SURABAYA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi utama kemajuan industri kesehatan, pangan, dan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam semata (SDA), melainkan oleh kualitas SDM yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus diubah menjadi bonus produktivitas. Kuncinya adalah pendidikan berkualitas, riset yang berdampak, dan kolaborasi yang kuat antara akademisi, dunia usaha, serta pemerintah,” kata Taruna Ikrar, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa sektor kesehatan, farmasi, pangan, kosmetik, obat bahan alam, bioteknologi, dan ekonomi digital akan menjadi sektor unggulan yang menentukan daya saing Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, mahasiswa harus mulai membangun kompetensi multidisiplin, kemampuan berpikir kritis, penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan semangat inovasi.

Sementara itu, Rektor UHW Perbanas Surabaya Prof Lutfi mengapresiasi kehadiran Taruna Ikrar di kampus yang dipimpinnya. Menurutnya, sosok Taruna Ikrar merupakan contoh nyata putra bangsa yang mampu menorehkan prestasi di tingkat internasional melalui dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan pelayanan publik.

“Kehadiran Prof Taruna Ikrar memberikan inspirasi besar bagi mahasiswa kami. Beliau membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, integritas, dan kerja keras dapat mengantarkan anak bangsa menjadi tokoh yang diperhitungkan di dunia internasional. Ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika UHW untuk terus berkarya dan berinovasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara kampus, industri, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia.

Momentum silaturahmi tersebut juga menjadi ajang implementasi nyata konsep Academic, Business, Government (ABG) yang selama ini terus diperjuangkan Taruna Ikrar. Pada kesempatan tersebut terjalin kerja sama strategis antara Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Harsen Laboratories, dan Nose Herbal Indo sebagai langkah konkret memperkuat hilirisasi riset dan pengembangan SDM nasional.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan penelitian bersama, program magang industri, peningkatan kompetensi mahasiswa, pengembangan produk inovatif, hingga peluang komersialisasi hasil riset kampus yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan industri.

Elsyeida Napitupulu, Managing Director Harsen Laboratories, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah merupakan kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

“Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang kolaborasi seperti ini. Kampus menghasilkan talenta dan inovasi, industri menghadirkan pengalaman serta kebutuhan pasar, sementara pemerintah menciptakan regulasi yang mendukung. Sinergi inilah yang akan melahirkan SDM unggul dan produk nasional yang mampu bersaing secara global,” ujar Elsyeida.

Senada dengan itu, Mr Kim, Co-Founder Nose Herbal Indo, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kesehatan dan produk berbasis herbal yang didukung kekayaan biodiversitas nasional.

“Mahasiswa Indonesia memiliki kreativitas dan semangat yang luar biasa. Jika potensi tersebut dipadukan dengan riset yang kuat dan dukungan industri, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat inovasi kesehatan dan herbal di kawasan Asia,” kata Mr Kim.

Melalui implementasi nyata konsep ABG, Taruna Ikrar optimistis Indonesia mampu melahirkan lebih banyak inovator, ilmuwan, profesional, dan entrepreneur yang akan menjadi motor penggerak industri kesehatan, pangan, dan ekonomi nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

YOGYAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam kepemimpinan, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk menjawab tantangan zaman.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Penguatan Direktorat Jenderal Pesantren melalui Bedah Buku KH. Abdul Wahab Hasbullah (Pendiri NU, Penggerak NKRI) di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Nasaruddin, pesantren memiliki karakter keilmuan yang khas dan tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Karena itu, penguatan Direktorat Jenderal Pesantren harus diarahkan untuk memperkuat identitas, tradisi keilmuan, dan keunggulan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

"Pesantren memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang khas. Keunggulan itu harus terus diperkuat agar pesantren mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman," ujarnya.

Nasaruddin kemudian mengulas sosok KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai teladan kepemimpinan pesantren yang berhasil memadukan visi besar dengan kemampuan mengelola organisasi secara efektif.

Menurutnya, KH. Abdul Wahab Hasbullah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin pergerakan yang memiliki pengaruh luas, tetapi juga figur yang mampu membangun dan mengelola organisasi secara profesional.

"Pesantren ke depan tidak cukup hanya melahirkan figur pemimpin yang kharismatik. Pesantren juga harus melahirkan pengelola yang profesional, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan lembaga," tegasnya.

