Di tengah situasi tersebut, penguatan resiliensi ekonomi dan stabilitas fiskal menjadi kunci bagi negara-negara ASEAN untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,

Yogyakarta (ANTARA) - Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta bersama organisasi internasional ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) membahas prospek ekonomi kawasan regional ASEAN di tengah ketidakpastian global.

Diskusi dikemas dalam seminar bertajuk "Seminar on ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy" dengan mengangkat tema "Menavigasi Ketidakpastian Global: Mempertahankan Pertumbuhan dan Stabilitas di ASEAN" di Yogyakarta, Selasa.

Dekan FEB UGM Didi Achjari dalam sambutannya mengatakan, pentingnya keterlibatan yang lebih kuat antara dunia akademis dan organisasi internasional dalam menanggapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

"Seminar ini berlangsung pada momen krusial ketika ekonomi ASEAN menunjukkan ketahanan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, sehingga diskusi-diskusi yang disampaikan menjadi sangat relevan dan penting," katanya.

Menurut dia, kawasan ASEAN saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian geopolitik global dan perlambatan ekonomi dunia.

"Di tengah situasi tersebut, penguatan resiliensi ekonomi dan stabilitas fiskal menjadi kunci bagi negara-negara ASEAN untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur AMRO Abdurohman menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat koordinasi kebijakan dalam pidato penutupnya.

"Kami berterima kasih kepada FEB UGM karena telah membantu membawa analisis regional AMRO ke dalam dialog yang kaya bagi akademisi, pembuat kebijakan, ekonom, dan mahasiswa," katanya.

Seminar mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, ekonom, dan mahasiswa untuk bertukar pandangan tentang prospek ekonomi regional dan prioritas kebijakan fiskal di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan risiko eksternal termasuk volatilitas harga energi.

Seminar tersebut juga mengkaji prospek pertumbuhan regional, perkembangan fiskal, dan pilihan kebijakan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang.

Seminar yang menjadi bagian dari kolaborasi antara AMRO dan FEB UGM ini juga diharapkan dapat mempromosikan dialog kebijakan yang informatif dan berbagi pengetahuan tentang perkembangan makroekonomi dan fiskal regional.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai komunikasi aktif pemerintah Indonesia kepada investor global melalui kunjungan di Amerika Serikat, strategis untuk memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung kelancaran arus investasi, baik investasi riil maupun portofolio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan investor global mengenai strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di AS. Sementara pada kesempatan terpisah di AS, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menegaskan bauran kebijakan Indonesia kepada investor global.

“Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mencatat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid meski terdapat tekanan dari dinamika global. Karena itu, penyampaian informasi secara langsung kepada investor dinilai dapat memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Myrdal juga menekankan pentingnya menjaga intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu sentimen negatif.

Pengalaman sebelumnya terkait perubahan outlook dari lembaga pemeringkat menjadi pembelajaran untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke depan.

“Kita berharap langkah itu terus dilakukan rutin, sehingga kita tidak lagi kecolongan seperti pada bulan Januari ataupun Februari lalu di mana kita mendapatkan outlook negatif dari Moody's dan Fitch, juga mendapatkan ancaman dari MSCI,” kata Myrdal.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa untuk jangka pendek, pertemuan langsung seperti ini berguna untuk meredam kebisingan informasi dan memperbaiki pembacaan investor. Namun, ia mengingatkan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat biasanya tidak mengubah pandangan hanya karena penjelasan lisan, melainkan karena melihat bukti yang konsisten pada data, kebijakan, dan kelembagaan.

Agar prospek utang benar-benar membaik, menurut Josua, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa defisit tetap terjaga, tata kelola kebijakan makin konsisten, arah fiskal makin jelas, dan koordinasi pemerintah dengan BI benar-benar terlihat stabil beberapa kuartal ke depan.

Dari sisi arus modal, ia mencatat masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil outreach sudah tercermin dalam arus modal masuk. Pada kuartal pertama 2026, catat Josua, investor asing masih mencatat arus keluar bersih sebesar sekitar 1,78 miliar dolar AS.

Pasar obligasi mencatat arus keluar bersih sebesar 1,48 miliar dolar AS, pasar saham mencatat arus keluar bersih yang lebih besar lagi sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara instrumen SRBI berhasil menarik arus masuk bersih sebesar 1,64 miliar dolar AS.

