Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membentuk satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang melibatkan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi dan masukan yang disampaikan para pimpinan perguruan tinggi selama rangkaian konvensi.

Sebelumnya, para peserta telah menyampaikan daftar pertanyaan, usulan, dan rekomendasi yang dihimpun dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Masukan tersebut kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada Presiden melalui Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok.

"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.

Dia menjelaskan, Presiden telah menerima langsung berbagai usulan tersebut dan meminta kementerian terkait untuk segera menindaklanjutinya.

Menurut Brian, keterlibatan akademisi diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah di berbagai sektor.

"Bapak Presiden berharap sumbangsih dari insan perguruan tinggi dapat mempercepat target-target kebijakan strategis Bapak Presiden yang ada di setiap kementerian," ujarnya.

Brian menambahkan, selama pelaksanaan sarasehan, sejumlah menteri juga telah hadir untuk berdialog secara langsung dengan para akademisi. Diskusi berlangsung intensif dan menghasilkan berbagai masukan yang dinilai dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah.

"Berbagai masukan itu dilangsungkan cukup intensif sehingga nantinya akan menjadi bahan percepatan," katanya.

Selain menyoroti tindak lanjut hasil sarasehan, Brian juga menyampaikan sejumlah pandangan Presiden terkait pentingnya persatuan nasional dalam membangun bangsa.

Menurutnya, Prabowo menekankan bahwa seluruh potensi bangsa perlu bersatu untuk menghasilkan gagasan, inovasi, dan kontribusi terbaik demi kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa potensi seluruh bangsa perlu bersatu untuk mengokohkan inisiatif, mengeluarkan gagasan-gagasan, dan tentunya effort terbaik untuk kemajuan bangsa," ujar Brian.

Presiden Ke-8 RI itu, lanjut Brian, juga menegaskan bahwa pengembangan sains, teknologi, riset, dan inovasi merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa.

"Bapak Presiden selalu menekankan bahwa sains, teknologi, riset, inovasi adalah suatu fundamen yang diperlukan bagi kemajuan bangsa kita," katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap hendak membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Prabowo menyebut, Satgas tersebut akan bertugas menangani hunian masyarakat yang terdampak bencana. Mulai dari melaksanakan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi masyarakat.

"Akan kita bentuk apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segera akan kita bangun hunian-hunian sementara dan hunian tetap," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian masyarakat dapat dipercepat.

Apabila diperlukan realokasi dan pembangunan ulang, Prabowo meminta agar pemerintah tidak perlu mempermasalahkan keterbatasan lahan. Dia bahkan menginstruksikan untuk dapat membangun hunian rakyat di atas lahan milik negara.

"Jangan ada alasan cari lahan atau sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada, kalau perlu PTPN. Kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti dari mana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di hadapan Presiden Prabowo, Ara menargetkan 2.600 hunian tetap itu dapat mulai dibangun pada bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas berjalan dan langsung memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan bahwa pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

“Langkah awal pembentukan Satgas P2SP menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan program strategis nasional. Melalui koordinasi yang intensif sejak tahap awal, pemerintah memastikan setiap elemen pendukung telah siap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” ungkap Haryo dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (4/11/2025).

Haryo menuturkan bahwa sejak pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan kesiapan struktur, mekanisme kerja, serta arah kebijakan Satgas P2SP.

Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan tugas percepatan program strategis Pemerintah, pada 22 Oktober 2025 lalu telah dilaksanakan Kick-Off Meeting Satgas P2SP.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Satgas P2SP dibentuk untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan program prioritas nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Satgas P2SP terdiri dari tiga Kelompok Kerja (Pokja), yakni yang berfokus pada monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), serta percepatan penyelesaian regulasi.

Sejumlah program yang menjadi fokus utama satgas tersebut diantaranya yakni Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 termasuk kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru/Nataru dan insentif fiskal lanjutan, serta Program Debottlenecking yang mencakup isu komoditas, investasi, dan hambatan implementasi di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Satgas P2SP juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Sosialisasi Dashboard Satgas P2SP secara daring di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas K/L, sekaligus memperkenalkan sistem digital pemantauan dan pelaporan kinerja program strategis Pemerintah yang terintegrasi. Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar instansi dapat semakin solid dalam mempercepat implementasi berbagai program prioritas Pemerintah.

Dashboard Satgas P2SP dikembangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) melalui sistem pelaporan real-time yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Implementasi Dashboard Satgas P2SP diharapkan dapat memperkuat efektivitas koordinasi, memastikan pelaksanaan program strategis berjalan tepat sasaran, dan menjadi bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan. Langkah ini sekaligus sejalan dengan peningkatan efisiensi kebijakan publik yang diusung Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Haryo.