Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis.

PP itu diteken pada 20 Mei 2026. Beleid ini mengatur ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor.

"Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal," bunyi Pasal 3 ayat (1).

Selanjutnya, pemerintah dapat menetapkan komoditas SDA Strategis lainnya melalui rapat koordinasi antarmenteri terkait.

Sementara pada Pasal 7 huruf (a) menegaskan ekspor tiga komoditas strategis sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor paling lambat 31 Desember 2026.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Juni 2026," bunyi Pasal 10.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Pembentukan PT DSI usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) yang tengah disiapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Corporate Secretary GEMS Sudin mengatakan perseroan saat ini masih melakukan penelaahan terhadap rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA sekaligus menyiapkan penyesuaian mekanisme ekspor yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.

“Terkait rencana pemerintah tentang PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan sedang melakukan penelaahan terhadap rencana kebijakan pemerintah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan ekspor yang akan berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2027,” ujar Sudin dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).

GEMS menyampaikan pihaknya juga terus memantau perkembangan regulasi guna melakukan analisis lebih mendalam terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, baik terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, hingga kondisi keuangan perseroan.

Selain itu, perseroan juga tengah menyiapkan strategi mitigasi dalam menghadapi tahap awal implementasi kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Terkait strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, Perseroan sedang melakukan rencana mitigasi dalam menyikapi tahap awal kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” tulis manajemen.

Perseroan menambahkan proses evaluasi akan dilakukan secara berkala agar GEMS lebih siap menghadapi implementasi penuh skema ekspor satu pintu pada awal 2027.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas SDA strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebaiknya difokuskan pada pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, hingga pengawasan administratif.

“Alternatif lainnya, dia mengusulkan agar rencana sentralisasi ekspor sawit dibatalkan demi menyelamatkan jutaan petani sawit di daerah,” kata Mansuetus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal ini menyusul adanya penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi hingga menyentuh level Rp1.500 per kilogram.

Melihat hal tersebut, Mansuetus menilai pemerintah harus memberikan kejelasan arah kebijakan agar tidak memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani.

“Yang paling dirugikan bukan pelaku under invoicing, melainkan petani sawit yang harga jualnya tergerus jauh ke bawah akibat pasar yang tidak stabil,” kata Mansuetus.

“Padahal industri sawit menyangkut kehidupan sekitar 17 juta orang, mulai dari petani, buruh, pekerja transportasi, UMKM, hingga masyarakat di daerah sentra sawit,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), harga TBS di Kalimantan Barat TBS turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kg.

Begitu juga di Mamuju, Sulawesi Barat, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kg kini anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per kg. Selain itu di Labuhanbatu, Sumatera Utara, harga TBS turun hingga Rp1.500 per kg.

Ketua SPKS Sabarudin meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar karena petani terus mengalami kerugian yang besar.

Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS di tingkat petani. Dampaknya dinilai tidak hanya menggerus pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produktivitas kebun rakyat.

Ia menilai, jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.

“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujar Sabarudin.

Dia juga menilai jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya kesiapan industri dalam implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru.

“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai transparansi sangat penting dalam regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk komoditas sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu.

“Penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat dibangun melalui monopoli perdagangan, melainkan melalui keterbukaan tata kelola, perlindungan petani, persaingan usaha yang sehat, transparansi rantai pasok, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Darto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menilai evaluasi terbuka terhadap rancangan tata kelola ekspor SDA termasuk sawit dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama petani sawit, koperasi petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Darto mengatakan, penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan harga dan akses pasar yang adil bagi petani sawit.

“Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata dia.

“Maka, seluruh kebijakan dilakukan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keberpihakan kepada petani kecil,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Darto juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme ekspor dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diaudit publik.

“Selanjutnya, tata kelola sawit nasional tetap menjaga daya saing Indonesia di pasar global dan tidak memperburuk posisi Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar internasional seperti EUDR (Peraturan Deforestasi Uni Eropa),” kata Darto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut salah satu aturan dalam PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, adalah BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dikecualikan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

“Saya datang ke sini untuk membawa pesan khusus Bapak Presiden. Atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan informasi yang objektif, maka Bapak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas, PP itu tidak berlaku,” ujar Bahlil Lahadalia di hadapan para pengusaha hulu migas yang menghadiri IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu.

Bahlil menyampaikan, peraturan tersebut tidak diberlakukan terhadap sektor hulu migas, sebab sebagian besar penjualan hasil hulu migas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Selain itu, hasil hulu migas yang diekspor ke luar negeri pun sudah melalui kontrak jangka panjang dan sudah melalui kesepakatan antara pemerintah dengan badan usaha sebelum melakukan perencanaan pengembangan atau Plan of Development (POD).

“Untuk (dijual) ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang, dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing atau pun under-invoicing,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil menjamin proses bisnis yang berlangsung di industri hulu migas dapat berlangsung seperti biasa di tengah kehadiran PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

“Jadi, (hulu migas) tidak ada kena dengan itu, jadi tidak perlu ada keraguan. Bisnis tetap seperti biasa,” kata Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026