Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai pembagian risiko melalui co-payment. Meski demikian, aturan ini disebut cenderung tidak berdampak langsung pada nasabah asuransi korporasi.

Presiden Direktur PT Asuransi Astra Buana Maximilian Agatisianus mengatakan, saat ini besaran pembagian risiko klaim asuransi belum ditentukan. Diketahui, pemerintah sempat mewacanakan besaran sebesar 10% hingga pada akhirnya diajukan sebesar 5%.

Maximilian menilai, rencana tersebut lebih berdampak kepada nasabah asuransi individu. Dengan adanya risk sharing tersebut, nasabah ritel ikut berpartisipasi dalam mengontrol klaim ketika berobat.

"Tapi kami kan lebih banyak di kumpulan. Di kumpulan tuh yang bayar premi bukan customernya loh. Yang bayar perusahaannya gitu. Sehingga ada kemungkinan juga bahkan co-paymentnya pun yang bayar perusahaannya, sehingga hampir kecil impactnya," jelas Max saat peluncuran Express Discharge Asurasi Astra, di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).

Sebagai informasi, Asuransi Astra masuk ke industri kesehatan melalui Garda Medika dan Garda Healthcare. Hingga saat ini, kontribusi produk asuransi kesehatan terhadap keseluruhan portofolio Asuransi Astra sekitar 20%.

Terkait proyeksi kinerja ke depan, Max menilai pihaknya optimis terhadap produk asuransi kesehatan ini. Khususnya, untuk produk asuransi kumpulan atau employee benefician, lewat Garda Medika.

"Kalau kita bilang sektor korporasi, awareness terhadap asuransi itu besar, lebih tinggi daripada retail. Sehingga untuk khusus asuransi kumpulan kami masih optimis kali ini akan masih berpotensi, dan itu juga terlihat dari pertumbuhannya, terlihat dari industri," jelasnya.

Sebagai gambaran, menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total pendapatan industri asuransi jiwa naik 3,6% menjadi Rp109 triliun hingga paruh pertama tahun 2025. Sementara klaim asuransi mengalami perbaikan. Jumlah tertanggung juga meningkat 8,8% menjadi 123,70 juta jiwa dibandingkan Semester I-2024.

Industri asuransi jiwa menunaikan tanggung jawabnya dengan pembayaran klaim sebesar Rp72,47 triliun kepada 5,01 juta penerima manfaat sepanjang Januari-Juni 2025. Angka ini turun 6,7% dibanding periode sama tahun lalu, terutama karena penurunan klaim Partial Withdrawal.

Sebaliknya, klaim kesehatan meningkat 3,2% menjadi Rp12,20 triliun. Lonjakan terbesar berasal dari klaim kesehatan perorangan yang naik 25,5% menjadi Rp9,56 triliun, sementara klaim kesehatan kumpulan turun 37,2% menjadi Rp2,64 triliun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya tengah menyesuaikan presentasi pembagian risiko atau yang dulu disebut dengan co-payment itu perlu diturunkan.

"Jadi waktu itu SE yang kami keluarkan itu adalah 10% nanti akan kami turunkan itu 5%," jelas Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (18/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi BRI Life membentuk Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board (MAB) untuk membantu perusahaan memberikan nasihat dan rekomendasi soal layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menuturkan MAB ini memiliki peran strategis bagi perusahaan asuransi, karena berfungsi sebagai penasihat dalam aspek medis.

“Terutama terkait kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, deteksi potensi fraud, dan memberikan rekomendasi atas risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Selain itu, Aris menegaskan bahwa pembentukan MAB ini tak sekadar memenuhi persyaratan regulator, tetapi juga strategi di tengah tekanan inflasi medis dan risiko klaim tinggi.

Sebagai informasi, pembayaran klaim dan manfaat BRI Life pada 2024 sebesar Rp6 triliun atau tumbuh sebesar 8,4% secara (year on year/YoY), yang sebelumnya mencapai Rp5,6 triliun.

“Berdasarkan kondisi tersebut, BRI Life melakukan langkah preventif bersama tim MAB dalam memberikan nasihat medis, mendukung pelaksanaan utilization review dan memberikan masukan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan nasabah BRI Life,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu dokter spesialis saraf yang tergabung dalam MAB BRI Life, Nizar Yamanie menekankan MAB yang terdiri dari para dokter spesialis dan profesional medis ini telah didukung sistem teknologi informasi yang mumpuni, dengan kemampuan untuk mendeteksi potensi fraud.

“Artinya, MAB akan mendukung operasional perusahaan asuransi lebih profesional, khususnya aspek medis yang sering menjadi dasar penentuan manfaat, penilaian risiko, serta validasi klaim dan biaya,” tandasnya.

Sebagai informasi, kewajiban pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board di setiap perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kesehatan tertuang dalam SEOJK Nomor 7/2025, yang kini sedang digodok dalam POJK baru.

Adapun sebelumnya, di SEOJK itu perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kesehatan wajib memiliki Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board.

Kemudian, perusahaan juga diamanatkan memiliki tenaga ahli yang memadai, termasuk tenaga medis dengan kualifikasi dokter yang berperan untuk melakukan analisis atas tindakan medis dan telaah utilisasi atau utilization review. Tidak hanya itu, perusahaan juga wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk melakukan pertukaran data secara digital dengan fasilitas kesehatan.

Melalui standarisasi ini OJK berharap semua perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kesehatan dapat melakukan analisis terhadap efektivitas layanan medis dan layanan obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan berdasarkan data digital yang dikumpulkan, serta memberi masukan kepada fasilitas kesehatan secara berkala melalui mekanisme utilization review.