Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengatakan pemberdayaan PMI dilakukan dengan memberikan edukasi literasi keuangan yang masif serta penyediaan infrastruktur pengiriman uang (remitansi) yang aman, cepat dan efisien melalui layanan JConnect Remittance.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam kegiatan Jalan Sehat Gerakan Nasional Migran Aman yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).Bertempat di Alun – Alun Jember, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran Indonesia dan masyarakat umum, Minggu (14/6/2026).

Menurut Winardi, keterlibatan Bank Jatim dalam Gerakan Nasional Migran ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya.

“PMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar remitansi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat keluar negeri dengan menyediakan layanan JConnect Remittance.

Layanan ini merupakan inbound remittance/transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia - Merchantrade Asia dan Hongkong - Chandra Remittance sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet–outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong.

Kedepannya, kata dia, Bank Jatim juga membuka akses kerja sama MTO koridor negara lainnya, yang juga merupakan negara tujuan dari PMI, a.l, Taiwan, Singapore, Korea, Jepang dan Middle East.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Bank Jatim tentang Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi.

Ruang lingkup di dalam perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain penyebarluasan informasi edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dalam berbagai media, penyediaan dan fasilitasi akses layanan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarga, serta penyelenggaraan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi di dalam dan luar negeri.

Menurut Winardi, kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.

Bank Jatim juga meyakini bahwa penguatan literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Dengan pengelolaan remitansi yang tepat, para PMI dan keluarganya diharapkan mampu merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

”Ke depan, Bank Jatim akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Jember terhadap upaya perlindungan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri.

”Kesuksesan jalan sehat ini kita harapkan akan diikuti dengan peningkatan penempatan pekerja migran yang legal dan aman dari Kabupaten Jember. Target kita, angka penempatan prosedural yang aman dan terlindungi bisa naik hingga 100 persen ke depannya,” tegasnya.

Menurutnya, Gerakan Nasional Migran Aman juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi pekerja migran yang legal, aman, dan terlindungi.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga akan menindaklanjuti berbagai usulan strategis guna menekan angka keberangkatan non-prosedural serta memperluas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (K24)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus para calon pekerja migran asal NTB dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.

"Alokasi anggaran untuk tahap awal sebesar Rp10 miliar dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Aidy mengatakan skema KUR bagi pekerja migran asal NTB tersebut bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku perusahaan milik daerah.

Pemerintah NTB tidak memberikan uang tunai bagi para pekerja migran yang mengajukan kredit usaha.

Proses pembiayaan diberikan secara terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.

Menurut Aidy, skema itu dirancang agar calon pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak tahap awal keberangkatan dan meminimalkan potensi praktik nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan.

"Mereka tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," ucapnya.

Lebih lanjut Aidy menyampaikan bahwa pemerintah NTB bersama Bank NTB Syariah saat ini masih menyusun regulasi KUR pekerja migran agar memiliki payung hukum yang kuat sebelum diluncurkan secara resmi.

Skema pembiayaan terintegrasi menjadi langkah strategis pemerintah NTB dalam membangun tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada 2025, sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di NTB sebanyak Rp221,46 miliar.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan pertumbuhan pada nilai transaksi incoming remittance dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 27,7% secara tahunan (year on year/YoY). Peningkatan tersebut berasal dari tingginya jumlah transaksi PMI pada periode Ramadan 1447 H/2026.

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menyampaikan, perseroan berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan finansial PMI dalam mengirimkan dana kepada keluarga di Tanah Air.

“Dalam hal ini, capaian atas pengiriman remitansi oleh PMI tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di Indonesia, termasuk untuk mempersiapkan perayaan Idulfitri 1447 H,” kata Farida dalam keterangannya, Sabtu (21/3/2026).

Perseroan mencatat, pengiriman remitansi PMI paling banyak berasal dari Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kiriman dana tersebut selanjutnya banyak diterima oleh keluarga PMI di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Farida menilai kehadiran layanan remitansi BRI menjadi penghubung penting antara PMI yang bekerja di berbagai negara dengan keluarga mereka di Indonesia. Menurutnya melalui pengiriman dana tersebut, para PMI tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga, tetapi juga menjaga daya beli serta turut menggerakkan perekonomian di berbagai daerah.

Sebagai bank yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok negeri, BRI terus menghadirkan solusi layanan remitansi yang memudahkan PMI dalam mengirimkan dana kepada keluarga di Tanah Air.

Melalui layanan BRI Remittance, pengiriman dana dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, baik langsung ke rekening penerima maupun melalui layanan ambil tunai tanpa rekening di seluruh unit kerja BRI dan BRILink Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain memfasilitasi pengiriman dana dari luar negeri ke Indonesia, BRI juga menyediakan layanan pengiriman dana ke luar negeri (outgoing remittance). Melalui fitur Transfer Internasional di super apps BRImo, nasabah dapat melakukan pengiriman dana ke berbagai negara serta memantau status transaksi secara real-time melalui BRIFast Tracker.

