Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral belum fokus untuk melakukan penyederhanaan atau redenominasi rupiah.

Pernyataan tersebut Perry sampaikan usai diminta keterangan terkait rencana redenominasi rupiah dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (12/11/2025).

"Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," ujar Perry.

Adapun, Kebijakan redenominasi sebelumnya telah dikaji sejak 2010, namun selalu tertunda. Pada 2023, BI menyatakan bahwa implementasi redenominasi masih perlu melihat momentum yang tepat dan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Peristiwa terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memasukkan RUU Redenominasi Rupiah dalam rencana strategis (Renstra) 2025-2029 seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025. Rencananya, target penyelesaian beleid tersebut pada 2026.

Adapun tujuan pembahasan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.
Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

Dalam catatan Bisnis, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang. Contohnya, nilai mata uang Rp1.000 bisa berubah menjadi Rp1.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menegaskan, redenominasi rupiah hanya memangkas digit angka pada uang, tidak memangkas nilai.

Josua mengatakan, redenominasi berbeda dengan pemotongan nilai dan tidak membuat harga barang-barang naik jika prasyaratnya terpenuhi.

Sebagai contoh, redenominasi rupiah memangkas jumlah digit nol pada uang Rp 25.000 menjadi hanya Rp 25 tanpa mengubah nilai uang tersebut.

PIXABAY/DARNO BEGE Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

“Redenominasi hanya memangkas digit, bukan memangkas nilai, sehingga bersifat netral terhadap inflasi bila prasyaratnya dipenuhi,” kata Josua saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2025).

Kebijakan redenominasi rupiah bermanfaat untuk membuat transaksi dan pencatatan efisien hingga menghemat biaya percetakan uang dalam jangka panjang.

Meski demikian, kebijakan ini sangat bergantung pada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi, yakni inflasi tertambat, nilai tukar rupiah terhadap dollar stabil, ekspektasi harga terjaga, dan situasi sosial politik yang relatif kondusif.

“Pengalaman berbagai negara menunjukkan keberhasilan ketika dilakukan pada saat perekonomian stabil dan didukung komunikasi publik yang intensif,” ujar Josua.

Menurut Josua, kebijakan memangkas tiga angka nol pada uang rupiah lebih mudah dipahami masyarakat dan meminimalisasi risiko pembulatan harga berlebihan untuk transaksi kecil.

“Dengan pertimbangan tersebut, rencana ini patut didukung sebagai program penataan, bukan sebagai resep mengatasi masalah harga atau kurs,” kata dia.

Rencana redenominasi rupiah

Sebelumnya, rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah yang sudah bergulir bertahun-tahun kini semakin terlihat jelas.

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah.

Rencana redenominasi rupiah dituangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi Rupiah).

Melalui redenominasi itu misalnya, uang yang sebelumnya Rp 1.000 akan menjadi Rp 1, hanya mengurangi digit nol tanpa mengurangi nilainya di lapangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 mentargetkan RUU Redenominasi selesai pada 2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027," tulis PMK yang diteken pada 10 Oktober 2025 tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," sebut PMK tersebut, yang dikutip di Jakarta, Jumat.

RUU itu mengatur penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil atau daya belinya.

Secara sederhana, redenominasi berarti menghapus sebagian angka nol di belakang nominal rupiah agar lebih efisien dan mudah digunakan dalam transaksi, tanpa membuat uang menjadi lebih atau berkurang harganya.

Sebagai contoh, jika sebelum redenominasi satuan mata uang tercatat Rp1.000, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tanpa mengubah nilai barang maupun daya beli masyarakat.

Beleid itu juga menjelaskan sejumlah alasan pentingnya penyusunan RUU Redenominasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi perekonomian melalui daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah guna melindungi daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat nasional maupun internasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengusulkan 4 rancangan undang-undang (RUU) baru yang menjadi bidang tugas kementerian pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029.

Rencana itu tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025.

Empat RUU dimaksud adalah RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), serta RUU tentang Penilai.

RUU Perlelangan

Pertama, RUU tentang Perlelangan dinilai mendesak atau urgen karena beberapa hal. Salah satunya yakni untuk mengakomodasi digitalisasi lelang dengan proses bisnis sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, serta berkepastian hukum.

Kemudian, faktor-faktor lain meliputi kepastian transaksi dan pelindungan Hukum, digitalisasi proses bisnis dalam era society 5.0, penguatan pejabat lelang sebagai pejabat umum, pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang, meminimalkan adanya gugatan, serta mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional.

"RUU tentang Perlelangan merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026," demikian dikutip dari PMK No.70/2025, Kamis (6/11/2025).

Pengelolaan Kekayaan Negara

Kedua, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang ditargetkan diselesaikan pada 2026. RUU yang fokus pada pengelolaan kekayaan negara dikuasai itu dinilai mendesak karena belum adanya payung hukum untuk pengelolaan fiskal atas keseluruhan sumber daya alam (SDA).

Kemudian, urgensi lain yakni belum adanya basis data yang menyajikan kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi, belum adanya adopsi prinsip keberlanjutan dan langkah pengembangan energi baru dan terbarukan yang konkret, serta siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa barang milik negara (BMN) BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang Keuangan Negara.

Selanjutnya, pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN maupun BUMD belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi.

Di sisi lain, pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, serta belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara.

Redenominasi Rupiah

Ketiga, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). RUU itu dinilai mendesak untuk diselesaikan karena efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026," demikian bunyi PMK tersebut.

RUU Penilai

Keempat, RUU tentang Penilai. Kemenkeu memandang belum ada payung hukum untuk penilai meski telah banyak disebut dalam peraturan perundang-undangan lain.

Profesi penilai dipandang sebagai profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi, serta dinilai bisa menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. RUU itu juga diharapkan bisa mendukung reformasi sektor keuangan dan mendukung pelaksanaan penilaian SDA.

"RUU tentang Penilai merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026," bunyi PMK tersebut.