Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan Setiap Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) dilarang menolak pasokan produk dari UMKM, petani, peternak, maupun nelayan kecil dengan semena-mena.

BGN bakalan menindak SPPG atau mitra yang melanggar ketentuan ini.

Nanik menegaskan hal itu saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, dalam acara koordinasi dan evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG di Kota Bondowoso, Senin (26/1).

"Akan saya suspend. Sebab ini berarti anda melawan peraturan presiden," ujar Nanik terkait kemungkinan ada SPPG atau mitra yang menolak pasokan UMKM dan petani kecil, serta lebih mengutamakan supplier besar yang bisa memonopoli pasokan bahan pangan.

Nanik menegaskan perintah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat merancang program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ingin SPPG dan mitra merangkul, membina, dan mengarahkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM untuk menjadi pemasok dapur MBG.

Hal itu lantas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1) mengatur penyelenggaraan program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, KopdesMerah Putih, dan BUMDes.

"Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," kata Nanik.

Nanik berpesan SPPG dan mitra harus memastikan keterlibatan UMKM dan petani kecil agar program MBG berjalan dengan nurani, bukan hanya orientasi bisnis semata.

"Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented," pungkas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 (Keppres 28/2025) tentang tim koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis.

Adapun, beleid anyar yang ditetapkan pada 24 Oktober 2025 itu diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Zulhas menjelaskan, tim koordinasi MBG akan bekerja lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan 13 instansi pemerintah di tingkat pusat.

Selain itu, tim ini juga akan didukung oleh pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Nanik Sudaryati Deyang bersama jajaran eselon terkait. Nantinya, rapat dan koordinasi akan dilakukan secara intensif setiap hari.

“Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Zulhas menegaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi MBG bukan hanya untuk mempercepat pelaksanaan, tetapi juga untuk memastikan tata kelola program berjalan dengan baik, transparan, dan berkeadilan.

“Kita tidak ingin ada risiko apapun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita,,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa tim juga akan merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola penyelenggaraan MBG, agar pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki struktur dan tanggung jawab yang jelas.

Dalam implementasinya, program MBG akan melibatkan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih, UMKM, serta memastikan kelompok disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam rantai pasok dan manfaat program.

“Verifikasi transparan dan terbuka, juga ini kan gagasannya adalah, MBG nanti kerja sama dengan Kopdes, dan UMKM, diatur sedemikian rupa. Kelompok disabilitas punya hak yang sama dengan yang lain, itu nanti ada di tata kelola,” paparnya.

Zulhas menambahkan, pemerintah juga tengah menyelesaikan Rancangan Perubahan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional untuk memperkuat struktur organisasi pelaksana program MBG. Namun, dia memastikan pelaksanaan program tidak akan menambah beban anggaran negara.

“Tidak sewa tempat yang baru, tidak rekrutmen yang baru, tapi dari tim koordinasi diambil nanti untuk mengelola MBG di level provinsi, kabupaten, dan kota,” tuturnya.

Berdasarkan Keppres 28/2025, tim koordinasi penyelenggaraan MBG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim koordinasi ini bertugas untuk mendukung penyelenggaraan MBG melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyelenggaraan program MBG.

Adapun, tim koordinasi ini terdiri atas ketua, wakil ketua I, wakil II, anggota, sekretaris, dan pelaksana harian. Dalam hal pelaksanaan tugas, tim koordinasi ini berfungsi untuk menyusun kebijakan program MBG, sinkronisasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG.

Serta, penyampaian rekomendasi kebijakan untuk segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan MBG.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pentingnya keselarasan visi dan pola pikir di antara jajaran kementerian dan lembaga yang menangani urusan pangan. Hal itu ia sampaikan usai serah terima jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari Arief Prasetyo Adi kepada Amran Sulaiman yang kini merangkap jabatan sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas.

"Selamat untuk Pak Amran dan terima kasih banyak untuk Mas Arief yang telah bekerja keras selama ini ya sebagai Kepala Bapanas," kata Zulhas saat konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Zulhas menjelaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto menggabungkan Bapanas ke Kementerian Pertanian bertujuan memperkuat koordinasi dan mempercepat kebijakan swasembada pangan nasional. Ia menilai, target besar Presiden perlu diikuti dengan kerja cepat dan kesamaan cara pandang di seluruh jajaran.

"Pak Presiden itu pikirannya besar ya, luas. Oleh karena itu, sungguh memang tidak mudah misalnya swasembada pangan ya, walaupun perintahnya 3 tahun kan, tapi setahun ini kita bersyukur sudah bisa tercapai," ujarnya.

Dia juga menyinggung program makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat yang akan dijalankan tahun depan. Menurutnya, program tersebut membutuhkan kesiapan besar, termasuk perluasan lahan dan ketersediaan bahan pangan dalam arti luas.

Foto: Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Tahun depan kan ada makanan bergizi gratis kan, 82 juta yang harus makan telur, makan ayam, beras kan. Oleh karena itu, harus segera cepat juga kita respon untuk membuka lahan-lahan baru. Pangan dalam artian luas tentu tantangannya juga tidak mudah," jelasnya.

Zulhas menyebut capaian surplus beras tahun ini menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Namun ia mengingatkan, perubahan struktur organisasi dan pola kerja membutuhkan penyesuaian, terutama dalam hal kesamaan pola pikir antar pejabat.

"Beban kita karena merubah dari yang lama dengan yang baru, termasuk mindset itu tidak mudah. Oleh karena itu segera kerja sama, soliditas, satu visi, satu misi," tegas dia.

Menurutnya, seluruh pejabat di bidang pangan harus searah dengan visi Presiden. "Karena yang berdaulat itu Presiden, kita itu pembantu Presiden. Jadi harus satu arah, satu garis perjuangan untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan," ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Zulhas kembali mengapresiasi dedikasi Arief selama menjabat dan menyerukan dukungan penuh kepada Amran.

"Selamat untuk Pak Amran dan terima kasih untuk Mas Arief," pungkasnya.