh

Hal ini membuktikan bagaimana STIK-PTIK memegang peranan penting untuk mencetak para perwira pertama dan menengah yang nantinya akan menjadi perwira tinggi. ”Lembaga pendidikan ini harus benar-benar menanamkan pondasi agar para alumnusnya selain telah dibekali pengetahuan yang mumpuni, namun juga tak memiliki mental tempe yang mudah tergiur oleh materi, fasilitas ataupun lainnya," ujarnya.

Para alumnus STIK-PTIK saat menjadi pimpinan juga diharapkan menjadi jembatan kebijakan Kapolri terhadap para anggota di bawahnya. Alumnus STIK-PTIK harus berani bertindak tegas atas semua pelanggaran dilakukan oleh oknum Polri.

"Kita masih melihat adanya oknum-oknum Polri yang memainkan perkara atau terlibat kejahatan itu sendiri. Padahal secara tegas Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo telah menginatruksikan penindakan tegas terhadap para oknum. Alumnus STIK - PTIK harus berani bersikap benar, tak takut terhadap beking kejahatan ataupun menjadi pelindung para oknum," tuturnya.

Dalam silaturahmi tersebut, PASTI sebagai salah satu NGO pemerhati Papua turut mengingatkan kepala STIK -PTIK Irjen Pol Eko Rudi Sudarto untuk terus menekankan pentingnya pemahaman atas HAM dan Agraria. Terlebih Eko juga pernah menjabat sebagai wakapolda Papua. Lindungi Jemaah, Satgas Haji Kemenhaj-Polri Berantas Praktik Ilegal di Daerah

'Sebagai sosok penerima penghargaan Hoegeng Awards atas inovasinya, Lutfi yakin Eko mampu menjadikan STIK dan PTIK sebagai lembaga pencetak perwira unggul Polri yang humanis dan tak mudah 'dibeli' oleh para pelaku kejahatan. ”Terlebih dengan KUHP dan KUHAP baru yang menjadikan peran Polri semakin sentral, kita butuh SDM Polri yang profesional membela kebenaran," tuturnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh anggota Polri menjalani tes urine. Perintah itu menyusul keterlibatan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dalam penyalahgunaan narkoba.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai usulan Kapolri agar anggota Polri tes urine tentu saja baik, tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada riset yang objektif terkait fenomena ini.

"Sebab akibat banyaknya anggota Perwira Polri itu sebagai pengguna atau pengedar narkoba harus diselidiki dengan serius. Pengentasan masalahnya bagaimana juga harus dicari dan diterapkan," katanya, Sabtu (21/2/2026).

Lebih dari itu tes psikologi secara berkala pun sebaiknya juga dilakukan baik oleh Polri maupun TNI. Tes ini penting sekali karena bisa saja dalam perkembangan hidupnya seorang anggota mengalami hal yang membuat ada penyimpangan dalam kejiwaannya.

"Banyak kasus terkait kejiwaan terjadi seperti contohnya penyalahgunaan senjata, narkoba, kekuasaan (abuse of power) dan lain-lain," ujar Nuning, panggilan akrabnya.

Mantan anggota Komisi l DPR ini menambahkan hal itu semua harus disikapi dengan pembenahan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi Polri.

"Assessment dan Wanjakti harus objektif dan bebas dari like and dislike. Sudah saatnya pimpinan Polri melakukan evaluasi dan melaksanakan tes psikologi berkala. Selain itu, perbaikan pola pendidikan SDM dari tingkat Tamtama sampai Perwira Tinggi," ucapnya.

JAKARTA - Kinerja Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menuai apresiasi. SSDM Polri dianggap mampu menerjemahkan kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan baik.

“Mereka bisa menerjemahkan kebijakan Kapolri dengan baik, selain itu mereka juga sangat respektif terhadap kehendak transformasi Polri oleh publik, kita apresiasi itu,” kata Founder Kontra Narasi sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Syarikat Islam Sandri Rumanama, Minggu (25/1/2026).

Dia mengatakan, tugas SSDM Polri adalah mengelola seluruh aspek personel Polri, sehingga kerja mereka sangat berat. Namun, dia melihat SSDM Polri bisa mentranformasi personel kepolisian saat ini. “Mereka mempunyai tugas mengelola dan mengurus 6.919 personel, bukan hal mudah,” ujarnya.

Sandri menguraikan bahwa mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, pelatihan, asesmen, mutasi, hingga kesejahteraan, dan kesehatan, rohani, jasmani, moril, materil, serta administrasi kepegawaian dan psikologi kepolisian adalah tugas berat yang diemban oleh SSDM Polri.

"Tugas mereka sangat berat untuk satu prinsipnya yakni memastikan anggota Polri profesional, berkualitas, dan sejahtera dalam melayani masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa salah satu indikator kesuksesan SSDM Polri adalah soal rekrutmen yang profesional dan terbuka. Selain itu, pelatihan pelatihan serta asesmen peningkatan kapabilitas personel kepolisian mengalami tren positif dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, mental aparatur personel kepolisian sudah bertransformasi menjadi polisi moderen, kolaboratif, humanis, dan prima dalam pelayanan serta pengayoman.

“Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Polri mengukur kualitas layanan kepolisian (SIM, SKCK, SPKT) berdasarkan kecepatan, kemudahan, dan profesionalisme, IPP Polres meningkat menjadi 3,88 (kategori Baik), dengan tingkat kepuasan publik mencapai 79,8% di 2025, mencerminkan peningkatan signifikan dan fokus pada transformasi Presisi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — TNI-Polri siap mendukung penyelenggaraan ibadah haji dengan penambahan personel untuk Perlindungan Jemaah (Linjam) dari Kementerian Haji (Kemenhaj).

Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan telah menyiapkan prajurit untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Dia menambahkan, pengerahan prajurit ini dilakukan agar memberikan rasa aman bagi jemaah yang bakal melaksanakan haji. Namun, untuk jumlah prajurit yang dikerahkan tetap bergantung pada Kemenhaj.

"Terkait kemungkinan penambahan jumlah petugas, akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pemerintah, serta hasil koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait," ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).

Senada dengan TNI, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pengerahan personel ini.

Oleh sebab itu, Polri bakal menyiapkan anggota yang sesuai kriteria Kemenhaj dalam pengamanan haji tersebut.

"Terkait rencana pemerintah dalam menambah kuota petugas haji dari Polri, pada prinsipnya Polri siap memenuhi dan mendukung sesuai kapasitas dan kompetensi. SSDM Polri juga sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan personel-personel yang terbaik," tutur Trunoyudo.

Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo meminta kepada pihaknya untuk menambah personel Polri dan TNI sebagai petugas penyelenggaraan haji.

Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.

"Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri," ujar Dahnil di kompleks Istana beberapa waktu lalu.