Riset harus disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan nasional, sehingga memang benar-benar dibutuhkan di ujung implementas,

Jakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menekankan pentingnya penyusunan riset yang selaras dengan kebutuhan dan permasalahan nasional agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, selama ini tantangan utama bukan pada ketersediaan riset, melainkan pada relevansi dan pemanfaatan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Riset harus disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan nasional, sehingga memang benar-benar dibutuhkan di ujung implementasi,” ujar Pungkas dalam konferensi pers forum Kolaborasi Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi Australia-Indonesia (KONEKSI) di Jakarta, Selasa.

Ia sepakat bahwa ilmu pengetahuan semestinya menjadi kompas dalam pembangunan.

Namun, agar riset dapat berfungsi optimal, ia menyebut diperlukan keterhubungan yang kuat antara peneliti, pemerintah sebagai penyusun kebijakan, serta mekanisme komunikasi yang efektif.

Menurut dia, terdapat tiga tantangan utama dalam membumikan riset ke dalam kebijakan.

Pertama, dari sisi periset yang perlu memastikan hasil penelitiannya relevan. Kedua, dari sisi pemerintah sebagai offtaker yang harus siap memanfaatkan hasil riset. Ketiga, bagaimana menerjemahkan dan mengkomunikasikan riset agar sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

Pungkas juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perencanaan pembangunan.

Selain relevansi, faktor komunikasi dan momentum juga menjadi kunci. Ia menilai hasil riset harus mampu menjawab pertanyaan kebijakan dan hadir pada waktu yang tepat saat dibutuhkan oleh pengambil keputusan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Fauzan Adziman menyampaikan bahwa penguatan kemitraan dengan industri menjadi langkah konkret untuk memastikan riset lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengembangkan sejumlah program kolaborasi, seperti “Ajakan Industri” yang menampung permasalahan dari sektor industri untuk kemudian dicarikan solusi oleh perguruan tinggi, serta “Dorongan Teknologi” yang menjembatani inovasi kampus dengan mitra industri.

Fauzan mencatat sepanjang 2022–2025, sebanyak 3.653 kolaborasi riset telah didanai dengan melibatkan 2.734 mitra dan total investasi mencapai Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, 53 persen pendanaan berasal dari industri dan 47 persen dari pemerintah.

Menurut dia, meningkatnya porsi investasi industri menunjukkan bahwa riset yang relevan dengan kebutuhan akan lebih mudah diadopsi dan didukung oleh pasar.

“Ketika industri melihat manfaatnya, mereka akan semakin banyak berinvestasi dalam riset,” ujar Fauzan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan nasional, dari riset yang berorientasi pada publikasi menjadi riset yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Dan ini bukan sekadar perubahan istilah, tapi ini adalah perubahan cara berpikir, perubahan cara bekerja,” ujar Febrian dalam forum Kolaborasi Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi Australia-Indonesia (KONEKSI) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, salah satu tantangan utama selama ini adalah kesenjangan antara dunia riset dan kebijakan. Ia menyebut banyak hasil penelitian yang berhenti sebagai publikasi dan belum bertransformasi menjadi program atau keputusan yang dapat diterapkan di lapangan.

Melalui KONEKSI, Febrian menyampaikan pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan membangun ekosistem yang mempertemukan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Ekosistem ini diharapkan mampu memastikan riset benar-benar memberi solusi konkret bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis bukti dan ditopang sains, serta mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang berjalan efektif di lapangan.

Lebih lanjut, ia menilai kemitraan Indonesia-Australia dalam KONEKSI mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Jawaban atas tantangan global tidak bisa lahir dari satu negara saja, tetapi dari kolaborasi, kepercayaan, dan kesediaan untuk belajar satu sama lain,” katanya.

Selain itu, Febrian juga mendorong agar pengetahuan tidak bersifat eksklusif atau terpusat di kota-kota besar, melainkan hadir di daerah dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Dalam mendukung perubahan paradigma ini, Bappenas menekankan tiga langkah utama, yakni memperkuat keterhubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan, meningkatkan mekanisme penerjemahan hasil riset menjadi kebijakan yang dapat diterapkan, serta memastikan keberlanjutan kemitraan Indonesia-Australia melalui KONEKSI.

Febrian menambahkan KONEKSI merupakan investasi jangka panjang, bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas berpikir.

Ia berharap setiap riset yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan dan program nyata yang mendorong ketahanan nasional serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berpengaruh.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di angka 7,4 sampai 8,0 persen pada 2027, guna mengejar target perekonomian nasional sebesar 6,3 sampai 7,5 persen pada tahun depan.

"Target ekonomi Kepri tahun 2027, selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Virgiyanti menyebut Kepri merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di wilayah Barat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2025, yakni mencapai 6,94 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Menurutnya, sektor ekonomi Kepri ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 41,91 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), terutama di sektor elektronik dan logam.

Kota Batam menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kepri yang sebesar Rp61,69 triliun atau 26 persen.

"Ini menegaskan Kepri memiliki basis manufaktur strategis yang terhubung langsung dengan rantai pasok global," ujarnya.

Namun demikian, Virgiyanti memberikan beberapa catatan terkait disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Kepri, seperti perekonomian Kabupaten Anambas 2025 mampu tumbuh 15,4 persen pada 2025.

Sementara itu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah, masing-masing sebesar 3,31 persen dan 3,35 persen.

"Ekonomi Tanjungpinang dan Lingga cukup rendah dibanding angka rata-rata nasional maupun kabupaten/kota lainnya di Kepri," paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di Kepri, dengan penguatan konektivitas serta intervensi yang lebih terarah.

Dia mencontohkan ke depan intervensi pertumbuhan ekonomi Kepri lebih difokuskan pada teknologi tinggi dan maritim, lalu percepatan energi bersih, digitalisasi layanan, hilirisasi sektor kelautan serta pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.

Posisi Kepri yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional, memiliki keterbatasan konektivitas dan distribusi logistik.

"Kepri harus memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarpulau, seperti pengembangan pelabuhan serta akses mendukung menuju kawasan industri," ungkapnya.

Selain itu, ia pun berharap ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas, melalui penyediaan infrastruktur dasar dan memadai, salah satunya ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk perumahan, kawasan industri dan perkotaan.

Kementerian PPN/Bappenas berharap melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027, perencanaan pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras supaya berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemprov Kepri harus memprioritaskan proyek prioritas sebagai daya ungkit ekonomi, lalu pengendalian inflasi, serta memastikan sinergi perencanaan pusat dan daerah di dalam Musrenbang RKPD 2027," demikian Virgiyanti.

Adapun tema Musrenbang RKPD Kepri 2027 mengangkat tema "Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter, Didukung oleh Pelayanan Publik yang Bermutu".

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026