Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ), memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada Selasa (28/4/2026), sembari melanjutkan pendekatan wait and see di tengah upaya menilai dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

Berdasarkan pernyataan resmi BOJ, dewan gubernur BOJ menyepakati dengan suara 6 banding 3 untuk mempertahankan target suku bunga acuan uncollateralized overnight call rate di kisaran 0,75%.

Mayoritas anggota dewan BOJ termasuk Gubernur Kazuo Ueda memilih mempertahankan kebijakan saat ini dengan tetap mendorong kondisi moneter akomodatif.

Namun, tiga anggota dewan menyuarakan kekhawatiran meningkatnya tekanan inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga yang lebih cepat.

Anggota dewan Junko Nakagawa menilai risiko terhadap inflasi cenderung meningkat, meskipun situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, masih belum jelas.

Sementara itu, Hajime Takata berpandangan bahwa target stabilitas harga pada dasarnya telah tercapai, dengan tekanan inflasi yang kini semakin dipengaruhi oleh efek lanjutan dari kenaikan harga global.

Adapun Naoki Tamura menilai risiko inflasi sudah meningkat signifikan, sehingga suku bunga kebijakan seharusnya didekatkan ke level netral.

Ketiga anggota tersebut mengusulkan agar BOJ menaikkan target suku bunga menjadi sekitar 1,0%. Namun, usulan itu ditolak oleh mayoritas dewan.

Selain itu, BOJ juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang untuk tahun fiskal 2026 menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Di sisi lain, bank sentral tersebut secara signifikan menaikkan outlook inflasi inti menjadi 2,8% dari 1,9%, dengan target inflasi utama tetap di level 2%.

BOJ memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang berpotensi melambat seiring kenaikan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi ini diperkirakan akan menekan laba korporasi dan pendapatan riil rumah tangga.

Melansir CNBC International, Kepala ekonom Jepang di Oxford Economics Shigeto Nagai mengatakan kepada dalam program “Access Middle East” bahwa Jepang berpotensi menghadapi situasi yang sangat ringan menyerupai stagflasi pada tahun ini.

Menurutnya, pendapatan riil disposabel telah berada di zona negatif “selama beberapa waktu,” dan ia memperkirakan ekonomi Jepang akan mengalami pertumbuhan stagnan dengan inflasi di atas 2%.

Sebelumnya, Jepang nyaris terhindar dari resesi teknis pada kuartal IV/2025, dengan pertumbuhan ekonomi yang direvisi sebesar 0,3% secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ) dan 1,3% secara tahunan (year on year/YoY).

Tekanan inflasi juga kembali meningkat. Inflasi Jepang tercatat naik menjadi 1,8% pada Maret, pertama kali dalam lima bulan terakhir, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap harga energi akibat perang Iran. Pemerintah Jepang telah menghapus pajak bensin dan memberikan subsidi untuk meredam dampak lonjakan harga minyak.

Sementara itu, inflasi utama berada di level 1,5%, naik dari 1,3% pada Februari, namun masih berada di bawah target 2% bank sentral untuk bulan kedua berturut-turut.

Adapun inflasi inti yang mengecualikan harga pangan segar dan energi turun menjadi 2,4% dari 2,5% pada Februari, sekaligus menjadi level terendah sejak Oktober 2024.

”Kenaikan harga minyak mentah diperkirakan akan mendorong peningkatan harga, terutama pada energi dan barang, di tengah berlanjutnya penyesuaian harga jual oleh pelaku usaha untuk mengimbangi kenaikan upah,” ungkap BOJ.

Pada Maret 2024, BOJ mulai menaikkan suku bunga sekaligus mengakhiri kebijakan suku bunga negatif. Sejak saat itu, bank sentral secara bertahap memperketat kebijakan moneter.

Langkah terakhir dilakukan pada Desember 2025, ketika suku bunga acuan dinaikkan dari 0,5% menjadi 0,75%.

Seiring penahanan suku bunga, yen masih berada dalam tren pelemahan. Dalam sebulan terakhir, mata uang Jepang tersebut diperdagangkan di kisaran ¥159 per dolar AS.

Pelemahan lanjutan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap bank sentral untuk menaikkan suku bunga, terutama jika depresiasi nilai tukar mendorong kenaikan inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Jepang pada kuartal IV/2025 tercatat jauh lebih lemah dari perkiraan. Kondisi tersebut memperkuat urgensi kebijakan belanja proaktif yang diusung Perdana Menteri Sanae Takaichi pascakemenangan pemilu.

Berdasarkan laporan Kantor Kabinet Jepang yang dirilis Senin (16/2/2026) , produk domestik bruto (PDB) riil Jepang tumbuh 0,2% secara tahunan (annualized) pada kuartal IV/2025. Angka tersebut jauh di bawah median estimasi ekonom sebesar 1,6%.

