MOSKOW - Ukraina mengatakan bahwa mereka menghantam salah satu pusat komunikasi satelit terbesar Rusia untuk kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu. Itu dilakukan saat Kyiv meningkatkan serangan drone jarak jauh untuk menekan Kremlin agar mengakhiri perang yang telah berlangsung selama empat tahun.

Pusat Komunikasi Satelit Dubna di utara Moskow, sekitar 500 km (310 mil) dari perbatasan Ukraina, digunakan untuk pengumpulan intelijen dan koordinasi pasukan bersenjata Rusia yang berperang di Ukraina, kata Presiden Volodymr Zelensky.

Rusia belum mengkonfirmasi bahwa pusat komunikasi Dubna telah diserang, tetapi gubernur wilayah Moskow, Andrey Vorobyov, mengatakan sebuah drone telah menghantam "gedung administrasi" di kota tersebut tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan.

Vorobyov juga mengatakan seorang bayi berusia enam bulan meninggal pada hari Selasa setelah sebuah drone jatuh ke sebuah rumah di Yegoryevsk, tenggara Moskow, menjebak orang-orang di bawah reruntuhan. Petugas penyelamat mengeluarkan dua orang dewasa dan dua anak, tetapi bayi tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, kata Vorobyov di saluran Telegram-nya.

Di tempat lain, seorang wanita berusia 61 tahun tewas di wilayah Tver barat Rusia setelah sebuah "drone musuh," yang telah ditembak jatuh, menghantam sebuah rumah liburan musim panas, kata pihak berwenang setempat.

Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 60 drone setelah beberapa gelombang drone diluncurkan ke arah ibu kota Rusia mulai Senin malam. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegat atau menghancurkan 419 drone.

Ukraina telah meningkatkan tekanan pada Kremlin dengan serangan yang lebih dalam ke wilayah Rusia, terutama menargetkan kilang minyak, tetapi juga melakukan serangan drone skala besar di ibu kota Rusia dan St. Petersburg. Ketidakpuasan yang semakin meningkat telah disuarakan oleh sebagian warga Rusia karena perang perlahan-lahan merayap ke depan pintu mereka dan minggu lalu, Zelensky mengumumkan operasi 40 hari yang bertujuan untuk "memaksa" Rusia mengakhiri perang.

Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan terhadap Moskow dan St. Petersburg dimungkinkan karena "koridor terbuka dalam sistem pertahanan udara musuh yang padat."

Operator militer Ukraina "secara sistematis menghancurkan" radar di wilayah perbatasan Rusia Bryansk yang memantau wilayah udara menuju ibu kota, tambahnya.

Ini adalah kali kedua Kyiv mengklaim serangan terhadap pusat komunikasi satelit Dubna setelah militer Ukraina mengatakan pada 22 Juni bahwa mereka telah menyerang fasilitas tersebut. Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan bahwa mereka telah menjadi sasaran "serangan drone besar-besaran" selama insiden tersebut, tetapi mengatakan bahwa komunikasi dan siaran televisi tidak terpengaruh, dan tidak ada staf yang terluka.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam Kyiv atas serangan di wilayah Moskow, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa "warga sipil menderita, anak-anak meninggal."

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

DI Swiss, negosiasi diplomatik damai telah menghasilkan peta jalan (roadmap) enam puluh hari menuju kesepakatan final setelah disepakatinya Nota Kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Dunia bersuka cita menyambut jeda pertempuran antara AS (dan Israel) dan Iran sebagai tanda berakhirnya perang.

Namun, perkembangan terkini justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Meriam, drone dan rudal memang mulai beehenti berdentum, tetapi konflik belum benar-benar usai.

Saat ini, yang mengemuka adalah pergeseran arena perang, yaitu dari medan tempur menuju meja diplomasi. Singkatnya, perang dari serangan rudal menuju pertarungan narasi, ekonomi, dan legitimasi politik.

Tidak diragukan, Perang Iran 2026 memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Jika 100 hari pertama telah ditandai oleh serangan udara, operasi militer, dan ancaman eskalasi regional, maka perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa perdamaian yang sedang dinegosiasikan masih rapuh dan penuh kabut ketidakpastian.

Pertemuan quadrilateral antara Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar di Swiss menjadi simbol penting fase baru ini. Wakil Presiden AS JD Vance datang dengan sebongkah optimisme bahwa sebagian besar tujuan perang telah tercapai, yaitu program nuklir Iran dilemahkan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan Iran bersedia kembali ke jalur negosiasi diplomatik.

Namun, simbolisme diplomatik tersebut segera dibayangi oleh realitas politik bahwa Menteri Luar Negeri Iran menolak berdiri berdampingan dengan delegasi AS di depan kamera. Isyarat politik itu sederhana tetapi jelas bahwa perang mungkin berhenti untuk beberapa waktu ke depan, tetapi rasa saling percaya belum lahir.

Masalah terbesar saat ini bukan lagi pada penghentian tembakan dan serangan, melainkan bagaimana mendefinisikan kemenangan. Washington mengklaim Iran telah menyetujui inspeksi nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Teheran berkali-kali membantah bahwa komitmen tersebut sudah disepakati.

Pada hari ke-113, Kepala IAEA memang menyatakan bahwa inspeksi akan dilakukan, tetapi Iran menegaskan bahwa akses hanya dapat diberikan setelah kesepakatan final tercapai dan hanya pada fasilitas yang tidak rusak akibat perang.

Perbedaan persepsi ini sangat penting. Dalam diplomasi, konflik acap tidak berakhir karena kekurangan kesepakatan, melainkan karena para pihak yang bertikai memiliki tafsir berbeda terhadap kesepakatan yang sama. Situasi inilah yang kini sedang terjadi.

Lebih menarik lagi, Iran tampaknya berhasil mengubah posisi tawarnya secara signifikan. Analisis berbagai lembaga strategis menyatakan bahwa kerangka kesepakatan yang sedang dibahas memberikan konsesi ekonomi besar kepada Iran sebelum adanya verifikasi penuh terhadap program nuklirnya. Pembekuan aset senilai sekitar US$25 miliar mulai dicairkan, sanksi minyak ditangguhkan selama 60 hari, dan blokade maritim mulai dilonggarkan.