Nasaruddin mencontohkan Rasulullah SAW sebagai figur ideal yang memadukan kepemimpinan dan manajemen dalam satu pribadi. Model kepemimpinan semacam itulah yang menurutnya perlu menjadi inspirasi bagi pengembangan pesantren di Indonesia.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Selain itu, Nasaruddin juga menyoroti pentingnya menjaga tradisi nasionalisme yang telah lama tumbuh di lingkungan pesantren. Ia menilai pesantren memiliki kontribusi besar dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus membangun karakter kebangsaan masyarakat Indonesia.

"Pesantren sejak awal telah membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman dan komitmen kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membangun Indonesia," katanya.

Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menjelaskan bahwa kegiatan bedah buku ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat peran pesantren sekaligus menghidupkan kembali warisan pemikiran para ulama pendiri bangsa.

Menurut Basnang, momentum pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan pesantren di Indonesia. Kehadiran Ditjen Pesantren merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sekaligus bentuk penguatan kelembagaan bagi lebih dari 42 ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini merupakan capaian bersejarah bagi dunia pesantren. Kami bersyukur pesantren kini memiliki penguatan kelembagaan yang lebih kuat untuk mendukung pengembangan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," ujar Basnang.

Ia menambahkan, Direktorat Pesantren saat ini tengah menyusun arah pengembangan pesantren untuk sepuluh tahun ke depan. Fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekosistem dakwah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembenahan sistem pendataan pesantren secara nasional.

Basnang juga menegaskan bahwa data Kementerian Agama menunjukkan jumlah santri secara nasional tidak mengalami penurunan signifikan. Tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan sistem pendataan, khususnya pada pesantren yang memiliki satuan pendidikan formal berupa sekolah dan madrasah.

Perwakilan keluarga besar KH. Abdul Wahab Hasbullah, Hizbiyah Rochim Wahab, mengatakan bahwa pemikiran dan perjuangan KH. Wahab Hasbullah tetap relevan hingga saat ini. Menurutnya, pendiri NU tersebut mewariskan teladan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memadukan nilai keagamaan dan kebangsaan, serta mengutamakan kemaslahatan umat.

"Generasi muda perlu terus diperkenalkan pada keteladanan para ulama pendiri bangsa agar memiliki pijakan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, KH. Khoirul Fuad, menilai kajian terhadap pemikiran para ulama pendahulu penting untuk menjaga tradisi intelektual pesantren sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan. Menurutnya, perjalanan hidup KH. Abdul Wahab Hasbullah menyimpan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, pengabdian, dan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Kegiatan bedah buku KH. Abdul Wahab Hasbullah sebelumnya telah digelar di Lampung dan akan terus dilanjutkan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur dan kawasan Indonesia Timur, sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman generasi muda terhadap pemikiran dan keteladanan para ulama pendiri bangsa.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuka pendaftaran Program Beasiswa SDM Sawit Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di sektor perkebunan kelapa sawit. Pada tahun ini, BPDP meningkatkan kuota penerima beasiswa menjadi 5.000 orang, naik dari 4.000 orang pada tahun sebelumnya.

Program ini didukung oleh 42 lembaga pendidikan mitra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program Beasiswa SDM Sawit merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia yang telah dijalankan secara konsisten sejak tahun 2016.

Hingga tahun 2025, program ini telah memberikan manfaat kepada 13.265 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan peningkatan kuota menjadi 5.000 penerima pada tahun 2026, program ini menjadi penyelenggaraan beasiswa sawit terbesar sejak pertama kali dilaksanakan sekaligus mempertegas komitmen BPDP dalam mencetak talenta unggul bagi sektor perkebunan Indonesia. Dalam Beasiswa SDM Sawit ini merupakan kolaborasi antara BPDP, Kementerian Pertanian, dan Lembaga Pendidikan terpilih.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan, peningkatan kuota beasiswa merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. "Tahun ini BPDP meningkatkan kuota penerima Beasiswa SDM Sawit menjadi 5.000 orang. Peningkatan ini merupakan komitmen kami untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda Indonesia dalam memperoleh pendidikan tinggi dan menyiapkan SDM unggul yang akan menjadi penggerak industri sawit di masa depan," ujarnya dikutip Rabu (3/6/2026).

Program ini juga menjadi bukti bahwa sektor sawit memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas generasi muda.

Direktur Politeknik CWE Nugroho Kristono menuturkan sinergi antara dunia pendidikan dan industri menjadi faktor penting dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan relevan dengan kebutuhan sektor perkebunan. "Politeknik CWE bersama seluruh perguruan tinggi mitra BPDP berkomitmen mencetak SDM perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing," katanya.