Sementara kekhawatiran atas arah kebijakan Indonesia sudah menekan sentimen dan mendorong jual bersih asing di saham maupun surat utang negara.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah masih menunjukkan tren pelemahan bersama beberapa mata uang Asia lainnya, cadangan devisa turun secara tahun berjalan, dan risiko arus keluar modal tetap tinggi bila defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal melebar bersamaan.

“Jadi, kalau ditanya apakah roadshow itu sudah mengubah arah arus modal secara tegas, jawaban saya belum. Bukti yang ada masih lebih cocok dibaca sebagai pasar yang belum sepenuhnya pulih, bukan pasar yang sudah kembali percaya penuh,” kata dia.

Namun, ia melihat tanda awal yang layak dicermati meski menurutnya belum boleh dibaca terlalu jauh. DJPPR mencatat bahwa permintaan lelang SBN mencapai Rp78,44 triliun pada 14 April yang lalu, dan terdapat pandangan bahwa meredanya kekhawatiran atas eskalasi AS-Iran ikut membantu aliran dana kembali ke negara berkembang.

Aset negara berkembang sempat menguat ketika pasar mulai berspekulasi tentang lanjutan perundingan damai, penurunan harga minyak, dan pelemahan dolar Amerika.

Dari sini terlihat bahwa kalau ada perbaikan sentimen belakangan ini, penggerak utamanya kemungkinan adalah gabungan antara pertemuan langsung Indonesia dengan investor dan membaiknya suasana global.

"Jadi, menurut saya, terlalu dini jika seluruh perbaikan itu diklaim sebagai hasil outreach. Faktor eksternal masih sangat dominan, sementara efek komunikasi pemerintah dan BI lebih bersifat memperkuat momentum yang memang sedang membaik,” tutup Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan dari hotel bintang tiga menjadi bintang empat bukan sekadar peningkatan klasifikasi, tetapi juga penyesuaian terhadap ekspektasi pasar yang semakin tinggi

Jakarta (ANTARA) - Industri perhotelan Indonesia sedang berada di arah persimpangan yang menantang antara target jangka pendek dan peluang jangka panjang yang semakin terbuka.

Dalam beberapa waktu terakhir, sinyal perlambatan pariwisata memang muncul seiring dinamika ekonomi global yang berfluktuasi.

Namun, di balik itu, terdapat arus besar perubahan perilaku masyarakat, transformasi model bisnis, serta keberanian investasi yang justru memperlihatkan arah masa depan industri ini tetap menjanjikan.

Pelaku industri hotel di Indonesia, Jeyson Pribadi, mengatakan investasi di sektor perhotelan saat ini tidak berhenti, melainkan terus berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pria yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Gunung Geulis Elok Abadi itu menyampaikan pihaknya terus melakukan ekspansi, dimulai dari kapasitas terbatas sekitar 70 kamar, kemudian berkembang menjadi dua kali lipat, hingga rencana penambahan ballroom dan ruang pertemuan serta renovasi kamar lama.

Proses ini bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan strategi jangka panjang untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah.

Yang menarik, optimisme tersebut nyatanya bukan asumsi semata. Tetapi bertumpu pada pemahaman bahwa siklus ekonomi global memang selalu bergerak naik turun.

Perlambatan bukanlah tanda kemunduran permanen, melainkan fase yang harus diantisipasi dengan kesiapan. Dalam hal ini, investasi justru menjadi alat untuk memastikan bahwa ketika permintaan kembali meningkat, kapasitas dan kualitas layanan sudah siap menjawabnya.

Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat pascapandemi menjadi faktor kunci yang membentuk ulang wajah industri hotel.

Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya kualitas hidup. Pilihan perjalanan tidak lagi semata tentang lokasi pusat kota atau kemewahan konvensional, tetapi tentang pengalaman yang lebih personal, lebih tenang, dan lebih dekat dengan alam.

WFA dan WFH

Konsep sanctuary yang diusung oleh banyak pengembang hotel, misalnya, mencerminkan pergeseran yang kini sedang terjadi, di mana ketenangan dan keseimbangan menjadi nilai utama.

Transformasi ini juga diperkuat oleh tren kerja fleksibel seperti work from anywhere dan work from home. Pola kerja baru ini membuka peluang baru bagi industri hotel, terutama di kawasan penyangga kota besar seperti Sentul.

