Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong warga untuk melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga jelang penutupan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Suwung.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan membagikan bag komposter ke setiap rumah tangga. Viktor Andika Putra, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjelaskan hingga saat ini 75.260 unit bag komposter telah dibagikan. Lalu 2.048 unit sumur komposter, dan 2.025 unit tong komposter.

“Jumlah ini akan terus bertambah per minggunya,” jelas Viktor, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Pemkot Denpasar juga mengoptimalkan pengelolaan sampah di hilir dilakukan melalui penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penambahan fasilitas dan teknologi pengolahan, seperti mesin gibrig, pengolahan plastik, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan secara bertahap, mengurangi volume residu yang dibuang ke TPA, serta mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna dan energi. Dengan optimalisasi ini, TPST diharapkan menjadi kunci dalam menekan beban TPA secara signifikan.

Pengelolaan sampah di Bali tengah menghadapi fase transisi yang menentukan. Dengan produksi sampah harian mencapai ±3.400 ton dan rendahnya tingkat pengelolaan yang efektif, Bali dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dengan rencana penutupan permanen TPA Regional Suwung pada Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong pendekatan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan plastik sekali pakai. Namun, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan tantangan baru akibat keterbatasan layanan publik, infrastruktur, dan kesiapan sistem pendukung.

Guru Besar Tata Ruang Universitas Warmadewa I Putu Rumawan sendiri memberikan tanggapan terkait wacana pembuatan TPA sementara di Badung Selatan.

”Kalau ngomong TPA yang benar itu, proses air lini dari endapan sampah itu dimasukan ke dalam kolam dan diproses dan ujungnya dikasih air tawar. Kalau ikannya hidup, baru boleh dilepas airnya. Nah ketika dilepas airnya, tidak mampu meresap, lama-lama lingkungan ini jangan2 bisa menimbulkan masalah baru. Siapa yang bisa meyakini bahwa tidak akan menyebar penyakit demam berdarah. Karame nyamuk akan menyebar di tempat-tempat basah tadi," ujarnya.

Dia menambahkan, jika semuanya terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, termasuk soal TPA maka hal itu tidak seimbang.

”Kalau sekarang tetap terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, berarti tidak equal," tandanya.

Rumawan sependapat bahwa lahirnya regulasi sesuai UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah telat diimplementasikan sehingga masalah pengelolaan sampah kian kompleks.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja Gubernur dan Bupati di Bali yang tidak bisa mengatasi masalah sampah.

Menurut data Pemerintah Provinsi Bali, pada 2024 data timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton per tahun. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Denpasar yang mencapai 366.806 ton, kemudian di Kabupaten Gianyar sebesar 205.129 ton per tahun dan Kabupaten Badung 199.810 ton per tahun.

Kabupaten Buleleng menyusul dengan volume timbulan sampah mencapai 150.779 ton per tahun, Kabupaten Karangasem 102.643 ton, Kabupaten Tabanan 86.571 ton, Kabupaten Jembrana 60.106 ton, Kabupaten Bangli 41.557 ton dan Kabupaten Klungkung dengan timbulan sampah 40.829 ton sampah per tahun.

Masalah penumpukan sampah terjadi di Kota Denpasar dan Badung yang menjadi penghasil sampah terbesar. Penumpukan sempat terjadi ketika TPA Suwung ditutup awal 2026, meski penutupan kemudian ditunda setelah mendapat penolakan dari warga dan Swakelola di TPA Suwung.

Saat berpidato di hadapan seluruh Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati seluruh Indonesia di Jakarta pada Selasa (2/2/2026), Prabowo secara spesifik menyebut pada Desember 2025 sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata.

"Maaf ya, Gubernur Bupati-Bupati dari Bali, ini real loh [sembari menunjuk layar], Bali pada Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?" kata Prabowo.

Prabowo menyarankan agar Gubernur dan Bupati mengerahkan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan pembersihan sampah di Bali saat akhir pekan.

"SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut jika Gubernur dan Bupati di Bali tidak bisa mengatasi sampah, ia akan meminta TNI dan Polri mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup akan menghentikan operasional pembuangan sampah terbuka (open dumping) TPA Suwung di Bali per 1 Maret 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya saing pariwisata Bali di tengah kerentanan keberlanjutan lingkungan kawasan tersebut akibat persoalan sampah yang tak kunjung teratasi.

“Penutupan TPA Suwung adalah titik balik bagi Bali untuk membuktikan bahwa destinasi wisata kelas dunia harus dibarengi dengan kualitas pengelolaan lingkungan yang setara,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers, Rabu (31/12/2025).

Hanif mengemukakan bahwa permasalahan sampah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan serius terhadap kesehatan masyarakat. Dia pun meminta seluruh kepala daerah untuk mengambil keputusan strategis dan memiliki komitmen kuat menghentikan praktik open dumping sesuai amanat undang-undang.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025), Hanif menginstruksikan percepatan kesiapan TPA Landih di Bangli sebagai lokasi pengalihan sementara sampah dari Denpasar dan Badung sembari menunggu rampungnya pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Bali.

Selain itu, dia menginstruksikan bahwa sampah yang dikirim ke TPA Landih hanya boleh berupa residu, sehingga pengelolaan utama harus diselesaikan secara kolaboratif di hulu dengan melibatkan masyarakat. Hanif turut mengingatkan kewajiban pengelola kawasan dan tempat usaha untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki status darurat sampah di Bali dan menghindari predikat kota kotor dari hasil penilaian Adipura.

Perbaikan pengelolaan sampah di Bali menjadi isu mendesak karena capaian penanganan sampah nasional baru menyentuh angka 26%. Tindakan tegas dan terukur dari seluruh pemerintah daerah menjadi krusial agar beban sampah tidak lagi bertumpu pada TPA.

Hanif memberikan catatan kritis bahwa pengembangan TPA Landih harus dibarengi dengan konstruksi dan penguatan fasilitas yang optimal agar tidak memicu masalah baru pada masa depan. Karena persetujuan lingkungan untuk TPA Bangli belum tersedia, dia pun meminta Gubernur Bali segera menuntaskan seluruh persyaratan teknis dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

“Saya ingatkan tanggung jawab teknis berada pada pengelola kawasan, yaitu Bupati dan Wali Kota, mulai dari sampah permukiman hingga pasar. Tanpa penanganan serius di hulu, permasalahan sampah akan berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hanif.

Optimisme justru muncul dari keberhasilan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Sapu Jagat di Desa Gulingan, Badung, yang dikunjungi Hanif sebelum rapat berlangsung.

Penyabet peringkat pertama dalam kompetisi TPS3R se-Kabupaten Badung 2025 itu dinilai sukses menyinergikan pengelolaan daur ulang dan kompos dengan konsep ekowisata edukatif. Keberhasilan komunitas ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para pemimpin daerah agar beban sampah tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada TPA, melainkan selesai sejak dari sumbernya.