Bagi keluarga PMI di Indonesia, perseroan juga menyediakan kemudahan dalam menerima dan mengelola kiriman dana dari luar negeri. Melalui 1,2 juta BRILink Agen dan super apps BRImo, keluarga PMI dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun perencanaan keuangan, termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Produk tabungan seperti BritAma dan Simpedes juga menjadi solusi bagi keluarga dalam mengelola dana yang diterima dari luar negeri.

Proses ini menjadikan mudik sebagai salah satu bentuk remitansi sosial terbesar dalam masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai pengalaman hidup antara kota dan desa.

Jakarta (ANTARA) - Bagi masyarakat Indonesia, mudik Lebaran adalah tradisi yang hampir tidak pernah kehilangan makna.

Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan orang meninggalkan kota tempat mereka bekerja untuk kembali ke kampung halaman. Jalan tol dipenuhi kendaraan, stasiun kereta dan terminal bus dipadati penumpang, sementara bandara menghadapi lonjakan arus perjalanan yang luar biasa.

Di balik hiruk-pikuk perjalanan tersebut, mudik sebenarnya bukan hanya peristiwa mobilitas manusia. Ia merupakan peristiwa sosial yang kompleks, yang melibatkan pertukaran ekonomi, penguatan hubungan keluarga, hingga transfer nilai dan pengetahuan dari kota ke desa.

Dalam kajian migrasi modern, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan konsep remitansi. Selama ini remitansi umumnya dipahami sebagai pengiriman uang dari pekerja migran kepada keluarga mereka di daerah asal. Namun, dalam praktik sosial masyarakat, remitansi juga mencakup pertukaran gagasan, pengalaman, serta jaringan sosial yang dibawa oleh para perantau.

Di Indonesia, tradisi mudik menjadi salah satu bentuk nyata dari proses tersebut. Para pemudik tidak hanya membawa uang hasil kerja di kota, tetapi juga membawa pengalaman hidup, wawasan baru, serta semangat berbagi dengan keluarga dan komunitas di kampung halaman.

Redistribusi ekonomi

Tradisi mudik merupakan fenomena mobilitas manusia yang sangat besar di Indonesia. Survei Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada musim Lebaran 2024 jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, atau sekitar 71 persen dari total populasi Indonesia, menjadikannya salah satu pergerakan manusia musiman terbesar di dunia.

Pada Lebaran 2025, jumlah pemudik diperkirakan menurun menjadi 154 jutaan orang atau lebih kurang 52 persen dari populasi nasional. Penurunan ini, antara lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah tangga dan dinamika daya beli masyarakat. Namun, secara keseluruhan skala mobilitas tersebut tetap menunjukkan bahwa mudik merupakan fenomena sosial-ekonomi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan estimasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 2024, perputaran uang selama periode Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan mencapai sekitar Rp157,3 triliun, dengan asumsi sekitar 193 juta pemudik membawa rata-rata Rp3,25 juta per keluarga.
Pada tahun 2025, KADIN memperkirakan nilai tersebut sedikit menurun menjadi Rp137–Rp145 triliun seiring berkurangnya jumlah pemudik. Dengan memperhitungkan seluruh aktivitas ekonomi turunan selama musim mudik, sejumlah analisis ekonomi sering menempatkan potensi perputaran ekonomi mudik pada kisaran Rp150–200 triliun setiap tahun.

Sebagian besar perputaran uang tersebut justru terjadi di daerah. Selama ini, sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia terkonsentrasi di kota-kota besar. Namun, ketika musim mudik tiba, sebagian pendapatan yang diperoleh para pekerja di kota mengalir kembali ke kampung halaman dalam bentuk konsumsi keluarga, belanja kebutuhan Lebaran, hingga bantuan kepada kerabat.

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Keuangan (2023), lonjakan konsumsi selama periode Lebaran dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah secara signifikan, terutama di sektor perdagangan dan jasa, bahkan dapat meningkat hingga 20–30 persen dibandingkan bulan normal.

Bagi pelaku usaha kecil di daerah, musim mudik sering kali menjadi periode paling ramai dalam satu tahun. Warung makan, pasar tradisional, transportasi lokal, hingga usaha oleh-oleh mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mudik secara tidak langsung berperan sebagai mekanisme redistribusi ekonomi dari kota ke daerah.

Pertukaran pengetahuan

Selain membawa uang, para pemudik juga membawa pengalaman dan wawasan baru yang diperoleh selama bekerja di kota. Dalam literatur sosiologi migrasi, fenomena ini dikenal sebagai remitansi sosial.

Konsep tersebut diperkenalkan oleh sosiolog Peggy Levitt (1998) yang menjelaskan bahwa migrasi manusia tidak hanya memindahkan sumber daya ekonomi, tetapi juga memindahkan ide, nilai, dan praktik sosial dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam konteks mudik, para perantau sering kali berbagi pengalaman tentang dunia kerja, pendidikan, atau peluang usaha yang mereka temui di kota. Percakapan sederhana saat berkumpul bersama keluarga dapat menjadi sarana pertukaran informasi yang sangat berharga bagi masyarakat di kampung halaman.

