Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melakukan penjaminan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Legok Nangka di Provinsi Jawa Barat.

Proyek ini menjadi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor persampahan pertama yang memperoleh penjaminan dari PT PII.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII Andre Permana mengatakan, proyek pengelolaan sampah tersebut mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas pengolahan hingga 2.131 ton per hari.

ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI Warga mengambil gambar suasana proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (20/2/2022). Proyek persampahan regional tersebut direncanakan akan melayani enam kota/kabupaten d Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Garut, dan Kota Sumedang dengan target dapat beroperasi pada 2023 atau 2024.

Menurut dia, proyek ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan multidimensi di Indonesia.

Andre menyebut, penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat bankabilitas proyek, sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terlebih melibatkan investor dan potential international lenders.

"Dukungan PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan RI terhadap proyek sektor persampahan ini mencerminkan komitmen PT PII dalam mendukung Proyek Strategis Nasional sekaligus memperluas dukungan terhadap sektor-sektor infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelas Andre dalam siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Proyek persampahan pertama dalam portofolio penjaminan

Andre menyebut penjaminan TPPASR Legok Nangka menjadi pencapaian penting bagi PT PII.

SHUTTERSTOCK/ROMAN KAIETZ Ilustrasi pengelolaan sampah.

Selain menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin perusahaan pada 2026, proyek tersebut juga menjadi proyek sektor persampahan pertama dalam portofolio penjaminan PT PII.

“Penjaminan TPPASR Regional Legok Nangka merupakan pencapaian penting bagi PT PII," tutur dia.

"Selain menjadi proyek KPBU pertama yang kami jamin pada tahun 2026, proyek ini juga merupakan proyek sektor persampahan pertama dalam portofolio penjaminan PT PII yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah melalui pengurangan timbunan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi,” ujar Andre.

Ia menambahkan, proyek tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan infrastruktur persampahan yang berkelanjutan.

Menurut Andre, dukungan penjaminan dari PT PII juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek infrastruktur lingkungan hidup yang selama ini dinilai memiliki tingkat kompleksitas tinggi, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

Selain itu, proyek ini juga menunjukkan bahwa skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Dorong pengembangan waste-to-energy

PT PII menilai teknologi waste-to-energy (WtE) memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.

Teknologi tersebut memungkinkan sampah perkotaan maupun industri diolah menjadi sumber daya baru berupa energi listrik dan panas, sekaligus mengurangi volume timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

“Dukungan terhadap proyek ini merupakan komitmen kami mendukung keberlanjutan/sustainability. Waste-to-Energy (WtE) adalah pilar penting dalam keberlanjutan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular," terang Andre.

"Teknologi ini mengubah sampah perkotaan atau industri menjadi sumber daya baru berupa energi listrik dan panas, sekaligus menekan volume timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bahkan hingga 85 persen,” ungkap Andre.

freepik ilustrasi ekonomi sirkular

Dalam pelaksanaannya, proyek KPBU Pengolahan Sampah Regional Legok Nangka juga memperoleh dukungan pemerintah melalui fasilitas Viability Gap Fund (VGF).

Dukungan tersebut disebut sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan.

Selain VGF, proyek tersebut juga mendapatkan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan pada tahap penyiapan dan pendampingan transaksi.

Fasilitas ini diberikan untuk memastikan proyek memiliki tingkat kelayakan yang baik dan menarik bagi investor.

Melalui skema KPBU, pemerintah berupaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha guna menghadirkan layanan publik yang lebih baik sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, proyek TPPASR Legok Nangka dikembangkan di tengah meningkatnya volume sampah perkotaan dan regional serta keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir yang tersedia saat ini.

Melalui penerapan teknologi pengolahan modern, proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sementara itu, hingga Juni 2026, PT PII tercatat telah memberikan penjaminan terhadap 62 proyek yang terdiri dari 38 proyek KPBU dan 24 proyek non-KPBU di tujuh sektor, yakni jalan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, pariwisata, transportasi, konservasi energi, dan persampahan.

Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 705 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi menyebutkan 30.017 titik lokasi di Indonesia telah terpasang perangkat penerima sinyal satelit SATRIA-1 per 7 Desember 2025, dengan kecepatan internet hingga 10 Mbps per lokasi.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada pada sektor pendidikan (69,24 persen atau 20.785 lokasi), diikuti kantor pemerintahan (19,48 persen atau 5.846 lokasi) serta layanan kesehatan (5,63 persen atau 1.689 lokasi).

"Kita harapkan bahwa konektivitas di seluruh layanan publik ini bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, transparansi, dan tentu kepada hal-hal lain yang membaik misalnya ekonomi yang bertumbuh, aspek-aspek sosial yang semakin membaik," kata Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi Fadhilah Mathar atau akrab disapa Indah di Cikarang, Jabar, Rabu.

Satelit SATRIA-1, yang diluncurkan pada 2023 dan mulai beroperasi sejak 2024, merupakan satelit dengan kapasitas terbesar di Asia dengan total kapasitas transmisi 150 Gbps dan menggunakan teknologi very high-throughput satellite (VHTS) di frekuensi Ka-Band.

Infrastruktur pendukung SATRIA-1 dilengkapi dengan 11 gateway yang tersebar di Batam, Pontianak, Banjarmasin, Cikarang, Manado, Ambon, Kupang, Manokwari, Timika, Jayapura, dan Tarakan.

Gateway ini berfungsi sebagai penghubung utama antara satelit dan jaringan internet nasional.

Service level agreement (SLA) SATRIA-1 periode Mei 2024 hingga Agustus 2025 mencapai lebih dari 99,5 persen atau melampaui standar minimum yang dipersyaratkan, menunjukkan capaian kinerja layanan yang positif.

Indah menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia.

Penyediaan SATRIA-1 ini merupakan salah satu wujud konkret komitmen Kemkomdigi dalam memperkuat konektivitas nasional di lokasi layanan publik.

"Kehadiran SATRIA-1 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, pemerintah serta mendorong percepatan transformasi digital yang inklusif di seluruh Indonesia," kata Indah.

SATRIA-1 adalah proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dengan total investasi sekitar Rp 6,42 triliun dan skema build-operate-transfer (BOT).

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai badan usaha pelaksana (BUP), dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) yang mana sebagian wewenangnya didelegasikan kepada BAKTI.

Proyek SATRIA-1 memperoleh dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, dengan masa penjaminan 12 tahun dan masa konsesi 15 tahun.

Cakupan penjaminan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, risiko nonterminasi yakni risiko yang muncul ketika proyek tetap berjalan, misalnya keterlambatan pembayaran availability payment,dengan nilai penjaminan hingga Rp2,67 triliun.

Kedua, risiko terminasi yaitu risiko jika kerja sama harus dihentikan lebih awal. Terminasi A berlaku apabila penghentian proyek diputuskan oleh pemerintah, dengan nilai penjaminan maksimal Rp7,2 triliun.

Sementara itu, terminasi C berlaku apabila penghentian proyek terjadi karena keadaan kahar, dengan nilai penjaminan maksimal Rp3,6 triliun.

Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana berharap pihaknya dapat memberikan dampak optimal bagi seluruh pemangku kepentingan melalui dukungan penjaminan pemerintah serta capacity building terkait proyek KPBU SATRIA-1.

Kepercayaan pasar diharapkan menguat melalui adanya penjaminan, sehingga investasi pada sektor telekomunikasi semakin kuat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Selain itu, dukungan kami harapkan juga mampu memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat melalui kehadiran konektivitas jaringan digital yang andal dan inklusif di seluruh Indonesia, sejalan dengan perluasan akses digital nasional," kata Andre.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII mencatat 55 proyek yang sudah dijamin dan menarik investasi hingga Rp 573 triliun.

Perusahaan negara di bawah Kementerian Keuangan ini mendapat mandat khusus untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur strategis.

Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana menjelaskan misi lembaganya bertujuan mengurangi ketergantungan proyek pada kapasitas fiskal APBN.

