Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang bisa mengurangi beban belanja subsidi energi.

Untuk diketahui, AS dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian setelah sekitar tiga bulan perang. Penandatanganan resmi antara kedua belah pihak dijadwalkan secara resmi pada Jumat (19/6/2026), di Swiss.

Menurut Purbaya, tercapainya kesepakatan damai ini bisa mengurangi beban belanja subsidi energi dari APBN yang naik akibat harga minyak. Anggaran yang sudah sempat disisihkan pemerintah dari refocusing dan prioritisasi belanja kini bisa dialihkan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan lain.

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kami sisihkan untuk subsidi, sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden," terangnya kepada wartawan usai rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan data APBN sampai 31 Mei 2026, kenaikan harga minyak sebagaimana ditunjukkan pada Indonesia Crude Price (ICP) naik dari asumsi awal tahun US$70 per barel ke US$91,9 per barel secara tahun berjalan (YtD).

Dengan kombinasi depresiasi rupiah, beban subsidi dan kompensasi energi pun ikut membengkak. Secara keseluruhan, beban belanja subsidi dan kompensasi dari APBN mencapai Rp203,7 triliun sampai bulan lalu atau meroket 208,2% (yoy).

Usai tercapainya kesepakatan damai, Purbaya menyebut akan segera mengkaji kembali kondisi APBN. Kemudian, otoritas fiskal bakal mulai melakukan penyesuaian kembali setelah refocusing dan prioritisasi belanja beberapa bulan lalu.

"Jadi kami lihat seperti apa dan baru kami adjust," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario terkait dengan kenaikan harga minyak. Namun, pemerintah memastikan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar tidak akan naik sampai akhir tahun dengan asumsi harga minyak tembus rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.

Sebagai catatan, pada akhir Maret 2026, pemerintah mengumumkan kebijakan penghematan BBM serta kerja dari rumah untuk merespons krisis minyak dunia. Pemerintah juga menargetkan prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga dalam kisaran Rp121,2 triliun sampa Rp130,2 triliun.

Pada Senin (15/6/2026), Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa Kesepakatan Perdamaian antara AS dan Iran telah tercapai usai pembicaraan intensif berbulan-bulan. Pakistan diketahui merupakan mediator dari negosiasi tersebut dan turut dibantu oleh Qatar.

Melalui akun X resmi miliknya @CMShehbaz, dia menyebut kedua negara telah mengumumkan terminasi seluruh operasi militer termasuk di Lebanon.

"Upacara penandatanganan resmi akan dilakukan pada Jumat, 19 Juni di Swiss," ujar PM Shehbaz.

Klaim Trump

Pada pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7, Presiden AS Donald Trump menyebut seluruh kesepakatan telah ditandatangani. Saat ini pun dia menyebut Selat Hormuz, yang sebelumnya ditutup oleh Iran sudah sebagian dibuka kembali.

"Namun, pada dasarnya kapal-kapal sudah mulai keluar sekarang. Pada Jumat [Selat Hormuz] akan terbuka sepenuhnya. Kami sangat akur dengan Iran," ujarnya saat bertemu Presiden Macron pada pertemuan tersebut, sebagaimana video yang diunggah oleh akun X Gedung Putih @WhiteHouse, Senin (15/6/2026).

Trump lalu mengeklaim bahwa kini Iran sudah mengalami pergantian pimpinan sebanyak tiga kali. Menurutnya, kesepakatan ini baru tercapai dengan deretan pimpinan ketiga ini.

Hal terpenting baginya kini adalah perdagangan minyak dan pasar saham yang pulih setelah berbulan-bulan mengalami tekanan.

"Yang sangat terpenting adalah harga minyak kini jatuh dan saham melesat seperti roket," lanjutnya.

Adapun pada Jumat (12/6/2026), Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi melalui akun X pribadinya @araghchi juga mensinyalkan Nota Kesepahaman Islamabad semakin dekat untuk tercapai.

Namun, Menteri Araghchi mengimbau para awak media untuk tidak melakukan spekulasi terhadap isinya.

"Sejalan dengan pendekatan kami yang bertanggung jawab dan transparan, seluruh detail akan dibagikan dengan publik pada waktunya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) hingga relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, salah satu bantuan yang diberikan adalah BLT senilai Rp8 juta untuk setiap keluarga terdampak. Hal itu disampaikan Airlangga saat meninjau kesiapan fasilitas Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

“Untuk warga terdampak banjir dan longsor Rp3 juta untuk pengisian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi,” kata Airlangga kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Selain bantuan untuk keluarga, pemerintah turut menyiapkan santunan bagi keluarga dari korban meninggal dunia senilai Rp15 juta dan untuk korban luka berat Rp5 juta.