Dengan ujaran berbeda, Iran memperoleh manfaat ekonomi langsung sementara isu paling sensitif—yakni pengayaan uranium dan rudal balistik—masih berada dalam tahap negosiasi. Di sinilah paradoks perang muncul. Amerika Serikat dan Israel memasuki perang dengan tujuan menghilangkan ancaman nuklir dan rudal Iran.

Namun, pada hari ke-112 Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyatakan bahwa rudal balistik sama sekali tidak akan menjadi bagian dari negosiasi. Jika posisi ini bertahan, maka salah satu tujuan utama perang praktis gagal dicapai.

Situasi menjadi semakin rumit karena Israel mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap proses diplomasi yang sedang berlangsung. Menteri Keamanan Nasional Israel bahkan mengisyaratkan bahwa Tel Aviv dapat bertindak sendiri apabila merasa kesepakatan dengan Iran terlalu lunak. Pernyataan ini mengingatkan bahwa ancaman serangan unilateral Israel tetap menjadi faktor pengganggu utama bagi proses perdamaian yang sedang diusung AS dan Iran.

Di sisi lain, muncul fenomena yang luput dari perhatian media internasional di mana transformasi Selat Hormuz menjadi instrumen politik Iran. Melalui otoritas baru yang dibentuk setelah perang, Teheran kini mewajibkan kapal-kapal yang melintas memperoleh izin khusus dan membayar biaya yang dalam beberapa kasus mencapai USD2 juta per kapal.

Menariknya, pembayaran dapat dilakukan menggunakan yuan, Bitcoin, maupun USDT. Langkah ini bukan sekadar kebijakan maritim. Ia mencerminkan upaya Iran untuk membangun tata kelola ekonomi alternatif yang semakin mengurangi ketergantungan pada sistem finansial berbasis dolar AS. Jika tren ini berlanjut, maka salah satu dampak jangka panjang perang justru dapat berupa percepatan fragmentasi ekonomi global.

Tidak mengherankan jika pada hari ke-112 Senat AS yang dikuasai Partai Republik mengesahkan resolusi yang meminta Presiden Trump menghentikan keterlibatan militer terhadap Iran. Meski kemungkinan besar akan diveto, pesan politiknya jelas: dukungan domestik terhadap perang mulai retak.

Perkebangan terkini menunjukkan bahwa perang Iran telah memasuki fase yang lebih menentukan daripada pertempuran militer itu sendiri. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang menang di medan perang, tetapi siapa yang mampu mengubah hasil perang menjadi keuntungan politik yang berkelanjutan.

Pungkasannya, Iran tampaknya berhasil mempertahankan sebagian besar aset strategisnya sambil memperoleh ruang ekonomi baru. Sementara Amerika Serikat memperoleh jeda konflik tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai masa depan program nuklir Iran.

Israel sendiri masih mencemaskan kemungkinan kebangkitan ancaman yang sama di masa depan. Pada hari ke-113, dunia baru menyaksikan akhir pertempuran, namun perdamaian sinambung masih jauh dari pasti, seperti jauh panggang dari api.

Ridwan al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)

FAJAR bulan ke-empat Perang Iran vs Amerika Serikat sedang menunjukkan paradoks yang nyata. Para diplomat dari para pihak yang bertikai menegosiasikan perdamaian. Bahkan, di Washington, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio telah memberikan kesaksian penting di hadapan Kongres bahwa Iran bersedia membicarakan aspek-aspek program nuklir yang sebelumnya dianggap tabu.

Sebuah konsesi diplomatik yang beberapa bulan sebelumnya tampak mustahil. Sedangkan, pada saat yang sama, para jenderal dari pihak Amerika Serikat (AS) dan Iran sibuk menyiapkan peta serangan berikutnya. Singkatnya, ketika ruang negosiasi diplomatik mulai membuka pintu damai, namun, langit Kawasan Teluk kembali dipenuhi asap dan suara ledakan.

Perang modern, memang, menunjukkan bahwa diplomasi dan kekerasan tidak selalu berjalan berlawanan arah. Keduanya acap bergerak bersamaan, saling menekan, saling melengkapi, bahkan, saling menyandera. Ketika AS menyerang Pulau Qeshm, sebuah titik strategis di dekat Selat Hormuz, maka Iran menyerang target-target yang dikaitkan dengan kehadiran militer Amerika di Kuwait dan Bahrain.

Akibatnya, bandara Internasional Kuwait terbakar. Satu orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Dalam hal ini, kubu Teheran menyatakan Washington hanya memahami bahasa rudal dan serangan balasan Iran sebagai “respons awal”. Sedangkan Washington menyahuti dengan mengatakan sebagian besar rudal Iran berhasil dicegat.

Dalam perang ini, kebenaran acap menjadi korban pertama, di mana masing-masing pihak memproduksi versi realitas mereka masing-masing. Amerika Serikat mengatakan negosiasi diplomatik mengalami kemajuan. Namun, media Iran mengatakan komunikasi dengan mediator telah berhenti.

Lebih jauh, kubu Iran menyatakan operasi balas dendam baru saja dimulai. Dua narasi berbeda hidup berdampingan. Keduanya saling bertabrakan di ruang informasi global.

Karenanya, perang Iran 2026 mesti dilihat bukan hanya sebagai pertempuran militer, tetapi juga pertempuran persepsi. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (Kongres) Amerika Serikat akhirnya mengesahkan resolusi untuk menghentikan perang.

Ia dimaksudkan sebagai teguran politik paling keras terhadap Presiden Donald Trump sejak perang berkecamuk. Meskipun Trump diperkirakan akan memveto keputusan tersebut, pesan politiknya jelas bahwa kesabaran rakyat Amerika Serikat mulai habis.

Sejauh ini, perang telah menghasilkan biaya ekonomi, politik, dan moral yang terus membengkak. Lebih jauh, keretakan terbit dalam poros yang sejak awal mendorong konfrontasi.

Hubungan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memasuki titik paling tegang. Netanyahu ingin mempertahankan tekanan militer, sedangkan Trump melihat peluang kesepakatan.

Singkatnya, aliansi yang melahirkan perang kini mulai dipenuhi perbedaan mengenai cara mengakhirinya. Di sinilah ironi geopolitik bekerja.