“Total ada 55 penjaminan yang sudah kami berikan, selesaikan mandat yang diberikan pada kami,” kata Andre dalam media briefing di PT Satelit Nusantara Tiga (SNT), Cikarang, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025).

Dari total tersebut, 37 proyek masuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, dan 18 proyek lain berada di luar skema KPBU. KPBU merupakan mekanisme pembiayaan yang melibatkan swasta untuk pembangunan infrastruktur publik strategis.

Sejumlah proyek besar ada dalam daftar penjaminan, seperti Tol Bogor Serpong, Tol Jakarta Cikampek II Elevated, Tol Japek II Selatan, SPAM Regional Karian Serpong, Tol Cikunir Ulujami, serta Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

“Penjaminan tersebut alhamdulillah dengan exposure penjaminan totalnya sudah di atas Rp 110 triliun, padahal aset kami cuma Rp 17 triliun saat ini, itu alhamdulillah bisa mengenerate nilai investasi sebesar Rp 573 triliun rupiah,” ujar Andre.

Andre menilai skema KPBU memberi ruang bagi negara untuk mendorong investasi tanpa harus menyediakan dana besar di awal. Keterlibatan swasta membuat nilai investasi dapat berkembang lebih cepat.

“Kalau pemerintah kita punya tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang salah satunya dikontribusi melalui investasi, nah skema-skema inilah yang harus didorong ke depan,” tutur Andre.

KPBU Satelit Pemerintah

PT PII juga menjamin proyek telekomunikasi strategis seperti Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur, serta satelit multifungsi High Throughput Satellite 150 Gbps atau Satria–1.

Peran PT PII mencakup capacity building untuk Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, optimalisasi Alokasi Risiko dan Struktur Proyek, penyusunan struktur penjaminan, serta monitoring dan manajemen klaim.

“Penyediaan satelit, proyek satelit Satria juga dengan program Palapa Ring melalui KPBU juga harapkan bisa memperkuat ketahanan dari sisi infrastruktur telekomunikasi kita,” ujar Andre.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo menilai dukungan PT PII memegang peran kunci. Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menyebut Palapa Ring sudah beroperasi sejak 2019, sedangkan Satelit Satria I mulai beroperasi pada 2024.

Fadhilah atau Indah menjelaskan konektivitas internet di banyak wilayah kini lebih mudah diakses setelah Satria I beroperasi. Tantangan besar sempat muncul karena proyek berlangsung pada masa pandemi.

“Alhamdulillah dengan dukungan dari PII dan juga EBUP kami, kita melalui masa yang cukup pelik pada saat pandemi COVID-19, kita bisa lalui itu,” kata Indah.

Karawang, Jabar, (ANTARA) - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mendorong peningkatan kapasitas petani di Desa Curug, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan penanaman bibit padi unggul guna menghasilkan beras sehat.

Perusahaan memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani di Desa Curug mulai dari pengenalan varietas padi Inpari, teknik pemupukan, penyemaian, pengendalian hama, hingga panen dan pengelolaan lahan dan tanah pascapanen untuk menjaga kualitas pH dan keberlanjutan pertanian.

“Yang coba kami kembangkan adalah ingin memberdayakan perekonomian desa melalui para petani. Oleh sebab itu, kami sharing untuk bibit unggul Inpari Nutrizinc ini yang juga punya peran lebih efektif untuk mengatasi stunting,” kata Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana di Karawang, Selasa.

Padi Inpari Nutrizinc merupakan varietas padi biofortifikasi berkandungan zinc tinggi yang dikenal memiliki manfaat signifikan dalam mendukung pertumbuhan anak serta membantu menurunkan risiko tengkes. Program budidaya varietas padi oleh PT PII tersebut telah berjalan sejak 2020.

Perusahaan pun berkomitmen untuk melanjutkan program dengan meningkatkan budidaya padi menggunakan bibit unggul Inpari pada 2026.

Sebagai special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendukung skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur, Andre mengatakan bahwa perusahaan juga berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak sosial dan lingkungan di sekitar wilayah proyek yang didukung.

