Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa wacana pembagian beban uang saku peserta Program Magang Nasional 2026 dengan perusahaan batal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah kembali menanggung keseluruhan uang saku peserta magang nasional sebagaimana 3 gelombang pelaksanaan program tersebut tahun lalu.

“Ada wacana awalnya bahwa uang sakunya itu sharing, tetapi akhirnya kami memutuskan sama seperti kegiatan pertama, jadi 100% ditanggung oleh pemerintah,” kata Yassierli dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut telah diteruskan dalam pembahasan lintas kementerian terkait persiapan pelaksanaan Program Magang Nasional tahun kedua.

Yassierli menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk uang saku peserta magang tahun ini tengah difinalisasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Dia juga berujar bahwa pembahasan lintas kementerian telah menyetujui peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional, dari 100.000 peserta menjadi 150.000.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan program magang tahun kedua, utamanya yang mencakup sebaran daerah dan calon peserta.

Yassierli meyakini animo perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini akan meningkat, setelah melihat implementasi pada tahun pertama.

Namun demikian, dia menekankan bahwa tahap berikutnya yang akan menentukan, dalam hal ini minat calon peserta magang terhadap masing-masing perushaan.

“Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai hub. Kita tidak mengalokasikan orang, jadi prosesnya itu perusahaan posting lowongan, kemudian adik-adik peserta magang memilih, baru kemudian kami yang menetapkan sebarannya,” ujar Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang ikut Program Magang Nasional.

Rencananya, perusahaan akan diminta ikut patungan membayar gaji peserta Program Magang Nasional mulai semester II 2026.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan sistem pembagian pembayaran upah dengan perusahaan ini masih dalam tahap pembahasan, begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen : 30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II diubah), pasti mau (perusahaan), masih terbantu lah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang ikut Program Magang Nasional mulai Juni 2026. Rencananya, perusahaan yang memperkerjakan peserta magang akan diminta ikut patungan membayar gaji.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan untuk Program Magang Nasional Batch I yang berlaku sampai Mei 2026, gajinya masih ditanggung oleh APBN sepenuhnya.

"Pemagangan Nasional sudah terlaksana sampai dengan bulan Mei sekarang, dan masih (menggunakan APBN gajinya)," ujarnya usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Sistem pembagian pembayaran upah ini dinilai masih dalam tahap pembahasan. Begitu juga dengan besaran pembagiannya.

"Mungkin ada formulasi yang sistemnya berbagi, bisa 70 persen:30 persen, ya kan? Jadi kita belum ada (keputusan)," jelasnya.

Afriansyah yakin perusahaan masih akan tetap mau mengikuti Program Magang Nasional ini meski skema pengupahannya diubah. Menurutnya, perusahaan masih tetap terbantu karena pemerintah masih menjadi sumber utama pemberi gaji.

"Iya (untuk semester II). Pasti mau (perusahaan), masih terbantulah mereka," pungkasnya.

Tahun ini, Kemnaker mengusulkan kuota Program Magang Nasional 2026 naik 50 persen menjadi 150 ribu peserta, meningkat signifikan dari 100 ribu orang pada 2025.

Selain menambah kuota, di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi distribusi peserta yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ke depan, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak daerah di luar Jawa.

Cakupan bidang keahlian pun akan diperluas. Program magang tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, manajemen, atau pemasaran, tetapi dibuka untuk berbagai sektor guna mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada perusahaan untuk menanggung 20–30 persen uang saku bagi peserta Magang Nasional untuk tahap kedua.

“Kami minta mereka (perusahaan) sharing (beban uang saku). Ya, 20–30 persen ditanggung korporasi,” ujar Airlangga ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa pada tahap pertama, pemerintah sudah menanggung 100 persen uang saku peserta Magang Nasional.

Oleh karena itu, untuk tahap kedua, ia meminta kepada perusahaan agar turut serta menanggung uang saku peserta.

“Burden sharing (pembagian beban) harus kita dorong. Kalau kemarin kan 100 persen dibayar pemerintah,” kata Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

Ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026