Memulai perang jauh lebih mudah daripada mengakhiri perang. Para pemimpin biasanya memiliki banyak alasan untuk menyerang, tetapi sedikit jawaban tersedia ketika ditanya bagaimana konflik akan diselesaikan.

Sementara itu, pasar global mulai memberikan vonisnya sendiri. Harga minyak kembali mendekati 100 dolar per barel.

Investor, yang sebelumnya berharap pada perdamaian, kini kembali memasukkan risiko perang berkepanjangan ke dalam perhitungan mereka. Setiap rudal yang ditembakkan di Teluk Persia tidak hanya mengguncang kawasan, namun juga mengguncang meja makan keluarga di Jakarta, Nairobi, Delhi, hingga São Paulo.

Singkatnya, perang ini telah melampaui batas geografisnya. Ia bersalin rupa menjadi perang yang harga mahalnya dibayar oleh dunia. Memang, pasar berharap pada perdamaian.

Namun, militer bersiap menghadapi eskalasi. Dunia berdiri di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah lahirnya kompromi besar yang mengakhiri perang memasuki fajar bulan keempat.

Kemungkinan kedua adalah siklus balas dendam yang semakin luas hingga menyeret lebih banyak negara Teluk ke dalam perang. Di antara dua kemungkinan itu, rakyat biasa tetap menjadi pihak yang paling rentan.

Namun, perkembangan paling penting justru mungkin datang dari Teheran. Rubio mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran kini mulai terlibat langsung dalam proses negosiasi. Jika benar demikian, maka ini merupakan perubahan strategis terbesar sejak perang dimulai.

Dalam sistem politik Iran, keputusan final tidak lahir dari ruang konferensi diplomat, melainkan dari lingkaran kekuasaan tertinggi negara. Untuk pertama kalinya sejak perang, ada kemungkinan bahwa pembicaraan damai bukan lagi sekadar manuver taktis, melainkan bagian dari kalkulasi strategis yang lebih serius.

Meski demikian, optimisme harus tetap dijaga dengan hati-hati. Sejarah Timur Tengah dipenuhi perundingan yang gagal beberapa jam sebelum kesepakatan dicapai. Ia juga dipenuhi gencatan senjata yang dilanggar bahkan sebelum tinta perjanjiannya mengering.

Kini perang Iran mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu perang ini belum mencapai titik klimaksnya. Sebagaimana disebut di awal, Kongres Amerika berkata berhenti (enough is enough). Namun, Trump tampaknya berkata belum.

Iran membuka pintu negosiasi dan pada saat yang sama juga menembakkan rudal. Pungkasannya, mereka yang menunggu penerbangan di bandara Kuwait, dan sebagian warga dunia yang cemas melihat harga minyak naik.

Mereka yang tidak memiliki kursi dalam negosiasi tetapi harus menanggung seluruh akibatnya. Dan, mungkin inilah tragedi terbesar perang ini.

Bukan pada jumlah rudal yang ditembakkan, melainkan pada kenyataan bahwa ketika para pemimpin menegosiasikan perdamaian, dunia mesti bersabar mendengarkan suara ledakan.

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)

MEMASUKI hari ke-83 perang Iran, negosiasi diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran bergerak seperti sebuah kapal tua di Selat Hormuz, yaitu tetap terapung, tetapi nyaris tenggelam dan karam. Dunia sedang menyaksikan dan menantikan dengan cemas hasil perundingan yang tengah berlangsung di Islamabad dan Doha, tetapi yang terdengar bukan bahasa damai, melainkan suara saling curiga, yang dibungkus protokol negosiasi diplomatik.

Singkatnya, di atas meja negosiasi, kedua negara dengan mediator Pakistan saling berbicara tentang perdamaian. Tetapi, di balik meja, keduanya masih mempersiapkan perang.

Murungnya, diplomasi tidak lagi terbit dari keinginan untuk menghentikan penderitaan manusia, melainkan dipicu oleh rasa takut terhadap kerugian ekonomi dan kelelahan militer. Amerika Serikat tampaknya mulai melunak bukan karena menyadari kehancuran hebat di Teheran, Beirut, dan Basra, melainkan karena harga minyak mengguncang pasar global dan blokade Selat Hormuz mulai mencekik ekonomi dunia.

Juga, tekanan publik AS yang lelah dengan perang tersebut. Sebaliknya, Iran pun membuka ruang dialog bukan karena percaya pada Washington, tetapi karena mereka mengetahui perang panjang akan menguras republik Iran hingga ke sumsum sosialnya.

Hingga hari ke-83, perang Iran telah menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar menang. Washington telah gagal memaksakan “perdamaian melalui tekanan”. Serangan militer dan blokade laut ternyata tidak mampu melumpuhkan Iran secara total, meskipun berpengaruh. Sebaliknya, Teheran juga gagal memaksa AS mundur dari kawasan.

Yang terjadi justru kebuntuan yang mengubah wajah Timur Tengah menjadi ruang luka kolektif. Kini, negosiasi menjadi semacam jeda untuk menghela napas sebelum kemungkinan terbit dentuman dan ledakan nuklir berikutnya.

Proposal terbaru yang sedang dibicarakan melalui Pakistan dikabarkan mencakup penghentian blokade pelabuhan Iran, pembukaan kembali ekspor minyak Teheran, serta dimulainya negosiasi nuklir selama 60 hari. Sebagai imbalannya, Iran diminta membuka kembali Selat Hormuz dan menahan eskalasi regional.

Tetapi, dalam proposal itu, tersimpan bara api yang belum padam tentang siapa yang akan mengontrol Selat Hormuz, bagaimana nasib program nuklir Iran, dan apakah Israel benar-benar akan menghentikan operasi militernya di Lebanon. Semuanya belum terang benderang, dan apakah akan ada kesepakatan masih penuh tanda tanya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu belum terjawab. Dan, sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian yang ditegakkan di atas ketidakpercayaan hanyalah perang yang sedang menunggu waktu untuk berkecamuk. Iran berkali-kali menegaskan mereka tidak akan berkompromi soal kedaulatan dan hak untuk mempertahankan kemampuan strategisnya.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, bahkan, secara terbuka mengatakan bahwa Teheran tidak lagi percaya kepada AS setelah berbagai pelanggaran kesepakatan sebelumnya. Kalimat itu bukan sekadar retorika, melainkan lahir dari memori panjang tentang embargo, pembunuhan ilmuwan, sabotase, dan pengingkaran perjanjian nuklir.