Keterlibatan 42 lembaga pendidikan dalam Program Beasiswa SDM Sawit menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan tersedianya talenta-talenta unggul yang mampu mendukung kemajuan dan keberlanjutan industri sawit Indonesia di masa depan.

Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Iim Mucharam menambahkan pengembangan SDM merupakan salah satu fondasi utama keberlanjutan industri sawit nasional. "Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang membutuhkan dukungan SDM berkualitas. Tantangan industri sawit ke depan semakin kompleks, sehingga regenerasi talenta perkebunan harus dipersiapkan sejak sekarang,” ucapnya.

Selain memperluas akses pendidikan, program ini diharapkan dapat memperkuat regenerasi SDM perkebunan, meningkatkan kompetensi lulusan, mendukung pembangunan ekonomi di daerah sentra perkebunan, serta menjaga daya saing dan keberlanjutan industri sawit Indonesia di tingkat global. Pendaftaran Program Beasiswa SDM Sawit Tahun 2026 dibuka pada 3 Juni 2026.

Dengan kuota sebanyak 5.000 penerima dan dukungan 42 lembaga pendidikan mitra, BPDP berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak generasi muda Indonesia dan memperkuat regenerasi SDM perkebunan yang unggul dan berdaya saing.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan di 104 lokasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini mencakup 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target kapasitas mencapai 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Kemudian Sekolah Rakyat juga dilengkapi laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Kementerian PU juga terus mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan tahun ini penyelesaian persoalan lahan, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan transformasi kawasan transmigrasi melalui kehadiran sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi prioritas.

"Target tahun 2026, Trans Tuntas akan berfokus pada penyelesaian persoalan lahan, termasuk penerbitan 11.288 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran di 61 lokasi transmigrasi," ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (3/2) lalu.

Selain penerbitan SHM, Kementerian Transmigrasi akan melakukan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi, dengan total luasan mencapai 217.043,26 hektare.

Terkait kawasan hutan, Menteri Iftitah menegaskan akan menjalankan amanat Komisi V DPR RI dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan kehutanan. Saat ini, 19 lokasi transmigrasi telah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan dari kawasan hutan dan diusulkan penerbitan SHM-nya. "Kami akan terus memastikan keadilan tanpa mengorbankan prinsip kehutanan. Persoalan ini akan kami selesaikan sampai tuntas," tegas Mentrans.

Di sisi lain, program Trans Lokal tetap menjadi jantung pemberdayaan masyarakat setempat. Pada tahun 2026, Kementerian Transmigrasi merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) di dua lokasi, yaitu 100 KK di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang dan Galang (Barelang) di Batam, Kepulauan Riau dan 15 KK di Kawasan Transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. "Pendatang ditempatkan untuk menguatkan ekonomi lokal, bukan menggantikannya," tegas dia.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Transmigrasi, kehadiran SDM unggul yang memiliki standar kompetensi tertentu, aktif melakukan riset dan inovasi, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara positif. Fenomena ini dikenal sebagai knowledge spillover atau banjir ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi.

"Tanpa SDM unggul, pertumbuhan ekonomi di kawasan akan jalan di tempat atau looping. Tentu kita tidak berharap itu terjadi lagi. Ke depan kita harus memastikannya di seluruh kawasan transmigrasi," ungkap Menteri Iftitah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Transmigrasi menghadirkan program Transmigrasi Patriot yang terdiri dari Beasiswa Patriot dan Tim Ekspedisi Patriot (TEP). Menteri Iftitah menegaskan program ini bukanlah program elit, melainkan bentuk kehadiran nyata negara di tengah masyarakat.

"Transmigrasi patriot adalah jawabannya. Transmigrasi patriot bukan program elit. Ini cara negara memastikan ilmu pengetahuan hadir di lapangan, bekerja bersama rakyat, dan menghasilkan nilai ekonomi nyata, bukan hanya laporan akademik," ujar Mentrans.

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggandeng 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia melalui Program Transmigrasi Patriot guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis sumber daya manusia (SDM) sangat unggul. Program tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan langsung kalangan akademisi dalam pengembangan potensi kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.