Lokasi yang relatif dekat dari pusat kota, misalnya seputar penyangga Jakarta, ini dekat secara jarak tapi tetap mampu menawarkan suasana yang lebih sejuk dan ruang yang lebih lapang, menjadi daya tarik tersendiri.

Maka hotel tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung produktivitas sekaligus kualitas hidup.

Peluang ini tetap saja ada prasyaratnya. Konektivitas misalnya menjadi faktor krusial. Infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil dan cepat menjadi kebutuhan utama, bukan lagi fasilitas tambahan.

Hotel yang mampu menyediakan ekosistem kerja yang nyaman akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik segmen pasar baru ini.

Data okupansi yang disampaikan pelaku industri juga memberikan gambaran menarik. Misalnya saja dengan kapasitas terbatas, tingkat hunian dapat mencapai sekitar 90 persen, bahkan overbooked pada periode tertentu.

Ini menunjukkan bahwa permintaan sebenarnya masih kuat, hanya saja perlu diimbangi dengan kapasitas dan diferensiasi produk yang tepat.

Penambahan jumlah kamar hingga lebih dari 140 unit, tanpa peningkatan signifikan pada biaya operasional, juga mencerminkan upaya efisiensi yang semakin menjadi perhatian dalam industri ini.

Di tengah dinamika tersebut, strategi rebranding menjadi salah satu pendekatan yang banyak diambil. Perubahan dari hotel bintang tiga menjadi bintang empat bukan sekadar peningkatan klasifikasi, tetapi juga penyesuaian terhadap ekspektasi pasar yang semakin tinggi.

Standar layanan, kualitas fasilitas, hingga pengalaman tamu harus ditingkatkan secara menyeluruh. Dalam hal ini, rebranding bukan hanya soal nama atau tampilan, tetapi tentang membangun nilai baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Jaringan internasional

Kehadiran properti berjaringan international juga menunjukkan arah pengembangan industri yang semakin mengedepankan pengalaman. Dengan konsep sanctuary, hotel tidak lagi sekadar tempat bermalam, tetapi menjadi destinasi itu sendiri.

Fasilitas seperti ballroom berkapasitas besar, ruang pertemuan modern, hingga area rekreasi menunjukkan bahwa industri ini juga terus memperkuat segmen MICE yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung okupansi hotel.

Segmen MICE memiliki peran strategis karena mampu menghadirkan permintaan dalam skala besar dan relatif stabil. Dengan kapasitas ballroom hingga ratusan orang, hotel tidak hanya melayani wisatawan individu, tetapi juga kebutuhan korporasi, konferensi, hingga acara sosial berskala besar.

Diversifikasi ini penting untuk menjaga ketahanan bisnis di tengah fluktuasi pasar wisata leisure.

Selain itu, integrasi dengan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting. Kawasan seperti Sentul City yang dikelilingi perbukitan hijau dan mudah diakses dari Jakarta menawarkan kombinasi antara aksesibilitas dan pengalaman alam.

Beberapa yang tampak berkembang dan melakukan rebranding untuk merespons pergeseran tren di kawasan Sentul City misalnya Nawana by Alana yang dinaungi jaringan Archipelago International.

Kondisi ini menjadi contoh bagaimana pengembangan kawasan dan industri perhotelan dapat saling memperkuat, menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Kenaikan harga sebagai konsekuensi peningkatan kualitas harus diimbangi dengan persepsi nilai yang dirasakan tamu.

Dalam mekanisme pasar, penyesuaian harga merupakan hal yang wajar, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi daya saing. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara kualitas, harga, dan pengalaman.

Dalam perspektif yang lebih luas, prospek industri hotel Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha untuk membaca perubahan dan beradaptasi.

Optimisme jangka panjang memang memiliki dasar yang kuat, mengingat potensi pasar domestik yang besar, pertumbuhan kelas menengah, serta kekayaan destinasi wisata yang dimiliki Indonesia. Namun, optimisme tersebut harus diiringi dengan inovasi, efisiensi, dan keberanian untuk bertransformasi.

Apa yang terlihat hari ini adalah gambaran industri yang sedang berbenah. Perlambatan sementara tidak menghentikan langkah, justru menjadi momentum untuk memperkuat fondasi. Investasi terus berjalan, konsep terus diperbarui, dan pasar terus dicari dengan pendekatan yang lebih relevan.