Di sisi lain, AS juga melihat Iran bukan sekadar negara, melainkan simbol pembangkangan terhadap arsitektur kekuasaan global yang selama ini mereka bangun di Timur Tengah. Karena itu, Washington menginginkan perang berhenti tanpa memberi kesan bahwa Iran menang.

Masalahnya, Iran juga ingin hal yang sama, di mana negara itu tidak menghendaki kesan AS menang perang. Singkatnya, dua ego imperium sedang duduk di meja yang sama, sambil diam-diam menggenggam pisau belati di bawah meja.

Sementara para diplomat bertukar proposal, rakyat biasa di Dunia Selatan terus menanggung harga yang paling mahal. Anak-anak di Lebanon selatan tidur di bawah suara drone. Nelayan Iran kehilangan lautnya karena blokade AS.

Harga pangan di negara-negara berkembang naik perlahan akibat krisis energi global. Di Kalimantan, warga setempat mengeluhkan harga minyak dan sembako merambat naik sedangkan gaji perbulan tidak naik. Bahkan, negara-negara jauh dari medan perang ikut membayar konflik ini lewat inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Ironisnya, dunia mulai terbiasa dengan penderitaan manusia itu. Yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa diplomasi hari ini kehilangan dimensi moralnya. Tidak ada pembicaraan serius tentang korban sipil, trauma generasi muda, atau rekonstruksi sosial pasca-perang. Yang dibahas hanyalah uranium, jalur minyak, sanksi, dan stabilitas pasar. Seolah-olah manusia hanyalah catatan kaki dalam percaturan geopolitik.

Karena itu, hari ke-83 perang bukan sekadar tentang negosiasi AS-Iran. Ia adalah cermin kegagalan tatanan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nyaris tak terdengar dan dunia tidak mengetahui apa berperan atau tidak dalam penghentian perang ini.

Negara-negara besar lainnya, seperti Cina dan Rusia, sibuk menghitung keuntungan strategis. Sementara Dunia Selatan kembali menjadi penonton yang harus menerima dampak perang tanpa pernah dilibatkan dalam keputusan perang.

Dan di tengah semua itu, diplomasi tetap berjalan pelan seperti prosesi pemakaman, yaitu, penuh formalitas, tetapi kehilangan harapan. Mungkin perang Iran ini memang akan berhenti sementara atau mungkin akan lahir kesepakatan baru, yang ditingkahi dengan foto jabat tangan baru dengan senyum mengembang, dan pidato kemenangan baru dari Washington maupun Teheran. Tetapi, selama akar konflik tidak disentuh — dominasi, ketidakadilan global, politik pengepungan, dan logika imperialisme — maka damai hanya akan menjadi jeda administratif di antara dua ledakan.

Pungkasannya, hari ke-83 perang Iran sedang mengajarkan kita bahwa dunia modern ternyata tidak kekurangan diplomat. Namun, dunia hanya kekurangan keberanian untuk membangun perdamaian yang adil.

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa perang negaranya terhadap Ukraina mungkin "akan segera berakhir". Menariknya, dia juga menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan rekan sejawatnya dari Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di negara ketiga jika kesepakatan perdamaian diselesaikan.

Putin menyampaikan komentar tersebut kepada wartawan pada hari Sabtu, beberapa jam setelah menjanjikan kemenangan di Ukraina pada parade Hari Kemenangan Rusia yang paling sederhana dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut muncul ketika Rusia dan Ukraina memulai gencatan senjata tiga hari dan sepakat untuk menukar 1.000 tahanan, dalam perkembangan yang meningkatkan harapan hati-hati akan kemajuan diplomatik yang diperbarui.

4 Alasan Putin Akan Mengakhiri Perang Ukraina, Salah Satunya Sudah Raih Kemenangan

1. Sudah Meraih Kemenangan

Pada parade tersebut, Putin memuji pasukan Rusia yang bertempur di Ukraina, menggambarkan misi mereka sebagai "tujuan yang adil" melawan "kekuatan agresif yang dipersenjatai dan didukung oleh seluruh blok NATO".

"Kemenangan selalu dan akan menjadi milik kita," tambahnya, saat barisan pasukan berbaris di Lapangan Merah Moskow.

Berbicara kepada wartawan setelahnya, Putin menyalahkan "elit globalis" Barat atas perang tersebut, mengatakan bahwa mereka telah berjanji NATO tidak akan berekspansi ke timur setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, tetapi kemudian mencoba menarik Ukraina ke dalam orbit Uni Eropa.

Kemudian ia menyatakan, "Saya pikir masalah ini akan segera berakhir."

Hari Kemenangan tahunan Rusia menandai kekalahan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II dan menghormati 27 juta warga Soviet yang tewas dalam konflik tersebut.

Parade tahun ini lebih tenang dari biasanya, dengan video peralatan militer yang ditampilkan di layar raksasa daripada tank dan sistem rudal yang melintas di Lapangan Merah.

Untuk pertama kalinya, parade hari Sabtu menampilkan pasukan dari Korea Utara, sebagai penghormatan kepada Pyongyang yang mengirimkan tentaranya untuk bertempur bersama pasukan Moskow untuk mengusir serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia.

Rusia telah menyatakan gencatan senjata sepihak untuk hari libur pada hari Jumat dan Sabtu, sementara Zelenskyy mengumumkan gencatan senjata yang seharusnya dimulai pada 6 Mei, tetapi keduanya tidak terlaksana, dan kedua pihak saling menyalahkan atas serangan yang terus berlanjut.

2. Ada Campur Tangan Donald Trump

Kekhawatiran akan perayaan mereda pada hari Jumat, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Rusia dan Ukraina telah menuruti permintaannya untuk gencatan senjata yang berlaku Sabtu hingga Senin dan pertukaran tahanan.

“Gencatan senjata ini akan mencakup penghentian semua aktivitas kinetik, dan juga pertukaran tahanan sebanyak 1.000 orang dari masing-masing negara,” tulis Trump dalam unggahan media sosial Truth pada hari Jumat.