Belanja konsumen naik tipis 0,1%, mencerminkan rapuhnya permintaan domestik di tengah tekanan inflasi yang bertahan di atas target 2% bank sentral Bank of Japan selama empat tahun hingga 2025. Sementara itu, belanja modal meningkat 0,2%.

Investasi perumahan swasta melonjak 4,8% secara riil dibanding kuartal sebelumnya, sejalan dengan ekspektasi setelah anjlok pada kuartal III akibat perubahan regulasi.

Kepala ekonom Mitsubishi UFJ Research and Consulting Shinichiro Kobayashi menilai konsumsi rumah tangga menunjukkan ketahanan, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada efektivitas kebijakan penurunan harga serta perbaikan upah riil.

“Ken­aikan suku bunga dan upah berpotensi menekan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat membatasi kemampuan mereka melakukan investasi,” ujarnya dikutip dari Bloomberg.

Dari sisi eksternal, pariwisata asing menopang pertumbuhan sepanjang 2025, namun belakangan melemah. Jumlah wisatawan asal China turun tajam setelah Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan ke Jepang menyusul pernyataan kontroversial Takaichi terkait Taiwan pada November lalu.

Secara keseluruhan, ekspor neto tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pada kuartal terakhir, meskipun ekspor barang secara bulanan mencatat kenaikan sepanjang kuartal IV.

Data terbaru ini menegaskan pemulihan ekonomi Jepang masih berlangsung tidak merata dan belum ditopang oleh pendorong pertumbuhan yang kuat selain faktor-faktor temporer.

Meski demikian, perlambatan aktivitas tersebut diperkirakan tidak akan menghalangi Bank of Japan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini.

Dari sisi fiskal, laporan ini dapat memperkuat dorongan Sanae Takaichi untuk menopang pertumbuhan melalui belanja pemerintah dan investasi terarah.

Awal bulan ini, Takaichi membawa Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan terbesar pascaperang dalam pemilu legislatif, sekaligus mengamankan mandat untuk menjalankan kebijakan ekspansifnya.

Dengan LDP menguasai dua pertiga kursi di majelis rendah, pengesahan anggaran fiskal yang dimulai April mendatang diperkirakan berjalan mulus.

Ke depan, perekonomian Jepang pada kuartal I/2026 diproyeksikan mendapat dukungan dari paket stimulus besar yang disahkan parlemen pada Desember.

Faktor krusial lainnya adalah pertumbuhan upah. Serikat pekerja tengah mengupayakan kenaikan gaji yang sejalan dengan hasil negosiasi kuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kesepakatan final dijadwalkan pada Maret.

Namun, momentum kenaikan upah masih belum merata. Perusahaan eksportir besar yang diuntungkan oleh pelemahan yen cenderung lebih royal dibandingkan perusahaan kecil yang tertekan kenaikan biaya impor. Bahkan, meskipun upah nominal meningkat stabil, upah riil tercatat turun setiap bulan sepanjang tahun lalu akibat inflasi yang persisten.

Bank sentral Jepang memperkirakan inflasi akan melandai dalam beberapa bulan mendatang, sejalan dengan data terbaru yang akan dirilis pekan ini.

“Ekspor barang tampaknya telah mencapai titik terendah, tetapi kekhawatiran muncul karena ekspor jasa dari sektor pariwisata mulai melemah. Dengan perkiraan penurunan wisatawan China selama periode Tahun Baru Imlek pada kuartal pertama, tren ini kemungkinan akan memburuk," ujar Kobayashi.

TOKYO, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang menyetujui paket stimulus senilai total 21,3 triliun yen atau 135,5 miliar dollar AS pada Jumat (21/11/2025). Angka ini setara sekitar Rp 2.267 triliun (asumsi kurs Rp 16.735 per dollar AS).

Stimulus ekonomi ini seiring dengan upaya Perdana Menteri JepangSanae Takaichi untuk mendorong perekonomian Jepang yang melambat dan menawarkan dukungan kepada konsumen yang terdampak inflasi.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (22/11/2025), paket tersebut didasarkan pada tiga pilar, yakni mengatasi kenaikan harga, mencapai perekonomian yang kuat, dan memperkuat kemampuan pertahanan dan diplomatik.

AFP/KAZUHIRO NOGI Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Paket stimulus ini merupakan yang terbesar sejak pandemi Covid-19, menurut media lokal.

Kabinet Jepang juga menyatakan akan memperluas hibah pemerintah daerah, serta memberikan subsidi untuk tagihan listrik dan gas.

Langkah-langkah dukungan tersebut akan dimulai pada Januari 2025, dengan nilai sekitar 7.000 yen atau sekitar Rp 747.214 (asumsi kurs Rp 106,7 per yen) untuk rumah tangga standar selama periode tiga bulan, menurut laporan NHK.