Program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan perseroan terhadap agenda ketahanan pangan nasional, sebagaimana tercermin dari APBN 2025 dan 2026 yang mengalokasikan anggaran besar untuk penguatan ketahanan pangan.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto menilai program budi daya padi Nutrizinc tersebut sebagai contoh nyata kolaborasi pemerintah dan BUMN yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ke depan, melalui APBN 2026, pemerintah akan terus memperkuat program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional,” kata Tri.

Mewakili penerima manfaat, Kepala Desa Curug Cece Hermawan menyampaikan bahwa program tersebut tidak hanya membantu petani menghasilkan beras Nutrizinc, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui produk pertanian bernilai tinggi.

Seiring perkembangannya, para petani mulai membudidayakan varietas beras sehat sebagai inovasi baru. Metode penanaman organik yang diperoleh melalui pelatihan PT PII juga tetap dipertahankan dan terus memberikan manfaat ekonomi serta kesehatan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pada 2023, PT PII mulai hadir di Desa Curug melalui pembuatan demonstration plot atau demplot, yaitu lahan percontohan yang digunakan untuk menerapkan dan menunjukkan teknik budidaya terbaik kepada petani. Demplot tersebut memiliki luas satu hektare, dengan produktivitas yang mencapai 6,2 ton per hektare.

"Hasil ini menjadi acuan bagi kami di Desa Curug, mengingat wilayah pertanian kami masih produktif dengan total luas sekitar 250 hektare," kata Cece.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan negara di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII (Persero) mendampingi petani Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menanam padi varietas unggul Inpari Nutrizinc.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PII, Andre Permana, mengatakan program ini merupakan wujud komitmen pihaknya mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Andre mengatakan, sejak 2020, PT PII telah menjalankan program padi Inpari Nutrizinc yang diketahui memiliki kandungan zinc tinggi dan berperan signifikan dalam pertumbuhan anak hingga menekan stunting.

“Program budidaya beras sehat ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Andre dalam kegiatan kunjungan kerja media terkait Peran APBN dalam ketahanan pangan di Desa Curug, Klari, Karawang, Selasa (9/12/2025).

Pada 2026, PT PII bakal melanjutkan program ini dengan memberikan pelatihan kepada kelompok tani di Kecamatan Klari, mulai dengan mengenalkan varietas padi Inpari, teknik pemupukan, penyemaian, pengendalian hama, hingga panen.

Tidak hanya itu, petani juga bakal mendapatkan bimbingan menyangkut bagaimana mengelola lahan dan tanah pascapanen guna menjaga kualitas pH dan pertanian yang berkelanjutan.

Andre mengatakan, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, PT PII tidak hanya mendukung program strategis pemerintah dengan mendukung penjaminan infrastruktur sektor strategis.

Pihaknya juga melaksanakan program yang memberikan dampak sosial.

“Kami berharap program ini menjadi ekosistem pemberdayaan yang terus tumbuh dan memberikan dampak sosial berkelanjutan bagi masyarakat sekitar area proyek infrastruktur yang dijamin perseroan di daerah sekitar Karawang,” ujar Andre.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Tri Budhianto, mengatakan, pada 2025 alokasi APBN banyak ditujukan pada peningkatan produksi pangan.

Sementara, pada 2026, pemerintah bakal memperkuat dan memperluas ketahanan pangan, di antaranya dengan meningkatkan produksi, diversifikasi komoditas, dan upaya memperkuat ekosistem pangan berkelanjutan di daerah.

“Program budidaya padi Nutrizinc ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kolaborasi pemerintah dan BUMN dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Tri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Curug, Cece Hermawan, mengatakan program ini berhasil membantu petani di wilayahnya memproduksi beras dengan mutu tinggi Nutrizinc.

Padi varietas unggul itu memiliki nilai tinggi di pasaran sehingga meningkatkan nilai manfaat bagi petani.

“Pelatihan budidaya padi Nutrizinc memberikan pengetahuan baru bagi para petani dan berdampak positif pada hasil panen serta ekonomi warga,” ujar Cece.