Penelitian World Bank (2023) menunjukkan bahwa remitansi sosial dari para migran dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan. Banyak keluarga di daerah yang mulai mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi setelah melihat pengalaman sukses anggota keluarga yang merantau.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital juga memperluas dampak remitansi sosial tersebut. Banyak perantau yang memperkenalkan cara memasarkan produk melalui media sosial, platform e-commerce, maupun aplikasi pembayaran digital kepada keluarga mereka di desa.

Selanjutnya Studi Asian Development Bank (2022) menemukan bahwa akses terhadap pengetahuan digital yang dibawa oleh migran dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil di daerah hingga sekitar 15–20 persen dalam jangka menengah.

Dengan demikian, mudik bukan hanya membawa uang, tetapi juga membuka peluang bagi transfer pengetahuan yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat di daerah.

Mendorong pemerataan

Tradisi mudik juga mencerminkan nilai ekonomi berbagi yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Para pemudik sering kali membawa berbagai bentuk bantuan bagi keluarga di kampung halaman, mulai dari uang, hadiah, hingga dukungan untuk usaha kecil.

Bentuk berbagi ini tidak selalu bersifat formal seperti remitansi perbankan. Sebaliknya, ia lebih sering muncul melalui hubungan kekeluargaan yang erat dan keinginan untuk saling membantu antaranggota keluarga.

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan pola remitansi pekerja migran internasional. Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa remitansi pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai sekitar USD14 miliar per tahun, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan pembangunan rumah di daerah asal.

Mudik dapat dipahami sebagai bentuk remitansi domestik musiman yang melengkapi aliran remitansi tersebut. Ketika para perantau pulang ke kampung halaman, mereka membawa sumber daya ekonomi sekaligus memperkuat jaringan sosial yang memungkinkan kerja sama ekonomi di masa depan.

Penelitian International Organization for Migration (2022) menunjukkan bahwa jaringan sosial antara migran dan komunitas asalnya dapat meningkatkan peluang investasi kecil di daerah hingga 30 persen, terutama dalam sektor usaha keluarga dan usaha mikro. Dalam konteks ini, mudik tidak hanya memperkuat hubungan keluarga, tetapi juga membangun fondasi bagi pemerataan ekonomi lokal yang lebih inklusif.

Inspirasi sosial

Jika dilihat dari berbagai dimensi tersebut, tradisi mudik sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar perjalanan pulang kampung. Ia merupakan mekanisme sosial yang menghubungkan pengalaman hidup di kota dengan kehidupan masyarakat di desa.

Melalui mudik, para perantau membawa pulang tidak hanya uang hasil kerja, tetapi juga gagasan, pengetahuan, serta jaringan sosial yang dapat membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga mereka.

Proses ini menjadikan mudik sebagai salah satu bentuk remitansi sosial terbesar dalam masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai pengalaman hidup antara kota dan desa.

Di balik kemacetan panjang di jalan raya dan padatnya terminal transportasi, sebenarnya sedang berlangsung sebuah proses sosial yang sangat berharga. Para pemudik membawa pulang lebih dari sekadar oleh-oleh. Mereka membawa inspirasi, pengalaman, dan harapan yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat di kampung halaman.

Dalam perspektif pembangunan, fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas manusia tidak selalu berarti perpindahan permanen dari desa ke kota. Justru melalui hubungan yang terus terjaga antara keduanya, tercipta pertukaran sosial yang dapat memperkuat solidaritas sekaligus membuka jalan bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Finnet Indonesia (Finnet) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Gedung Bidakara 2, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya melalui penguatan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, aman, dan inklusif.

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri, beserta jajaran pejabat KP2MI, serta Direktur Utama Finnet Rakhmad Tunggal Afifuddin, dan Direktur Business & Marketing Finnet Aziz Sidqi.

Kehadiran para pimpinan kedua institusi mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas kelembagaan guna menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah bagi PMI dan keluarganya.

Wakil Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.

"Dengan menggandeng Finnet, proses remitansi Pekerja Migran Indonesia kepada keluarga di tanah air dapat menjadi lebih mudah, aman, dan efisien," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (4/3).

Langkah ini, kata dia, juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Khususnya pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Sebagai bagian dari ekosistem digital TelkomGroup, Finnet berperan sebagai penyelenggara sistem pembayaran yang mendukung integrasi layanan keuangan digital di berbagai sektor.

Melalui kerja sama ini, Finnet menyediakan infrastruktur dan solusi sistem pembayaran digital yang terintegrasi ke dalam platform layanan KP2MI.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan efisien, mulai dari pengelolaan remitansi hingga pemanfaatan layanan keuangan lainnya, sehingga keluarga PMI di daerah asal dapat mengakses dan memanfaatkan dana secara lebih mudah, cepat, dan aman.

Pekerja Migran Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di tanah air.

Oleh karena itu, penguatan sistem pembayaran digital yang andal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan akses layanan keuangan sepanjang masa penempatan.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan layanan digital KP2MI sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi PMI.

Sejalan, Direktur Utama Finnet Rakhmad Tunggal Afifuddin menyampaikan, bahwa Finnet terus mengembangkan ekosistem pembayaran yang terintegrasi dan inklusif untuk mempermudah Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mengakses layanan keuangan secara aman dan efisien.

