Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berpesan kepada pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai bentuk dukungan terhadap industri otomotif lokal.

Sudarto juga menyebut langkah tersebut mencerminkan semangat kemandirian otomotif nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun industri otomotif nasional.

“Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional," kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keputusan untuk menunda hingga ada pembahasan lengkap oleh Presiden dan pemangku kepentingan terkait merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang besar dampaknya.

Ia menilai bahwa keputusan terkait impor dalam jumlah besar perlu memperhatikan sejumlah aspek fundamental, termasuk keberlanjutan industri dalam negeri, peluang penciptaan nilai tambah lokal, dan dampak ekonomi jangka panjang.

“Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” kata Sudarto.

Dirinya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi ekosistem industri nasional, khususnya sektor otomotif yang telah menunjukkan kemampuan produksi yang signifikan.

“Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana akan mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Dewan Penasihat GREAT Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan impor 105 ribu unit mobil pikap tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan tidak mendukung industri otomotif nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Divpropam Mabes Polri menjadwalkan sidang Kode Komisi Etik Polri (KKEP) terhadap eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra pada Kamis (19/2/2026).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang etik itu bakal dilaksanakan di Gedung TNCC Mabes Polri.

"[Sidang etik AKBP Didik] di Gedung TNCC pukul 09.00 WIB [kurang lebih], Kamis 19 Februari 2026," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Sebelumnya, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba pada Jumat (13/2/2026). Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu terkait eks Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Dalam prosesnya, penyidik telah menemukan barang bukti pada koper milik AKBP Didik. Koper itu berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), Aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gram.

Atas perbuatannya, Didik dipersangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No.1/2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang psikotropika Jo lampiran 1 nomor urut 9 UU RI No.1/2026.

Sumber Narkoba Eks Kapolres Bima

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkap barang haram tersebut diperoleh dari AKP Malaungi. Sementara itu, Malaungi memperoleh narkoba dari bandar berinisial E.

Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, bandar E diduga sudah memasok narkoba ke AKBP Didik sejak Agustus 2025.

"Dari hasil pemeriksaan sejauh ini, diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu," tutur Isir

Pupuk Indonesia Grup mengirimkan bantuan untuk masyarakat di beberapa wilayah Sumatera yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu, seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)

Bantuan berupa sembako, hygiene kit, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari dikirimkan langsung d bawah pengawasan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi dari Jakarta pada Senin (1/12).

"Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Indonesia turut berduka. Bukan hanya harta yang hilang, sebagian keluarga di wilayah terdampak juga hilang. Tidak hanya di Aceh, tapi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat," ujar Rahmad.

Bantuan yang dikirimkan ke Aceh berupa 200 paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari tas sekolah, buku tulis, set alat tulis, dan seragam sekolah. Selain itu juga dikirim bantuan 200 selimut, dan 200 paket sembako yang berisi mi instan, beras, biskuit, susu UHT, dan minyak goreng kemasan 1 liter.

Kemudian, Pupuk Indonesia Grup juga mengirimkan 575 paket sembako dan 350 paket hygiene kit masing-masing ke Sumut dan Sumbar.

Rahmad menambahkan, bantuan ini merupakan dukungan Pupuk Indonesia bersama sejumlah anggota holding, yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang Cikampek, Pupuk Kalimantan Timur, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PIKA (Perkumpulan Istri Karyawan) karena telah mengambil langkah cepat. Kemudian diikuti juga oleh Serikat Pekerja yang sebelumnya telah mengirimkan bantuan. Berapapun bantuannya, ini saatnya kita menyatukan hati, menyatukan karsa," ujarnya.

Rahmad mengungkapkan, banjir di Aceh juga berdampak terhadap keluarga besar Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia.

"Ini baru cerita PIM belum cerita masyarakat Aceh secara keseluruhan, belum masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Sumatera Barat. Ini saatnya kita bersatu, jangan saling menyalahkan. Tidak ada diantara kita yang ingin terjadi bencana ini," kata Rahmad.

Lebih jauh, Rahmad meminta agar seluruh karyawan Pupuk Indonesia Grup membantu karyawan PIM dan keluarga yang terdampak bencana sehingga bisa segera bangkit.

Ia menegaskan, Pupuk Indonesia Grup tak akan tinggal diam memberi bantuan khusus kepada pegawai terdampak beserta keluarga, baik organik maupun nonorganik.

