Bisnis.com, JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih menjadi ruang hidup bagi jutaan keluarga Indonesia. Di balik kontribusinya yang mencapai sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional, UMKM juga menjadi tempat banyak masyarakat menggantungkan harapan, membangun kemandirian, dan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 BPS, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56.142.687 unit, dengan 96,94% di antaranya merupakan usaha mikro. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM bukan hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap pengusaha kecil yang selama ini menjadi fondasi ekonomi rakyat.

Di tengah besarnya peran tersebut, tantangan UMKM masih cukup kompleks. Banyak pengusaha, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan yang terpadu, mulai dari pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga pendampingan usaha. Menjawab kebutuhan itu, Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan non-pemerintah dalam satu akses. Platform ini diperkenalkan dalam soft launching di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia menilai kemajuan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kekuatan kewirausahaan masyarakatnya. Dalam kesempatan itu, Rachmat menyebut SAPA UMKM sebagai revolusi digital bagi pengembangan usaha kecil dan menengah Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, SAPA UMKM akan memperkuat berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan data, akses pembiayaan dan insentif, pemasaran dan kolaborasi, hingga penguatan rantai pasok, kemitraan, serta layanan one stop service. Menurutnya, kehadiran platform ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi UMKM.

“Selain berfungsi sebagai sistem informasi pendataan tunggal dan pemetaan potensi UMKM, SAPA UMKM juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan melalui OSS, sertifikasi, pelatihan, hingga mengoneksikan pengusaha UMKM dengan pemasok, logistik, industri besar, BUMN, dan ekosistem usaha lainnya,” kata Menteri Maman.

Tidak hanya itu, SAPA UMKM juga diharapkan mampu memastikan setiap pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pelindungan usaha secara lebih mudah dan terarah. Pemerintah turut mendorong UMKM agar semakin terhubung dengan ekosistem digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung integrasi ekosistem UMKM melalui SAPA UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pembiayaan yang disertai pemberdayaan. Melalui pengalaman mendampingi nasabah ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar, PNM melihat bahwa akses modal akan memberi dampak lebih besar ketika berjalan bersama pendampingan, literasi, dan jejaring usaha.

Dukungan terhadap SAPA UMKM juga sejalan dengan semangat PNM dalam memperluas pemberdayaan ekonomi dari akar rumput. Melalui ekosistem yang semakin terhubung, pengusaha mikro diharapkan tidak hanya lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik kelas. Dari akses yang sederhana, ada peluang yang tumbuh, dari pendampingan yang konsisten, ada keluarga yang bisa melangkah lebih percaya diri menuju kesejahteraan.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan pemerintah tengah memperkuat pembukaan akses pasar hingga penguatan rantai pasok produk UMKM Indonesia dengan membidik China sebagai mitra strategis.

Hal itu seiring dengan kunjungan kerja Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke China pada Rabu (1/4/2026). Maman menyampaikan kunjungan tersebut setidaknya membawa empat agenda utama yang menjadi pondasi ekspansi UMKM ke pasar Negeri Panda.

“Kami ke China itu ingin membangun rantai pasok atausupply chainproduk-produk UMKM kita yang ada di Indonesia dengan China. Lalu yangkeduajuga memperluas akses pasar kita yang ada di China, dan yangketigakita akan membangun mengintegrasikan sistem Sapa UMKM kita dengan sistem IT yang terintegrasi dengan China juga,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mempelajari kebijakan pengembangan UMKM di China yang dituangkan dalam sejumlah kontrak kerja sama.

Di samping itu, Maman menilai Indonesia juga memiliki peluang terhadap ekspor komoditas unggulan Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di pasar China, salah satunya durian.

“Ternyata di China itu kebutuhan akan durian itu tinggi sekali. Nah di kita kan juga produsen durian, kita mulai membangun untuk mendorong, dan itu banyaksupplydurian di sana dari Thailand, dari Vietnam. Nah, Indonesia masih sangat kecil sekali,” ujarnya.

Maman menuturkan China pada prinsipnya terbuka terhadap peluang semua lah komoditas selama pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu, lanjut dia, peluang serupa juga terbuka untuk komoditas lain seperti manggis, buah naga, hingga sarang burung walet yang telah memiliki pangsa pasar signifikan di China.

Dia menambahkan, pemerintah turut menindaklanjuti aspirasi pelaku usaha sarang burung walet untuk memperluas akses pasar di Negeri Tirai Bambu.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga akan diperkuat melalui forum regional Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan digelar di China pada September mendatang.

