Bisnis.com, JAKARTA — Program pangan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program intervensi dinilai berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri beras fortifikasi di Indonesia.

Selain memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi, kebijakan tersebut juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha penggilingan padi.

Penasihat Millers for Nutrition (M4N) Budianto Wijaya mengatakan prospek pengembangan beras fortifikasi tidak lagi hanya bergantung pada pasar ritel modern, tetapi juga pada integrasi produk tersebut ke dalam berbagai program pemerintah yang menyasar kelompok rentan.

Menurutnya, saluran distribusi melalui program bantuan pangan dan perbaikan gizi memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan pasar komersial konvensional.

“Peluang bisnisnya di situ saat ini untuk beras fortifikasi,” ujarnya dalam forum Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Budianto menjelaskan selama ini beras fortifikasi lebih banyak dipasarkan sebagai produk khusus yang menyasar konsumen menengah ke atas. Produk tersebut umumnya tersedia di supermarket dan jaringan ritel modern dengan pangsa pasar yang masih relatif terbatas.

Padahal, manfaat kesehatan yang lebih luas dinilai dapat tercapai apabila produk tersebut menjadi bagian dari berbagai program intervensi pemerintah.

Menurutnya, bantuan pangan, program kesehatan ibu dan anak, hingga Program MBG dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas konsumsi beras fortifikasi secara nasional.

“Terkait MBG, kami sudah membicarakan agar program beras fortifikasi bisa masuk. Selama ini garam dan minyak goreng yang digunakan dalam program MBG sudah terfortifikasi,” katanya.

Di sisi lain, pengembangan industri beras fortifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu yang paling menonjol adalah karakteristik industri penggilingan padi nasional yang sangat tersebar dan beragam.

Budianto menilai fragmentasi industri tersebut membuat penerapan standar mutu dan pengawasan kualitas menjadi lebih kompleks dibandingkan komoditas pangan olahan lainnya.

“Penggilingan padi di Indonesia sangat terfragmentasi sehingga penyelarasan regulasi dan standar mutu menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Meski demikian, dia menilai beras fortifikasi memiliki prospek bisnis yang menarik karena menawarkan nilai tambah dibandingkan beras konvensional.

Tambahan kandungan mikronutrien seperti zat besi, zinc, asam folat, dan vitamin lainnya memungkinkan produsen memperoleh margin yang lebih baik sekaligus berkontribusi terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat.

“Karena ada nilai tambahnya dari produknya, jadi bukan jualan rasa, tapi punya produk yang lebih sehat,” katanya.

Namun, Budianto mengingatkan agar pengembangan industri tersebut tetap memperhatikan aspek keterjangkauan harga, mengingat beras khusus tidak diatur dalam batasan harga.

Menurutnya, harga yang terlalu tinggi justru dapat menghambat perluasan konsumsi, terutama di kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program peningkatan gizi.

Dia menilai bertambahnya jumlah produsen beras fortifikasi dapat menjadi faktor positif karena akan menciptakan persaingan yang sehat dan membantu menjaga harga tetap kompetitif.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Pelaku industri berharap dukungan regulasi, perluasan penggunaan beras fortifikasi dalam program pemerintah, serta meningkatnya partisipasi produsen dapat mempercepat pertumbuhan industri tersebut.

Selain menciptakan peluang bisnis baru bagi sektor penggilingan padi, langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan mikronutrien dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah tudingan bahwa proyek kawasan pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan menyebabkan penggusuran masyarakat.

Ia menegaskan program cetak sawah yang dijalankan pemerintah dilakukan atas persetujuan pemilik lahan dan tidak bertujuan mengambil alih tanah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono merespons munculnya berbagai kritik terhadap proyek kawasan pangan di Merauke, termasuk yang mengemuka setelah film dokumenter Pesta Babi ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Sudaryono, kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan penggusuran merupakan bentuk kepedulian yang perlu dihargai. Namun, ia menilai setiap tudingan tetap perlu diverifikasi secara langsung.

"Kalau dia lihatnya dari film misalnya Pesta Babi di Papua, ayo. Kemudian saya dan Pak Nusron, kan ini dua-duanya berurusan dengan food estate atau cetak sawah ini. Tinggal ayo kita datang ke sana. Siapa yang digusur, di mana ada penggusuran?" ujar Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

"Dan kita lihat di mana orang yang tadinya baik-baik jadi susah atau yang tadinya susah jadi lebih baik, itu kita harus cek," lanjutnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengaku terbuka mengajak mahasiswa, aktivis, maupun kelompok masyarakat untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Bahkan, Sudaryono menawarkan agar mahasiswa ikut terlibat dalam kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi-lokasi pengembangan lahan pertanian baru di Papua.

