JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula saat terjadi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kemudian meminta syarat Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk posisi Sekda.

Zulkarnain (ZKN) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) tertarik dengan posisi tersebut dan bersedia memenuhi syarat yang dimaksud. Zulkarnain kemudian membeli mobil yang dimaksud dengan skema cicilan sebesar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Namun, pengajuan kredit ini bukan menggunakan nama pribadi Zulkarnain lantaran terkendala pengecekan profil keuangan. Kemudian, Zulkarnain meminta bantuan Ardiles (ARD) selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant untuk pengajuan proses kreditnya.

Proses pinjam identitas ini bukan hanya digunakan untuk kredit Land Cruiser. Sebelumnya, Zulkarnain pernah mengajukan kredit Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta yang diduga untuk menyuap Suhardiman saat masih jabat Plt. Bupati Kuansing pada 2021.

Ardiles bersedia membantu Zulkarnain dengan maksud agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

"Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada T.A 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansi), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik, Rabu (1/7/2026).

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut. Seperti apa konstruksi perkaranya?

Penetapan tersangka bermula dari operasi tangkap tangan ( OTT ). Selain Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant juga ditetapkan tersangka kasus ini.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula dari lelang jabatan Sekretaris Daerah Kuansing pada April 2025 dengan dua calon, yakni Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda saat itu dan Zulkarnain (ZKN) yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) pada saat itu.

Suhardiman kemudian meminta syarat mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada dua orang tersebut. Dari dua orang itu, hanya Zulkarnain yang menyanggupi.

"Dalam prosesnya, hanya ZKN yang menyanggupi permintaan tersebut. Sehingga ZKN terpilih menjadi Sekda Kuansing Periode 2025," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Zulkarnain kemudian membeli mobil mewah tersebut di salah satu showroom yang berlokasi di Jabodetabek dengan harga Rp2,05 miliar, dengan skema cicilan Rp46,5 juta per bulan dengan tenor 5 tahun. Namun, Zulkarnain tidak lolos pengecekan profil keuangan untuk mengajukan kredit sebesar itu yang kemudian mengakali dengan menggunakan identitas Ardiles.

"Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Plt. Bupati saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada tahun 2021," ujarnya.

Zulkarnain juga menggunakan nama Ardiles agar tujuannya mengkredit Pajero Sport terpenuhi. Ardiles bersedia melakukan hal tersebut agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing. "Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar," ucapnya.

Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan Sekretariat Daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta.

Taufik menerangkan, dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut, menggambarkan adanya nilai suap yang 'naik kelas'. Sebelumnya, ZKN menyuap dengan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing, senilai Rp700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap untuk jabatan Sekda Kuansing dengan mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar.

"Pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen penyuapan melalui skema kredit atau mencicil dengan tenor waktu tertentu, juga seolah mengunci agar jabatan ZKN 'aman' selama periode kredit berjalan."

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, memulai penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Lanjas senilai Rp48,55 miliar melalui peletakan batu pertama dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi.

"Kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus mendukung penataan wajah Kota Muara Teweh," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Barito Utara Junaidi di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia, pembangunan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026, Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Bupati mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Teweh Tahun 2022–2042, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Barito Utara Tahun 2024–2029.

Ruang lingkup pekerjaan, kata dia, meliputi penataan kawasan permukiman kumuh sepanjang 610 meter di RT 04, RT 05 dan RT 06 Kelurahan Lanjas, peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik, pelebaran serta peningkatan kualitas jalan, hingga pembangunan kawasan Waterfront City ataukawasan tepian air.

"Untuk tahun ini tahap pertama, panjang penanganan yang dilaksanakan mencapai 372 meter dari total perencanaan sepanjang 610 meter. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027 agar seluruh kawasan dapat tertata secara menyeluruh," jelasnya.

Junaidi berharap pembangunan tersebut mampu mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperbaiki aksesibilitas masyarakat, sekaligus menghadirkan kawasan tepian sungai yang lebih tertata, aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika sebagai salah satu ikon baru Kota Muara Teweh.

Bupati Barito Utara Shalahuddin mengatakan pembangunan tersebut merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata, bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Hari ini menjadi saksi sejarah dimulainya proyek strategis penataan kawasan kumuh RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas," ucap Bupati Shalahuddin.

Menurutnya, Kota Muara Teweh sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Barito Utara sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang memadai sekaligus wajah kota yang lebih indah dan representatif.

Melalui proyek penataan kawasan kumuh tersebut, pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lingkungan yang lebih sehat, peningkatan sanitasi, serta kawasan permukiman yang lebih layak huni.

"Pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan tata ruang perkotaan yang lebih baik. Penataan kawasan ini bukan sekadar mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat," ujar Shalahuddin.

Pewarta: Kasriadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, penetapan tersangka ini berawal operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing yang menangkap 10 orang pada Senin (29/6/2026).

Dari 10 orang itu, lima diantaranya diangkut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka adalah Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing; Suci Nitia Edwar (SNE) selaku istri kedua Bupati Kuansing; Ardiles (ARD) selaku selaku Direktur Utama Mitra Ideal Consultant; Julhensa (JL) selaku pihak swasta; dan Suwito (SW) selaku pihak swasta.

Sementara itu, Bupati dan Sekda menyerahkan diri pada Selasa (30/6/2026) malam. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang diantaranya sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Ketiganya kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 1 sampai dengan 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 21.17 WIB. "Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengultimatum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing, Riau.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berkaitan dengan dugaan praktik suap untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Dugaan tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuansing.

"Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara yang diungkap melalui OTT tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara pada Selasa sore tadi.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut sebagai tersangka.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 10 orang, terdiri atas sembilan orang di Kuansing dan satu orang di Jakarta. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara yakni Pengadilan Negeri Kuansing.

Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

KPK masih mencari keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain. Keduanya diminta kooperatif dan segera menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi.

Menurut Budi, hingga saat ini tim penyidik KPK belum mengetahui lokasi keduanya. Untuk itu, KPK telah berkoordinasi dengan Polda Riau guna melakukan pencarian. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

KPK berencana mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta langkah penahanan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu (1/7/2026).

Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi atau bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri acara puncak Exciting Banten Festival 2026 di Pantai Cibeureum 1, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Minggu.

"Kami punya program desa wisata, dan Insya Allah untuk desa-desa yang beririsan dengan kawasan wisata seperti Anyer, Cinangka, Padarincang, Mancak, Ciomas, sampai Pandeglang akan ada afirmasi bantuan dari Kemendes PDT," kata Yandri.

Menurut Yandri, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya.

Apabila integrasi kawasan pesisir dan desa wisata ini berjalan maksimal, ia meyakini gerakan "Ayo ke Banten" atau "Ayo ke Desa" akan memberikan efek domino yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat.

"Sehingga orang Jakarta tidak lagi semata-mata hanya ke Puncak atau Bali. Banten, mulai dari Anyer, Cinangka, hingga Carita di Pandeglang bisa menjadi destinasi menjanjikan karena wisatawan memiliki banyak pilihan agenda untuk stay (menginap) dua sampai tiga hari," jelasnya.

Namun, Mendes PDT menekankan bahwa keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak terkait standardisasi pelayanan. Hal itu mencakup keramahtamahan, kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga, sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk berkolaborasi memaksimalkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Menindaklanjuti arahan terkait standardisasi pelayanan pariwisata, Zakiyah menuturkan bahwa Pemkab Serang dalam waktu dekat akan segera membahas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai standardisasi tersebut.

"Sehingga pariwisata di wilayah Kabupaten Serang semakin baik, dan semakin dikangeni oleh para wisatawan. Harapannya mereka tidak hanya satu kali berkunjung, tapi bisa berkali-kali seperti halnya ketika berwisata ke Bali," ujar Zakiyah.

Sebagai informasi, ajang promosi wisata Exciting Banten Festival 2026 yang digelar Pemprov Banten pada 27–28 Juni 2026 ini turut melibatkan berbagai unsur. Kemeriahan acara didukung oleh kehadiran 40 stan produk unggulan ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM, serta 22 stan pelayanan publik dari berbagai instansi.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap plat nomor kendaraan yang akan mengisi BBM subsidi di SPBU, meskipun kebijakan itu memicu kontroversi di masyarakat.

Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari di Nabire, Minggu, mengatakan penertiban BBM bersubsidi melalui Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 yang berlaku sejak 19 Juni 2026 tersebut menunjukkan hasil positif terutama dengan berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.

“Salah satu poin di SE Bupati tersebut adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan yang mengisi BBM subsidi di SPBU sejak 19 Juni 2026. Sekarang sudah mulai kelihatan, antrean motor, mobil dan truk di SPBU sudah banyak berkurang,” ujarnya.

Ia mengatakan, antrean kendaraan di sekitar SPBU selama ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan memadati badan jalan.

Meskipun berjalan baik, pemda tetap akan melakukan evaluasi berkala setiap bulan setelah ditetapkannya kebijakan pengawasan dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Masih terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, salah satu masukan datang dari pengemudi ojek yang mengaku terdampak oleh penerapan sistem ganjil-genap karena membutuhkan pasokan BBM cukup tinggi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Memang masih ada pro dan kontra. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada tanggapan yang berbeda, sehingga akan terus kami evaluasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya.

