Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pencairan pengembalian lebih bayar (restitusi) pajak sampai akhir April 2026 mencapai Rp160 triliun. Dia menyebut ada potensi nilai restitusi sampai akhir tahun bisa melampaui nilai akhir 2025.

Purbaya memastikan bahwa pencairan restitusi setiap bulannya sampai April 2026 lancar. Nilainya bahkan sudah mencapai 44,3% dari total yang dikembalikan ke wajib pajak (WP) sampai akhir 2025, yakni Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya menilai adanya pihak-pihak yang diduga mengeluhkan sulitnya restitusi adalah yang mengajukan dengan nilai besar.

"Itu kali yang pengen minta restitusi gede-gedean. Restitusi kami keluarkan terus tiap bulan. Sampai sekarang sudah kami keluarkan lebih dari Rp160 triliun," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Purbaya pun tidak menutup kemungkinan total restitusi pajak tahun ini keseluruhan bisa melampaui nilai akhir 2025. Sebab, apabila merujuk ke hitung-hitungan kasar, nilai restitusi yang konsisten mencapai Rp160 triliun setiap tiga kuartal berikutnya bisa tembus Rp480 triliun.

"Itu kan hitung-hitungan kasarnya dikali kan, berarti sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Anda kan hitung-hitung kasarnya dikali kan. Berarti udah lebih tinggi dibanding tahun lalu," tuturnya.

Untuk itu, Bendahara Negara pun memerintahkan otoritas pajak untuk terus meniliti kembali setiap pengajuan restitusi oleh WP.

Meski dipastikan tidak ada pembatasan atau penerapan kuota tertentu dalam pengajuan restitusi, Purbaya menyebut akan memperketat prosesnya.

"Kami lihat, perhatikan aja itu restitusi benar atau enggak. Kalau ngaco-ngaco ditahan dulu. Cukup banyak kebocoran dari restitusi jadi kami pastikan enggak kejadian lagi. Perusahaannya mana? Biar gua datengin, biar takut dia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Restitusi atau pengembalian lebih bayar wajib pajak (WP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) diharapkan tidak sampai Rp300 triliun pada 2026 atau lebih rendah dari 2025.

Untuk diketahui, DJP Kemenkeu mengembalian lebih bayar pajak ke WP pada tahun lalu mencapai Rp361 triliun. Pada akhir Desember 2025 lalu, penerimaan pajak neto hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tingginya restitusi turut menyebabkan penerimaan pajak tertekan sepanjang 2025. Akibat tak sampai target, shortfall mencapai Rp271,7 triliun.

Menurut Purbaya, tingginya restitusi hingga Rp361 triliun tahun lalu naik hampir Rp100 triliun dari 2024. Namun, dia memperkirakan restitusi tidak akan setinggi tahun lalu. Optimismenya itu dilatarbelakangi oleh lonjakan penerimaan pajak Januari 2026 sebesar 30,8% (YoY) menjadi Rp116,2 triliun.

Dengan asumsi kondisi pertumbuhan double digit itu sepanjang tahun, maka dia memperkirakan target penerimaan pajak bisa melampaui target APBN menjadi Rp2.492 triliun. Sejalan dengan itu, restitusi juga akan turun ke hanya Rp270 triliun.

"Itu karena restitusi 2023 dan 2024, dua tahun berturut yang dipindahkan ke 2025. Dengan perhitungan yang sama kalau enggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama, mungkin tahun ini restitusi kami paling Rp270 triliun-an," terangnya, dikutip Minggu (8/2/2026).

Usai rapat tersebut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem yang ada di DJP memungkinkan WP terlalu mudah mengajukan restitusi. Dia menilai tak ada kontrol sehingga restitusi bisa tembus lebih dari Rp300 triliun tahun lalu.

Purbaya pun tak menutup diri saat Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menawarkannya untuk merevisi ketentuan restitusi. Dia mengatakan bakal melihat hal tersebut kasus per kasus.

"Nanti saya akan lihat, jangan sampai terulang lagi di mana tahu-tahu udah Rp300 triliun kesalur ke restitusi. Ya menurut saya sih kegedean. Nanti kami lihat ya," ujar Purbaya usai rapat.

Hak Wajib Pajak

Menanggapi pernyataan Purbaya, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyampaikan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak. Itu adalah konsekuensi dari sistem perpajakan yang berlaku dan berlaku di negara lain juga.

Berbeda dengan penilaian Purbaya, Kepala Riset CITA Fajry Akbar melihat bahwa lonjakan restitusi 2025 disebabkan oleh moderasi harga komoditas. Beberapa harga komoditas dan produk turunannya, dalam beberapa tahun belakangan masih turun.

