Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dilakukan untuk melindungi aset strategis nasional yang terancam tenggelam banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa nilai aset nasional yang tersebar di pesisir Utara Jawa mencapai US$368 miliar atau tembus Rp6.196 triliun (Asumsi kurs Rp16.837/US$). Di mana, jika tidak diselamatkan bakal menimbulkan kerugian bagi negara.

Selain itu, Didit menekankan pembangunan Giant Sea Wall juga dilakukan dalam rangka menyelamatkan tempat tinggal bagi 17 juta hingga 20 juta penduduk Indonesia yang berada di pesisir utara Jawa.

"Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi, bukan hanya saja penduduk 17-20 juta jiwa yang harus dilindungi, tapi juga seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar US$368 miliar," kata Didit dalam konferensi pers, dikutip Selasa (24/2026).

Bahkan, tambah Didit, ancaman di beberapa kota seperti Semarang sudah sangat nyata. Di mana, saat ini wilayah tersebut mengalami penurunan muka tanah hingga 7 centimeter per tahun. Alhasil berdampak pada fasilitas vital seperti lapangan terbang yang kerap terganggu oleh genangan banjir rob.

Selain itu, beberapa aset nasional yang terancam take selamat bila pembangunan GSW tidak dilaksanakan mencakup instansi pemerintah, pabrik, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jalur kereta api (railway), hingga rumah sakit. Selain itu, ribuan kantor swasta dan kawasan industri yang telah berdiri sejak zaman Belanda juga berada dalam zona risiko tinggi.

“Dengan kondisi seperti ini maka terjadi kerugian [kalau tak dibangun Giant Sea Wall], sehingga kami melihat dibutuhkan proteksi dan perlindungan ke depan untuk menyelamatkan aset tersebut,” tegas Didit.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat mengungkap alasan senada mengenai keputusan pemerintah menetapkan konstruksi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa hal itu dilakukan untuk menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa.

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy dalam agenda Kebijakan Perkotaan Nasional.