"Transformasi digital kami yakini sebagai kunci dalam memperkuat inklusi keuangan, sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Finnet telah mendukung berbagai layanan publik dan BUMN melalui solusi pembayaran digital, sekaligus memperkuat digitalisasi pembayaran nasional melalui pengembangan jaringan agen collection serta optimalisasi kanal digital guna memudahkan akses masyarakat.

Ke depan, sinergi bersama KP2MI ini diharapkan semakin memperluas pemanfaatan ekosistem pembayaran digital nasional serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi PMI, keluarga, dan perekonomian Indonesia.

Arus modal global bisa naik turun mengikuti dinamika ekonomi dunia. Namun, remitansi warga Vietnam di luar negeri tetap menjadi salah satu sumber devisa paling stabil bagi negara tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, nilai remitansi Vietnam konsisten berada di kisaran US$17-18 miliar per tahun. Kota Ho Chi Minh City tercatat sebagai penerima terbesar dengan porsi sekitar 40-53% dari total remitansi nasional.

Pada 2025, aliran dana ke kota ini diproyeksikan mencapai US$10,3 miliar atau meningkat 8,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menariknya, arus dana tersebut kini tidak lagi sekadar dialokasikan untuk konsumsi atau simpanan jangka pendek. Sekitar 20-25% remitansi mulai mengalir ke sektor properti.

Preferensi ini mencerminkan kecenderungan diaspora Vietnam terhadap aset berwujud yang memiliki kepastian hukum, nilai guna jelas, dan potensi pelestarian kekayaan jangka panjang.

Salah satu proyek yang dinilai memenuhi kriteria tersebut adalah Vinhomes Green Paradise di kawasan Can Gio, Ho Chi Minh City. Proyek ini bahkan menjadi Official Participant pertama dalam kampanye global "7 Wonders of Future Cities" yang diprakarsai New7Wonders, mempertegas ambisinya sebagai model kota generasi berikutnya.

Remitansi dan Perubahan Strategi Investasi

Investor diaspora umumnya tidak bergerak dengan pendekatan spekulatif jangka pendek. Mereka cenderung menimbang faktor fundamental seperti konektivitas infrastruktur, integrasi kawasan, reputasi pengembang, hingga tata kelola profesional.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, properti yang terhubung dengan infrastruktur transportasi strategis, misalnya kereta cepat, memiliki potensi apresiasi lebih tinggi. Koridor transportasi modern di Eropa, Jepang, hingga Amerika Serikat menjadi contoh konektivitas mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam konteks Vietnam, perubahan regulasi pertanahan dan perumahan yang memperluas hak kepemilikan bagi warga di luar negeri juga diperkirakan mendorong peningkatan investasi properti berbasis remitansi.

Paradigma "13 Menit" Can Gio

Transformasi Can Gio tak lepas dari rencana pembangunan metro cepat Ben Thanh-Can Gio yang dijadwalkan mulai groundbreaking pada Desember 2025. Dengan kecepatan operasional hingga 350 km/jam dan target beroperasi pada kuartal IV 2028, waktu tempuh dari pusat Ho Chi Minh City ke Can Gio dipangkas menjadi sekitar 13 menit.

Efeknya signifikan. Kawasan yang sebelumnya dipersepsikan sebagai wilayah pinggiran akan terintegrasi langsung dalam radius hunian inti Ho Chi Minh City. Bahkan, akses menuju pusat bisnis berpotensi lebih cepat dibanding sejumlah kawasan urban lain.

Secara global, properti di sepanjang jalur kereta cepat tercatat mengalami kenaikan 15-45% setelah operasional dimulai, dengan momentum berlanjut beberapa tahun berikutnya.

Hal ini memperkuat daya tarik Can Gio sebagai frontier pertumbuhan baru, apalagi didukung proyek infrastruktur lain seperti Jembatan Can Gio, konektivitas ke Vung Tau, serta akses menuju Bandara Internasional Long Thanh.

Kota Pesisir Berstandar ESG++

Selain konektivitas, nilai unik proyek ini terletak pada integrasi lingkungan. Kawasan ini berbatasan dengan cagar biosfer seluas 75.000 hektare yang diakui UNESCO dan menghadap langsung ke Samudra Pasifik.

Dirancang sebagai mega-proyek reklamasi laut berstandar ESG++, Vinhomes Green Paradise mencakup lagoon seluas 800 hektare, dua lapangan golf 18-hole, serta kompleks hiburan skala besar.

Infrastruktur kesehatan diperkuat rumah sakit internasional yang bekerja sama dengan institusi medis global, sementara kawasan komersial 24/7 diproyeksikan menjaga aktivitas ekonomi sepanjang waktu.

Saat beroperasi penuh, kawasan ini ditargetkan mampu menarik hingga 40 juta pengunjung per tahun, menciptakan basis kuat bagi sektor hospitality, ritel, dan pasar sewa.

Aset Lintas Generasi untuk Masa Depan

Pengamat properti senior Marc Townsend menyebut proyek ini memiliki ambisi dan skala yang jarang ditemukan di kawasan regional. Berbeda dengan kota-kota yang tumbuh di atas infrastruktur matang, proyek ini diposisikan sebagai katalis pertumbuhan struktural baru dalam arsitektur ekonomi Vietnam.