“Pembicaraan terus berlanjut” tentang mengakhiri perang, kata Trump, menambahkan bahwa “kita semakin dekat setiap hari”.

“Semoga ini adalah awal dari akhir perang yang sangat panjang, mematikan, dan sengit,” katanya.

Zelenskyy menindaklanjuti pernyataan Trump dengan sebuah dekrit yang mengejek Rusia untuk mengadakan perayaan Hari Kemenangannya, dan menyatakan Lapangan Merah untuk sementara waktu terlarang bagi serangan Ukraina.

Kremlin menganggap komentar tersebut sebagai “lelucon konyol”.

3. Negosiasi Antara Putin dan Zelenskyy Akan Digelar

Zelenskyy sebelumnya telah mengusulkan untuk bertemu dengan Putin untuk menegosiasikan kesepakatan perdamaian, tetapi menolak saran pemimpin Rusia itu agar ia datang ke Moskow. Pada hari Sabtu, Putin mengatakan kepada wartawan bahwa ia dapat bertemu dengan Zelenskyy di negara lain, tetapi hanya untuk mendukung kesepakatan komprehensif.

“Pertemuan di negara ketiga juga dimungkinkan, tetapi hanya setelah perjanjian perdamaian yang bertujuan untuk perspektif historis jangka panjang diselesaikan,” kata Putin. “Ini harus menjadi kesepakatan akhir, bukan negosiasi.”

4. Sudah Mengorbankan USD3 Triliun

Putin, yang telah memerintah Rusia sebagai presiden atau perdana menteri sejak hari terakhir tahun 1999, menghadapi gelombang kecemasan di Moskow tentang perang di Ukraina, yang telah menewaskan ratusan ribu orang, meninggalkan sebagian besar wilayah Ukraina dalam reruntuhan, dan menguras ekonomi Rusia senilai USD3 triliun.

Pasukan Rusia telah berperang di Ukraina selama lebih dari empat tahun. Itu lebih lama daripada pasukan Soviet berperang dalam Perang Dunia II, yang dikenal di Rusia sebagai Perang Patriotik Besar tahun 1941-1945.

Namun, pasukan Rusia sejauh ini belum mampu merebut seluruh wilayah Donbas di Ukraina timur, di mana pasukan Kyiv telah dipukul mundur ke garis kota-kota benteng. Kemajuan Rusia telah melambat tahun ini, meskipun Moskow menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pekan lalu bahwa ada potensi untuk pembicaraan antara Eropa dan Rusia tentang arsitektur keamanan masa depan benua itu.

Ditanya pada hari Sabtu apakah ia bersedia untuk terlibat dalam pembicaraan dengan pihak Eropa, Putin mengatakan tokoh yang lebih disukainya adalah mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder.

“Bagi saya pribadi, mantan kanselir Republik Federal Jerman, Bapak Schroder, lebih saya sukai,” kata Putin.

MOSKOW - Setidaknya 26 orang tewas dan lebih dari 80 orang terluka dalam serangan drone dan rudal Rusia di Ukraina, hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata Kiev mulai berlaku dan tiga hari sebelum jeda pertempuran yang direncanakan Moskow.

Pada Selasa sore, bom luncur berat Rusia menghantam Kramatorsk, di timur, Zaporizhzhia, di tenggara, dan Chernihiv, di utara, menurut para pejabat.

Setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari puluhan luka-luka dalam serangan di Zaporizhzhia saja, menurut gubernur wilayah Zaporizhia, Ivan Fedorov.

Di Kramatorsk, pusat terakhir yang berada di bawah kendali Kiev di wilayah Donetsk yang dilanda konflik, sedikitnya lima orang tewas, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menambahkan kemudian bahwa serangan Rusia juga menewaskan empat orang di kota Dnipro di Ukraina tenggara.

Setidaknya lima orang tewas dalam serangan udara Rusia semalam terhadap fasilitas gas milik negara Ukraina di wilayah Poltava dan Kharkiv, kata para pejabat, sehari setelah Kiev dan Moskow mengumumkan gencatan senjata yang saling bersaing yang akan berlaku akhir pekan ini.

Tiga karyawan dan dua petugas penyelamat tewas dan 37 orang terluka dalam serangan rudal dan drone semalam, kata Serhiy Koretskyi, CEO perusahaan energi negara Ukraina Naftogaz, pada hari Selasa.

“Kami telah mengalami kerusakan dan kerugian produksi yang signifikan. Ini adalah serangan gabungan yang melibatkan UAV [pesawat tanpa awak] dan rudal balistik,” kata Koretskyi.

Ia menambahkan bahwa serangan tersebut memutus pasokan gas ke hampir 3.500 pelanggan.

Zelenskyy mengatakan otoritas Rusia menunjukkan "sinisme total" dengan mengumumkan gencatan senjata dan kemudian melancarkan serangan rudal dan drone ke negaranya.

“Rusia dapat menghentikan tembakan kapan saja, dan ini akan menghentikan perang dan tanggapan kita. Perdamaian dibutuhkan, dan langkah-langkah nyata diperlukan untuk mencapainya. Ukraina akan bertindak serupa,” katanya di X.

Zelenskyy mengatakan bahwa Ukraina akan mematuhi gencatan senjata yang dimulai pada akhir hari Selasa dan akan membalas tindakan Rusia mulai saat itu, tanpa menetapkan tanggal berakhir.

Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata dalam perang di Ukraina untuk hari Jumat dan Sabtu untuk menandai kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II.

Angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan 11 rudal balistik dan 164 drone ke negara itu sejak pukul 18.00 (15:00 GMT) pada hari Senin. Satu rudal dan 149 drone ditembak jatuh atau dinetralisir, katanya, tetapi delapan rudal dan 14 drone menghantam 14 lokasi.

Melaporkan dari Kyiv, Audrey Macalpine dari Al Jazeera mengatakan serangan rudal Rusia menimbulkan tantangan bagi Ukraina.

“Ukraina telah terbiasa mencegat drone secara teratur, tetapi masih kekurangan sarana yang memadai untuk mencegat, terutama rudal balistik, itulah sebabnya Anda sering mendengar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memohon kepada mitra-mitra Eropanya untuk lebih banyak pertahanan udara, untuk hal-hal seperti rudal Patriot, karena itu adalah satu-satunya senjata yang mampu mencegat ancaman balistik,” katanya.

