Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan masyarakat, terkait fenomena pakaian bekas impor. Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, baju bekas yang banyak dijual melalui pasar thrifting, bukan hanya memicu persoalan ekonomi karena harganya yang murah hingga mengganggu keseimbangan pasar, tetapi membawa risiko kesehatan dan keamanan yang serius.

Karena itu, ujar Anggawira, perlu menggencarkan edukasi publik mengenai bahaya penggunaan pakaian bekas ilegal yang masuk tanpa proses sterilisasi dan tanpa pengawasan mutu.

"Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat, HIPMI perlu menyampaikan bahwa pakaian bekas impor bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga risiko kesehatan," kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tidak melalui proses sterilisasi yang layak, sehingga berpotensi membawa jamur, bakteri, tungau, hingga parasit kulit. Kondisi tersebut, katanya, dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari scabies, dermatitis, hingga infeksi kulit.

Selain risiko kesehatan langsung, Anggawira menyoroti persoalan higienitas yang melekat pada pakaian bekas impor. Ia menyebut tidak ada kontrol atas asal-usul barang yang dijual di pasar thrifting. Menurutnya, pakaian yang masuk secara ilegal bisa berasal dari gudang limbah tekstil, donasi bencana, pakaian dari rumah sakit, hingga sisa buangan pengepul di luar negeri.

"Tidak ada jaminan dari mana pakaian itu berasal," ucap dia.

Anggawira juga menekankan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas thrifting ilegal. Banyak dari pakaian bekas impor tersebut sebenarnya merupakan "limbah fesyen" dari negara maju. Jika tidak laku di pasar, barang-barang itu pada akhirnya hanya menjadi beban tambahan bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia.

Dari sisi ekonomi nasional, ia mengingatkan bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti ikut merugikan pelaku usaha dalam negeri. Ia menilai praktik ini mematikan lapangan pekerjaan masyarakat sendiri, melemahkan industri nasional, serta menghilangkan penerimaan negara karena barang-barang tersebut masuk tanpa pajak dan bea masuk.

"Masyarakat perlu memahami bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti mematikan pekerjaan teman sebangsa," ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan keamanan produk. Menurut Anggawira, pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal tidak melalui uji mutu apa pun, tidak memenuhi standar SNI, dan tidak memiliki jaminan keamanan bahan.

"Tidak ada uji mutu, tidak ada standar SNI, tidak ada jaminan bahan aman," kata dia.

Karenanya, Anggawira menyambut positif langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal.

"HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen," ujarnya.

Menurutnya, peredaran pakaian bekas ilegal selama ini telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha yang patuh pajak. Karena itu, penindakan terhadap para importir balpres perlu dilakukan dengan tegas.

"Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan, karena selama ini masuknya pakaian bekas ilegal telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan unfair competition bagi pengusaha yang patuh pajak," terang dia.

"HIPMI mendukung langkah tegas Pak Purbaya untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal. Ini bagian dari upaya menghidupkan kembali industri tekstil nasional, melindungi UMKM, serta menjaga kesehatan dan keamanan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik sangat penting agar pasar kita kembali sehat dan kompetitif," pungkasnya.

Foto: Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) resmi menunjuk delapan tenaga profesional medis sebagai Medical Advisory Board (MAB). Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan, keberadaan MAB berfungsi sebagai penasihat dalam aspek medis, terutama terkait kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, dan deteksi potensi fraud. MAB juga berperan memberikan rekomendasi atas risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi.

"Terdapat empat dasar pentingnya MAB bagi industri asuransi jiwa; Pertama adalah kompleksitas Industri Asuransi Kesehatan, yakni tingginya variasi kondisi medis pemegang polis dan risiko kesehatan membutuhkan pertimbangan profesional medis; Kedua, peran strategis MAB dalam manajemen risiko, dimana MAB dapat membantu perusahaan meminimalisasi risiko klaim tidak valid, fraud, serta memastikan fairness dalam penentuan manfaat," ucap Aris tertulis pada Senin, (20/10/2025).

