Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menitipkan sejumlah tugas prioritas kepada jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melakukan perombakan pucuk pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pimpinan baru BGN diharapkan segera melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program-program strategis berjalan optimal.

Menurut Prasetyo, terdapat sedikitnya empat tugas utama yang menjadi perhatian pemerintah bagi pimpinan baru BGN.

Pertama, melakukan konsolidasi internal organisasi agar proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan seluruh unit kerja tetap menjalankan tugasnya secara efektif.

"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

Kedua, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menilai pelaksanaan program peningkatan gizi nasional membutuhkan sinergi yang erat dengan berbagai instansi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting mengingat pelaksanaan berbagai program BGN, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melibatkan peran pemerintah daerah dalam implementasinya di lapangan.

Selain itu, tugas keempat adalah memastikan seluruh program BGN tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," tambah Prasetyo.

Lebih lanjut, pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja organisasi, serta memperkuat tata kelola kelembagaan.

Prasetyo mengatakan langkah tersebut diperlukan agar manfaat program-program BGN dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan pergantian pimpinan BGN tidak akan memengaruhi komitmen pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Menurut Prasetyo, seluruh layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan selama proses transisi kepemimpinan. Setiap unit kerja di lingkungan BGN juga diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat fondasi kelembagaan BGN sekaligus mempercepat realisasi berbagai target pembangunan gizi nasional yang selama ini menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji mekanisme penyaluran makan bergizi gratis (MBG) untuk penduduk berusia lanjut atau lansia.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya masih berembuk dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, selama ini tanggung jawab penyaluran makanan kepada lansia berada di bawah kewenangan Kemensos.
"Nah, kemudian karena sekarang ada Makan Bergizi [MBG], Pak Menteri Sosial [Saifullah Yusuf] menginginkan ada integrasi dan kami masih memikirkan mekanismenya," ucap Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dadan menuturkan, pihaknya bersama Kemensos masih mengkaji ihwal anggaran makanan untuk lansia ke depan. Menurutnya, belum diputuskan apakah anggaran akan berasal dari BGN atau dari Kemensos.
"Untuk makanan nanti kami lihat mekanismenya, apakah itu dari Kementerian Sosial atau dari Badan Gizi Nasional. Jadi mekanismenya sedang kami matangkan," katanya.
Namun, dia memastikan anggaran untuk pengasuh lansia tetap berasal dari Kemensos. Pasalnya, hal itu merupakan program dari instansi tersebut.
"Yang jelas untuk lansia ini kan ada pengasuh. Nanti pengasuhnya pasti dari Kementerian Sosial. Kalau untuk pengasuhan dan lain-lain, itu pasti dari Kementerian Sosial," jelas Dadan.
MBG untuk lansia tersebut merupakan perluasan dari program BGN. Selain lansia, MBG juga bakal menyasar anak putus sekolah.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan MBG, memastikan seluruh kelompok rentan menerima nutrisi yang cukup, dan mendukung peningkatan kualitas gizi di Indonesia secara menyeluruh.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Dadan terkait kesiapan MBG bagi lansia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Kemudian, apabila alokasinya telah rampung, MBG akan diberikan kepada lansia di bawah 75 tahun.
"Kami sudah sepakat bahwa nanti akan dilayani dapur-dapur yang diselenggarakan oleh Pak Dadan [Kepala BGN]. Jadi di SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di sekitar itu juga nanti melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang kami miliki atau data yang kami serahkan," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/1/2026).
Kemensos mendapatkan data-data penerima MBG dari Kepala Daerah. Setelah dilakukan penilaian, Kemensos akan menyerahkan ke Kepala Daerah untuk ditandatangani. Kemudian, data diserahkan ke BGN untuk kemudian dilayani.
"Jadi ini sedang dalam pembicaraan, setelah itu yang kedua kami juga akan memperkuat dengan caregiver. Kami akan memperkuat dengan perawat-perawat yang terlatih secara bertahap," ujar Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 10 Satuan Pelayanan Promosi Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan jual-beli titik dapur. Hal ini seiring tingginya minat masyarakat menjadi mitra SPPG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya baru-baru ini menghapus atau me-rollback 10 SPPG yang terbukti diperjualbelikan, untuk mencegah program ini menjadi sarana transaksi ilegal.

“Ada juga beberapa pihak, seperti contohnya kemarin kami menghapus atau me-rollback 10 SPPG yang diketahui itu diperjualbelikan. Jadi kami hapus saja daripada kemudian itu menjadi tempat di mana orang menjual beli titik, kita akan berikan kepada yang serius,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).

Dadan menuturkan BGN mendorong banyak pihak untuk membantu program ini, sehingga satu yayasan bisa mengelola hingga 10 SPPG. Alhasil, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu cepat dikenal masyarakat.

Menurut Dadan, tingginya antusiasme masyarakat membuat banyak orang meninggalkan bisnisnya untuk bergabung dengan BGN. Akibatnya, portal pendaftaran mitra harus ditutup karena jumlah pendaftar sudah melebihi kebutuhan.

Dia menjelaskan, mitra yang masuk namun tidak menunjukkan progres atau tidak melaporkan kegiatan selama 60 hari akan di-rollback. Mitra yang serius biasanya kembali dengan bukti kegiatan, sehingga hak mereka dikembalikan.

Adapun untuk menampung keluhan masyarakat, BGN membuka layanan pengaduan 24 jam Sahabat Gizi 127 (Sagi 127) yang telah beroperasi lebih dari dua bulan.

“Jadi bagi siapa saja yang memiliki keluhan silahkan menghubungi Sahabat Gizi 127 dan akan dilayani selama 24 jam,” jelasnya.

Dari sisi anggaran, BGN mencatat realisasi anggaran yang telah diserap untuk program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp18 triliun per 20 Januari 2026.

Adapun, program ini telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat dengan dana operasional harian mencapai Rp855 miliar per 19 Januari 2026. Pada periode yang sama, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG telah mencapai 21.102 unit.

Dadan menyebut BGN menjadi salah satu badan atau kementerian yang sudah bisa merealisasikan anggaran dengan nilai jumbo. Mekanismenya, dana tersebut turun langsung dari kantor kas negara ke SPPG, dengan alokasi 70% untuk pembelian bahan baku, 20% untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10% untuk insentif seluruh mitra yang ikut program makan bergizi.