Sementara itu, otoritas regional di Republik Chuvashia Rusia mengatakan pada Selasa malam bahwa dua orang tewas dan setidaknya 32 orang terluka. Sejumlah orang terluka dalam serangan pesawat tak berawak.

Oleg Nikolaev, kepala wilayah tersebut, mengumumkan keadaan darurat, menurut laporan media Rusia, menambahkan bahwa di antara korban luka terdapat seorang anak.

Sebelumnya pada hari Selasa, Ukraina juga menyerang salah satu kilang minyak terbesar Rusia, memicu kebakaran di kawasan industri kota Kirishi di wilayah Leningrad, kata Gubernur Alexander Drozdenko.

“Sasaran utama musuh adalah kilang minyak [Kirishinefteorgsintez],” kata Drozdenko, menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa.

Kebakaran telah berhasil dipadamkan, dan operasi pemadam kebakaran hampir selesai, katanya.

Menurut sumber industri, kilang minyak Kirishinefteorgsintez, salah satu yang terbesar di negara itu, memproses 17,5 juta metrik ton minyak (350.000 barel per hari) pada tahun 2024, yang menyumbang 6,6 persen dari total volume pengolahan minyak Rusia.

Produksinya mencapai 2 juta ton bensin, 7,1 juta ton diesel, 6,1 juta ton bahan bakar minyak, dan 600.000 ton bitumen.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan pertahanan udaranya menghancurkan 289 drone Ukraina di wilayah Rusia semalam.

JAKARTA - Perundingan damai kedua antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di Pakistan gagal. Kondisi ini akan berdampak pada China sebagai negara yang dekat dengan Teheran.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, berdasarkan dinamika geopolitik per April 2026, jika perundingan damai kedua antara AS-Israel dan Iran buntu, China diprediksi bakal mengambil pendekatan "netral aktif" yang lebih tegas, dengan fokus mengamankan kepentingan energinya tanpa terlibat militer langsung.

Menurut Nuning, panggilan akrabnya, ada beberapa langkah yang kemungkinan besar akan diambil China. Antara lain, peningkatan tekanan diplomatik atau mediator di balik layar di mana China akan terus mendorong gencatan senjata melalui jalur diplomasi dua tingkat (Track Two Diplomacy).

“Bisa saja menggunakan Pakistan untuk memastikan konflik tidak semakin meluas, karena perang yang berlarut-larut mengganggu stabilitas pasar energi global dan jalur pelayaran di Selat Hormuz,” ujarnya Selasa (21/4/2026).

Selain itu, penguatan kemitraan ekonomi dengan Iran. Menurut Nuning, China sebagai pembeli minyak utama Iran kemungkinan akan memberikan dukungan ekonomi terselubung untuk membantu Iran menstabilkan ekonominya di tengah tekanan militer AS-Israel.

“Mempromosikan narasi alternatif yakni, melawan dominasi Amerika. Jadi Beijing akan menggunakan kebuntuan tersebut untuk memperkuat argumen bahwa intervensi militer AS-Israel adalah akar penyebab ketidakstabilan, sambil memposisikan China sebagai "pembela perdamaian" yang mempromosikan dialog dan solusi pembangunan,” paparnya.

Lihat video: IRAN MENOLAK PERUNDINGAN KEDUA! Perang Besar Segera Meletus?



Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, China juga akan menggunakan pihak ketiga baik Pakistan atau negara-negara lain sebagai penengah.

“China diperkirakan akan menggunakan Pakistan sebagai "tangan kanan" untuk menangani masalah sensitif, guna menghindari China disalahkan secara langsung jika upaya mediasi gagal,” katanya.

Selain itu, China juga akan mengambil langkah tegas dengan mendesak solusi dua negara di Palestina. Menurut Nuning, China akan semakin keras menyerukan penyelesaian jangka panjang, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967, untuk mengatasi akar konflik di Timur Tengah.

“Singkatnya, China akan mengambil keuntungan dari ketidakpopuleran perang yang dipimpin AS, menggunakan posisinya sebagai mediator untuk memperluas pengaruh, sekaligus memastikan kepentingan ekonominya yakni minyak di Iran tetap aman,” ucapnya.

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE).

PADA Minggu pagi (12 April 2026), Hotel Serena Islamabad menjadi saksi kegagalan perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang dimediasi Pakistan. Wapres AS JD Vance menyatakan “Pembicaraan damai dengan Iran sejauh ini belum mencapai kesepakatan”.

Persoalan utama yang kontradiktif adalah masalah kepemilikan nuklir. Vance menambahkan “Kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mendapatkan senjata nuklir dan tidak berupaya mendapatkan alat-alat yang memungkinkan mereka dengan cepat memperoleh senjata nuklir”.

Iran menyahuti bahwa pembicaraan damai berlangsung dalam “atmosfir ketidakpercayaan”. Washington perlu memutuskan “apakah akan mendapatkan kepercayaan kami atau tidak”. Kedua belah pihak saling menyalahkan dan berujung tidak ada kesepakatan.

Dengan kebuntuan negosiasi diplomatik tersebut, ada ironi yang getir setelah 21 jam berlangsungnya negosiasi yang melelahkan. Amerika Serikat dan Iran, akhirnya, keluar dari ruangan yang sama tanpa kesepakatan. Yang tersisa hanyalah kata “deadlock”, yang telah lama mengendap dalam sejarah relasi keduanya.

Kegagalan ini bukan sekadar soal teknis negosiasi. Ia adalah cermin dari dua cara pandang dunia yang tidak pernah benar-benar bertemu dan saling menyapa. Tulisan ini akan mengulik beberapa faktor mengapa negosiasi diplomatik tersebut tidak mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan.

Pertama, deadlock terjadi karena tuntutan masing-masing pihak yang terlalu kontradiktif (bertentangan). Amerika Serikat datang dengan garis merah bahwa Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya secara permanen. Di sisi lain, Iran menolak tunduk pada tuntutan tersebut, dan justru menuntut hak pengayaan uranium, pencabutan sanksi, serta kompensasi perang. Di sini, diplomasi berubah menjadi arena penegasan kedaulatan.

