Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan penerapan penyeragaman kemasan produk tembakau.

Ketua Umum Gappri, Henry Najoan mengatakan langkah Kementerian Kesehatan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berisiko menekan industri.

"Penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal," kata Henry dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menyebut produk legal dan ilegal akan makin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Menurutnya, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Namun, substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Henry menjelaskan, Pasal 437 Ayat (6) PP 28/2024 secara gamblang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," katanya.

Gappri juga menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan tidak mendapatkan respons Kemenkes.

Henry Najoan juga mengkhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut. Padahal, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Dalam berbagai kesempatan, Gappri melihat aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tecermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada 2019 menjadi 307 miliar batang pada 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," kata Henry.

Gappri berharap Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai wacana penerapan kemasan seragam (plain packaging) pada produk tembakau berpotensi menciptakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan kemiskinan baru.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan wacana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Menurut dia, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, ia menilai substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Pasal 437 Ayat (6) PP 28 Tahun 2024 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

Menurut dia, Kemenkes terlalu memaksakan untuk memasukkan standardisasi kemasan, yakni Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam draf RPMK, yang tidak menjadi mandat dari pasal 437 PP 28 Tahun 2024.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," kata Henry Najoan menegaskan.

Merujuk pada kajian GAPPRI, ia mengatakan penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal. Pasalnya, produk legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Henry mengatakan menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan, terutama standardisasi kemasan, tidak diakomodir Kemenkes.

Selain itu, tambahnya, dikhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut, padahal hingga hari ini Presiden Republik Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Menurut dia. Kemenkes seyogyanya tidak menjadikan FCTC sebagai acuan regulasi, mengingat kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain, karena hal itu justru akan menciptakan kemiskinan baru dan PHK massal di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini.

Ia mengatakan aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tercermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada tahun 2019 menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," katanya.

Oleh karena itu, GAPPRI meminta Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

"Hal ini sejalan dengan arah Presiden Prabowo yang memprioritaskan perlindungan industri nasional, kelangsungan ekonomi padat karya, dan penerimaan negara demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2027 diapresiasi pelaku industri. Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ( GAPPRI ) menilai keputusan mempertahankan tarif CHT merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang. Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka,” kata Ketua umum GAPPRI Henry Najoan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wacana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Tanpa Kajian, Awas Jadi Bumerang



Henry Najoan juga mendukung fokus Kementerian Keuangan yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional. Sebab, tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," tambahnya.

Di lain sisi, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional. Di antaranya, regulasi seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"GAPPRI meminta pemerintah berhati-hati merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," kata Henry Najoan.

Layer Cukai Rokok Bakal Ditambah, Gappri Usulkan 2 Hal Ini ke Menteri Purbaya



GAPPRI juga mengingatkan pemerintah yang berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja, jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP No. 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya.

"Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang. Jadi tercipta kebijakan yang adil bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Henry Najoan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2027 dinilai bisa memberi napas sementara bagi industri rokok yang tengah tertekan rokok ilegal dan daya beli lesu.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut.

Ketua Umum Gappri, Henry Najoan mengatakan, keputusan untuk mempertahankan tarif CHT tetap konstan, tidak naik dan tidak turun, merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau,” kata Henry dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Dia juga mendukung fokus Kemenkeu yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional. Sebab, tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

Menurutnya, momentum ini penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah.

Di lain sisi, lanjutnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional.

Dia menyebut antara lain regulasi seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berisiko mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"Kami meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," ujarnya.

Gappri juga mengingatkan agar pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP 28/2024 dan aturan turunannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok bakal ditahan pada 2027.

Untuk diketahui, tarif CHT juga sebelumnya ditahan alias tidak dinaikkan maupun diturunkan pada 2026. Kebijakan yang sama rencananya diterapkan jelang penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) untuk RAPBN 2027.

"[CHT] saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengen lihat stabilitas," terangnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun Purbaya masih akan berupaya mendorong industri rokok yang saat ini masih ilegal, alias belum dikenai pita cukai, untuk segera menyandang status legal. Dengan demikian, mereka ikut diawasi peredarannya sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyatakan penolakan rencana pemerintah yang hendak mengatur batasan kadar nikotin, tar dan larangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.