Dalam dinamika inilah, industri perhotelan Indonesia menemukan bentuk barunya, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dengan cara yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai prospek nilai tukar rupiah ke depan sangat bergantung pada arah pascagenjatan Amerika Serikat (AS) dan Iran, apakah berlanjut menjadi awal meredanya konflik atau hanya jeda taktis yang berisiko kembali mendorong tekanan eksternal.

“Kesepakatan ini (gencatan senjata sementara) masih jauh dari penyelesaian, isu inti konflik belum terselesaikan, dan ujian sesungguhnya tetap pada apakah lalu lintas kapal di Selat Hormuz benar-benar kembali normal,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, bahkan terdapat penilaian bahwa jika yang terjadi hanya penundaan, harga minyak cenderung menetap di sekitar 100 dolar AS per barel sebagai pijakan baru, bukan kembali cepat ke kondisi sebelum perang.

“Saya melihat kabar gencatan senjata sementara antara AS dan Iran memang memberi bantalan positif bagi rupiah, tetapi dampaknya lebih sebagai penahan tekanan daripada pendorong penguatan besar,” kata Josua.

Setelah kesepakatan gencatan senjata AS-Iran selama dua minggu diumumkan, Josua mencatat harga minyak Brent turun sekitar 16 persen ke 91,70 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 14 persen.

Kemudian, indeks dolar melemah sekitar 0,6-0,7 persen, imbal hasil surat utang AS menurun, dan pasar kembali membuka peluang penurunan suku bunga The Fed hingga sekitar 60 persen pada akhir tahun.

Bagi rupiah, catat Josua, kombinasi faktor ini menurunkan tekanan dari sisi impor energi, meredam dorongan penguatan dolar sebagai aset aman, dan sedikit memperbaiki selera risiko terhadap aset negara berkembang.

“Namun sebelum kabar ini pun pasar masih sangat berhati-hati. Saya menilai sentimen gencatan senjata ini belum cukup kuat untuk membalik arah rupiah secara tegas, tetapi cukup berarti untuk mencegah pelemahan yang lebih dalam dalam jangka sangat pendek,” kata dia.

Dari sisi domestik, BI pada Maret mencatat arus keluar portofolio sebesar 1,1 miliar dolar AS akibat ketegangan Timur Tengah. Jika rata-rata harga minyak berada di sekitar 75 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp16.750 per dolar AS, Josua menilai ruang penurunan suku bunga BI praktis habis.

Sementara apabila rata-rata harga minyak naik ke 80 dolar AS per barel dan rupiah melemah ke sekitar Rp17.000 per dolar AS, arah kebijakan moneter bahkan bisa bergeser menjadi lebih ketat.

Dalam skenario ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, Josua memandang skenario paling realistis bukan penguatan tajam rupiah, melainkan bertahan lemah namun terkelola di kisaran Rp16.900-17.100 per dolar AS

“Ruang untuk sedikit menguat di bawah Rp17 ribu tetap ada, tetapi itu sangat bergantung pada bukti nyata bahwa pengiriman energi pulih, harga minyak tidak kembali melonjak, dan arus keluar asing tidak membesar lagi,” kata Josua.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu menguat 93 poin atau 0,54 persen menjadi Rp17.012 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.105 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp17.009 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.092 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang momentum penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dijaga di tengah berlangsungnya perang di Timur Tengah.

"Ke depan, dampak memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Timur Tengah perlu diantisipasi dan direspons secara tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral serta pemangku kepentingan lainnya makin diperkuat agar dapat menjaga permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9 sampai 5,7 persen.

Keyakinan pelaku ekonomi, baik rumah tangga maupun dunia usaha, juga perlu terus dijaga, sehingga tetap dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Berbagai program pemerintah yang berdampak kuat dalam mendorong pertumbuhan dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menjaga ketahanan fiskal juga dapat terus dilanjutkan.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 diperkirakan akan meningkat dan cukup tinggi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik.

Konsumsi rumah tangga naik, didukung oleh peningkatan permintaan rumah tangga terkait perayaan hari besar keagamaan nasional (HKBN), sejalan perbaikan penghasilan di beberapa kelompok pendapatan bersumber dari pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial pemerintah, dan berbagai insentif pemerintah lainnya.