Selain itu, proses pemeriksaan oleh DJP Kemenkeu turut dipercepat. Hal ini sejalan dengan proses pengajuan restitusi yang dipermudah dalam beberapa waktu tahun terakhir.

Namun demikian, Fajry menyatakan bahwa kemudahan proses pengajuan restitusi justru adalah hal yang seharusnya dilakukan.

"Di negara lain jauh lebih mudah. Itu semua untuk iklim usaha yang lebih baik, agar dunia usaha bergerak karena punya cash. Kalau kita ubah, persulit, kita kembali ke yang sebelumnya, itu hanya mengubah hal baik yang telah kita bangun sebelumnya," terang Fajry kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Di sisi lain, Fajry turut menyoroti sumber daya di tubuh DJP. Selama ini, terangnya, terdapat kritik bahwa banyak sumber daya DJP yang digunakan untuk proses restitusi, tetapi bukan ekstensifikasi wajib pajak.

"Artinya, kalau pemerintah ingin mengubah skema, ingin mempersulit proses restitusi, ini fokusnya masih pada kebijakan intensifikasi bukan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak seperti yang selama ini digaungkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pengembalian pembayaran atau restitusi pajak dari sektor batu bara menembus angka Rp42,9 triliun hingga November 2025.

Peningkatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) itu dipicu penetapan batu bara ke dalam kategori barang kena pajak (BKP) pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Implementasi omnibus law yang disahkan 2020 itu mengubah aturan dalam UU PPN, di mana sebelumnya batu bara bukan merupakan BKP.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mencatat bahwa restitusi PPN sektor batu bara sejak 2021 sampai 2025 terus meningkat. Pada 2021, restitusi PPN batu bara tercatat sebesar Rp5,7 triliun.

Kemudian, nilainya meningkat ke Rp11,3 triliun (2022), Rp20,2 triliun (2023) dan Rp25,2 triliun (2024).

"Sementara itu, hingga November 2025, nilai restitusi PPN sektor batu bara telah mencapai Rp42,9 triliun," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Untuk diketahui, batu bara resmi menjadi barang kena pajak (BKP) dengan implementasi omnibus law tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 4A UU PPN setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, secara umum ada empat barang tidak menjadi objek PPN yaitu: (1) barang tambang yang diambil dari sumbernya; (2) barang kebutuhan pokok; (3) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya; dan (4) uang, emas batangan dan surat berharga.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, batu bara dikeluarkan dari kategori barang tidak kena PPN. Dengan status BKP, maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara.

Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sedangkan PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran.

Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Bakal Dievaluasi

Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa restitusi merupakan hak dari wajib pajak (WP).

Namun, dia mengaku tidak menutup mata terhadap dampak UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak dari batu bara. Hal itu menjadi alasan kementeriannya mengenakan bea keluar untuk batu bara mulai ekspor tahun depan.

Kemenkeu menargetkan bea keluar batu bara dalam satu tahun bisa menyumbang Rp25 triliun ke kas negara. Sementara itu, bea keluar emas yang juga bakal diterapkan tahun depan ditargetkan bisa menyumbang setoran Rp3 triliun.

"Kami melihat dalam beberapa tahun terakhir sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu, ternyata konsekuensinya untuk sisi pajaknya menjadi cukup berat. Bahwa masih ada PPh betul, ada PBB, ada PPN betul, tetapi karena ada restitusinya itu membuat penerimaan pajaknya jadi relatif terbatas. Nah ini yang kami evaluasi kebijakannya," terang Febrio, dikutip Rabu (24/12/2025).

Secara umum sampai dengan November 2025, restitusi pajak tercatat sebesar Rp351 triliun. Hal ini kendati terdapat pertumbuhan positif sedikit pada penerimaan PPN dan PPnBM secara bruto.

Sampai dengan akhir November 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.067,9 triliun. Realisasi itu lebih rendah dari penerimaan bruto Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Angka restitusi ini lebih tinggi dari penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2025 yakni Rp340,5 triliun. Saat itu, penerimaan bruto tercatat Rp1.799,5 triliun dan neto sebesar Rp1.459 triliun.

Tingginya restitusi ini membuat penerimaan pajak neto, atau yang riil masuk ke kas negara menjadi lebih sedikit. Akhirnya, pertumbuhannya tercatat negatif seperti yang terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Misalnya, PPN dan PPnBM. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun, dia menilai hal tersebut mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.