JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil tiga pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ( PIHK ) dalam penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji, Kamis (30/4/2026). Ketiganya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Tiga pimpinan PIHK yang dipanggil yakni Budiyana (BDN) selaku Direktur PT Bagja Bagea Balarea, Ina Irwina (II) selaku Direktur Utama PT Cahaya Raudah, dan Andina Adira (AA) selaku Direktur PT Megacitra Intinamandiri.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi belum merinci apa keterangan yang akan didalami oleh para penyidik. Budi juga belum menerangkan apakah saksi telah memenuhi panggilan pemeriksaan ini. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," katanya..

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya sudah ditahan.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). Namun, KPK belum menahan keduanya.

JAKARTA - Ustaz Khalid Basalamah (KB) selaku pemilik Uhud Tour yang merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (23/4/2026). Usai diperiksa, Khalid menegaskan dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.

Khalid terlihat sudah turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.32 WIB. Ia terlihat berdiskusi bersama tim kuasa hukumnya sebelum akhirnya menemui awak media.

"Jangan sampai dibolak-balikkan faktanya. Saya sebagai saksi, bukan tersangka! Hati-hati, karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat nanti. Saya dipanggil sebagai saksi, dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya, nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan? Nah seperti itu. Jadi penting digarisbawahi," ujar Khalid kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Berbeda dari pemeriksaan awal, kali ini penyidik menurutnya meminta keterangan dirinya berkaitan dengan asosiasi haji. Khalid menjelaskan dirinya merupakan Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji.

Khalid menyebut ada beberapa asosiasi lain yang turut diperiksa sebagai saksi pada panggilan kali ini. Ia juga menyebut undangan panggilan ini juga dipenuhi asosiasi lainnya.

"Kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya Ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Semua ketua asosiasi itu diundang," imbuh dia.

Sebagai informasi, Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan Khalid dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Adapun penyidik akan mendalami berkaitan dengan mekanisme pengisian kuota haji khusus dari kuota haji tambahan oleh para PIHK.

"Ini menjadi rangkaian pemeriksaan kepada para biro travel atau PIHK yang memang dibutuhkan oleh penyidik untuk mendalami lebih lanjut bagaimana soal jual beli atau pengisian kuota ibadah haji yang dilakukan oleh para PIHK tersebut," jelas dia.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Para tersangka di antaranya mantan Menag, Yaqut Cholil Quomas (YCQ) dan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (AA).

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai amanat Undang-Undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil lima biro travel haji pada Senin (6/4/2026). Pemanggilan dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Adapun kelima biro travel haji yang dipanggil yakni, UI selaku Komisaris PT Gema Shafa Marwa Tours; KCP selaku Manager Divisi Umrah dan Haji PT Abdi Ummat Wisata; AF selaku Manajer Operasional PT Adzikra; AFN selaku General Manager PT Aero Globe Indonesia dan EM selaku Direktur Utama PT Afiz Nurul Qolbi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau agen perjalanan pada pekan depan.

Pemeriksaan ini dalam rangka melengkapi penyidikan perkara kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dkk.

"Dalam perkara ini, penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi diantaranya para PIHK," ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi menambahkan, pemeriksaan tersebut bukan hanya terpusat di Gedung Merah Putih Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah asal PIHK.

"Pemeriksaan di daerah harapannya juga dapat langsung secara efektif karena memang dibutuhkan pemeriksaan kepada pihak-pihak dimaksud," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan terdapat dugaan pemberian fee kepada Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk percepatan pemberangkatan jemaah haji periode 2023.

Di tahun tersebut, Indonesia mendapatkan 8.000 kuota tambahan untuk jalur reguler dari Pemerintah Arab Saudi. Realisasinya, kuota dibagi menjadi 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus atau menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Keputusan tersebut berdasarkan usulan Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atas rekomendasi Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum SATHU.

"YCQ kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan kuota haji tambahan tahun 2023," kata Asep saat konferensi pers, Kamis (12/3/2026).