Dengan kombinasi rekor remitansi, regulasi kepemilikan yang semakin kondusif, investasi infrastruktur masif, dan masterplan berstandar global, Can Gio dinilai berada dalam momentum strategis.

Bagi investor diaspora, momentum ini dipandang sebagai jendela masuk sebelum konektivitas penuh dan ekosistem kawasan terintegrasi sepenuhnya terwujud.

Lebih dari sekadar hunian, proyek ini juga diproyeksikan menjadi aset lintas generasi yang dikalibrasi untuk menjawab standar investasi global dalam beberapa dekade mendatang.

Remitansi akan tetap menjadi penyangga, tetapi bukan solusi tunggal. Tantangan kebijakan ke depan adalah memastikan remitansi tidak hanya mengalir, tetapi juga mengakar.

Mataram (ANTARA) - Arus remitansi (pengiriman uang oleh pekerja migran) telah lama menjadi salah satu denyut tak kasatmata dalam perekonomian banyak negara berkembang.

Uang yang dikirim para pekerja migran dari berbagai belahan dunia itu tidak hanya menopang konsumsi rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai bantalan sosial ketika ekonomi domestik menghadapi tekanan.

Dalam banyak kasus, remitansi bahkan melampaui peran investasi asing langsung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah asal para perantau.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), arus uang dari luar negeri itu tidak pernah benar-benar sunyi. Ia datang rutin, kadang besar, kadang menyusut, tetapi selalu hadir sebagai penopang banyak rumah tangga.

Di balik angka remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, tersimpan kisah ketahanan ekonomi keluarga, ketergantungan struktural daerah, sekaligus tantangan kebijakan yang belum sepenuhnya terjawab.

Perkembangan remitansi PMI bukan sekadar statistik keuangan, melainkan potret hubungan NTB dengan pasar kerja global.

Sepanjang 2025, remitansi PMI NTB tercatat mencapai Rp221,46 miliar. Angka ini menunjukkan stabilitas, tetapi juga menyimpan sinyal peringatan. Dibandingkan 2024, terjadi penurunan tipis sekitar 0,77 persen.

Di satu sisi, nominal tersebut menegaskan peran strategis PMI sebagai penyangga ekonomi daerah. Di sisi lain, stagnasi bahkan penurunan kecil ini mengisyaratkan bahwa remitansi belum tumbuh secepat ekspektasi, meski jumlah PMI legal yang diberangkatkan mencapai lebih dari 25 ribu orang.

Fenomena ini penting dikaji lebih dalam karena NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat pengiriman PMI tertinggi secara nasional.

Secara persentase terhadap jumlah penduduk, kontribusinya bahkan melampaui provinsi dengan populasi jauh lebih besar. Artinya, remitansi bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tetapi menyentuh jantung struktur ekonomi NTB, dari desa hingga kota.

Remitansi

Remitansi PMI NTB pada 2025 mengalir melalui dua kanal utama, yakni sistem perbankan dan layanan pos. Nilainya relatif berimbang, dengan kontribusi Bank Indonesia dan Pos Indonesia yang hampir sama besar.

Distribusi wilayah tujuan remitansi menunjukkan pola yang konsisten. Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram menjadi penerima utama. Pola ini sejalan dengan kantong-kantong pengirim PMI yang telah lama terbentuk.

Negara tujuan kerja PMI NTB masih didominasi Malaysia, disusul Arab Saudi, Jepang, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dominasi Malaysia menjelaskan mengapa remitansi cenderung stabil tetapi tidak melonjak tajam.

Upah di negara tersebut relatif lebih rendah dibanding negara tujuan nontradisional seperti Jepang atau Korea Selatan. Ketergantungan pada pasar kerja regional yang upahnya moderat membuat remitansi NTB memiliki batas alami pertumbuhan.

Dalam konteks ini, remitansi berfungsi sebagai bantalan sosial. Uang yang dikirim PMI membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, membiayai pendidikan anak, dan menjaga daya beli di desa-desa.

Pada masa krisis, termasuk saat pandemi beberapa tahun lalu, remitansi terbukti mampu menjaga perputaran ekonomi lokal. Namun, peran tersebut sebagian besar masih bersifat konsumtif. Dampak jangka panjangnya terhadap transformasi ekonomi daerah masih terbatas.

Penurunan remitansi yang tipis pada 2025 juga bisa dibaca sebagai refleksi dinamika global. Fluktuasi ekonomi negara tujuan, kebijakan ketenagakerjaan, serta perubahan kurs memengaruhi jumlah uang yang dikirim.

Namun, ada faktor domestik yang tidak kalah penting, yakni kualitas penempatan PMI dan tata kelola remitansi itu sendiri.

Legalitas

Salah satu perkembangan penting dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya penempatan PMI NTB secara legal. Lebih dari 25 ribu warga NTB tercatat berangkat melalui jalur resmi pada 2025.

Legalitas ini membawa dua dampak langsung. Pertama, perlindungan kerja dan kepastian hukum bagi PMI meningkat. Kedua, aliran remitansi menjadi lebih tercatat dan masuk ke sistem keuangan formal.