Di samping itu, pajak bensin akan dihapuskan.

Jepang juga berencana membentuk dana 10 tahun untuk meningkatkan kemampuan pembuatan kapal.

Jepang pun memberlakukan langkah-langkah untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2027.

Pemerintah mengatakan akan "segera menyusun" rancangan anggaran tambahan untuk mendanai langkah-langkah ini, dan berencana untuk mengesahkannya pada akhir tahun dengan bantuan dari partai-partai oposisi.

Dok. Unsplash/Dino Johannes Ilustrasi Himeji Castle atau Kastel Himeji di Hyogo, Jepang.

Partai Demokrat Liberal yang berkuasa saat ini merupakan pemerintahan minoritas, tetapi kini bersekutu dengan Partai Inovasi Jepang.

Bersama-sama, mereka memegang 231 kursi, kurang dua kursi dari mayoritas di Majelis Rendah Jepang yang beranggotakan 465 orang.

Takaichi mengatakan kepada wartawan, pemerintah akan menggunakan pendapatannya untuk mendanai paket tersebut, dan kekurangannya akan ditutupi melalui penerbitan obligasi pemerintah.

Ia mengatakan, jumlah obligasi pemerintah kemungkinan akan lebih rendah daripada 42,1 triliun yen yang diterbitkan tahun lalu setelah anggaran tambahan, menekankan bahwa pertimbangan penuh telah diberikan pada keberlanjutan fiskal.

Jesper Koll, direktur ahli di perusahaan jasa keuangan Monex Group yang berbasis di Tokyo, mengatakan langkah Takaichi akan mengguncang pasar obligasi pemerintah Jepang.

Obligasi Jepang telah mengalami aksi jual, dengan imbal hasil (yield) JGB 10-tahun mencapai level tertinggi sejak 2008 pada Kamis (20/11/2025), di angka 1,817 persen.

Imbal hasil tersebut turun 3 basis poin menjadi 1,785 persen pada Jumat.

Koll mengatakan meskipun Takaichi telah memenuhi janji kampanyenya dengan anggaran yang lebih besar dari perkiraan, fokusnya tampaknya lebih pada populisme jangka pendek dan sekali jadi, alih-alih pada insentif untuk perubahan struktural yang positif.

Kekhawatiran ekonomi Jepang

Paket stimulus dari pemerintahan Takaichi muncul ketika inflasi di Jepang secara konsisten melampaui target bank sentral, dengan pernyataan dari pejabat senior tentang pertumbuhan harga yang memicu kekhawatiran baru.

"Langkah-langkah dukungan pendapatan dan harga menawarkan dorongan jangka pendek dan sekali pakai bagi daya beli masyarakat, tetapi tidak akan menyelesaikan tekanan inflasi fundamental," kata Koll.

SHUTTERSTOCK/LIGHTSPRING Ilustrasi inflasi.

Ia menambahkan bahwa untuk mengatasi inflasi, perekonomian Jepang membutuhkan reformasi sisi penawaran, bukan stimulus sisi permintaan.

Angka inflasi utama untuk Oktober 2025 naik menjadi 3 persen dari 2,9 persen, bertahan di atas target Bank of Japan (BoJ) sebesar 2 persen selama 43 bulan berturut-turut.

Sementara itu, inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan segar, berada di angka 3 persen.

Gubernur BoJ Kazuo Ueda mengatakan kepada parlemen Jepang bahwa pihaknya harus mewaspadai yen yang lemah dapat memengaruhi inflasi dasar dengan mendorong kenaikan biaya impor dan harga secara umum.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama juga memperingatkan volatilitas yen dan dilaporkan mengisyaratkan kemungkinan intervensi di pasar.

Ia mengatakan bahwa "khawatir dengan pergerakan tajam dan sepihak baru-baru ini di pasar mata uang," lapor Reuters.

Kekhawatiran inflasi diperparah oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi Jepang, dengan PDB dalam tiga bulan hingga September mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam enam kuartal.

Perekonomian Jepang menyusut 0,4 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara secara tahunan mengalami kontraksi 1,8 persen, menurut data pemerintah yang dirilis pada awal pekan ini.

Namun, data perdagangan Oktober 2025, yang dirilis Jumat, memberikan sedikit kelegaan bagi negara tersebut.

Ekspor Jepang naik 3,6 persen secara tahunan dan melampaui ekspektasi karena ekspor ke Asia dan Eropa mengimbangi penurunan barang yang dikirim ke AS.

KOMPAS.com - Ekonomi Jepang turun 1,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2025. Penurunan ini lebih kecil dari perkiraan, dengan konsumsi pemerintah dan swasta membantu menahan pelemahan.