Ketua umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan di Jakarta, Kamis mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal, sehingga berpotensi mematikan kelangsungan mata rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional.

Dia menegaskan penolakan ini didasarkan pada fakta lapangan mengenai kekhasan bahan baku sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

"Bahan baku utama produk kami adalah tembakau dan cengkeh dalam negeri seperti tembakau Temanggung, yang secara alami memiliki kadar nikotin relatif tinggi," kata dia dalam keterangannya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, rata-rata satu gram tembakau Temanggung mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika nanti batasan yang ditetapkan berada jauh di bawah angka tersebut, kami akan sangat kesulitan memenuhi standar itu.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hendak mengatur batasan kadar tar dan nikotin, selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan yang dilarang dalam Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Henry menyatakan rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkeh. Sebagai komponen utama kretek, cengkeh merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan sehingga membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkeh dalam rokok.

"Kebijakan ini dinilai akan merusak cita rasa khas kretek sebagai wujud kearifan lokal yang selama ini telah diterima pasar, sekaligus menghancurkan mata pencaharian ribuan petani cengkeh," katanya.

Dia menyebutkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar Nikotin dan Tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perumusan SNI, lanjutnya, bahkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

"SNI 8676:2019 tentang Rokok Kretek telah mengakomodasi karakteristik cengkeh dan tembakau lokal. Jika batasan baru lebih ketat dari SNI Kretek, maka standar nasional yang ada, menjadi tidak relevan. Sudah seyogyanya standar tersebut yang dijadikan rujukan," ujarnya.

Gappri juga menyoroti rancangan peraturan yang melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

Menurut dia, selama ini, bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya, di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal.

Dia mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini menggantungkan sumber cukai hasil tembakau (CHT) yang berkontribusi Rp200 triliun setiap tahun, dan menyerap 6 juta tenaga kerja, sehingga kebijakan harus diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi nasional di sektor hasil tembakau.

Henry Najoan juga mengingatkan, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang menyatakan pelaku usaha diwajibkan memproduksi tembakau dengan kadar maksimal nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg per gram.

"Aturan tersebut terbukti mustahil diterapkan oleh pelaku industri kretek nasional karena bertabrakan dengan kondisi riil di masyarakat," ujar Henry Najoan.

Oleh karena itu Gappri berharap pemerintah lebih bijak merumuskan kebijakan, terlebih di tengah kondisi global yang tidak pasti akibat perang Iran-Amerika yang belum berakhir, yang berimbas pada kelangsungan industri dalam negeri, termasuk industri kretek nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyebut pembatasan kadar nikotin, tar dan larangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau berisiko mematikan kelangsungan rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT).

Diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah mengkaji aturan kadar tar dan nikotin. Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan yang dilarang dalam Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Ketua Umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan, mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

"Bahan baku utama produk kami adalah tembakau dan cengkih dalam negeri seperti tembakau Temanggung, yang secara alami memiliki kadar nikotin relatif tinggi," kata Henry dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan sebagai gambaran, rata-rata satu gram tembakau Temanggung mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika nanti batasan yang ditetapkan berada jauh di bawah angka tersebut, produsen akan sangat kesulitan memenuhi standar itu.

Menurutnya, rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkih. Sebagai komponen utama kretek, cengkih merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan. Membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkih dalam rokok.

Henry menyebut kebijakan ini akan merusak cita rasa khas kretek sebagai wujud kearifan lokal yang selama ini telah diterima pasar, sekaligus berdampak terhadap mata pencaharian ribuan petani cengkih.

Dia menuturkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar Nikotin dan Tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI, bahkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

SNI 8676:2019 tentang Rokok Kretek telah mengakomodasi karakteristik cengkih dan tembakau lokal.

"Jika batasan baru lebih ketat dari SNI Kretek, maka standar nasional yang ada, menjadi tidak relevan," ujarnya.

Gappri juga menyoroti pengaturan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau. Rancangan peraturan tersebut melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

"Di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, sehingga tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional disebut menghadapi tekanan akibat masifnya regulasi pengendalian yang dinilai tidak harmonis dan berpotensi mengganggu keberlangsungan sektor tersebut.

