Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) membuka pendataan rumah rusak akibat banjir dengan batas waktu pelaporan hingga 15 Januari 2026.

Pendataan ini ditujukan untuk memastikan akurasi data sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Seluruh Kepala Keluarga yang memiliki rumah pribadi terdampak banjir diimbau segera melapor dan memastikan telah terdaftar melalui geuchiek kampung setempat agar masuk dalam satu data resmi penanganan pascabencana.

Dikonfirmasi oleh Tim Humas Pos Komando Tanggap Darurat BPBA (09/01/2026), menjelaskan bahwa pendataan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memverifikasi kondisi rumah warga, serta memastikan keakuratan data sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kategori rumah rusak dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan ciri dan tingkat kerusakannya antara lain:

1. Rumah Rusak Ringan (RR) ditandai dengan kerusakan kecil, seperti atap bocor atau genteng rusak sebagian, plafon runtuh ringan, pintu dan jendela rusak, retak rambut pada dinding, serta kerusakan ringan pada instalasi listrik atau air. Pada kategori ini, struktur rumah masih aman dan layak dihuni.

2. Rumah Rusak Sedang (RS) memiliki ciri kerusakan pada sebagian struktur sehingga tingkat keamanan rumah berkurang. Contohnya antara lain dinding retak besar atau roboh sebagian, kerusakan atap sekitar 30 hingga 50 persen, kuda-kuda atap rusak, kolom atau balok retak, serta lantai amblas. Rumah dengan kondisi ini tidak disarankan untuk dihuni sementara dan memerlukan perbaikan besar.

3. Rumah Rusak Berat (RB), kerusakan terjadi secara parah pada struktur bangunan. Kondisi ini meliputi rumah roboh total atau hampir roboh, dinding runtuh sebagian besar, pondasi rusak, hingga balok bangunan patah. Rumah dalam kategori ini dinyatakan tidak layak huni dan harus dibangun ulang.

4. Kategori Rumah Hilang (RH), yaitu rumah yang hilang seluruhnya akibat bencana, seperti terseret arus banjir hingga tidak menyisakan bangunan. (Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra UtaraBobby Nasution menargetkan verifikasi rumah yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor selesai akhir Desember 2025.

Dia menyebut pemerintah berupaya mempercepat realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumut. Sejauh ini, lanjut dia, ada 30.875 rumah yang dilaporkan terdampak.

“Secara keseluruhan, unit rumah masyarakat [yang rusak)] ada 30.875 rumah, sekarang datanya by name byaddress dan telah masuk tahap verifikasi. Akhir 2025 kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby, Sabtu (27/12/2025).

Bobby mengatakan, Pemprov melakukan beberapa langkah percepatan agar masyarakat terdampak bisa memiliki hunian tetap, mulai dari pendataan hingga verifikasi data rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang.

Selain pendataan, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/ kota juga mempercepat penyediaan lahan. Sedangkan pembangunan hunian bagi korban terdampak bencana di Sumut nantinya dilakukan secara berkolaborasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Adapun beberapa waktu lalu Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan hunian tetap masing-masing sebanyak 200 huntap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara, dan 227 di Tapanuli Selatan.

Gubernur Sumut pun meminta pemerintah kabupaten/ kota mengajukan lahan milik Pemprov Sumut di wilayahnya agar dapat digunakan sebagai lahan pembangunan hunian tetap.