Namun, legalitas belum sepenuhnya menjawab persoalan nilai tambah. Remitansi yang masuk masih didominasi pengiriman rutin untuk kebutuhan harian.

Pemanfaatan untuk investasi produktif, tabungan jangka panjang, atau pengembangan usaha masih terbatas. Di sinilah tantangan kebijakan muncul. Remitansi yang besar secara nominal belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Upaya edukasi keuangan kepada keluarga PMI mulai dilakukan, termasuk kerja sama dengan perbankan. Tujuannya mendorong penggunaan remitansi secara lebih bijak dan menghindari praktik konsumtif berlebihan. Tantangan baru juga muncul seiring berkembangnya ekonomi digital.

Tanpa literasi yang memadai, remitansi berisiko bocor ke aktivitas nonproduktif, termasuk praktik-praktik spekulatif yang tidak memberi dampak ekonomi nyata.

Legalitas penempatan PMI juga harus dibaca dalam kerangka nasionalisme ekonomi. Setiap remitansi adalah devisa yang masuk ke Indonesia. Dalam skala nasional, kontribusinya signifikan.

Bagi NTB, remitansi menjadi bukti bahwa daerah ini memiliki sumber daya manusia yang kompetitif di pasar global.

Namun, kebanggaan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa bekerja ke luar negeri adalah pilihan, bukan paksaan akibat sempitnya lapangan kerja lokal.

Transformasi

Tantangan terbesar remitansi PMI NTB hari ini adalah transformasi fungsi. Selama remitansi hanya berputar pada konsumsi, dampaknya akan berhenti di tingkat rumah tangga. Agar remitansi menjadi motor pembangunan, diperlukan kebijakan yang mendorong pergeseran ke arah produktif.

Pertama, perlu integrasi remitansi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah. Dana yang masuk bisa diarahkan menjadi modal usaha mikro, pertanian bernilai tambah, atau sektor jasa lokal.

Kedua, penguatan literasi keuangan harus berkelanjutan, tidak sekadar pelatihan sesaat. Keluarga PMI perlu diposisikan sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar penerima kiriman uang.

Ketiga, diversifikasi negara tujuan penempatan menjadi kunci peningkatan kualitas remitansi.

Negara dengan standar upah lebih tinggi dan perlindungan kerja yang kuat akan menghasilkan remitansi yang lebih besar dan stabil. Ini menuntut peningkatan keterampilan PMI NTB, terutama di sektor formal dan semi-terampil.

Remitansi PMI adalah cermin struktur ekonomi NTB. Selama lapangan kerja lokal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, arus migrasi akan terus terjadi.

Remitansi akan tetap menjadi penyangga, tetapi bukan solusi tunggal. Tantangan kebijakan ke depan adalah memastikan remitansi tidak hanya mengalir, tetapi juga mengakar.

Remitansi PMI NTB telah membuktikan daya tahannya. Kini, tantangannya adalah menjadikannya lebih bermakna. Dari sekadar uang kiriman menjadi fondasi kemandirian ekonomi.

Dari bantalan konsumsi menjadi modal masa depan. Di titik inilah kebijakan diuji, apakah mampu mengubah arus uang menjadi arah pembangunan yang lebih berdaulat dan berkelanjutan?

Copyright © ANTARA 2026

Total remitansi tahun 2024 sebesar Rp223,17 miliar, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp221,46 miliar

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik mencatat remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp221,46 miliar sejak Januari hingga Desember 2025.

"NTB menerima uang masuk selama tahun 2025 sebesar Rp221,46 miliar," kata Ketua Tim Statistik Harga BPS NTB Muhammad Ahyar di Mataram, Senin.

Ahyar memaparkan remitansi melalui Bank Indonesia mencapai Rp111,84 miliar dan remitansi lewat Pos Indonesia sebanyak Rp109,64 miliar.

Jika dibandingkan tahun 2024, imbuhnya, remitansi sepanjang 2025 mengalami penurunan sebesar 0,77 persen atau setara Rp1,71 miliar.

"Total remitansi tahun 2024 sebesar Rp223,17 miliar, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp221,46 miliar," papar Ahyar.

Pada Desember 2025, BPS mencatat remitansi melalui Bank Indonesia sebanyak Rp6,67 miliar. Negara asal remitansi paling besar adalah Arab Saudi dengan nilai Rp1,89 miliar atau setara 28,39 persen, Malaysia sebanyak Rp1,80 miliar atau sekitar 27,02 persen dan remitansi dari Jepang sebanyak Rp549,79 juta atau setara 8,24 persen.

Daerah tujuan remitansi di Nusa Tenggara Barat yang dikirim lewat Bank Indonesia adalah Kabupaten Sumbawa 35,87 persen, Kabupaten Bima 20,63 persen, Kota Mataram 15,37 persen, dan Kabupaten Lombok Tengah 14,61 persen.

Sedangkan, pengiriman remitansi PMI asal NTB melalui Pos Indonesia pada Desember 2025 sebanyak Rp21,47 miliar. Daerah tujuan remitansi terbesar adalah Kabupaten Sumbawa 35,33 persen, Kabupaten Lombok Timur 30,89 persen dan Kabupaten Lombok Barat 9,15 persen.

