Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan hadirnya berbagai kebijakan fiskal pemerintah pusat telah memberikan dampak bagi daerah, beberapa hal perlu dikaji ulang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kebijakan fiskal nasional memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pembangunan dan keharmonisan hubungan antardaerah. Namun, ada kebijakan yang perlu menjadi perhatian.

Dia mencontohkan kebijakan opsen pajak yang kini langsung diterima oleh kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan tersebut di satu sisi memberikan kepastian terhadap pendapatan daerah, namun di sisi lain mengurangi ruang provinsi dalam menjalankan fungsi pemerataan bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

"Dulu melalui skema pembagian 70% dan 30%, provinsi masih memiliki ruang untuk membantu daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas. Sekarang, daerah dengan potensi kecil akan tetap menerima dalam jumlah kecil. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar semangat kebersamaan tetap terjaga," ucap Mahyeldi dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Gubernur Sumbar juga menyoroti problematika perusahaan yang beroperasi di daerah namun berkantor pusat di wilayah lain.

Menurut Mahyeldi, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.

"Ini menjadi hal yang perlu dikaji bersama, agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan oleh daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung," tambahnya.

Saat bertemu Komite IV DPD RI, Mahyeldi turut memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui inovasi dan digitalisasi layanan.

Dia mengatakan melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemprov Sumbar mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan seperti Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Nagari, dan Samsat Drive Thru, serta penerapan kebijakan tax clearance dalam proses perizinan.

Kemudian penguatan basis data juga dilakukan melalui integrasi dengan kepolisian dan mitra terkait guna memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time.

Di sisi belanja daerah, lanjut Mahyeldi, Pemprov Sumbar melakukan penataan struktur APBD dengan mengendalikan belanja pegawai agar tetap efisien, serta mengarahkan belanja pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian.

Dia berharap langkah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, peran provinsi dalam menjaga keseimbangan fiskal antar daerah juga terus diperkuat melalui penyaluran bantuan keuangan khusus, dukungan teknis bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas wilayah.

Oleh karena itu, dia menaruh harapan agar pemahaman yang lebih komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada penguatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyampaikan kunjungan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan UU HKPD sekaligus menyerap masukan dari pemerintah daerah.

Dia juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai masih menyisakan tantangan di tingkat implementasi, di antaranya skema dana bagi hasil berbasis kinerja yang belum sepenuhnya terukur, serta perubahan komposisi pembagian pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada penurunan penerimaan provinsi.

"Kami melihat ada kebijakan pusat yang saat dirumuskan berjalan baik, namun dalam implementasinya justru menjadi beban bagi daerah. Ini penting menjadi bahan evaluasi bersama," kata dia.

Selain itu, isu pajak air permukaan serta potensi ketimpangan fiskal antardaerah juga menjadi perhatian, termasuk dampak kebijakan terhadap relasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa dilakukan secara online. Melalui aplikasi yang diluncurkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, yakni SIM Nasional Presisi (Sinar) dan Samsat Digital Nasional (Signal).

"Revitalisasi Ditregident merupakan bagian dari reformasi pelayanan Polri. Kami ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, efisien, dan bebas pungli," kata Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Wibowo, dikutip CNN Indonesia, Kamis (13/11/2025).

Dua aplikasi ini bisa menghemat waktu masyarakat. Dengan menggunakan Sinar dan Signal, baik masyarakat tak perlu ke Satpas maupun kantor Samsat.

Masyarakat bisa menggunakan aplikasi Sinar untuk perpanjang SIM A dan SIM C secara online. Termasuk proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan hingga pembayaran secara digital, nantinya SIM akan dikirim melalui pos ke alamat rumah yang terdaftar.

Untuk Signal, pemilik kendaraan bermotor dapat menggunakannya untuk membayar pajak kendaraan. Aplikasi ini terhubung dengan sistem Jasa Raharja dan Bapenda.

"Selain menghemat waktu, sistem digital juga mengurangi potensi penyimpangan, karena seluruh proses terekam dan dapat diawasi secara transparan," ujarnya.

Wibowo menambahkan Korlantas juga tengah mengembangkan sistem E-BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Elektronik dan Digital ID Regident. Ini bakal jadi bagian ekosistem layanan digital Polri untuk terintegrasi dengan data nasional.

"Kami ingin seluruh layanan regident terhubung dalam satu sistem digital Polri. Dengan integrasi data dan pemanfaatan teknologi AI, kami bisa meningkatkan validasi, akurasi, dan kecepatan pelayanan publik di bidang lalu lintas," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga DKI Jakarta akan bebas dari sanksi pajak kendaraan hingga akhir tahun. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, dan dapat diakses di seluruh Samsat DKI Jakarta maupun melalui layanan digital.

Melansir keterangan resminya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak.

"Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta," ujar Lusiana, dalam siaran pers, dikutip Selasa (11/11/2025).

Pembebasan akan diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Nantinya sistem informasi manajemen pajak daerah akan langsung menyesuaikan data, sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.

"Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja," jelasnya.

Selain memberikan keringanan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah dan memberikan stimulus ekonomi menjelang akhir tahun.

Langkah ini juga dibarapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi pelayanan publik.

Pembayaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dari mana saja secara cepat dan aman.

"Kami ingin masyarakat merasa terbantu. Pajak daerah yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Lusiana.

Dengan diberlakukannya kebijakan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor ini, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum periode berakhir pada 31 Desember 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kembali memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan insentif ini berlaku bagi pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai 10 November sampai 31 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Ketentuan utama dari kebijakan insentif ini yakni, denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB dibebaskan sepenuhnya. Selain itu, tidak perlu mengajukan permohonan, pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem pajak daerah.

Foto: Puncak arus mudik masih berlangsung pada H-2 Lebaran 2025. Situasi lalu lintas di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, khususnya di KM 31 arah Cikarang Barat, terpantau padat merayap pada siang hari, Sabtu (29/3/2025). (CNBC Indonesia/Adiandono) Puncak arus mudik masih berlangsung pada H-2 Lebaran 2025. Situasi lalu lintas di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, khususnya di KM 31 arah Cikarang Barat, terpantau padat merayap pada siang hari, Sabtu (29/3/2025). (CNBC Indonesia/Adiandono)

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan kebijakan ini sebagai bentuk stimulus bagi warga agar semakin taat pajak serta wujud komitmen pemerintah dalam meringankan beban kewajiban perpajakan dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

"Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat," ungkapnya, Senin (10/11).

Untuk mempermudah proses pembayaran PKB, masyarakat dapat memilih tempat pembayaran melalui Kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, Samsat Keliling ataupun melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Informasi lebih lanjut mengenai lokasi kantor Samsat, dapat diakses melalui tautan: https://bapenda.jakarta.go.id/pelayanan/upt-pkb-dan-bbnkb-samsat. Bapenda DKI Jakarta juga menyediakan layanan informasi dan konsultasi pajak daerah bagi masyarakat melalui layanan Call Center di nomor 1500-177 atau melalui WhatsApp Business di nomor 0812-6000-6177.