Pelaku industri menilai, banyaknya aturan dari tingkat pusat hingga daerah menciptakan ketidakpastian hukum dan berdampak pada ekosistem industri dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 500 regulasi pengendalian yang menyasar industri rokok.

Aturan tersebut mencakup kebijakan pemerintah pusat hingga peraturan daerah (Perda).

Menurut Henry, kondisi tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih dan carut marut regulasi yang dinilai telah melampaui batas kewajaran.

"Perlu kita ketahui juga bahwa regulasi pengendalian saat ini kalau kami inventarisir lebih dari 500 aturan, baik dari aturan pusat maupun sampai peraturan daerah. Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar dapat diseragamkan," ujar Henry dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Ia menilai, masifnya regulasi pengendalian tersebut tidak efektif dan berpotensi hanya menjadi penggugur kewajiban tanpa memperhitungkan kondisi di lapangan.

Situasi ini, menurutnya, menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko mematikan ekosistem industri hasil tembakau.

Tekanan regulasi disebut semakin terasa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta sejumlah rancangan aturan turunannya.

Beberapa ketentuan yang menjadi sorotan pelaku industri antara lain wacana penerapan kemasan polos (plain packaging), pembatasan kadar maksimal tar dan nikotin, serta pelarangan bahan tambahan tertentu dalam proses produksi.

Pelaku industri menilai kombinasi aturan tersebut berpotensi mengganggu proses produksi IHT nasional.

Henry menilai, pembatasan kadar tar dan nikotin serta larangan bahan tambahan yang dianggap esensial dalam proses produksi akan berdampak langsung pada karakteristik rokok kretek sebagai produk khas Indonesia.

Ia menyebut, IHT memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 97 persen.

“Rokok kretek memiliki rantai pasok yang hampir seluruhnya bersumber dari dalam negeri. Jika kandungan tar dan nikotin dibatasi atau bahan tambahan dilarang, maka penyerapan hasil tembakau dan cengkih petani lokal akan terdampak signifikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan petani tembakau dan cengkih lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Sebagai sektor yang dikategorikan strategis, IHT disebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai serta penyerapan tenaga kerja.

Henry menyebutkan, sekitar enam juta tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada mata rantai industri tembakau.

“Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi,” tegasnya.

Tekanan terhadap industri juga tercermin dari tren produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir.

Henry mencatat, pada 2019, ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok mencapai 357 miliar batang.

Namun dalam periode 2020-2025, produksi disebut terus mengalami koreksi. Ia menyebutkan terdapat penurunan sekitar 3 persen pada periode 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat dan kenaikan harga akibat kebijakan cukai berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar,” ujarnya.

Henry juga mengingatkan, regulasi yang dinilai tidak mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi dapat memicu risiko lanjutan, termasuk terhentinya proses produksi dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ia meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, khususnya regulasi non-fiskal yang berdampak langsung terhadap sektor padat karya seperti industri hasil tembakau.

"Kami berharap kebijakan yang disusun dapat menjaga keberlangsungan industri, penerimaan negara, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan petani di dalam ekosistem pertembakauan," tutup Henry.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengharapkan dilibatkan dalam pembahasan perumusan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagaimana diwacanakan Menteri Keuangan guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan menyatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT).

"Dengan melandaskan kondisi daya beli yang masih belum pulih dan struktur peredaran rokok ilegal yang semakin kuat, kami berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan rencana penambahan layer baru itu," kata dia di Jakarta, Kamis.

Henry menyatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Menkeu Purbaya yang telah memutuskan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026.

Keputusan tersebut, lanjutnya, membantu pelaku usaha untuk bertahan, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang masih mengalami tekanan.

"Gappri menyampaikan terima kasih atas kebijakan moratorium ini sebagai langkah positif yang memberikan ruang napas bagi IHT legal dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini," katanya.

Sebagai bagian dari entitas sektor industri hasil tembakau nasional, Gappri memberikan dua usulan pada pemerintah yakni penurunan tarif CHT dan HJE agar mampu bersaing dengan rokok ilegal yang terindikasi strukturnya semakin kuat.