"Intinya Bupati Nabire tetap tegas bahwa surat edaran itu tetap berlaku agar BBM subsidi dinikmati masyarakat yang memang berhak," katanya.

Selain melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap, pemerintah daerah juga akan segera menertibkan penjualan BBM oleh Pertamini atau pengecer.

Penertiban terhadap Pertamini juga mencakup pemeriksaan legalitas usaha dan pengawasan standar takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

Ia menegaskan Pertamini atau penjual bensin eceran hanya dapat memperdagangkan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.

Aturan itu sudah tertuang jelas pada Pasal 55 UU nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana penyalahgunaan pengangkutan dan atau penjualan BBM subsidi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.

Ia menambahkan, pada SE Bupati tersebut juga mengatur bahwa kendaraan berpelat nomor luar daerah tetap tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi di Nabire.

Pemilik kendaraan yang ingin memperoleh hak tersebut diwajibkan terlebih dahulu melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat nomor Papua Tengah (PT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap penegakan kebijakan tersebut mampu menciptakan distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, mengurangi antrean di SPBU, serta memastikan subsidi energi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SE berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan...

Nabire (ANTARA) - Bupati Nabire, Papua Tengah Mesak Magai menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Pengendalian serta Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menata penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran di daerah itu.

“SE berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU),” kata Mesak di Nabire, Sabtu.

Ia mengatakan, melalui SE tersebut, pemda memastikan penyaluran BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang berpelat Papua Tengah (PT) yang terdaftar di Kabupaten Nabire serta memiliki barcode sesuai data kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku.

Kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Nabire diberikan waktu satu bulan untuk melakukan mutasi kendaraan. Setelah batas waktu tersebut berakhir, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, kendaraan keluaran tahun 2010 ke bawah dibatasi melakukan pembelian BBM bersubsidi maksimal dua kali dalam satu pekan.

Pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah pembatasan terhadap kelompok kendaraan tertentu yang tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi.

Kelompok tersebut meliputi kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, kendaraan milik perusahaan, kendaraan berpelat nomor luar Provinsi Papua Tengah, serta kendaraan yang menggunakan barcode namun masa berlaku STNK telah berakhir.

Melalui SE tersebut, Pemkab Nabire juga memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.

“Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat melakukan pengisian pada Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kendaraan bernomor genap dilayani pada Selasa, Kamis, dan Sabtu,” katanya.

Pemerintah daerah juga melarang penjualan BBM bersubsidi kepada pengecer di pinggir jalan serta akan menindak tegas praktik penimbunan maupun penampungan BBM subsidi secara ilegal.

Mesak menegaskan pengelola SPBU wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah akan memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, pengurangan kuota BBM bersubsidi, hingga pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi, mengurangi antrean di SPBU, dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Semua pihak harus mendukung kebijakan ini agar distribusi BBM di Nabire lebih tertib, adil, dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 36 titik pembangunan Jembatan Garuda yang tersebar di pelosok desa untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengusulan pembangunan Jembatan Garuda yang merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 ini, hingga saat ini atau tahap pertama membangun 21 jembatan perintis (jembatan gantung), jembatan aramco dan jembatan beton.

"Karena bencana awal tahun 2026, ada sejumlah jembatan rusak, dan kebetulan ada program Presiden Prabowo Subianto yakni Jembatan Garuda, sehingga kami mengusulkan ke Kodim 0823, alhamdulillah direalisasikan," kata Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di sela meninjau beberapa lokasi di Dusun Plampang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, Sabtu.

Menurut dia, lokasi yang akan dibangun Jembatan Perintis Garuda itu menghubungkan dua desa dengan dibangun jembatan baru untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan mobilitas.

Rio menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat bersama Kodim Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat mengenai akses yang lebih layak melalui salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Bupati Rio.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0823/ Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menyampaikan pada tahap pertama ada sebanyak 21 titik Jembatan Garuda yang akan dibangun, dan sebagian saat ini dalam proses pengerjaan.

"Jadi, dari 21 titik pembangunan Jembatan Garuda tahap pertama ini, pada bulan Juni ada 16 jembatan yang mulai dibangun, yaitu 10 titik jembatan perintis (gantung) dan 6 titik jembatan aramco," katanya.

Dandim Ferry menambahkan, pembangunan Jembatan Garuda memprioritaskan untuk kebutuhan aktivitas warga sehari-hari termasuk akses anak-anak pelajar di desa terpencil.

"Nah, yang hari kita tinjau bersama merupakan salah satu titik yang akan dibangun jembatan gantung," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026