Bisnis.com, JAKARTA — Program pangan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program intervensi dinilai berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri beras fortifikasi di Indonesia.

Selain memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi, kebijakan tersebut juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha penggilingan padi.

Penasihat Millers for Nutrition (M4N) Budianto Wijaya mengatakan prospek pengembangan beras fortifikasi tidak lagi hanya bergantung pada pasar ritel modern, tetapi juga pada integrasi produk tersebut ke dalam berbagai program pemerintah yang menyasar kelompok rentan.

Menurutnya, saluran distribusi melalui program bantuan pangan dan perbaikan gizi memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan pasar komersial konvensional.

“Peluang bisnisnya di situ saat ini untuk beras fortifikasi,” ujarnya dalam forum Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Budianto menjelaskan selama ini beras fortifikasi lebih banyak dipasarkan sebagai produk khusus yang menyasar konsumen menengah ke atas. Produk tersebut umumnya tersedia di supermarket dan jaringan ritel modern dengan pangsa pasar yang masih relatif terbatas.

Padahal, manfaat kesehatan yang lebih luas dinilai dapat tercapai apabila produk tersebut menjadi bagian dari berbagai program intervensi pemerintah.

Menurutnya, bantuan pangan, program kesehatan ibu dan anak, hingga Program MBG dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas konsumsi beras fortifikasi secara nasional.

“Terkait MBG, kami sudah membicarakan agar program beras fortifikasi bisa masuk. Selama ini garam dan minyak goreng yang digunakan dalam program MBG sudah terfortifikasi,” katanya.

Di sisi lain, pengembangan industri beras fortifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu yang paling menonjol adalah karakteristik industri penggilingan padi nasional yang sangat tersebar dan beragam.

Budianto menilai fragmentasi industri tersebut membuat penerapan standar mutu dan pengawasan kualitas menjadi lebih kompleks dibandingkan komoditas pangan olahan lainnya.

“Penggilingan padi di Indonesia sangat terfragmentasi sehingga penyelarasan regulasi dan standar mutu menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Meski demikian, dia menilai beras fortifikasi memiliki prospek bisnis yang menarik karena menawarkan nilai tambah dibandingkan beras konvensional.

Tambahan kandungan mikronutrien seperti zat besi, zinc, asam folat, dan vitamin lainnya memungkinkan produsen memperoleh margin yang lebih baik sekaligus berkontribusi terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat.

“Karena ada nilai tambahnya dari produknya, jadi bukan jualan rasa, tapi punya produk yang lebih sehat,” katanya.

Namun, Budianto mengingatkan agar pengembangan industri tersebut tetap memperhatikan aspek keterjangkauan harga, mengingat beras khusus tidak diatur dalam batasan harga.

Menurutnya, harga yang terlalu tinggi justru dapat menghambat perluasan konsumsi, terutama di kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program peningkatan gizi.

Dia menilai bertambahnya jumlah produsen beras fortifikasi dapat menjadi faktor positif karena akan menciptakan persaingan yang sehat dan membantu menjaga harga tetap kompetitif.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Pelaku industri berharap dukungan regulasi, perluasan penggunaan beras fortifikasi dalam program pemerintah, serta meningkatnya partisipasi produsen dapat mempercepat pertumbuhan industri tersebut.

Selain menciptakan peluang bisnis baru bagi sektor penggilingan padi, langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan mikronutrien dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

“Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari - Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.