"Tidak ada keluarga Pupuk Indonesia yang berdiri sendiri. Kita akan bergandengan tangan memastikan PIM bisa berkontribusi lagi untuk bangsa dan negara," pungkas Rahmad.

Pupuk Indonesia mengirimkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Bantuan tersebut dikirimkan oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi dari Jakarta, Senin (1/12).

Adapun bantuan yang dikirim ke aceh berupa 200 paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari tas sekolah, buku tulis, set alat tulis, dan seragam sekolah.

Selain itu, ada juga bantuan berupa 200 selimut, dan 200 paket sembako yang berisi mi instan, beras, biskuit, susu UHT, dan minyak goreng kemasan 1 liter.

Pupuk Indonesia Grup juga mengirimkan sebanyak 575 paket sembako dan 350 paket hygiene kit masing-masing ke Sumut dan Sumbar.

Rahmad mengatakan, bantuan ini merupakan dukungan Pupuk Indonesia bersama sejumlah anggota holding, yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang Cikampek, Pupuk Kalimantan Timur, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PIKA (Perkumpulan Istri Karyawan) karena telah mengambil langkah cepat. Kemudian diikuti juga oleh Serikat Pekerja yang sebelumnya telah mengirimkan bantuan. Berapapun bantuannya, ini saatnya kita menyatukan hati, menyatukan karsa," kata Rahmad dalam keterangannya dikutip Rabu (3/12).

Rahmad dalam kesempatan ini menyampaikan, bencana banjir di Aceh juga menimpa keluarga besar Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia. Ada 1.100 keluarga dari karyawan PIM yang terpaksa harus mengungsi.

Untuk itu, ia pun meminta seluruh karyawan Pupuk Indonesia Grup untuk mendukung dan bahu-membahu membantu karyawan PIM bersama keluarganya yang terdampak bencana sehingga bisa segera bangkit, dan pulih menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

"Saya minta kepada Bu Tina (Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia), agar perusahaan memberikan bantuan khusus kepada para pegawai dan keluarganya, baik yang organik maupun yang nonorganik, yang terdampak musibah ini, khususnya yang berada di PIM agar mereka bisa memulai kehidupannya lagi. Tidak ada keluarga Pupuk Indonesia yang berdiri sendiri. Kita akan bergandengan tangan memastikan PIM bisa berkontribusi lagi untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Stok Pupuk Terpenuhi

Rahmad meminta petani yang ada di Sumatra tidak mengkhawatirkan ketersediaan pupuk bersubsidi. Sebab stok yang sebelumnya dipenuhi dari PIM akan di-support dari anggota holding Pupuk Indonesia lainnya.

Adapun per 2 Desember 2025, stok pupuk bersubsidi di Aceh sebanyak 3.549 ton, terdiri dari Urea 1.596 ton, NPK Kakao 251 ton, NPK Phonska 1.198 ton, dan pupuk organik 505 ton. Stok ini di atas ketentuan minimum yang diatur Pemerintah dan siap ditebus oleh petani terdaftar di Aceh.

Stok pupuk bersubsidi yang cukup juga disiapkan untuk wilayah Sumut dan Sumbar. Saat ini di Sumut terdapat stok 34.414 ton, dengan rincian pupuk Urea 25.163 ton, NPK Phonska 6.943 ton, NPK Kakao 1.220 ton, dan pupuk organik 1.088 ton.

Adapun di Sumbar telah disiapkan stok sebanyak 23.665 ton, antara lain Urea 16.224 ton, NPK Phonska 7.257 ton, dan pupuk organik 77 ton.

Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi di Aceh sebanyak 1.047 ton, Sumut 34.209 ton, dan Sumbar 4.113 ton. Stok tersebut terdiri dari pupuk Urea, NPK, organik, Phosgreen, SP-26, ZA, dan ZK.

"Petani tidak perlu khawatir, Pupuk Indonesia Grup memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumbagut (Sumatra Bagian Utara) tetap aman, karena didukung stok dari anak perusahaan Pupuk Indonesia lain.

Nantinya akan dikirim dari Pupuk Sriwidjaja Palembang, dikirim dari Petrokimia Gresik, dan dikirim dari Pupuk Kalimantan Timur," pungkas Rahmad.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum bersama Komisi III DPR menggelar rapat membahas RUU Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan memasukan pasal-pasal terkait narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana.

Eddy menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengisi kekosongan tersebut, RUU Penyesuaian Pidana akan mengakomodir sejumlah pasal narkotika.