"Lebih dari 60 persen remitansi yang dikirimkan melalui Pos Indonesia ditujukan kepada Sumbawa dan Lombok Timur," pungkas Ahyar.

Pada 2025, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 25.062 warga NTB berangkat menjadi pekerja migran secara legal.

Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang.

Kepala BP3MI NTB Ponco Indriyo melaporkan penempatan juga dilakukan ke Brunei Darussalam sebanyak 387 orang, Singapura 288 orang, Jepang 286 orang dan Arab Saudi 135 orang.

Kontribusi terbesar PMI NTB berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang dan Kota Mataram 637 orang.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan bahwa proses likuidasi terhadap entitas anaknya di Hong Kong, BCA Finance Limited, telah efektif selesai. Informasi tersebut diterima perseroan melalui publikasi resmi Hong Kong Company Registry pada 3 Januari 2026.

Sekretaris Perusahaan BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, menjelaskan proses likuidasi dijalankan oleh tim likuidator di Hong Kong yang ditunjuk perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan hukum setempat.

“Pelaksanaan likuidasi dijalankan oleh tim likuidator di Hong Kong yang ditunjuk oleh Perseroan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hong Kong,” ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1/2026)..

BCA Finance Limited merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha remitansi dan pinjaman (money lending) di Hong Kong. Perusahaan ini dikendalikan 100% oleh BCA.

Ketut menambahkan, keputusan likuidasi diambil setelah perseroan menilai bahwa kebutuhan layanan nasabah BCA di Hong Kong kini dapat dipenuhi melalui platform digital yang dimiliki BCA, tanpa harus mengandalkan layanan tatap muka.

“Keputusan likuidasi BCA Finance Limited mempertimbangkan bahwa layanan perbankan untuk nasabah Perseroan yang berlokasi di Hong Kong yang semula dilayani secara tatap muka oleh BCA Finance Limited saat ini dapat dilayani melalui layanan digital yang dimiliki oleh Perseroan,” katanya.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari inisiatif bisnis BCA untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sekaligus memastikan layanan tetap efisien dan relevan dengan kebutuhan nasabah.

Dengan beralihnya fungsi layanan ke kanal digital, BCA menegaskan operasional dan pelayanan bagi nasabah tetap berjalan tanpa gangguan.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan bahwa proses likuidasi terhadap entitas anaknya di Hong Kong, BCA Finance Limited, telah efektif selesai. Informasi tersebut diterima perseroan melalui publikasi resmi Hong Kong Company Registry pada 3 Januari 2026.

Sekretaris Perusahaan BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, menjelaskan proses likuidasi dijalankan oleh tim likuidator di Hong Kong yang ditunjuk perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan hukum setempat.

“Pelaksanaan likuidasi dijalankan oleh tim likuidator di Hong Kong yang ditunjuk oleh Perseroan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hong Kong,” ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1/2026)..

BCA Finance Limited merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha remitansi dan pinjaman (money lending) di Hong Kong. Perusahaan ini dikendalikan 100% oleh BCA.

Ketut menambahkan, keputusan likuidasi diambil setelah perseroan menilai bahwa kebutuhan layanan nasabah BCA di Hong Kong kini dapat dipenuhi melalui platform digital yang dimiliki BCA, tanpa harus mengandalkan layanan tatap muka.

“Keputusan likuidasi BCA Finance Limited mempertimbangkan bahwa layanan perbankan untuk nasabah Perseroan yang berlokasi di Hong Kong yang semula dilayani secara tatap muka oleh BCA Finance Limited saat ini dapat dilayani melalui layanan digital yang dimiliki oleh Perseroan,” katanya.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari inisiatif bisnis BCA untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sekaligus memastikan layanan tetap efisien dan relevan dengan kebutuhan nasabah.

Dengan beralihnya fungsi layanan ke kanal digital, BCA menegaskan operasional dan pelayanan bagi nasabah tetap berjalan tanpa gangguan.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut membuka jalur kerja sama internasional dengan Pemerintah Kota Higashikawa, Jepang, yang berfokus pada pengiriman tenaga kerja terampil bidang keperawatan.

Skema ini diklaim sebagai peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus jalan keluar atas keterbatasan lapangan kerja di daerah. Namun, di balik peluang tersebut, muncul sejumlah catatan kritis terkait dampak ekonomi, tata kelola, dan perlindungan tenaga kerja.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan kerja sama ini memungkinkan warga Garut bekerja di Jepang dengan pembiayaan dari pemerintah setempat. Pada tahap awal, sekitar empat tenaga keperawatan direncanakan diberangkatkan pada April mendatang.

"Program ini sebagai pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas, termasuk pengembangan sektor budaya, teknologi, dan pertanian," ujar Syakur, dikutip pada Senin (22/12/2025).

Dari sisi ekonomi daerah, skema ini berpotensi menciptakan aliran remitansi dan meningkatkan daya beli keluarga pekerja. Jepang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan standar upah tenaga kesehatan yang relatif tinggi, sehingga pendapatan pekerja migran dapat menjadi sumber devisa mikro bagi daerah asal.