Asep menyampaikan, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex memerintahkan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, Rizky Fisa Abadi (RFA) untuk menerbitkan Keputusan Dirjen PHU tahun 2023.

Rizky kemudian melakukan pertemuan dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mengurus penyerapan 640 jemaah. Dia menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean.

Dia juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX. Kode tersebut adalah jemaah dapat langsung berangkat haji di tahun yang sama tanpa menunggu.

Asep menyebut bahwa Rizky memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan T0 atau TX senilai US$5.000 atau Rp84,4 juta per jemaah. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah menjadi haji khusus.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim KPK, bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama," jelas Asep.

Yaqut ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

JAKARTA - Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI) menggelar Forum Diskusi Nasional Haji Indonesia di Jakarta. Forum diskusi ini mengundang pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir sebagai pemateri.

Dalam forum diskusi yang digelar pada Jumat 23 Januari 2026 ini, Direktur Eksekutif SAI Ali Yusuf menyampaikan sebelas pertanyaan kepada Prof Muzakir sebagai pematik diskusi dengan tema “Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga”. Salah satunya apakah dibenarkan menurut hukum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) padahal dalam menyelenggarakan ibadah haji khusus baik kuota nasional dan kuota tambahan PIHK tidak menggunakan uang negara.

Prof Muzakir mengatakan bahwa jika melihat ketentuan di dalam konstitusi Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa tanggung jawab pengelola keuangan negara. Untuk itu BPK tidak berhak memeriksa bahkan menarik keuntungan PIHK terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024.

“UUD memerintahkan BPK mengaudit keuangan negara. Bukan audit swasta. Perintahnya audit keuangan negara, tidak boleh audit swasta. Tidak bisa BPK memeriksa audit keuangan dari lembaga atau korporasi badan hukum/nonbadan hukum. Beda domainnya,” tegas Muzakir mengawali diskusi.

Muzakir juga menolak proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK bersama KPK atas keuangan PIHK. Menurut Muzakir, BPK dan KPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa yang menjadi obyek adalah kerugian keuangan negara.

Dalam konteks haji khusus, keuangan PIHK bukan bersumber dari anggaran negara. “Ini harus dipastikan dulu objeknya itu keuangan negara atau bukan. Dalam konteks haji khusus, itu uang murni dibayarkan oleh calon jemaah haji khusus. Itu uang pribadi. Kalau dikumpulkan, apakah itu keuangan negara? Bukan! Bukan keuangan negara. Nah, dasar BPK dan KPK meminta audit PIHK itu apa? Apakah penyelenggara haji khusus ini para kriminal semua? Tak bisa KPK meminta penyelenggara haji khusus mengembalikan keuntungan yang diterima. Ini dasarnya apa?” tanya Muzakir.

Secara khusus, Muzakir menyoal penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 20/2001 (UU Tipikor) untuk menyeret PIKH. Menurut Prof Muzakir, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa digunakan untuk menyeret PIHK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Seperti diketahui PIHK sebagai penyelenggara haji tidak menerima kewenangan untuk mengelola uang negara.

Kalau bukan uang negara tidak bisa dikatakan PIKH merugikan keuangan negara.

“Pengurus-pengurus travel ini tidak bisa dikualifikasikan sebagai pengelola uang negara. Dalam hal ini, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa dikenakan. Pasal 2 dan Pasal 3 itu syaratnya adalah subyek hukumnya khusus ditujukan kepada pengelolaan keuangan negara. Kita harus kritis, pengurus travel ini ditarget jadi pelaku tindak pidana korupsi. Karena tidak bisa berdiri sendiri, maka digabung dengan orang-orang yang ada di Kemenag. Nah orang-orang di Kemenag itu nanti diarahkan turut serta. Turut serta itu misalnya, kalo ada yang maling maka ada yang ikut maling. Jadi akan dimasukkan di situ,” ungkap Muzakir.