Lebih jauh, AS datang dengan paradigma keamanan global yang menuntut kepastian mutlak. Dalam logika Washington, Iran harus menghentikan ambisi nuklirnya, bukan sekadar membatasi. Dunia, menurut AS, hanya aman jika potensi ancaman dihilangkan sejak dini. Tetapi di Teheran, tuntutan itu dibaca sebagai bentuk dominasi lama dalam wajah baru. Bagi Iran, hak atas teknologi nuklir adalah simbol kedaulatan, bukan sekadar alat strategis. Singkatnya, tidak ada pihak yang mau mengalah.

Kedua, perundingan ini dibebani oleh luka sejarah yang belum sembuh. Sejak Revolusi 1979, relasi Iran–AS dibangun bukan di atas kepercayaan, melainkan kecurigaan yang diwariskan secara lintas generasi. Bahkan, dalam forum resmi sekalipun, kedua negara tidak pernah benar-benar bernegosiasi.

Iran menuduh Amerika membuat “tuntutan berlebihan”, tidak masuk akal, dan juga melanggar janji. Sementara Amerika menilai Iran tidak menunjukkan itikad untuk mengubah perilakunya secara fundamental. Dalam situasi seperti ini, diplomasi kehilangan ruhnya. Ia tidak lagi menjadi ruang kompromi, melainkan sekadar panggung retorika.

Ketiga, isu yang dinegosiasikan terlalu rumit guna diselesaikan dalam satu meja perundingan. Ini bukan hanya soal nuklir, melainkan juga Selat Hormuz, perang bayangan oleh poros perlawanan (axis of resistance), yaitu Hezbollah di Lebanon, sanksi ekonomi, bahkan arsitektur kekuasaan di Timur Tengah.

Dengan ujaran lain, Islamabad mencoba merangkum terlalu banyak isu konflik dalam satu paket perundingan. Akibatnya, setiap isu menjadi sandera bagi isu lainnya. Singkatnya, tidak ada satu pun yang bisa disepakati tanpa membuka simpul konflik yang lain.

Keempat, keterbatasan mediator. Pakistan, dengan segala upayanya, hanya mampu menyediakan ruang negosiasi, bukan solusi. Ia mampu mempertemukan, tetapi tidak dapat memaksa.

Diplomasi modern acap melebih-lebihkan peran mediator, seolah-olah kehadiran pihak ketiga cukup untuk mencairkan kebuntuan. Padahal, jika kehendak politik dari para pihak utama yang bertikai tidak berubah, mediator hanya menjadi saksi dari kegagalan.

Kelima, dinamika eksternal yang tidak sinkron. Di luar ruang perundingan, realitas dan dinamika eskalasi terus bergerak dan dinamis. Israel masih terlibat konflik dengan Hezbollah di teater perang Lebanon, dan suhu ketegangan regional tetap tinggi.

Masalahnya sederhana, yaitu Iran tidak akan menandatangani kesepakatan yang mengabaikan sekutunya, sementara Amerika tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dinamika sekutunya (Israel) sendiri. Di titik ini, diplomasi bilateral menjadi tidak memadai untuk menyelesaikan konflik yang bersifat multilateral.

Keseluruhannya, deadlock di Islamabad menunjukkan satu hal yang lebih mendasar, yaitu diplomasi hari ini acap datang terlambat. Ia hadir setelah perang berkecamuk, setelah korban berjatuhan, setelah posisi mengeras, setelah narasi publik dikunci oleh nasionalisme dan trauma. Padahal, diplomasi yang efektif seharusnya bisa bekerja sebelum konflik mencapai titik didihnya.

Memang, Islamabad gagal mencapai kesepakatan, namun bukan karena kurangnya waktu dan upaya. Ia gagal karena mencoba menyelesaikan krisis yang rumit dengan instrumen yang sudah tidak cukup lagi. Dunia telah berubah, tetapi cara pihak yang bertikai dalam bernegosiasi masih terjebak dalam logika lama, yaitu tekanan, tuntutan, ultimatum, dan kemenangan sepihak.

Masing-masing pihak mengklaim kemenangan.

Bahkan, untuk beberapa derajat, AS mengancam dan menganggap kerugian pada pihak Iran jika negosiasi gagal. Misalnya, Vance menyatakan, “Dan saya mengira bahwa kabar buruknya bagi Iran lebih banyak daripada AS”. Dalam nada yang sama, Trump menyatakan, “Apakah kita ada kesepakatan atau tidak (dengan Iran) itu tidak ada perbedaan untuk saya. Terlepas apa yang telah terjadi, kita (AS) menang”.

Deadlock kali ini bukan akhir dari perundingan. Ia adalah pengingat bahwa perdamaian tidak bisa dipaksakan dari meja negosiasi yang penuh kecurigaan antara pihak yang bertikai. Ia harus dibangun dari keberanian untuk mengubah cara pandang bahwa lawan tidak selalu harus dikalahkan, tetapi mestinya bisa dipahami. Dengan kata lain, deadlock ini mungkin tidak menghasilkan kesepakatan, tetapi ia menghasilkan kejelasan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas tuntutan sepihak dan memori luka yang belum kering dan sembuh.

Pungkasannya, negosiasi diplomatik yang berhasil membutuhkan sesuatu yang lebih langka dalam politik global hari ini, yaitu keberanian untuk mempercayai dan memahami. Tanpa hal tersebut, setiap meja perundingan hanya akan menjadi tempat di mana harapan datang untuk ditunda. Seperti bunga yang layu sebelum mekar.

TEHERAN - Pembicaraan mendatang tentang program nuklir Teheran akan menentukan apakah tentara Amerika Serikat (AS) "akan pergi ke neraka atau kembali ke Amerika". Peringatan itu diungkap Ebrahim Rezaei, anggota parlemen Iran dan juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen.

Pernyataan itu muncul ketika Presiden AS Donald Trump meningkatkan ancaman aksi militer kecuali Iran menerima kesepakatan yang membatasi program nuklir dan rudal balistiknya.

Pembicaraan tidak langsung dilanjutkan awal bulan ini di bawah mediasi Oman, dengan putaran ketiga dijadwalkan di Jenewa pada hari Kamis, di mana Teheran diharapkan akan mengajukan draf perjanjian.

