Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada sesi I perdagangan hari ini, Jumat (26/6/2026). Saham TPIA, BMRI, hingga DSSA ambrol ke zona merah hari ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 11.30 WIB, IHSG ditutup melemah pada posisi 5.835,11 atau turun 2,73%. IHSG bergerak di rentang 5.830-6.045 sepanjang sesi I.

Tercatat, 91 saham menguat, 593 saham melemah, dan 123 saham bergerak ditempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp10.232 triliun.

Beberapa saham berkapitalisasi pasar besar tercatat melemah seperti TPIA turun 6,61% ke level Rp1.765, saham BMRI melemah 2,50% ke level Rp3.900, dan saham DSSA turun 4,22% ke level Rp795 per saham.

Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan dari dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi krisis kepercayaan (trust deficit) dari dunia internasional. Indonesia menerbitkan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan UU P2SK dan dalam pasal 50A perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang bertujuan menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan agar masuk ke perekonomian domestik.

Hal ini berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan memunculkan kekhawatiran akan kesalahan kebijakan, yang memunculkan keprihatinan akan masa depan negara.

“Ini tentunya mencerminkan dan menunjukkan pemberian kekebalan hukum sarat dengan kepentingan elit politik dan pelaku kejahatan keuangan sehingga akan merusak reputasi dalam memerangi dana illegal,” ujar Pilarmas Investindo Sekuritas, Jumat (26/6/2026).

Pilarmas juga menilai pasal tersebut melemahkan institusi strategis seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang selama ini berperan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Selain itu juga peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026 turun menjadi posisi 48 dari 70 negara, atau merosot delapan tingkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dipicu oleh lemahnya kinerja pada aspek efisiensi bisnis, efektivitas pemerintah, dan kualitas infrastruktur, meskipun kondisi ekonomi secara umum masih cukup solid.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong wajib pajak untuk merepatriasi hartanya yang masih berada di luar negeri dengan memanfaatkan Patriot dan Merah Putih Bond.

Untuk diketahui, Patriot dan Merah Putih Bond adalah surat utang khusus yang diterbitkan Danantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dana investor yang diserap oleh obligasi Danantara ini akan diberikan perlindungan hukum dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Data dan informasi terkait juga dijamin tak menjadi dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan.

Purbaya pun berpesan agar wajib pajak yang belum merepatriasi hartanya di luar negeri untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia hanya memastikan bahwa kebijakan ini tidak sama dengan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sempat diterapkan pemerintahan sebelumnya.

"Jadi, kalau anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, enam bulan saya kasih waktu masuk," terang Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Mei 2026 lalu, Purbaya sempat menyampaikan soal tenggat waktu selama enam bulan bagi pemilik modal untuk merepatriasi modalnya yang masih disembunyikan atau diparkirkan di luar negeri. Wajib pajak yang abai dan tidak memanfaatkan momentum ini berpeluang ditindak oleh otoritas apabila hartanya terdeteksi di kemudian hari.

Purbaya memberikan jaminan perlindungan kepada investor Patriot dan Merah Putih Bond. Dana yang ditempatkan di dua surat utang khusus Danantara ini tak bakal diutak-atik.

"Uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tetapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja," terangnya.

Di sisi lain, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut aliran modal yang diserap oleh Patriot dan Merah Putih Bond bisa memperkaya fasilitas pembiayaan ekonomi di dalam negeri. Hal tersebut kendati adanya potensi pencucian uang yang menjadi perhatian berbagai kalangan.

"Dari pada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya memang ada loss sedikit. Tetapi, menurut saya sih, uangnya masuk ke ekonomi kita," kata Purbaya.

Untuk diketahui, penerbitan Patriot dan Merah Putih Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re membeberkan mudahnya pemain reasuransi luar negeri tanpa domisili, operasional, atau lisensi OJK mengakses pasar Indonesia, kian menjadi tantangan bagi perusahaan reasuransi di dalam negeri.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Delil Khairat berpendapat artinyabarrier of entrydi Indonesia nyaris tidak ada. Reasuransi asing itu cukup punyaratingBBB+ dan berlisensi sah di negara atau yurisdiksi masing-masing langsung bisa mengakses pasar Indonesia.

Dia menjelaskan, kemudahan akses bagi pemain reasuransi asing ini membuat dinamika pasar Indonesia berubah sangat cepat. Ketika memasuki periodehard marketdan kondisi mulai membaik, pasar kerap kali langsung berbalik menjadisoft market.

“Karena banyak sekali kapasitas luar yang masuk tanpa hambatan, termasuk yang kita sebut sebagai kapasitas-kapasitas eksotik. Eksotik itu maksudnya perusahaan-perusahaan reasuransi yang selama ini tidak terlalu terdengar, tapi mereka tiba-tiba muncul,” tuturnya kepadaBisnis, dikutip Minggu (16/11/2025).

Delil berujar perusahaan eksotik ini berbahaya, terutama mengenai permodalan yang entah dari mana asalnya, karena bisa saja dari kegiatan yang ilegal. Sebab itu, menurut dia biasanya pendirian perusahaan reasuransi ini lebih sebagai modus untuk pencucian uang (money laundry).

Dia menilai, reasuransi bisa menjadi industri yang ideal untuk pencucian uang karena adaoffshore jurisdictionalias negara atau wilayah yang menawarkan kemudahan akses dan lisensi.

“Dan pajaknya juga sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Kemudianre-insuranceini adalahcapital intensive, maka jumlah uang yang bisa dicuci, artinya bisa dimasukkan ke sistem itu menjadi lebih besar,” jelas dia.

Sebab demikian, Delil menyarankan agar Indonesia belajar dari negara lain untuk mengontrol reasuransi eksotik ini, supaya kualitas kapasitas yang masuk ke Indonesia bisa tetap terjaga. Misalnya belajar dari India yang mewajibkan perusahaan reasuransi asing teregistrasi dengan IRDAI atau regulator asuransi di India.

Jadi, mereka tidak diwajibkan memiliki domisili atau lisensi di India, tetapi harus teregistrasi IRDAI. Meski teregistrasi di IRDAI, reasuransi asing ini tetap diregulasi oleh otoritas tempat mereka punya lisensi.

“Tapi dengan demikian otoritas India punyacertain control, yang tidak teregistrasi itu tidak boleh mengakses bisnis di India, tidak boleh menerima reasuransi dari India. Namun, India juga selain itu memberikan kesempatan untuk pemain-pemainoverseasberdomisili di India,” jelasnya.

Selain India, Delil menuturkan Malaysia juga bisa menjadi contoh bagi regulator Indonesia. Malaysia menerapkantiering systemyang terbagi menjadi 3tieruntuk perusahaan asuransi.Tier1 yakni perusahaan reasuransi yang berdomisili di Kuala Lumpur atauonshore.

Kemudian, tier 2 perusahaan reasuransi yang berdomisili atau terlisensi di offshore dan tier 3 yang tidak terlisensi onshore ataupun offshore. Perbedaan dari ketiga tier ini ada dirisk chargedalam perhitungancapital adequacyatau RBC.