Bisnis.com, JAKARTA — Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 usai mengucapkan sumpah jabatan pada Senin (9/2/2026). Presiden RI Prabowo Subianto pun memberikan pesan.

Pesan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan usai gelaran rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada Senin (9/2/2026).

"Pesan selalu dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat. Apa pun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apa pun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta Tanah Air," kata Prasetyo di Kompleks Istana pada Senin (9/2/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden juga menekankan bahwa tugas Deputi Gubernur BI bukan suatu pekerjaan atau amanah yang ringan.

"Jadi, selamat bertugas semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Prasetyo.

Tommy, sapaan Thomas Djiwandono telah mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada upacara pembacaan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur BI hari ini. Tommy diangkat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.10/P/2026 tentang Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

"Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Satu, mengangkat Thomas A.M Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 terhitung mulai pengucapan sumpah dan janji," bunyi Keppres yang diteken Presiden Prabowo, dibacakan sebelum pengucapan sumpah jabatan.

Kemudian, Tommy menyatakan bersedia untuk mengambil sumpah jabatan. "Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara. Kiranya Tuhan menolong saya," ucap Tommy di Gedung MA, Jakarta.

Untuk diketahui, Tommy telah disahkan sebagai Deputi Gubernur BI terpilih usai dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diselenggarakan Komisi XI DPR. Sebelumnya, mantan politisi sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra itu menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2024.

Tommy menjadi salah satu kandidat yang dicalonkan Presiden Prabowo Subianto ke DPR untuk menjalani fit and proper test, setelah Juda Agung mengundurkan diri dari kursi Deputi Gubernur BI.

Sebagai gantinya, Juda kini mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan. Dia dilantik oleh Presiden Prabowo, Kamis (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Juda Agung menjelaskan bahwa dirinya telah jauh-jauh hari ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Dia mengatakan seiring dengan penugasan itu, Presiden Prabowo Subianto ingin agar ada koordinasi antar kebijakan yang efektif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Juda Agung telah dilantik menjadi Wamenkeu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) sore. Sebelum menjadi Wamenkeu, Juda Agung mundur dari posisinya sebagai Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026.

Dia menjelaskan alasan pengunduran diri dari posisi Deputi Gubernur BI adalah telah menerima penugasan sebagai Wamenkeu. Juda menjelaskan bahwa tidak ada pesan khusus dari Presiden maupun Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor riil," ujar Juda usai dilantik di Istana Negara pada Kamis (5/2/2026).

Dia mengatakan koordinasi antar kebijakan itu akan menjadi efektif dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Adapun, dengan mundurnya Juda dari BI, posisi Deputi Gubernur BI kemudian masih kosong. Posisi Juda di BI sebagai Deputi Gubernur kemudian itu akan diisi Wamenkeu sebelumnya Thomas Djiwandono. Thomas mengundurkan diri dari jabatan tersebut seiring penetapannya sebagai Deputi Gubernur BI.

Thomas juga telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani proses fit and proper test serta rapat paripurna DPR pada akhir Januari 2026.