Maman menegaskan bahwa fokus utama lawatan tersebut bukan pada investasi, melainkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Indonesia.

“Kalau saya kemarin tidak bicara pada konteks investasi China ke Indonesia, tetapi saya bicara pada konteks bagaimana China bisa membantu membuka akses pasar yang lebih besar kepada produk-produk UMKM kita yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan penguatan skema kemitraan dan rantai pasok melalui program Holding UMKM akan dioptimalkan dan diperluas pada 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur usaha nasional yang berkelanjutan. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menyebutkan pada 2026 kementerian akan mengembangkan sedikitnya lima klaster strategis, yakni sepak bola, pariwisata, pertanian, makan bergizi gratis, serta kesehatan dan kecantikan.

Bagus, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025), menyebutkan untuk klaster sepak bola, pada awal Desember 2025 telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Dalam Negeri.

“Sepak bola dipilih sebagai proyek percontohan dan selanjutnya akan dikembangkan ke cabang olahraga lainnya,” ujarnya.

Sepanjang 2025, program Holding UMKM telah dijalankan melalui sejumlah klaster, antara lain fesyen, kriya, serta kelautan dan perikanan. Adapun usaha menengah dalam Holding UMKM bertindak sebagai contoh model yang bisa direplikasi dan diperluas secara nasional.

“Pada klaster kelautan dan perikanan, program ini melibatkan 600 pemindang ikan. Sementara itu, pada klaster fesyen terdapat 550 pengrajin dan reseller, serta 150 pengrajin pada klaster kriya,” kata Bagus.

Ia berharap melalui Holding UMKM, pelaku usaha menengah dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster yang sama, sehingga tercipta skala ekonomis, akses pembiayaan, pendampingan inkubasi, dan pemasaran yang lebih kuat.

Usaha menengah juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil, seperti kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standardisasi mutu, serta lemahnya integrasi rantai pasok.

Pada 2026, Bagus menjelaskan Kementerian UMKM juga akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema terstruktur dan terkurasi, berbasis pada kesiapan finansial dan potensi usaha.

Pada 2025, terdapat 56 usaha menengah yang terpilih dalam skema ini, hasil kolaborasi dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, termasuk bank-bank Himbara, Pegadaian, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan sejumlah BUMN.

Selain itu, ia menambahkan program Rise to IPO, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi usaha menengah untuk melantai di bursa, juga akan kembali digelar pada 2026 di Surabaya, Bandung, dan Makassar.

Pada tahun sebelumnya, Rise to IPO telah dilaksanakan di Jakarta dan Semarang, dengan total 128 perusahaan yang lolos kurasi dan mengikuti rangkaian seminar.

Menurutnya, Rise to IPO menjadi jembatan strategis bagi pengusaha menengah untuk naik kelas, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang lebih tertata, transparan, dan kompetitif. Program ini sekaligus berperan sebagai jangkar penting bagi penguatan ekosistem jutaan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengandalkan program kemitraan hingga business matching dengan perusahaan besar untuk membantu mempercepat UMKM untuk naik kelas.

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, Sona Maesana mengatakan peluang kemitraan bisa menjadi jalan bagi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok (supply chain) dari usaha-usaha besar yang telah beroperasi di wilayah setempat.

Pihaknya menggandeng Kementerian UMKM menggelar kegiatan Business Matching antara Usaha Besar dan UMKM. Total ada 90 UMKM yang berpartisipasi melalui tahap kurasi yang dilakukan Kementerian.

Dia menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pemetaan Database Perusahaan PMDN/PMA yang Wajib Bermitra dan UMKM yang Siap Dimitrakan di wilayah Jawa Barat.

“Program ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi UMKM agar semakin berkembang dan naik kelas,” kata Sona dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah menjelaskan program merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi No. 1/2022 dan No. 3/2025 yang mengatur kemitraan antara usaha besar dan pelaku UMKM.

Dia menambahkan program ini diikuti oleh enam perusahaan besar dari berbagai sektor, di antaranya PT Vinfast Automobile Indonesia, PT Oji Indo Makmur Perkasa, PT Hokkan Deltapack Industri, PT Jaya Refrigeration Equipment, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, dan PT Akasha Wira International.

"Mereka membuka peluang kerja sama nyata dengan UMKM lokal yang tersebar di empat kabupaten tersebut," ujarnya.

Menurutnya, sebagai salah satu agenda prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kegiatan business matching ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara investasi besar dan ekonomi rakyat.

"Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi daerah, tetapi juga mendukung percepatan hilirisasi dan pemerataan manfaat investasi di tingkat lokal," katanya.