"Pada saat itu kita berpikir Undang-Undang Narkotika akan selesai ternyata kan belum selesai sehingga pasal-pasal yang dicabut itu dikembalikan ke dalam KUHP," katanya, Senin (1/12/2025).

Dia menegaskan bahwa hal ini tidak mengubah unsur delik dan tetap sama dengan Undang-Undang Narkotika. Hanya saja, minimum khusus berubah bagi pengguna narkotika.

Edy menyampaikan masuknya pasal-pasal narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana menjadi 'pintu darurat' agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Penyempurnaan secara detail, katanya, lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika.

"Substansinya saja bahwa kita mengembalikan yang dalam Undang-Undang Narkotika itu masukkan ke penyesuaian pidana," pungkasnya.

RUU Penyesuaian Pidana direncanakan rampung sebelum masa reses berakhir atau pada bulan Desember ini. RUU ini akan berisi 3 Bab dan 9 Pasal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap dua senyawa berbahaya yakni etomidate dan ketamine bakal dirumuskan masuk ke dalam UU Narkotika.

Sigit mengungkap, ketamine biasanya digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, sementara etomidate dicampur ke liquid vape atau rokok elektrik.

Namun hingga saat ini, dua senyawa tersebut masih belum diatur dalam produk hukum. Dengan demikian, penggunaan dari dua senyawa itu tidak dapat diproses pidana.

"Kedua senyawa berbahaya tersebut belum diatur dalam produk hukum, sehingga penggunanya tidak dapat dipidana," kata Sigit dalam pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Sigit menambahkan aturan terkait dua senyawa itu bakal dimasukkan dalam UU Narkotika untuk menekan penyalahgunaannya.

Selanjutnya, Polri juga akan bekerja sama dengan Kemenkes RI untuk menggolongkan ketamine dan etomidate sebagai narkoba dalam permenkes.

"Agar dapat dilampirkan dalam daftar yang dimuat dalam revisi UU Narkotika, termasuk dalam jangka pendek dituangkan dalam Lampiran Permenkes terkait penggolongan narkotika," tegas Sigit.

Dengan adanya terobosan hukum itu, jenderal polisi bintang empat ini menyatakan penggunaan senyawa etomidate dan ketamine ini dapat dipidana.

"Diharapkan ke depannya penyalahgunaan kedua senyawa berbahaya tersebut dapat dipidana," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi menggandeng PT Soho Industri Pharmasi (SIP) untuk mengembangkan tanaman kratom (Mitragyna Speciosa) menjadi obat modern.

Namun muncul pertanyaan mengenai status atau jenis dari kratom yang akan dikembangkan, apakah masuk ke dalam psikotropika atau herbal?

"Belum kita putuskan, masih dikaji karena banyak aspek kan, termasuk scientific based-nya," ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar kepada CNBC Indonesia dalam Indonesia Herbal Mini Expo (IDHAX) 2025 di JS Luwansa, Selasa (14/101/2025).

Saat ini Ia menerima banyak masukan dari berbagai pihak terkait status dari kratom.

"Memang udah banyak masuk masukan dari BRIN, dan bukan hanya BRIN tapi lembaga-lembaga lain, bukan hanya dari Indonesia, tapi beberapa negara tetangga juga beri masukan ke kita," sebut Taruna.

Foto: Tanaman Kratom. (AP Photo) Tanaman Kratom. (AP Photo)

Jika nantinya masuk ke dalam obat-obatan kimia, maka bakal menjadi perhatian khusus dari Kedeputian 1

"Kita diskusikan dengan BRIN soal itu, di Kedeputian 2 dan Kedeputian 1, sehingga poinnya nanti apakah itu sebagai bahan alam, kalau dia nanti jadi bahan yang terstruktur secara chemical, tentu masuk Kedeputian 1 kita masih bahas itu," kata Taruna.

Kratom adalah sejenis pohon tropis yang banyak ditemukan di Kalimantan dan telah digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat setempat serta diekspor sampai ke Amerika Serikat (AS).

Kolaborasi antara BRIN dan PT SIP ini berfokus pada potensi kratom sebagai obat pereda nyeri. Langkah yang didasari oleh hasil riset BRIN yang telah berjalan sejak 2022.

"BRIN sangat terbuka untuk berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) produk dengan industri, sehingga tidak perlu investasi besar di bidang itu. Hal ini kita lakukan supaya pengembangan produk berbasis riset di industri lokal kita semakin kuat," ungkap Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/10/2025).