Trump pekan lalu menetapkan tenggat waktu 15 hari untuk kesepakatan tersebut dan kemudian mengatakan Teheran akan menghadapi "hari yang sangat buruk" jika kesepakatan itu tidak tercapai.

"Negosiasi hari Kamis adalah ujian bagi Trump dan akan menentukan apakah tentara Amerika akan pergi ke neraka atau kembali ke Amerika," tulis Rezaei di X pada hari Minggu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengatakan Teheran siap untuk konfrontasi militer jika diplomasi gagal dan akan menargetkan pangkalan AS jika diserang.

Ia menolak tuntutan untuk menghentikan pengayaan uranium, menyebut program nuklir Iran sebagai program damai dan penting untuk keamanan energi, dan menekankan program rudal Iran adalah "garis merah" dan "sama sekali tidak dapat dinegosiasikan."

Sebelumnya, Reuters melaporkan Pentagon sedang mempersiapkan kampanye berkelanjutan selama berminggu-minggu terhadap situs keamanan dan nuklir Iran jika pembicaraan gagal.

Namun, Axios dan The Wall Street Journal melaporkan minggu ini bahwa Jenderal Daniel Caine, ketua Kepala Staf Gabungan AS dan arsitek serangan tahun lalu terhadap Iran, memperingatkan para pejabat tentang risiko kampanye baru terhadap Teheran termasuk korban jiwa, pertahanan udara yang tegang, dan pasukan yang kelelahan.

Financial Times mengutip pejabat intelijen Israel yang mengatakan AS hanya memiliki kapasitas militer untuk mempertahankan serangan intensif selama empat hingga lima hari, atau sekitar seminggu dengan intensitas yang lebih rendah.

Berbicara pada briefing mingguan pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan setiap serangan AS, terlepas dari skalanya, akan dianggap sebagai "tindakan agresi" dan akan dibalas dengan respons yang "dahsyat".

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC.

Prabowo menjelaskan, pertemuan itu membahas terkait perundingan tarif dagang yang cukup lama. “Iya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus,” kata Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Kepala Negara menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara yang cukup lama melakukan perundingan dagang dengan Amerika. “Intinya itu kita kan termasuk yang paling...mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu, perdagangan. Tapi baguslah hasilnya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perjanjian dagang di Washington DC, Kamis, 19 Februari 2026. Dalam unggahan @sekretariat.kabinet di Instagram, tampak Prabowo dan Trump duduk berdampingan.

Lihat video: Presiden Trump Puji Ketegasan Prabowo di KTT Dewan Perdamaian



"Perjanjian bersejarah antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia ini berisi tentang Perjanjian Perdagangan Timbal Balik," tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun @sekretariat.kabinet, Jumat, 20 Februari 2026.

Seskab Teddy mengungkapkan, kedua pemimpin menyampaikan kepuasan atas langkah-langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh kedua negara, serta menegaskan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu sore, untuk membahas arah strategi Indonesia dalam menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua hal penting," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta.

Pertama adalah memastikan setiap posisi yang diambil Indonesia dalam perundingan ekonomi dengan negara mana pun memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan nasional.

Fokus terdekat, kata Teddy, adalah persiapan menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat yang segera bergulir dalam waktu dekat.

"Khususnya, dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," katanya.

Menurut Teddy, Presiden menginginkan agar setiap proses perundingan mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

Hal kedua, kata Teddy, kerja sama ekonomi yang dijalin tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional.

Ia menambahkan Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus segera menghasilkan keuntungan konkret bagi Indonesia.

Arahan tersebut menjadi pedoman bagi para menteri untuk merumuskan langkah strategis yang cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani pakta perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) bersama Presiden Donald Trump, sekaligus menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rincian kesepakatan tarif masih menunggu finalisasi, namun tarif ekspor Indonesia ke AS telah turun dari 32 persen menjadi 19 persen, dan pemerintah meminta publik menunggu hingga seluruh proses rampung.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland mulai membuka perundingan diplomatik untuk meredakan ketegangan terkait status dan keamanan Greenland, menyusul pernyataan berulang Presiden AS Donald Trump yang menyatakan minat untuk menguasai wilayah Arktik tersebut.

Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan pejabat senior dari Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat telah bertemu untuk membahas kekhawatiran AS terkait keamanan kawasan Arktik. "Pertemuan ini bertujuan membahas bagaimana kami dapat menanggapi kekhawatiran Amerika Serikat mengenai keamanan Arktik, sambil tetap menghormati garis merah Kerajaan," kata kementerian tersebut dalam pernyataan resmi kepada Reuters dikutip Kamis (29/1/2026).

Perundingan ini menandai langkah diplomatik pertama setelah berbulan-bulan ketegangan antara Washington dan Kopenhagen, meskipun kedua negara sama-sama merupakan anggota pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Greenland merupakan wilayah semi-otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington telah menyiapkan mekanisme pembahasan khusus terkait Greenland. Ia menambahkan pertemuan lanjutan pada tingkat teknis akan digelar dengan pejabat dari Denmark dan Greenland. "Kami memiliki proses yang akan membawa kita pada hasil yang baik bagi semua pihak," ujar Rubio.

Ketegangan sebelumnya dipicu oleh pernyataan Trump yang berulang kali menyebut keinginan AS untuk menguasai Greenland dengan alasan kepentingan keamanan nasional, terutama terkait meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik. Pernyataan tersebut sempat memicu kritik dari Denmark, Greenland, serta sejumlah sekutu Eropa.

Situasi mulai mereda setelah Trump pekan lalu mengumumkan kerangka kesepakatan masa depan, termasuk janji tidak akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa yang menolak gagasan pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat.

Di tengah proses perundingan dengan AS, para pemimpin Denmark dan Greenland dilaporkan melakukan kunjungan ke Berlin dan Paris untuk memperkuat dukungan Eropa serta menyelaraskan posisi menjelang pembahasan lanjutan dengan AS.

Sementara, Rubio mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS bahwa posisi Washington saat ini berada dalam jalur yang konstruktif. Namun, sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengkritik pemerintahan Trump karena dinilai berisiko merenggangkan hubungan dengan sekutu NATO akibat pendekatan keras terhadap isu Greenland.