REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Pemerintah Indonesia mulai menyusun proposal internasional untuk membenahi tata kelola royalti hak cipta digital global. Langkah ini ditempuh untuk menjawab persoalan transparansi dan distribusi royalti lintas negara yang selama ini dinilai belum adil bagi kreator.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar diskusi penyusunan draftElement Paperbersama Kementerian Luar Negeri dan para ahli dari South Center di Denpasar, Bali, sebagai fondasi proposal Indonesia dalam forum internasional.

Diskusi tersebut menargetkan perumusan elemen substantif instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam tata kelola royalti digital. Pemerintah menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah cara karya diakses, didistribusikan, hingga dimonetisasi sehingga sistem perlindungan hak cipta perlu diperbarui secara global.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno optimistis diskusi ini akan sangat bermanfaat. "Kami tahu bahwa ada banyak kondisi yang kurang baik secara geopolitik, tetapi tetap ada masalah yang sama dari negara berkembang maupun maju," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga membangun kesepahaman antarnegara. Proposal tersebut dinilai bukan gagasan baru, namun belum pernah diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang benar-benar mengikat.

“Kita tidak hanya melihat draft legally binding document, tetapi juga bagaimana kebanyakan negara akan setuju dengan draft ini. Saya ingin kita melihat ini sebagai lanjutan dari GRULAC, bukan hanya inisiatif kita. Saya yakin 100 persen bahwa tidak semua negara akan setuju, tetapi itu adalah hal yang normal,” katanya.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, perkembangan platform digital dan sistem berbasis algoritma telah mengubah ekosistem industri kreatif secara fundamental. Menurutnya, instrumen internasional diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik distribusi royalti di lapangan.

“Oleh karena itu, diperlukan instrumen internasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan,” ujarnya.

Hermansyah menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual harus memastikan kreator menerima remunerasi yang adil dan transparan melalui pencatatan karya, kelengkapan metadata, serta pemanfaatan sistem pengelolaan royalti.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan, proposal Indonesia tidak bertujuan menciptakan hak baru, melainkan memperkuat tata kelola global yang sudah ada. Fokus utama diarahkan pada transparansi data, interoperabilitas sistem, dan distribusi royalti lintas negara yang akuntabel.

“Masalah utama bukan pada kurangnya norma hukum, tetapi pada bagaimana sistem pengelolaan royalti lintas negara dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kita mendorong adanya standar global yang menjamin aliran data yang konsisten, akurasi metadata, serta koordinasi antar lembaga,” jelasnya.

Melalui penyusunanElement Paperini, Indonesia menegaskan upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi ekonomi kreatif global. Dokumen tersebut ditargetkan menjadi dasar pengajuan proposal Indonesia dalam forum internasional mendatang guna menciptakan sistem royalti digital yang lebih transparan dan berpihak pada kreator.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng.

Dalam pertemuan tersebut CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengemban tugas dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan Hak Cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. "'Namun masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trush issue. Ini yang akan kita benahi," katanya.

Prinsipnya, kata Menteri, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.

Direktur Regional Asia Pacific CISAC, Benyamin mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni. Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama kedepannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

“CISAC hadir untuk memberikan pandangan, best practice, dan pengalaman kami sebelumnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Hukum bersama dengan Tim,” ujar Benjamin di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (03/11/2025).

Selanjutnya Direktur Regional CISAC menjelaskan, bahwa pihaknya memiliki banyak agenda di Indonesia, tapi salah satu yang paling penting adalah membawa musik Indonesia mendunia.

“Indonesia memiliki talenta seni luar biasa. CISAC siap bekerja sama untuk memperkuat ekosistem musik dan digital Indonesia, dan menegaskan bahwa CISAC tidak memiliki hambatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia maupun LMK,” ungkap Ben.

Lebih lanjut Direktur Regional CISAC mengatakan, besar harapan CISAC agar Indonesia memiliki aturan yang kuat terkait dengan hak cipta, terutama legislasi resell rights, yang mendorong Indonesia bisa menjadi IP HUB di regional. Selain itu, isu akan Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi juga menjadi isu penting yang harus difikirkan dalam meyusun revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia.

“Isu AI dan Teknologi jangan sampai terabaikan atau dikesampingkan,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Menkum Supratman menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun UU Hak Cipta, dan menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem hak cipta nasional, yang sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.

“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai pondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

Kemudian Menkum menjelaskan usulan Protokol Jakarta. Protokol Jakarta merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global. Indonesia tengah menyiapkan Protokol Jakarta yang akan dibawa ke WIPO. Inisiatif ini mendorong model royalti digital yang adil, transparansi algoritma dan distribusi, perlindungan kreator Global South, dan pembayaran royalti lintas negara yang lebih adil.

“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara berkembang," tegas Supratman.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sistem royalti yang berintegritas, transparan, dan modern, serta mendorong karya Indonesia ke kancah dunia.

“Kita membangun ekosistem kreatif yang berkeadilan, kredibel, dan berkelas dunia. Transparansi bukan pilihan — itu fondasi,” pungkas Menteri Supratman.