Ia melanjutkan, fungsi ketiga yaitu pemenuhan kewajiban dari regulator agar perusahaan asuransi memiliki standar medis yang kuat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, MAB BRI Life akan meningkatkan kepercayaan customer dan memperkuat kredibilitas perusahaan dalam memberikan layanan kesehatan yang transparan & akurat.

Hal lain yang melatarbelakangi terbentuknya Medical Advisory Board di BRI Life adalah melonjaknya klaim asuransi selama dua tahun terakhir. Diketahui, pembayaran klaim dan manfaat BRI Life di tahun 2024 sebesar Rp6,0 triliun, tumbuh sebesar 8.4% dibandingkan dengan periode yang samadi tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,6 triliun.

Salah satu dokter spesialis saraf yang tergabung MAB BRI Life, Dr. Nizar Yamanie, dr., Sp.S(K), menjelaskan, MAB yang terdiri dari para dokter spesialis dan profesional medis, akan berperan memberikan arahan, rekomendasi, serta dukungan strategis kepada Manajemen BRI Life guna membantu proses pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik, serta menjaga standar kualitas layanan BRI Life.

"Artinya, Medical Advisory Board akan mendukung operasional perusahaan asuransi lebih profesional,khususnya aspek medis yang sering menjadi dasar penentuan manfaat, penilaian risiko, serta validasi klaim dan biaya," kata Nizar.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi untuk membentuk Medical Advisory Board sebagai bagian dariimplementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Belakangan, SEOJK tersebut direncanakan untuk ditingkatkan menjadi POJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, RPOJK ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 3 September 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Beras terdampak dengan "kiamat" perubahan iklim akibat pemanasan global yang makin mengkhawatirkan. Sebuah penelitian mengungkapkan sawah berpotensi menyimpan racun arsenik yang berbahaya.

Hal ini ditemukan oleh tim peneliti Columbia University dengan kolaborator dari China serta Amerika Serikat (AS).

Tim penelitian menemukan saat kondisi sawah tergenang dan oksigen di dalamnya berkurang, yang membuat mineral besi mengikat arsenik laut. Sehingga arsenik mudah terserap oleh akar padi.

Arsenik organik juga menjadi lebih menyerap. Penyebabnya adalah saat suhu di Bumi menjadi lebih panas karena naik 2 derajat Celcius dari tingkat pra industri dan CO2 yang menjadi lebih tinggi.

Kemudian tingkat arsenik yang tinggi itu dihubungkan dengan beragam penyakit. Misalnya jantung hingga diabetes.

"Hasil penelitian kamu menunjukkan bahwa peningkatan kadar arsenik ini bisa secara signifikan meningkatkan kejadian penyakit jantung, diabetes, dan dampak kesehatan non-kanker lainnya," jelas Lewis Ziska, Associate Professor of Environmental Health Sciences di Columbia Mailman School, dikutip dari laman Earth.

Penelitian itu dilakukan dengan menanam 28 varietas padi dalam lapangan terbuka selama satu dekade. Penanaman dilakukan dengan sistem Free-Air CO2 Enrichment (FACE).

Dari penelitian ditemukan adanya risiko kanker seumur hidup. Termasuk kanker paru-paru dan kandung kemih yang mengalami peningkat 44%.

Di China, kasus kanker karena konsumsi beras yang mengandung arsenik bertambah hingga 19,3 juta orang.

Selain itu terdapat dampak non-kanker karena kandungan arsenik yang tinggi. Yakni terkait risiko penyakit kardiovaskular dan metabolik.

Kadar arsenik ini ditemukan bukan hanya karena faktor iklim. Namun juga karena sumber air irigasi, jenis tanah, dan varietas padi yang ditanam.

Risiko tersebut terjadi di sejumlah wilayah dari Asia Selatan, Asia Tenggara dan China Selatan. Daerah-daerah tersebut menjadikan nasi jadi salah satu makanan pokok dan sawah yang tergenang.

Tim peneliti juga memiliki tips mengurangi bahaya tersebut. Dari pemuliaan varietas padi yang sedikit menyerap arsenik, pengelolaan air sawah dengan sistem pengering yang berkala, serta pemrosesan pasca panen dan metode memasak untuk menurunkan kadar arsenik.