Dalam dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2024 ini, KPK mengungkapkan sejumlah dokumen yang menjadi barang bukti. Salah satunya adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

KMA 130/2024 ini mengatur tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000, dengan perimbangan 50% untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Sedangkan Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji diatur sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Muzakir menilai, KMA 130 menjadi kewenangan sepenuhnya Menteri Agama. Tidak ada peran atau cawe-cawe PIHK. Jika KPK menilai KMA 130 bertentangan dengan UU 8/2019 maka tidak ada tanggungjawab PIHK.

“Ini kewenangan Menteri Agama. Kalau diputuskan perimbangan kuota 50:50, PIKH hanya menerima saja. Keterlibatan PIHK dalam hal ini menurut pendapat saya nihil. KMA 130 sendiri sampai hari ini belum dibatalkan. Jadi dasar hukum itu tetap ada. Jika KPK atau lembaga lain menyatakan KMA itu bertentangan dengan Undang Undang, monggo diuji dulu. Selama belum ada hasil ujinya, menurut hukum, itu masih sah berlaku sebagai dasar hukum,” sebut Muzakir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketatnya tenggat pembayaran layanan haji yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi berisiko membuat sebagian kuota Haji Khusus 2026 tidak terserap. Persoalan ini muncul akibat belum sinkronnya kalender operasional nasional dengan lini masa kontrak dan pembayaran layanan haji internasional yang bersifat ketat dan tidak dapat dinegosiasikan.

Pengamat ekonomi syariah sekaligus Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menegaskan, secara faktual lini masa resmi Kerajaan Arab Saudi untuk Haji 1447 Hijriyah/2026 menetapkan batas waktu yang sangat terbatas untuk kontrak dan pembayaran layanan haji melalui sistem Nusuk/Masar.

“Secara faktual, lini masa resmi Kerajaan Arab Saudi untuk Haji 1447 Hijriyah/2026 menetapkan batas waktu yang ketat untuk kontrak dan pembayaran layanan Armuzna, akomodasi, dan transportasi melalui Nusuk/Masar, yakni sekitar awal Januari hingga awal Februari 2026,” ujar Emir kepada Republika, Sabtu (3/1/2026).

Ia menjelaskan, di sisi lain pelunasan Haji Khusus di Indonesia baru dimulai pada 25 November 2025. Kondisi tersebut membuat ruang waktu antara pelunasan jamaah, proses pencairan dana (PK), dan pembayaran kontrak kepada mitra Saudi menjadi sangat terbatas.

“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi kalender operasional nasional dengan lini masa Saudi masih perlu diperkuat, bukan dalam rangka menyalahkan salah satu pihak, tetapi untuk memastikan seluruh regulasi, kebijakan keuangan, dan sistem teknologi benar-benar mendukung pemenuhan tenggat yang tidak dapat dinegosiasikan tersebut,” jelasnya.

Emir menilai sumber persoalan Haji Khusus 2026 berada pada tiga lapis utama yang saling berkaitan, yakni desain kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan sistem dan prosedur.

“Dari sudut pandang kelembagaan, sumber persoalan tampak berada pada tiga lapis yang saling berkaitan: desain kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan kesiapan sistem,” ujarnya.

Menurut dia, jadwal pelunasan yang terlalu dekat dengan batas akhir pembayaran ke Arab Saudi membuat waktu proses pencairan dana menjadi sangat sempit dan menyulitkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memenuhi kewajiban kontraknya. Di sisi lain, penempatan dana jamaah pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan amanat undang-undang yang tidak dapat diabaikan.

“Penempatan dana pada BPKH sepenuhnya merupakan amanat undang-undang untuk menjaga keamanan dana dan akuntabilitas, sehingga ruang fleksibilitas operasional perlu diatur secara hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Bank Mega Syariah optimistis tabungan haji akan terus tumbuh meski di tengah penurunan biaya haji 2026.

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp87,4 juta atau turun sekitar Rp2 juta. 