Investasi juga diperkirakan tetap baik, didorong terutama oleh akselerasi investasi pemerintah termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) dan investasi Danantara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antar negara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang perang Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global.

“Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antar negara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa pasar keuangan global juga memburuk dengan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS), meningkatnya imbal hasil (yield) US Treasury, serta terjadinya arus modal keluar dari emerging market.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih lambat menjadi 3,1 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS.

Tekanan inflasi global juga meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR).

Bahkan, ujar Perry, suku bunga yield US Treasury terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang.

Premi risiko inflasi global meningkat sehingga mengakibatkan bergesernya aliran modal ke safe haven asset terutama ke pasar uang AS. Sementara indeks mata uang AS terhadap mata uang negara maju dan negara berkembang juga terus menguat.

Perry pun menegaskan, berbagai indikator mengenai dampak perang Timur Tengah terhadap kondisi global terus menunjukkan bahwa memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Timur Tengah tersebut semakin menekan mata uang emerging market dan mempersulit pengelolaan perekonomiannya,

Kondisi tersebut mengharuskan penguatan respon dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mempertahankan ketahanan eksternal dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings mengubah prospek (outlook) kredit Indonesia yang sebelumnya berada di posisi stabil kini turun menjadi negatif. Di sisi lain, peringkat kredit tetap dipertahankan pada level BBB.

Dalam sebuah draf yang beredar luas pada Rabu (4/3/2026), pihak Fitch menyatakan bahwa mereka telah merevisi prospek issuer default rating (IDR) atau peringkat gagal bayar penerbit jangka panjang untuk mata uang asing milik Indonesia ke arah negatif, seraya mengukuhkan kembali posisinya di peringkat BBB.

Keputusan penyesuaian prospek ini diambil karena Fitch melihat adanya lonjakan ketidakpastian arah kebijakan. Terdapat pula kecemasan terkait menurunnya tingkat kepercayaan serta konsistensi dari kombinasi kebijakan ekonomi nasional , terutama ketika wewenang pengambilan keputusan semakin terpusat.

"Penegasan peringkat mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang menguntungkan, rasio utang pemerintah/PDB yang moderat, dan cadangan eksternal yang moderat," petik draf laporan Fitch.

"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan rangkaian struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara berperingkat ‘BBB’," kembali petik laporan.

Situasi semacam ini dinilai membawa risiko pelemahan terhadap masa depan fiskal di jangka menengah, merosotnya ketertarikan investor, sekaligus memberikan tekanan pada external buffers negara.

Selain itu keputusan untuk mempertahankan skor BBB didasari oleh sederet ketahanan fundamental ekonomi yang dimiliki Indonesia.

Faktor-faktor pendukung tersebut mencakup rekam jejak yang apik dalam merawat kestabilan makroekonomi, peluang ekspansi ekonomi jangka menengah yang terbilang cerah, angka rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih wajar, serta memadainya cadangan eksternal.

Walau begitu, lembaga ini memberi catatan tambahan bahwa keunggulan tadi masih terhambat oleh minimnya pendapatan negara, besarnya beban pelunasan utang, hingga ketertinggalan pada aspek indikator struktural. Hal ini termasuk kualitas tata kelola pemerintahan yang masih kalah jika disandingkan dengan negara-negara sesama penyandang peringkat BBB.

Lebih rinci, Fitch menguraikan beberapa alasan utama yang melatarbelakangi penurunan prospek utang RI tersebut. Sebenarnya, mereka meyakini bahwa pemerintah akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, seperti komitmen menjaga defisit anggaran tidak melebihi batas 3% terhadap PDB.

Kendati demikian, ambisi besar untuk mengejar target pertumbuhan di angka 8%, ditambah dengan proyeksi pembengkakan pada pos pengeluaran sosial, dikhawatirkan memicu penerapan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang terlampau kendur. Akibatnya stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan bisa saja terpapar risiko yang serius.

Bayang-bayang risiko ini sangat terlihat dari wacana pemerintah yang berniat meninjau ulang Undang-Undang Keuangan Negara dan memasukkannya ke dalam daftar prioritas legislasi untuk tahun 2026. Apabila kerangka fiskal yang sudah pakem selama ini benar-benar direlaksasi secara drastis, termasuk diubahnya plafon defisit 3%, mama langkah itu kemungkinan besar akan menggerus wibawa kebijakan negara.

