Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima penghargaan atas capaian tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025 dalam kategori kementerian/lembaga dengan pagu anggaran di atas Rp1 triliun dengan nilai 98,4 persen.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq saat pemberian penghargaan kepada Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan kepatuhan, komitmen dan konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas.

Dalam kesempatan itu diadakan pula agenda “Seminar Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga yang Berkualitas dan Bernilai Tambah.” Agenda tersebut diadakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BPKP dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara optimal.

Pada sesi seminar, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo membawakan materi strategi peningkatan kualitas reviu dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga.

Aryanto menekankan pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan sebagai langkah awal perbaikan laporan keuangan.

“Jika akar permasalahan telah diketahui, maka perbaikan harus difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis hingga ke tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi kembali,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah memerlukan penguatan pada level strategis dan teknis, termasuk optimalisasi tiga lini pengendalian. Mulai dari pelaksana kegiatan atau pengelola keuangan/pengguna anggaran, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Selain itu, strategi peningkatan kualitas juga mencakup penyempurnaan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta kinerja agar lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel.

Melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga semakin meningkat serta mampu menyajikan informasi yang lebih akurat, relevan, dan bernilai dalam mendukung pengambilan keputusan.

“Hal ini sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa tren persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2025.

Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan persentase penyelesaian TLRHP meningkat dari sekitar 73,9 persen pada 2022 menjadi 86,46 persen pada 2025. Di sisi lain, jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan drastis dari 7,7 persen menjadi hanya 0,19 persen.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq dalam agenda Seminar Pelaporan Keuangan dan Kinerja K/L (Kementerian/Lembaga).

Anggota III BPK itu menegaskan bahwa setiap menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan) dan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Ia juga menekankan penguatan akuntabilitas merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, pelaporan yang andal, konsisten, dan terintegrasi menjadi kunci dalam menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas.

Selain itu, akuntabilitas yang kuat menjamin setiap alokasi anggaran tak hanya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga menghasilkan kinerja dan dampak terukur.

“Melalui Pemeriksaan LK dan Laporan Kinerja, BPK memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Akhsanul Khaq.

Dalam kesempatan tersebut, dia turut mengapresiasi atas peningkatan signifikan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada entitas di lingkup pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III).

"BPK memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 16 entitas pada lingkup pemeriksaan Ditjen PKN III yang telah menyelesaikan progress TLRHP di atas 90 persen. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026