Henry menegaskan penurunan tarif tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri legal yang selama ini patuh dan taat peraturan pemerintah.

Kemudian, tambahnya, izin produksi merek baru dengan tarif lebih rendah dari yang berlaku saat ini untuk memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal dan sebagai predator rokok ilegal pada beberapa tahun ke depan.

"Dengan demikian diharapkan pasar dapat kembali didominasi oleh produk legal,” ujar dia dalam keterangannya.

Menurut dia, saat ini yang terjadi karena daya beli masyarakat yang lemah dan ada pilihan rokok ilegal yang terjangkau oleh mereka maka akan menjadi predator alami bagi rokok legal.

"Kami yakni kesamaan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi jalan untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja di sepanjang rantai pasok industri hasil tembakau (IHT)," ujar Henry.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah kalangan baik dari anggota legislatif, pelaku usaha hingga akademisi mengharapkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri kretek nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan keberadaan industri kretek telah menunjukkan peran penting terhadap perekonomian Indonesia dan memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian.

"Industri ini dapat menciptakan efek pengganda karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang besar, mulai dari sektor hulu, yaitu di pertanian, hingga sektor hilir di industri sampai kepada sektor perdagangan, berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian di daerah," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan, kretek sebagai produk khas industri hasil tembakau memiliki daya tawar yang tinggi di pasar lokal dan internasional, yaitu untuk kepentingan ekspor.

Mayoritas kretek menggunakan bahan baku dari dalam negeri, cengkeh dan tembakau tambahnya, karena itu, industri hasil tembakau menjadi salah satu industri yang mampu memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sangat tinggi.

"Industri ini cukup mampu menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, di mana penerimaan cukai, lebih dari 95% berasal dari cukai hasil tembakau," katanya dalam FGD bertajuk “Harmonisasi Regulasi Menuju Keseimbangan Kebijakan Kretek di Indonesia”.

Dalam kegiatan yang digelar oleh Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya tersebut Misbakhun menyatakan apresiasinya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memutuskan tidak ada kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) tahun 2026.

Namun, lanjutnya, diharapkan langkah ini diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya, bagaimana merubah arah strategi roadmap (peta jalan) industri pertembakauan di Indonesia untuk ke depan.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengatakan, padatnya aturan (heavy regulated) terkait produk hasil tembakau memberikan ekses negatif di lapangan.

Menurut dia aturan-aturan tersebut tidak "incorporated" atau lebih mendukung kepentingan persaingan bisnis global yang masuk melalui agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang disponsori oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Berbagai aturan internasional yang sarat kepentingan di dalam hukum nasional, baik melalui ratifikasi maupun adopsi ke dalam produk hukum sektoral telah menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap kedaulatan bangsa dan perekonomian rakyat," katanya.

GAPPRI mencatat, terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023, serta penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) 2024 tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik di Indonesia, telah menuai pro dan kontra hingga saat ini.

"Polemik antara kepentingan kesehatan dan posisi strategis IHT dalam perekonomian, seharusnya tidak perlu terjadi. Kami berharap ada ruang dialog lintas stakeholders untuk merumuskan Roadmap (Peta Jalan) kebijakan IHT yang seimbang," kata Henry Najoan.

Selain itu, GAPPRI juga merekomendasikan pada pemerintah, adanya kebijakan moratorium tarif CHT dan HJE selama 3 tahun berturut-turut, serta tidak adanya peraturan-peraturan yang memberatkan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Serta adanya relaksasi bagi IHT atas pelunasan pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari, serta adanya perlakuan yang setara antara rokok elektrik dengan rokok konvensional.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Budi Santoso merekomendasikan penataan regulasi terkait IHT harus dilakukan dengan tertib perundang-undangan dan mengedepankan harmonisasi kebijakan guna mencapai keseimbangan kepentingan antara perlindungan kesehatan masyarakat dengan keberlanjutan sektor industri dan petani tembakau.