Bantuan-bantuan lain yang digelontorkan yakni bantuan logistik serta hunian, beras 10 kilogram per bulan, uang untuk pembelian lauk pauk Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan, uang untuk tunggu hunian sebesar Rp600.000 serta pembangunan hunian sementara.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada UMKM terdampak bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah akan menerapkan moratorium pembayaran bunga maupun cicilan KUR, dan akan memberikan relaksasi bunga bagi debitur KUR baru periode 2026—2027.

“Jadi tingkat suku bunga bagi KUR adalah 0% dan 2027 3%, baru 2028 kembali ke 6%,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. Dana ini ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Yang buat bencana kan udah cukup, kami sudah sisihkan Rp60 triliun,” terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembiayaan Badan Rehabilitasi Bencana akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dana yang berasal dari pajak masyarakat.

Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Penyerahan Uang Rp6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menjawab pertanyaan terkait sumber pendanaan Badan Rehabilitasi Bencana, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus dalam APBN.

“Oh iya, pakai uang Anda [APBN], kan uang dari pajak. Nanti badan rehabilitasi ada dari, kan kita sudah sediakan itu Rp60 triliun itu kan,” ujar Purbaya.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pemulihan di daerah terdampak dapat berjalan cepat dan efektif.

Dia menjelaskan sebagian anggaran tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mekanisme yang menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

“Nanti kan sebagian lewat BNPB. Tergantung mereka seperti apa ininya,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah mengestimasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) mencapai Rp51 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Untuk menopang kebutuhan jumbo tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian intervensi fiskal, mulai dari reprioritisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), relaksasi Transfer ke Daerah (TKD), hingga opsi penghapusan utang pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengestimasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) mencapai Rp51 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Untuk menopang kebutuhan jumbo tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian intervensi fiskal, mulai dari reprioritisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), relaksasi Transfer ke Daerah (TKD), hingga opsi penghapusan utang pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa APBN akan menjadi instrumen utama dalam pembangunan kembali daerah bencana. Estimasi kebutuhan Rp51 triliun tersebut akan dipenuhi melalui berbagai sumber, termasuk realokasi belanja infrastruktur K/L dan pemanfaatan pooling fund bencana yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak perlu. Kami akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Suahasil menegaskan instruksi agar Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan K/L terkait memprioritaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun belanja infrastruktur reguler mereka ke wilayah terdampak.

Restrukturisasi hingga Write-off Utang PEN

Salah satu kebijakan krusial yang disiapkan adalah penanganan pinjaman Pemda (Pinjaman PEN) yang ditarik saat pandemi Covid-19. Suahasil menjelaskan bahwa banyak Pemda di wilayah bencana memiliki portofolio utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

Kementerian Keuangan akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan asesmen terhadap kondisi aset infrastruktur yang dibiayai dari utang tersebut.

"Kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan terdampak longsor kemudian sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah," tegas Suahasil.

Sementara itu, bagi infrastruktur yang masih bisa digunakan namun memerlukan perbaikan, pemerintah menyiapkan opsi restrukturisasi berupa perpanjangan tenor dan pengurangan cicilan.

Relaksasi TKD Rp43,8 Triliun

Dari sisi likuiditas daerah, pemerintah juga memangkas birokrasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Suahasil menyebut total TKD yang akan disalurkan dengan mekanisme tanpa syarat salur mencapai Rp43,8 triliun, agar Pemda tidak terkendala urusan administrasi di tengah kebutuhan dana yang mendesak.

"Kami memahami pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur," paparnya.

Adapun untuk penanganan jangka pendek sisa tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Dana Kemasyarakatan senilai Rp268 miliar yang didistribusikan ke APBD 3 provinsi (masing-masing Rp20 miliar) dan 52 kabupaten/kota (masing-masing Rp4 miliar).

Selain itu, Kemenkeu telah menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp1,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak, serta mengamankan sisa dana cadangan bencana senilai Rp2,97 triliun yang siap diaktifkan sewaktu-waktu.

Terakhir, Suahasil juga mendorong percepatan klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN). Kemenkeu telah menerbitkan Surat Edaran agar K/L segera mengidentifikasi aset negara yang diasuransikan di wilayah bencana dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat proses klaim.