Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak senilai lebih dari Rp710 miliar.

"Pemblokiran ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif," kata Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan di Samarinda, Selasa.

Dia menjelaskan sebelumnya petugas telah memberikan edukasi secara intensif, namun wajib pajak tetap tidak memiliki iktikad baik untuk segera melunasi tunggakan.

Paryan mengemukakan tindakan penagihan terhadap 322 rekening penunggak pajak ini dilakukan secara serentak di wilayah kerja.

"Seluruh surat permintaan pemblokiran rekening tersebut telah diajukan secara resmi kepada 18 lembaga jasa keuangan perbankan pada 29 April 2026," terang dia.

Adapun sasaran pemblokiran ini secara spesifik meliputi 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak yang dianggap terus lalai.

Total persis nilai tunggakan yang memicu tindakan penyitaan awal tersebut mencapai Rp710.040.556.092.

Sebelumnya, DJP sudah mengirimkan surat teguran serta surat paksa kepada para penunggak tersebut.

"Namun, peringatan resmi itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena penanggung pajak tetap mengabaikan kewajibannya," ungkap Paryan.

Menurut dia, upaya pemblokiran ini adalah langkah mengamankan target pencapaian penerimaan negara pada 2026.

DJP berwenang meminta bank memblokir rekening nasabah penunggak sebagai langkah awal sebelum tindakan penyitaan.

Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

"Prosedur pelaksanaannya mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2023 tentang penagihan," jelas Paryan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak dalam operasi serentak yang melibatkan sepuluh Kantor Pelayanan Pajak di wilayah jurisdiksi setempat.

Operasi pemblokiran yang dilaksanakan pada 29 April 2026 tersebut menargetkan 322 rekening milik 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak dengan total tunggakan mencapai Rp710.04 miliar.

Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan menyatakan langkah represif ini direalisasikan melalui pengajuan surat permintaan pemblokiran kepada 18 kantor pusat dan kantor daerah lembaga jasa keuangan sektor perbankan.

"Sebagai salah satu tindakan penagihan aktif, pemblokiran dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif. Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya sehingga kami melakukan upaya pemblokiran rekening," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Dia menambahkan tindakan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian upaya penagihan yang dimulai dengan pemberitahuan surat teguran dan penyampaian surat paksa oleh juru sita pajak negara. Namun, seluruh pendekatan persuasif tersebut menemui jalan buntu karena resistensi penanggung pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sebagaimana diketahui, kewenangan pemblokiran rekening tersemat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Prosedur teknisnya diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yang menjadikan blokir sebagai instrumen legal sebelum eksekusi penyitaan aset.

Paryan menegaskan operasi penegakan hukum ini merepresentasikan prinsip keadilan bagi wajib pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban sesuai regulasi.

Adapun, dia berharap langkah tegas ini menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan sukarela di masa mendatang.