Sementara itu Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenko Perekonomian, Eripson M.H Sinaga menilai perlunya harmonisasi lintas kementerian/lembaga/badan di pemerintah dengan melibatkan stakeholders ekositem pertembakauan untuk merumuskan kebijakan yang melindungi kelangsungan industri kretek nasional.

"Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan terutama penyerapan tenaga kerja mengingat industri kretek itu sangat padat tenaga kerja," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham mencatat penurunan harga paling dalam di tengah koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 4,14% sepanjang pekan perdagangan 13–17 Oktober 2025.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa tekanan jual terjadi di hampir seluruh sektor saham dan membuat indeks komposit terkoreksi sebesar 4,14% ke level 7.915,65 dari pekan sebelumnya yang mencapai 8.257,85.

Penurunan itu pun menyeret kapitalisasi pasar atau market cap turun sebesar Rp814 triliun, dari sebelumnya Rp15.560 triliun menjadi Rp14.746 triliun.

Rata-rata nilai transaksi harian ikut turun 2,44% selama sepekan menjadi Rp27,45 triliun, dengan frekuensi harian menyusut 7,37% ke 2,71 juta kali.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh indeks sektor melemah. Sektor teknologi memimpin penurunan dengan anjlok 11,59%, disusul infrastruktur (-6,83%), energi (-6,76%), dan keuangan (-4,59%). Hanya sektor kesehatan yang masih membukukan kenaikan sebesar 2,79% selama sepekan perdagangan.

Di tengah kondisi tersebut, saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) memimpin daftar pensiunan paling dalam atau top losers sepekan setelah anjlok 14,99% menjadi Rp25.375 per saham dari pekan sebelumnya Rp29.850.

Posisi berikutnya ditempati saham PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) yang merosot 14,90% menuju level Rp434 per saham, disusul PT Pakuan Tbk. (UANG) yang juga mengalami koreksi sebesar 14,90% ke Rp3.540 per saham.

Selain itu, saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. (HOPE) dan PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC) masing-masing melemah 14,87% dan 14,86%.

Adapun saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) turun 14,68%, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA) turun 14,60%, dan PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. (UFOE) mencatatkan penyusutan sebesar 14,57% ke Rp258.

Saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk. (DADA) dan PT Guna Timur Raya Tbk. (TRUK) menutup daftar dengan penurunan sebesar 14,47% dan 12,77%.

Berikut daftar 10 saham top losers 13–17 Oktober 2025:

1. POLU: -14,99% – Rp25.375

2. PPRI: -14,90% – Rp434

3. UANG: -14,90% – Rp3.540

4. HOPE: -14,87% – Rp166

5. JECC: -14,86% – Rp1.175

6. CBRE: -14,68% – Rp1.250

7. TNCA: -14,60% – Rp234

8. UFOE: -14,57% – Rp258

9. DADA: -14,47% – Rp130

10. TRUK: -12,77% – Rp328

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat sejumlah janji dalam sebulan setelah dilantik menggantikan Sri Mulyani.

Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan komitmennya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, lewat berbagai cara.

Ia percaya diri upayanya bisa menerbangkan ekonomi Indonesia.

Berikut janji-janji Purbaya sebulan jadi menkeu:

Purbaya menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke lima himbara.

Purbaya berharap, pemindahan Rp200 triliun ke perbankan bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Ia yakin betul penyaluran kredit akan tumbuh berkat aksinya ini.

Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya dibiarkan mengendap dan tidak bisa diakses perbankan. Akhirnya, sistem keuangan dalam negeri kering, ekonomi melambat dan orang Indonesia susah mencari kerja.

"Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," kata Purbaya.

Kelima bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), dan Bank Syariah Indonesia (BRIS). Rinciannya BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Purbaya menganggap hasil penempatan dana itu sudah mulai membuat peredaran uang primer atau base money meningkat hingga 13,5 persen pada September 2025. Menurutnya, ini adalah bukti kebijakannya berjalan dengan baik karena sesuai dengan target.

Purbaya mengungkapkan 200 penunggak pajak dalam jumlah besar. Ia mengaku telah mengantongi daftarnya.

Purbaya mengatakan pihaknya akan mengejar para penunggak pajak itu.

"Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 triliun- Rp60 triliun. Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Dari pajak Rp60 triliun itu, Kemenkeu sudah mengumpulkan Rp7,21 triliun per 14 Oktober lalu.

Informasi itu diungkap oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Selasa (14/10).

"Dari Rp60 triliun tunggakan pajak, realisasi sekitar Rp7,21 triliun dari 200 pengemplang pajak yang kami lakukan penagihan aktif," katanya.

Janji lainnya yang disampaikan Purbaya adalah tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Purbaya menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) secara daring pada Jumat (26/9) pagi. Beberapa perwakilan produsen yang hadir di antaranya Gudang Garam, Djarum, Wismilak.

Awalnya, Purbaya bertanya kepada produsen rokok apakah harus mengubah tarif cukai rokok. Produsen pun meminta tak perlu ada perubahan.

"Ya sudah enggak saya ubah (tarif cukai rokok). Tadinya, saya mau nurunin (tarif). Kesalahan mereka itu, tahu gitu minta turun (tarif)," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9).

"Jadi 2026, tarif cukai enggak kita naikin," sambungnya.

Purbaya membuka peluang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Saat ini tarif PPN adalah 11 persen.

Namun untuk mengambil langkah itu, Purbaya akan melihat situasi perekonomian dan penerimaan negara sampai akhir tahun ini.

"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Purbaya mengatakan penurunan tarif PPN memang bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Purbaya berencana menghapus utang macet di bawah Rp1 juta milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini dilakukan agar MBR tetap bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.

Purbaya mengatakan telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mendata calon debitur yang terhalang akses KPR akibat catatan kredit kecil tersebut. Ia juga akan berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar langkah ini bisa menjadi masyarakat yang terganjal administratif Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam mengajukan KPR bersubsidi.

"Saya akan bertemu dengan OJK nanti. Jadi, saya minta tadi, hari Senin pekan depan apakah betul ada 100 ribu lebih orang yang seperti itu. Komisioner BP Tapera bilang 100 ribu lebih artinya kalau diputihkan di bawah Rp1 juta dan katanya pengembangnya mau bayar, itu bagus. Minggu depan Kamis mungkin saya akan ke OJK sehingga diharapkan sudah clear bisa apa tidak, harusnya bisa," jelas Purbaya dalam keterangan resmi, Selasa (14/10).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya memang mengungkapkan kepada Purbaya bahwa SLIK menjadi masalah yang sering dikeluhkan para pengembang.

"Saya sudah laporkan penyerapan anggaran di Kementerian PKP, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember 2025 akhir itu paling tidak 96 persen itu akan tercapai. Saya juga sampaikan berbagai masalah salah satunya soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

"Pak Menkeu berkenan untuk membantu nanti kebijakan dengan OJK, sehingga nanti dari segi demand perumahan bisa terselesaikan. Hari Senin pekan depan sudah akan di-follow up dan dijadwalkan Kamis-nya akan ketemu dengan OJK," sambungnya.

IDXChannel - PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) baru saja rampung menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham Perseroan sepakat menunjuk Irsyad Hanif sebagai Direktur Utama PPRI, menggantikan Catur Jatiwaluyo.

Di lain pihak, di jajaran Dewan Komisaris, pemegang saham juga menyepakati penunjukan Budi Aditya Erna Mulyanto sebagai Komisaris dan Frezi Majesty sebagai Komisaris Independen, menggantikan Frederick Rompas.

Yang menarik, Budi Aditya sejauh ini dikenal sebagai pendiri dan pemilik PT Remala Abadi Tbk (DATA) sejak 2015 lalu. Budi sendiri merupakan entrepreneur dan leader berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri telekomunikasi, infrastruktur IT, dan solusi digital.

Dengan masuknya Budi Aditya, Frezi Majesty dan Irsyad Hanif, maka daftar terbaru Susunan Pengurus PPRI saat ini adalah:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Philip Sumali
Komisaris: Budi Aditya Erna Mulyanto
Komisaris Independen: Frezi Majesty

Dewan Direksi
Direktur Utama: Irsyad Hanif
Direktur: Catur Jatiwaluyo
Direktur: Dillon Sutandar

(taufan sukma)