Sales & Distribution Division Head Bank Mega Syariah Dila Karnela Peter mengatakan keputusan Kemenag ini sebetulnya jadi momentum bagi perbankan syariah untuk meningkatkan jemaah haji dan umrah.

Apalagi, pangsa pasar Bank Mega Syariah dalam layanan Tabungan Haji dan umrah memang terus menunjukkan tren positif, didukung oleh semakin tingginya literasi keuangan syariah dan kemudahan akses terhadap layanan digital.

"Tabungan Haji terus kami kembangkan baik dari sisi fitur maupun aksesibilitas. Kami optimistis trennya akan terus tumbuh positif seiring dengan biaya haji yang semakin terjangkau dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk merencanakan ibadah sejak dini," ujar Dila dalam keterangan, Selasa (2/12).

Hingga Oktober 2025, Tabungan Haji Bank Mega Syariah sudah mencapai sekitar Rp324,2 miliar, tumbuh sekitar 9 persen (year to date) dan menyumbang lebih dari 20 persen terhadap total tabungan di perusahaan.

Sementara, jumlah nasabah meningkat sekitar 6 persen dibanding posisi akhir Desember 2024.

Pertumbuhan Tabungan Haji ini terjadi secara merata di berbagai wilayah, terutama Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman kepada calon jemaah, Bank Mega Syariah menyediakan perlindungan asuransi jiwa MALIKA (Mega Amanah Perlindungan Keluarga) bagi nasabah Tabungan Haji.

Sementara bagi jemaah yang memerlukan kenyamanan transaksi di Tanah Suci, Bank Mega Syariah memiliki kartu pembiayaan Syariah Card yang menawarkan berbagai kemudahan pembayaran dan penawaran menarik yang dapat menunjang kebutuhan selama perjalanan ibadah.

Ke depannya, perusahaan melihat potensi besar dalam pengembangan ekosistem haji dan umrah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Bank Mega Syariah aktif menjalin kerja sama dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji (PPIU/PIHK), fintech syariah, lembaga pendidikan, hingga penyedia layanan halal.

Langkah ini turut diperkuat dengan dukungan terhadap penguatan ekosistem halal nasional, termasuk layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui kanal digital.

"Kami ingin menghadirkan solusi keuangan syariah yang komprehensif untuk mendampingi masyarakat dalam perjalanan ibadahnya dari awal hingga akhir. Melalui penguatan ekosistem haji dan umrah serta inovasi produk digital, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merencanakan ibadah dengan lebih mudah, aman, dan nyaman," pungkas Dila.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 3 pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai saksi yang dilakukan di Polres Yogyakarta, pada Kamis (23/10/2025).

Mereka adalah Lili Widojani Sugihwiharno (LWS), Muhammad Muchtar (MM), dan Ahmad Bahiej (AB). Setelah pemeriksaan, KPK menyita sejumlah mata uang asing

"Pemeriksaan terkait jual-beli kuota kepada para jamaah, serta penyitaan sejumlah uang dalam mata uang asing," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Namun, Budi belum dapat merincikan berapa jumlah pasti yang disita oleh penyidik lembaga antirasuah itu. Dia mengungkapkan saat ini KPK tengah menyisir biro travel haji di wilayah Yogyakarta setelah dari Jawa Timur.

Budi menyebut, penyidik KPK sudah memeriksa 300 PIHK yang diduga mengetahui perkara era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Perkara ini, kata Budi, melibatkan sekitar 400 PIHK, artinya sudah 70 persen PIHK yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Dia mengatakan pemeriksaan telah menunjukan hasil yang progresif. Selama proses pemeriksaan, lembaga antirasuah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar perhitungan kerugian negara berjalan optimal.

Perkara Kuota Haji

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementrian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyidik mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

"informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang," kata Asep, Senin (25/8/2025).

Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kemeterian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

"Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama," jelasnya.

Namun, tarif penjualan kuota haji disesuaikan dengan kemampuan jemaah yang berminat.