Dampak lanjutannya, kapasitas pemerintah untuk menambal defisit yang kian melebar tanpa adanya sokongan dari bank sentral akan semakin merosot.

Tak luput dari pantauan, kondisi fiskal Indonesia juga menjadi sasaran pengukuran Fitch. Lembaga ini memprediksi bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 akan menyentuh level 2,9% dari PDB, sebuah persentase yang identik dengan capaian tahun 2025 namun melampaui sasaran pemerintah yang hanya mematok di angka 2,7%.

Prediksi tersebut dibuat dengan berpegang pada asumsi pendapatan negara yang lebih moderat, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lamban ketimbang ekspektasi awal pemerintah, ditambah lagi dengan belum optimalnya hasil instan dari upaya penertiban kepatuhan pajak.

Langkah-langkah strategis demi memacu laju ekonomi, sekaligus meredam potensi pergolakan sosial pasca-demonstrasi massal di tahun lalu, diyakini akan mendongkrak porsi belanja sosial. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang porsinya diproyeksikan bakal menelan dana setara 1,3% dari PDB.

Di samping itu, niat pemerintah untuk menggenjot realisasi penyerapan anggaran secepat mungkin di paruh pertama 2026 juga berpotensi memperbesar risiko melebarnya celah defisit APBN.

Lebih jauh lagi, rasio keseluruhan pendapatan negara berbanding PDB diproyeksikan oleh Fitch hanya akan berada di kisaran rata-rata 13,3% selama periode 2026 hingga 2027. Persentase ini sangat tertinggal jauh bila dikomparasikan dengan nilai tengah negara-negara berperingkat BBB lainnya yang mampu menyentuh angka 25,5%.

Menurunnya performa pemasukan negara di tahun 2025 sendiri diakibatkan oleh seretnya penerimaan pajak, urungnya pemberlakuan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, hingga dialihkannya dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai 0,4% dari PDB secara permanen ke badan Danantara.

Dibayangi Beban Utang Baru Rp1.650 Triliun, Purbaya: Tak Ada Alasan Ketakutan



Fitch menilai terobosan tersebut belum akan memberikan lonjakan peningkatan yang drastis dalam jangka pendek, sehingga kelonggaran ruang fiskal negara masih akan tetap terbatas.

Fitch menambahkan soal perkiraan defisit neraca transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,8% dari PDB pada tahun 2026, yang mencerminkan kinerja ekspor lemah. Namun, lembaga memperkirakan cadangan devisa akan mencakup sekitar 5 bulan pembayaran neraca transaksi berjalan.

Di pasar modal, lembaga juga mewanti-wanti soal potensi capital outflow lanjutan. Hal ini seiring gejolak bursa belakangan, yang mengharuskan otoritas termasuk BEI melakukan reformasi tata kelola pasar saham.

"Risiko arus keluar modal yang substansial tetap ada setelah volatilitas pasar domestik baru-baru ini yang dipicu oleh kekhawatiran tata kelola pasar modal. Sentimen investor tetap rapuh yang menciptakan risiko tekanan depresiasi tambahan, meningkatkan biaya pinjaman, dan mengikis penyangga eksternal," petik laporan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Network and Retail Funding PT Bank Tabungan Negara (BTN) Rully Setiawan mengatakan penguatan layanan wealthmanagement menjadi bagian penting dari transformasi BTN menuju beyondmortgage.

“Dari sisi segmentasi nasabah, BTN membagi layanan wealthmanagement ke dalam beberapa tingkatan. Yakni Prospera dengan saldo mulai Rp300 juta, Prioritas dengan dana minimal Rp500 juta, serta Private Banking dengan dana di atas Rp15 miliar,” kata Rully pasca kegiatan BTN Economic Outlook & Chinese New Year 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Menurut Rully, tren akuisisi dan peningkatan level nasabah menunjukkan kinerja yang positif. Saat ini, Asset Under Management (AUM) BTN telah mencapai sekitar Rp20 triliun, tumbuh lebih dari 20 persen secara tahunan dibandingkan tahun lalu.

“Akuisisi terhadap nasabah-nasabah baru kita jaga dengan target secara leveling. Dari mulai Prospera kami tingkatkan jadi Prioritas, kemudian nasabah Prioritas kami tingkatkan menjadi Private banking,”ucapnya.