"Kami siap. Ayo, bahkan saya berharap ada kelompok mahasiswa yang kami jadikan semacam KKN di tempat-tempat itu. Tidak hanya di Merauke, tetapi juga di Papua Pegunungan, Sarmi, Papua Barat Daya, dan daerah-daerah lain tempat kami melakukan cetak sawah," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan program cetak sawah dilakukan berdasarkan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Setelah usulan diverifikasi, pemerintah membantu mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi sawah.

Ia menegaskan kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat setelah proses cetak sawah selesai.

"Yang dicetak sawah ini tanah siapa? Tanahnya orang atas persetujuan yang punya tanah. Kemudian yang tadinya tanah nganggur, kami cetak jadi sawah. Setelah jadi sawah punya siapa? Punya dia," katanya.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil keuntungan dari lahan tersebut maupun melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat.

"Kalau itu tanah adat, ya mekanismenya harus ada persetujuan. Setelah setuju dicetak sawah, kemudian punya siapa? Punya mereka," ujarnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa program food estate dijalankan dengan cara memindahkan atau menyingkirkan masyarakat dari lahannya.

"Bukan berarti seperti bikin real estate lalu orang digusur-gusur. Enggak sesimpel itu," kata Sudaryono.

Dalam kesempatan sama, Sudaryono mengklaim program pengembangan kawasan pangan di Merauke mulai menunjukkan dampak terhadap stabilitas harga pangan di daerah tersebut.

Ia mengungkapkan pemerintah telah mencetak sawah sekitar 60 ribu hektare dalam dua tahun terakhir atau sejak 2025 hingga 2026, dari target sekitar 70 ribu hingga 80 ribu hektare.

Menurut dia, informasi yang diterimanya dari Bupati Merauke dan Gubernur Papua Selatan menunjukkan harga pangan, khususnya beras, relatif stabil sejak program berjalan.

"Bupati dan gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya cetak sawah food estate ini, harga pangan khususnya beras di Merauke relatif stabil," ujarnya.

Sudaryono mengatakan tujuan utama program tersebut adalah memperkuat produksi pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mendorong penanaman padi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan komoditas lain seperti sagu, jagung, maupun umbi-umbian sesuai preferensi masyarakat setempat.

"Mereka mau sagu, kita bantu sagu. Mereka mau padi, kita bantu padi. Mereka mau jagung, kita kasih jagung," katanya.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan pemerintah siap menerima kritik maupun laporan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau memang ada pelanggaran, ya di mana pelanggarannya. Kalau ada pelanggaran hukum, kita harus laporkan secara hukum. Tidak ada masalah," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak. Pemerintah berupaya memperkuat penyerapan telur melalui program MBG agar harga telur kembali naik menuju harga acuan pemerintah (HAP).

Amran mengatakan pemerintah telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG. Konsumsi telur yang sebelumnya satu kali dalam sepekan ditargetkan meningkat menjadi dua kali guna memperbesar penyerapan produksi peternak rakyat.

“MBG itu adalah offtaker produksi petani. Ini menjadi offtaker-nya,” kata tokoh yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Amran menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG akan langsung berdampak terhadap stabilitas harga di tingkat peternak. Program tersebut juga disebut menjadi motor penggerak ekonomi desa karena melibatkan rantai pasok pangan lokal di berbagai daerah.

Menurut dia, tambahan konsumsi telur dalam MBG menjadi penting karena program tersebut saat ini menyasar sekitar 60 juta penerima manfaat. Pemerintah menilai peningkatan penyerapan akan membantu mengurangi tekanan pasokan di tingkat peternak.

“Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN, konsumsi telur ditambah. Yang dulu satu kali satu minggu, menjadi dua kali,” ujar Amran.

Mentan menegaskan program MBG bukan sekadar program pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia menilai program tersebut perlu dijaga karena memiliki dampak langsung terhadap ekonomi desa dan keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Sebelumnya, pemerintah bergerak cepat menjaga peternak ayam petelur rakyat di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah sentra produksi nasional. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional, BGN, asosiasi peternak, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha melakukan konsolidasi nasional untuk mengembalikan harga telur menuju level yang melindungi peternak sekaligus menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.