Melalui program tersebut, Kementerian Transmigrasi menyiapkan Beasiswa Transmigrasi Patriot bagi 1.000 sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu, sekaligus menurunkan kembali 1.000 akademisi dalam Tim Ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Program ini melanjutkan inisiatif serupa pada 2025 yang menghasilkan sekitar 400 temuan dan rekomendasi pengembangan kawasan.

"Kami melakukan konsolidasi untuk mendiskusikan keberlanjutan program transmigrasi patriot yang insya Allah tahun ini akan dikembangkan dalam bentuk 2 program besar karena kita ingin betul-betul mencetak SDM yang sangat unggul. Bukan lagi SDM unggul, tetapi yang sangat unggul," ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Minggu (19/1) malam.

Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat dalam program ini yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

Menteri Transmigrasi menjelaskan Program Transmigrasi Patriot tahun ini dikembangkan dalam dua program utama, yakni Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot. Ekspedisi Patriot 2026 difokuskan pada pengabdian masyarakat yang lebih konkret sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing kawasan transmigrasi.

"Misalkan ada infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, maka nanti kita akan terjunkan para patriot dari kampus-kampus unggulan tadi untuk membantu masyarakat dalam bidang infrastruktur dasar. Kemudian dalam bidang misalkan yang lebih teknis, pembibitan, hama, terkait dengan pertanian, atau misalkan potensi pariwisata, atau juga misalkan pertambangan sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah di 154 kawasan transmigrasi," papar Mentrans.

Selain pengabdian masyarakat, Ekspedisi Patriot juga diarahkan untuk mendorong investasi transmigrasi di sejumlah kawasan strategis. Beberapa kawasan yang akan dikembangkan antara lain Rempang dan Galang di Batam untuk industri, perikanan, dan kelautan; Kaluku di Mamuju untuk pengembangan logam tanah jarang terintegrasi dengan pertanian; serta Salor di Merauke untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Program Beasiswa Patriot diarahkan untuk mencetak SDM sangat unggul melalui pendirian Kampus Patriot di tiga kawasan transmigrasi strategis, yakni Barelang (Batam, Rempang, dan Galang), Kaluku (Mamuju, Sulawesi Barat), dan Salor (Merauke, Papua Selatan). Program ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan masyarakat lokal dengan dunia pendidikan tinggi. "Kita ingin masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan investasi, sehingga tidak terasing di negerinya sendiri," kata Mentrans.

Program Beasiswa Patriot akan diseleksi secara ketat melalui tes terpusat dan penilaian psikologis, serta membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri seperti Universitas Teknik München (Jerman), Universitas Nasional Tsing Hua (Tiongkok), dan Universitas Stanford (Amerika Serikat). "Jadi ke depan, pasti akan ada universitas (dari luar negeri) yang bergabung. Seperti apa bentuknya, ini nanti tergantung kecepatan kita menyesuaikan dengan masalah regulasi ini," kata Menteri Iftitah

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

"Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung," ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

MBG

Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

"Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari," ujar Prabowo.

Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

"Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil," kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

"Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok," ujarnya.

Kopdes Merah Putih

Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

"Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

"Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya," ungkap Prabowo.

Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

"Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini," tuturnya.

Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

"Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada," ujar Ferry.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

Sekolah Rakyat

Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

"Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," kata Prabowo.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

"Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

"Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka," kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

"Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini," ujarnya.

Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

"Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil," tegasnya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengemukakan stimulus ekonomi terbaru yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan sumber daya manusia unggul melalui perluasan program magang nasional.

Misbakhun menyambut positif paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah yang mencakup perpanjangan bantuan langsung tunai (BLT) dan perluasan program magang nasional.

"Perpanjangan BLT sangat fundamental. Di tengah tekanan global, menjaga daya beli masyarakat berarti menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kebijakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

BLT yang disalurkan hingga Desember 2025 ini akan menyasar 35,46 juta penerima manfaat langsung, dengan dampak tidak langsung bagi lebih dari 100 juta warga.

Misbakhun mengatakan besaran bantuan yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan nasional.

Selain itu, perluasan program magang nasional dengan peningkatan kuota dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan SDM unggul dan adaptif menghadapi dunia kerja.

"Kalau daya beli masyarakat adalah kekuatan ekonomi hari ini maka SDM unggul adalah jaminan masa depan ekonomi Indonesia," katanya.

Dalam hal ini, dia pun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar stimulus ini memberi efek berganda yang optimal.

"Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan fiskal yang terukur, stimulus ini bukan hanya menahan perlambatan ekonomi global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025