Penguatan layanan wealth tersebut, ujar dia, sejalan dengan langkah strategis BTN yang tak lagi hanya fokus pada pembiayaan perumahan, tetapi juga menghadirkan kartu kredit, kredit kendaraan bermotor (KKB), Buy Now Pay Later (BNPL), hingga berbagai produk investasi. Strategi ini dinilai memperkuat posisi BTN sebagai bank konsumer terdepan di antara bank Himbara.

“Semua kebutuhan konsumer maupun investasi akan kami penuhi di tahun ini,” ujar Rully.

Dirinya optimistis menjalankan tahun 2026 dengan strategi membangun kedekatan yang lebih kuat dengan nasabah, terutama melalui pendekatan lifestyle dan integrasi layanan finansial. Salah satunya melalui Bale by BTN yang dikembangkan sebagai pusat transaksi terpadu, mulai dari pembelian reksa dana dan saham, pembayaran dengan QRIS dan kartu kredit, fitur BNPL, hingga fasilitas cicilan kendaraan bermotor.

"Dengan ekosistem ini, BTN menargetkan pertumbuhan bisnis yang lebih solid dan berkelanjutan," ungkap Direktur Network and Retail Funding BTN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, dan pemerintah bakal menjaga tren positif perekonomian demi mengerek laju investasi . Purbaya menitikberatkan sejumlah indikator seperti indeks kepercayaan konsumen yang dalam level tertinggi, sehingga mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat.

Lalu kurva konsumsi BBM yang positif, kenaikan penjualan listrik untuk industri naik sampai sektor manufaktur, dengan indeks PMI ekspansif belakangan. "Anda enggak usah takut kalau investor di pasar modal maupun dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda," kata Purbaya dalam acara diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).

Dinilai Rugikan Investor, Purbaya Didukung Sikat Praktik Saham Gorengan



Selain itu Purbaya juga menekankan, stabilitas sosial-politik yang turut memengaruhi perekonomian dalam level terkendali. Dia merujuk indeks kepercayaan publik terhadap presiden dan lembaga negara.

Dalam menjaga iklim bisnis, Purbaya juga membeberkan, manfaat dari mekanisme penyelesaian masalah dunia usaha melalui kanal aduan debottlenecking yang disupervisi Kementerian Keuangan. Di level makro, pertumbuhan ekonomi pun digadang-gadang Purbaya masuk ke level tertinggi. Capaian pertumbuhan 5,11% pada 2025 dianggap menjadi yang teratas di antara negara G-20.

"Saya akan coba dorong (pertumbuhan ekonomi) ke arah 6 persen semaksimal mungkin. Jadi ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai nanti 2030," ucap dia.

Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung



Untuk menjaga momentum laju perekonomian dan mengerek kepercayaan dunia usaha, Purbaya bakal memeprkuat kebijakan fiskal berupa stimulus keuangan kepada pemerintah pusat dan daerah guna mengeluarkan anggaran secara terukur, yang diharapkan berkorelasi dengan kepentingan industri.

"Dengan modal ini harusnya Anda enggak usah takut tentang prospek ekonomi kita. Kita menjalankan kebijakan yang pas," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih belum terima dengan penilaian lembaga pemeringkat dunia, Moody’s Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Menurut pandangan Purbaya, asumsi Moody’s soal melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu parameter penilaian tidak sepenuhnya benar.

Purbaya menitikberatkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2025 di angka 5,11%. Menurutnya koreksi negatif dari Moody's tidak sejalan dengan kondisi perekonomian nasional, terlebih lembaga keuangan turut mengafirmasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya Tak Terima Outlook Rating Utang Indonesia Dipangkas Jadi Negatif



"Moody's mengeluarkan outlook Indonesia negatif karena ada prospek pertumbuhan yang lebih lambat katanya. Tahunya keluarnya lebih tinggi. Habis itu langsung IMF menaikkan prediksi kita dari 4,9 ke 5,2 untuk tahun ini. JP Morgan juga sama dari 4,9 ke 5,2. Jadi ada yang offside kelihatannya," katanya dalam acara diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).

Ke depan, Purbaya mengatakan, mesin pendongkrak pertumbuhan ekonomi bakal terus digerakkan untuk menjaga momentum prospek ekonomi pasca rilis BPS. Sejumlah indikator mikro dan makro menjadi parameter Purbaya.

