Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan insentif fiskal untuk pemerintah daerah berkinerja baik pada 2026 senilai Rp1,8 triliun. Nilainya lebih rendah dari yang dianggarkan pada 2025 lalu.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, yang diundangkan pada 28 November 2025.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi salinan perpres yang dikutip Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Adapun dana insentif fiskal itu masuk ke dalam perincian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang diatur pada pasal 5. Pada 2026, pemerintah menetapkan pagu anggaran TKD sebagaimana diatur pada Undang-Undang (UU) No.17/2025 yakni sekitar Rp693 triliun.

Pada pasal 5 ayat (10), Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana insentif fiskal yang diberikan kepada daerah berkinerja baik pada tahun berjalan sebesar Rp1,8 triliun.

"Alokasi Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1O)untuk rincian setiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan," bunyi pasal 5 ayat (11).

Apabila dibandingkan dengan anggaran insentif fiskal daerah 2025, nilai yang dialokasikan pada tahun ini turun. Hal ini juga sejalan dengan penurunan pagu anggaran TKD yang pada 2025 dialokasikan Rp919,9 triliun.

Mengutip Peraturan Presiden (Perpres) No.201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dana insentif fiskal pada tahun lalu ditetapkan sebesar Rp2 triliun.

Jumlahnya juga sudah merosot dari insentif fiskal yang dialokasikan untuk tahun sebelumnya atau 2024 yakni Rp4 triliun.

"Dana Insentif Fiskal diberikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan rincian: [a] untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4.000.000.000.000,00," bunyi pasal 5 ayat (14) huruf a.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana insentif fiskal senilai Rp 300 miliar bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan stunting di daerahnya.

Besaran dana ini ia tetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025. KMK itu ia tandatangani sejak 10 November 2025.

"Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 300 miliar," dikutip dari diktum kedua KMK 330/2025, Rabu (12/11/2025).

Kendati begitu, besaran nilai insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan stunting itu turun dibandingkan pada 2024 yang senilai Rp 775 miliar, sebagaimana ditetapkan dalam KMK 353/2024.

Selain nilai insentif yang turun, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota.

Sedangkan, dalam KMK 353/2024 yang ditandatangani Menteri Keuangan era Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif itu adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan tingkat kabupaten, yakni Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Morowali, Bantaeng, Gowa, Maros, Pinrang, Sinjai, Sidenreng Rappang, Takalar, Wajo, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Sumbawa Barat, Tangerang, dan Bintan.

Tingkat kota yang mendapat insentif, yakni Tebing Tinggi, Sukabumi, Blitar, Madiun, Mojokerto, Batu, Palu, Serang, dan Tangerang Selatan.

Dana isentif fiskal ini dialokasikan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam lampiran KMK 330/2025 terdapat jenis belanja penandaan stunting termasuk di antaranya untuk program pendidikan; penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; penyediaan air minum; pengelolaan sampah dan limbah; pengembangan permukiman; hingga ketahanan pangan.

"Dalam hal terdapat sisa Dana Insentif Fiskal, sisa dana digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah," sebagaimana tertulis dalam KMK 330/2025.