Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) laut terpantau susut menjadi Rp4,74 triliun pada tahun ini, dari realisasi 2025 yang mencapai Rp5,04 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengungkapkan, penyusutan ini terjadi sejalan dengan efisiensi yang pemerintah pusat lakukan. Dirinya tak menampik memang menjadi tantangan bagi instansinya untuk mengoptimalkan PSO yang tersedia.

Masyhud memastikan, meski ceruk anggaran untuk transportasi semakin terbatas, pelayanan maupun keselamatan pelayaran menjadi yang utama.

“Kami diminta untuk lebih mengefisienkan dan mencari bentuk yang baru tanpa mengurangi tugas. Tadi yang konektivitas, keselamatan pelayaran, layanan itu enggak boleh dikurangi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Secara perinci, terdapat lima pelayanan publik yang Kemenhub berikan pada bidang angkutan laut.

PSO terbesar pada tahun ini diperuntukkan bagi angkutan laut penumpang kelas ekonomi senilai Rp2,97 triliun atau lebih tinggi dari 2025 yang mencapai Rp2,82 triliun. Subsidi ini dijalankan oleh 26 kapal dengan 26 trayek yang melayani sebanyak 75 pelabuhan singgah.

Target layanan sebanyak 616 Voyage dan target jumlah penumpang sebanyak 4.312.064 orang. Lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai 4,47 juta orang.

Selain itu, Kemenhub mengalokasikan Rp1,1 triliun untuk layanan Kapal Perintis Penumpang sebanyak 107 trayek dengan menggunakan 107 unit kapal milik negara yang melayani sebanyak 486 pelabuhan pada 28 provinsi.

Layanan yang mayoritas berada di wilayah Indonesia bagian Timur ini ditargetkan dapat melayani sebanyak 3.639 voyage, serta target jumlah penumpang sebanyak 1.477.312 orang dan target jumlah muatan barang 882.747,50 Ton.

Pada penyelenggaraan Kapal Rede, sebanyak 18 trayek dengan menggunakan 18 unit kapal milik negara dan melayani sebanyak 56 pelabuhan singgah disiapkan melalui alokasi anggaran senilai Rp48,5 miliar.

Sementara program prioritas Tol Laut dari pendahulu Prabowo Subianto, Joko Widodo, pada tahun ini dilakukan penambahan trayek dari 39 menjadi 41 trayek dan pola subsidi baru berupa titip kontainer.

Untuk tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp524.951.485.000. Namun, beberapa trayek jangka waktu kontrak hanya sampai dengan bulan Oktober 2026, mengingat keterbatasan anggaran.

Terakhir, layanan Kapal Ternak tak jauh berbeda dari 2025, dengan melayani 6 trayek menggunakan 6 unit kapal negara dan melayani sebanyak 5 pelabuhan muat dan 5 pelabuhan bongkar di wilayah Indonesia.

Pada 2026, alokasi anggaran sejumlah Rp80.946.155.000, dan ditargetkan dapat melayani sebanyak 106 Voyage, serta target jumlah muatan hewan sebanyak 64.120 ekor.