Seperti indeks kepercayaan konsumen yang dalam tren positif, kurva konsumsi BBM yang positif, kenaikan penjualan listrik untuk industri naik hingga sektor manufaktur, dengan indeks PMI ekspansif belakangan.

Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung



Sehingga katanya, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan bernilai tambah akan terus dimasfikan oleh pemerintah. Intervensi ini demi menjaga sentimen pasar yang bisa memengaruhi laju perekonomian nasional, termasuk penilaian dari lembaga internasional.

"Kami akan buat dia (Moody's) offside betulan. Triwulan pertama ini kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki iklim investasi supaya dunia usaha juga bisa ekspansi," ujar Purbaya.

Kepada dunia industri dan investor, Purbaya bilang kebijakan pemerintah bakal menjaga iklim bisnis dan investasi. "Jadi Indonesia bergerak ke arah perbaikan yang clear karena pondasinya kami address dengan baik. Dengan modal ini harusnya Anda enggak usah takut tentang prospek ekonomi Indonesia. Kami menjalankan kebijakan yang pas," tuturnya.

JAKARTA - Pemerintah menganggap penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody's soal peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s sebagai cerminan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid.

Penilaian tersebut didasarkan pada kekuatan endowment sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Afirmasi tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dibayangi Beban Utang Baru Rp1.650 Triliun, Purbaya: Tak Ada Alasan Ketakutan



Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga. Ini merujuk pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11% pada tahun 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3 terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujar Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Minggu (8/2/2026).

Lebih lanjut untuk mendorong geliat investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk Danantara melalui berbagai instrumen legislatif.

Selanjutnya terkait dengan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur dan terarah, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai dengan kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara.

Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif guna mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

Negosiasi Dagang RI-AS Tuntas, Tinggal Tunggu Pertemuan Trump dan Prabowo



Haryo menerangkan soal komitmen terhadap kerangka fiskal yang berlaku juga terus ditegaskan, dimana tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92% atau tetap berada di bawah batas 3 persen, serta persetujuan APBN 2026 dengan target defisit 2,68%.

Salah satu kebijakan prioritas Pemerintah yang dibiayai dengan mengoptimalisasi APBN yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan human capital, dengan 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja.

Berkait dengan program prioritas Pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan pada pengendalian pengeluaran administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.

Lebih lanjut, Haryo bilang reformasi struktural terus dipercepat melalui koordinasi antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan langkah-langkah yang mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Adapun, draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Ke depan, kata dia, pemerintah berkomitmen terus memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi kebijakan fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB, transparansi tata kelola Danantara dengan konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, reformasi pasar modal dengan implementasi kebijakan free float 15% dan penguatan integritas pasar, serta koordinasi kebijakan yang efektif melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga.

“Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” ucap Haryo.

JAKARTA - Terkait keraguan pasar atas kemampuan bayar utang Indonesia , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak ada alasan untuk khawatir. Sebelumnya ekonom memprediksi pemerintah akan menghadapi tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pada 2026.

"Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhin, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya yang jangka pendek saja ya. Kalau orang yang penakut ya akan takut," ungkap Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2).

Kebutuhan untuk menarik utang baru secara bruto diyakini jauh lebih besar yakni mencapai Rp1.650 triliun. Angka tersebut meliputi kebutuhan untuk menutup defisit anggaran dan, yang lebih signifikan, untuk melunasi pokok utang lama yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Sementara itu terkait Moody's Rating yang mempertahankan rating utang Indonesia Baa2, namun memangkas outlook dari stabil menjadi negatif. Menkeu menyadari bahwa Moody’s mungkin mengkhawatirkan beban anggaran dari program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk itu Ia berkomitmen akan menyisir langsung anggaran di setiap kementerian dan lembaga guna memastikan tidak ada kebocoran atau pemborosan. Jaga Defisit APBN di Bawah 3%, Purbaya Sentil Lembaga Rating: Suruh Becermin



"Program MBG kita pastikan berjalan tempat sasaran, efektif dan efisien. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody’s juga khawatir di situ. Saya sekarang boleh melihat anggaran Kementerian Lembaga yang lain, kata DPR. Saya akan lihat satu-satu," jelas Purbaya.