Selain itu, pengalaman kerja di Jepang berpotensi meningkatkan kompetensi dan nilai jual tenaga kerja saat kembali ke tanah air.

Namun demikian, skala program yang masih sangat terbatas menimbulkan pertanyaan mengenai dampak riilnya terhadap ekonomi Garut. Pengiriman empat orang tenaga kerja dinilai belum cukup signifikan untuk menjawab persoalan pengangguran struktural dan ketimpangan kesempatan kerja di daerah.

Tanpa rencana ekspansi yang terukur dan berkelanjutan, kerja sama ini berisiko berhenti sebagai proyek percontohan tanpa efek berganda yang nyata.

Isu lain yang patut dicermati adalah kesiapan tenaga kerja lokal. Program ini mensyaratkan kemampuan bahasa Jepang dan kompetensi keperawatan sesuai standar Jepang, yang tidak mudah dipenuhi oleh sebagian besar pencari kerja di daerah.

Tanpa investasi serius pada pelatihan dan pendidikan pra-penempatan, peluang ini hanya akan dinikmati segelintir orang dengan latar belakang tertentu, bukan solusi inklusif bagi tenaga kerja Garut secara umum.

Dari perspektif tata kelola ketenagakerjaan, kejelasan status kerja, kontrak, dan perlindungan hukum menjadi faktor krusial. Jepang dikenal memiliki sistem kerja yang ketat dan budaya kerja berintensitas tinggi.

Tanpa pengawasan dan pendampingan yang memadai dari pemerintah daerah maupun pusat, tenaga kerja berpotensi menghadapi risiko kelelahan kerja, hambatan bahasa, hingga persoalan hukum di negara tujuan.

Kepala Divisi Koeksistensi Multikultural Kota Higashikawa, Daiki Honda, menyatakan program ini dirancang jangka panjang, mencakup pendidikan bahasa dan keperawatan, serta dukungan bagi warga Garut yang bekerja di Jepang.

Pernyataan ini membuka harapan adanya stabilitas karier dan integrasi sosial yang lebih baik bagi pekerja asing. Meski demikian, komitmen jangka panjang tersebut perlu dituangkan dalam skema tertulis yang transparan agar dapat diukur dan diawasi.

"Kerja sama Garut–Higashikawa juga mencerminkan tren baru diplomasi ekonomi daerah, di mana pemerintah lokal aktif mencari pasar kerja luar negeri bagi warganya," kata Daiki.

Di satu sisi, langkah ini dapat dilihat sebagai strategi adaptif menghadapi keterbatasan ekonomi lokal. Di sisi lain, tanpa penguatan sektor produktif di dalam negeri, kebijakan ini berpotensi memperkuat ketergantungan pada ekspor tenaga kerja.

Ke depan, kata Daiki, tantangan utama bagi Pemkab Garut adalah memastikan kerja sama ini tidak hanya menguntungkan negara tujuan, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

"Transparansi seleksi, jaminan perlindungan tenaga kerja, serta rencana reintegrasi pekerja setelah masa kerja berakhir menjadi indikator penting keberhasilan program ini. Tanpa itu, peluang kerja ke Jepang berisiko menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Garut," ujarnya.

MENTERI Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa remitansi dari pekerja migran telah mencapai US$ 8,4 miliar atau sekitar Rp 136 triliun sampai dengan kuartal II 2025. Sementara itu, pada 2024, remitansi pekerja migran tercatat sebesar US$ 15,7 miliar atau sekitar Rp 253 triliun.

Adapun remitansi pekerja migran pada 2024 menyumbang 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, menurut Mukhtarudin, posisi ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga, seperti Filipina. “Filipina sudah Rp 600 triliun tahun 2024, 30 persen dari PDB-nya itu adalah dari pekerja migran,” kata dia saat memberikan sambutan dalam acara Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Senin, 10 November 2025.

Menurut Mukhtarudin, tingginya sumbangsih remitansi pekerja migran terhadap PDB Filipina tidak terlepas dari pendidikan pekerja migran yang sudah terstruktur. Sebab, menurutnya, pemerintah Filipina sudah mengintegrasikan edukasi mengenai pekerja migran sejak jenjang sekolah dasar.

Mukhtarudin menyatakan pemerintah Indonesia akan memulai langkah serupa, salah satunya dengan mengintegrasikan edukasi tentang pekerja migran ke dalam kurikulum Sekolah Rakyat. “Dengan Sekolah Rakyat nanti kita akan insert kurikulum silabus tentang kelas migran, dalam rangka menjawab masalah peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia,” ucap Mukhtarudin.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyebutkan, dari total 3,9 juta pekerja migran pada 2024, rata-rata remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai Rp 64 juta per tahun. Berdasarkan data OJK, sebanyak 48 persen dari remitansi dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian 21 persen untuk investasi; 7 persen untuk tabungan, 5 persen untuk bisnis, dan 9 persen untuk kebutuhan lainnya.

Friderica mengatakan, arus remitansi pekerja yang melebihi Rp 250 triliun per tahun membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional. “Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro, punya tanggung yang jawab besar untuk meningkatkan literasi dan juga terutama inklusi,” tuturnya di Puri Ardhya Garini.