Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar di pasar modal Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penguatan pasar modal melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas.

Melalui perubahan Pasal 8 ayat 1 dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan sejumlah badan usaha adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi di Bursa Efek dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat.

Pendiri Bursa Efek juga tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 3, Pemegang saham Bursa Efek ditegaskan terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.

Ketentuan ini menandai perubahan mendasar dari model bursa berbasis keanggotaan (mutual) menuju model demutualisasi yang telah lebih dahulu diterapkan oleh banyak bursa global.

Dalam penjelasan UU disebutkan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan pasar keuangan global yang semakin dinamis.

"Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan [mutual] , melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba [profit oriented]," bunyi beleid yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek.

Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, struktur baru ini membuka peluang bagi Bursa Efek untuk menarik investor strategis yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi guna mempercepat modernisasi infrastruktur pasar modal Indonesia.

Danantara Jadi Pemegang Saham Bursa

Perubahan signifikan lainnya adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1).

Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Melalui proses demutualisasi, Jeffrey meyakini bahwa BEI akan menjadi lebih modern, lebih lincah, serta akan menjadi lebih profesional ke depan.

"Dengan demutualisasi, tentu kita percaya bahwa bursa kita akan menjadi lebih modern, akan menjadi lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional," ujar Jeffrey.

Selain itu, demutualisasi juga akan membuka peluang lebih besar kepada seluruh pihak, termasuk eksisting shareholders dan seluruh stakeholders.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup di zona merah pada penutupan perdagangan Senin (20/4/2026), ditopang pelemahan saham AMRT, BRPT, dan MAPI.

Berdasarkan data IDX Mobile, Indeks kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini ditutup melemah 2,51 poin atau sebesar 0,50% ke level 498,23 pada penutupan perdagangan. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 496,61 hingga 504,09.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks Bisnis-27 mencapai Rp5,78 triliun, dengan volume perdagangan sekitar 3,1 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 397,2 ribu kali.

Sebanyak 18 saham konstituen bergerak merah, 4 saham konstituen menghijau, dan sisanya 5 saham cenderung stagnan.

Mayoritas saham masih mengalami tekanan. Saham seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) memimpin pelemahan sebesar 4,58% ke level Rp1.460, saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga turun 4,04% ke level Rp2.140, disusul saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 2,71% ke level Rp 1.255, dan saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,60% ke level Rp935, hingga saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 2,42% ke level Rp242.

Penguatan indeks didorong oleh kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar. Saham perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi penopang utama setelah mencatatkan kenaikan 0,78% ke level Rp6.475, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI) naik 0,29% ke level Rp3.440. Selain itu, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) juga turut menguat 0,76% ke level Rp10.000 dan saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 0,60% ke level Rp1.675.

Tim riset Sinarmas Sekuritas mengatakan sentimen pasar global sempat membaik seiring penurunan harga energi yang sebelumnya melonjak tajam, sehingga mereduksi kekhawatiran terhadap risiko stagflasi berbasis energi. Namun, optimisme tersebut tidak bertahan lama setelah ketegangan geopolitik kembali meningkat pada akhir pekan.

Eskalasi terbaru dipicu oleh aksi Amerika Serikat yang menembak dan menyita kapal milik Iran di kawasan Teluk Oman. Situasi semakin memanas setelah Iran menolak upaya perdamaian baru dengan AS, sehingga memicu kembali kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.

Akibatnya, harga minyak mentah kembali melonjak di awal pekan dan menembus level US$89 per barel. Kenaikan ini juga dipicu oleh kekhawatiran gangguan distribusi minyak di jalur strategis Timur Tengah, termasuk potensi pembatasan akses di Selat Hormuz.

Di sisi domestik, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah berencana menghentikan impor solar seiring implementasi program biodiesel B50 berbasis sawit. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung industri kelapa sawit nasional.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut adanya kesepakatan impor minyak dari Rusia yang akan menjamin keamanan pasokan energi Indonesia hingga akhir 2026.

Sementara itu di tingkat global, ketegangan tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Hubungan Amerika Serikat dengan Peru juga memanas setelah Peru menunda kontrak pembelian jet tempur F-16 senilai sekitar Rp34 triliun, yang memicu respons keras dari Washington.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia tengah mengkaji porsi kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi rampung dilaksanakan.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa selain mengkaji keterlibatannya sebagai jajaran pemegang saham bursa, Danantara juga memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum menanamkan modalnya di BEI.

“Mengenai demutualisasi, kita tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kita ingin masuk. Kita juga punya kriteria-kriteria pada saat kita masuk dan berinvestasi,” kata Rosan usai menghadiri dialog Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2025).

Berkaca dari negara-negara lainnya, Rosan mengungkapkan bahwa Sovereign Wealth Fund (SWF) sejumlah negara turut menjadi pemegang saham bursa efek.

Dia mengatakan, porsi kepemilikan saham bursa efek oleh SWF di beberapa negara berkisar sebesar 15% sampai dengan 30%.

“Tapi tentu kami akan lihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Danantara telah menyatakan minatnya menjadi salah satu pemegang saham BEI, usai proses demutualisasi diproyeksikan rampung pada kuartal I/2026.

Dalam catatan Bisnis, Rosan kala itu menyebut bahwa hadirnya Danantara dalam jajaran pemegang saham bursa bertujuan mendorong keterbukaan informasi dan memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia.

Badan pengelola investasi ini pun membuka opsi masuk ke BEI melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

“Kami terbuka, kalau sudah terjadi demutualisasi tentunya Danantara berkeinginan untuk masuk juga,” pungkas CEO Danantara Rosan Roeslani usai Konferensi Pers di Wisma Dananatara di Jakarta, Jumat, (30/1/2026).

Terkait skema investasi, Rosan memastikan kepemilikan Danantara di BEI bersifat langsung. Danantara tidak akan menggunakan perusahaan sekuritas pelat merah sebagai kepanjangan tangan untuk menguasai saham bursa.

Meski demikian, Rosan belum merinci besaran porsi saham yang akan diambil alih. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan proses transisi BEI dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota bursa (sekuritas) menjadi perusahaan publik berjalan secara proporsional dan sesuai regulasi.

“Kita lihat, nanti kami lihat struktur yang terbaik. Ya nanti kita lihat [berapa persen porsi saham]. Yang terpenting, justru dengan keberanian kami ini, kami ingin menjadi lebih baik dan lebih terbuka,” kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar pasar modal Indonesia melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah yang memungkinkan Danantara, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi pemegang saham bursa itu diharapkan mempercepat reformasi tata kelola pasar modal, meski sekaligus memunculkan tantangan baru terkait independensi BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek.