Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, tumbuh 11,34% secara tahunan (year on year/YoY).

Capaian itu tertinggi (all time high) sepanjang berdirinya industri perbankan syariah di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan capaian tersebut menunjukkan arang kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat.

“OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 akan terus dilakukan untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan,” kata Dian dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Selain aset, capaian positif juga ditunjukkan dari sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). OJK mengungkapkan, penyaluran pembiayaan pada Oktober 2025 mencapai Rp685,55 triliun, tumbuh 7,78% YoY.

Pada saat yang sama, dana yang dihimpun perbankan syariah mencapai Rp820,79 triliun. Angka itu secara tahunan tumbuh sebesar 14,26% YoY.

Dian menyebut, masing-masing pencapaian tersebut juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia. Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini.

Dian menuturkan bahwa kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai.

Dian memandang, penguatan ini penting dilakukan mengingat mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1. Untuk diketahui, KBMI 1 merupakan kelompok bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun.

Menurutnya dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur TI, serta meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, lanjut dia, skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Dian menuturkan bahwa bank syariah turut didorong agar semakin agile di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan uniqueness product syariah, sinergi dengan Bank Induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah.

Pihaknya mengharapkan, ketiga inisiatif tersebut mampu memperkuat karakteristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat.

“OJK akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional ke depan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Langkah pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dinilai akan semakin memperkuat industri perbankan syariah nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan spin off unit usaha syariah merupakan salah satu pilar penguatan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

Menurutnya, proses spin off yang dilakukan BBTN dan BNGA akan berdampak positif bagi industri perbankan syariah RI. Dia juga optimistis aksi tersebut akan menghasilkan dua bank umum syariah (BUS) yang optimal.

"Kita berharap proses spin-off yang sedang dilakukan oleh BBTN dan BNGA Niaga nantinya akan menghasilkan dua BUS dengan kapasitas yang cukup besar untuk menguatkan struktur industri perbankan syariah," katanya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Adapun, Dian melanjutkan, perbankan syariah mampu tumbuh dan berkontribusi positif terhadap perbankan nasional. Hal tersebut salah satunya terlihat dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah yang mencapai 8,15% year on year (yoy) menjadi Rp975,9 triliun pada Agustus 2025.

Sementara itu, pertumbuhan dari sisi pembiayaan tercatat mencapai 8,13% (yoy) menjadi Rp 670,8 triliun. Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) tercatat meningkat 7,37% menjadi Rp 757,2 triliun.

"Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, saya optimis bahwa aset perbankan syariah pada akhir September 2025, untuk pertama kalinya akan menembus Rp1.000 triliun," jelas Dian.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyiapkan sejumlah rencana pengembangan entitas usahanya PT Bank Syariah Nasional (BSN). Ke depan, aset BSN diharapkan mendekati level Rp200 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off BTN Syariah menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) akan dilakukan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 19 November 2025.

Untuk membentuk rasio kecukupan modal (CAR) 18%-20%, dibutuhkan modal inti sekitar Rp6,5 triliun. Sumber dana berasal dari modal inti BSN senilai Rp1,6 triliun, modal UUS BTN sekitar Rp4 triliun, dan sisanya sekitar Rp1 triliun akan disetor oleh BTN.

“Jadi, rencananya 19 November RUPSLB, membahas spin-off UUS BTN, sekaligus injeksi modal untuk mencapai CAR BSN yang ideal. Setelah itu, secara resmi hak dan kewajiban UUS BTN, berpindah ke BSN,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertegas langkah implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023—2027 dengan menerbitkan dua regulasi baru yang menekankan penguatan struktur permodalan dan likuiditas bank syariah nasional.

Kedua aturan tersebut, yakni POJK Nomor 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR).

"Kedua POJK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board [IFSB]," kata OJK dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Selain itu, POJK Nomor 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit alias leverage ratio, menjadi tonggak penting dalam membangun industri perbankan syariah yang tangguh, efisien, dan sejalan dengan standar global.

POJK 20/2025 mewajibkan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjaga rasio LCR dan NSFR minimal 100% secara bertahap mulai 2026 hingga 2028.

Kebijakan ini memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek yang memadai serta pendanaan jangka panjang yang stabil, sehingga BUS dan UUS mampu menghadapi volatilitas ekonomi tanpa mengganggu fungsi intermediasi.

Sementara itu, POJK 21/2025 mengatur kewajiban pemeliharaan leverage ratio minimum 3% untuk BUS. Ketentuan ini bertujuan memperkuat struktur permodalan sekaligus mendorong kesadaran industri agar ekspansi usaha tetap proporsional terhadap kapasitas modal.

Adapun, pelaporan rasio tersebut mulai berlaku untuk posisi akhir kuartal I/2026 dan publikasi pertama dilakukan pada September 2026.

"Bagi BUS yang tidak mampu memenuhi threshold, dapat mengajukan rencana tindak kepada OJK untuk memperbaikinya. Bagi BUS yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif baik denda maupun non-denda," sebut OJK.

Kedua aturan ini selaras dengan pilar pertama RP3SI 2023—2027, yakni penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, serta pilar kelima terkait penguatan pengaturan dan pengawasan.

Penerapannya juga mengacu pada standar Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB), menandai keseriusan OJK untuk membawa industri ke level internasional.

Dengan regulasi ini, OJK berharap BUS dan UUS dapat mengelola likuiditas serta permodalan secara lebih disiplin, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kredibilitas perbankan syariah nasional di tengah persaingan industri keuangan global yang semakin kompetitif.