Menurut data pemerintah yang dirilis Senin (17/11/2025), PDB Jepang menyusut 0,4 persen secara kuartalan pada periode Juli–September. Ini menjadi kontraksi pertama dalam enam kuartal.

Angka tersebut lebih baik dari proyeksi jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kontraksi 2,5 persen secara tahunan dan 0,6 persen secara kuartalan.

Permintaan publik naik 2,2 persen secara tahunan, ditopang konsumsi pemerintah. Sementara itu, permintaan swasta turun 1,8 persen akibat penurunan investasi residensial lebih dari 32 persen.

Ekspor juga melemah, turun 4,5 persen secara tahunan dan 1,2 persen dibanding kuartal sebelumnya. Pada kuartal II, ekspor sempat naik 2,3 persen.

Di pasar keuangan, yen melemah tipis terhadap dolar AS. Indeks Nikkei 225 terkoreksi 0,29 persen, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik 3 basis poin menjadi 1.73 persen.

Ekspor Jepang sebelumnya tertekan selama empat bulan sejak Mei akibat tarif AS. Namun, ekspor kembali tumbuh pada September setelah Jepang dan Washington mencapai kesepakatan dagang pada Juli.

Tarif AS terhadap produk Jepang diturunkan dari 25 persen menjadi 15 persen, berlaku 7 Agustus.

Konsumsi domestik turut menahan kontraksi. Konsumsi pemerintah naik 0,5 persen dan konsumsi swasta meningkat 0,1 persen dibanding kuartal sebelumnya.

Permintaan publik secara keseluruhan tumbuh 0,5 persen kuartalan dan menyumbang 0,1 poin persentase terhadap ekonomi.

Sebaliknya, permintaan swasta menjadi penekan utama PDB. Permintaan ini turun 0,4 persen kuartalan dan mengurangi pertumbuhan 0,3 poin persentase, seiring anjloknya investasi residensial sebesar 9,4 persen.

Harumi Taguchi, Principal Economist S&P Global Market Intelligence, memperkirakan ekonomi akan kembali pulih.

Ia menilai dampak regulasi perumahan baru akan berkurang. Jepang mewajibkan standar konservasi energi lebih ketat untuk proyek baru mulai 1 April 2024.

Taguchi menambahkan bahwa meredanya ketidakpastian tarif AS dan kesepakatan AS–China menurunkan tarif timbal balik ikut mendorong pesanan dari Jepang.

Lemahnya pertumbuhan diperkirakan memperkuat rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menggenjot stimulus ekonomi.

Pemerintah disebut menyiapkan paket dengan fokus investasi “berani dan strategis” pada manajemen krisis dan sektor pertumbuhan.

Mengutip draf yang diperoleh Reuters, pemerintah Jepang akan menambah belanja “tanpa ragu” untuk mendukung ekonomi yang mulai keluar dari stagnasi.

Investasi juga akan diarahkan ke sektor pertumbuhan utama, seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan industri perkapalan.

Nikkei sebelumnya melaporkan nilai paket stimulus tersebut lebih dari 10 triliun yen (64,63 miliar dollar AS). Program ini mencakup subsidi listrik dan gas, serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah untuk menaikkan upah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Jepang kontraksi. Dalam data terbaru, Senin (17/11/2025), ekonomi Negeri Sakura menyusut 0,4% dalam tiga bulan, dari Juli hingga September.

Hal ini diyakini menjadi dampak tarif Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan pemerintah Presiden Donald Trump. Sementara, pemerintahan Perdana Menteri (PM) baru Sanae Takaichi masi sedang mempersiapkan paket stimulus besar.

Sebenarnya, data kuartal-ke-kuartal untuk produk domestik bruto (PDB) di kuartal-II (Q3) ini, melampaui ekspektasi pasar sebesar minus 0,6%. Tetapi merupakan kontraksi pertama sejak tiga bulan pertama tahun 2024.

Angka awal yang disesuaikan secara musiman ini menyusul pertumbuhan sebesar 0,6%, direvisi naik dari data sebelumnya sebesar plus 0,5%, untuk kuartal April hingga Juni (Q2). Data dari kantor kabinet juga menunjukkan bahwa investasi residensial yang lemah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, para pejabat perdagangan pada bulan Juli mencapai kesepakatan yang memungkinkan AS menurunkan tarif barang-barang Jepang menjadi 15% dari ancaman 25%. Mobil Jepang sendiri dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, yaitu 27,5%, dan pengurangan menjadi 15% baru berlaku pada pertengahan September.

Perlu diketahui, nilai ekspor mobil Jepang ke AS merosot 24% secara tahunan pada bulan September. Ini menjadi sebuah pukulan telak bagi sektor otomotif yang menyumbang sekitar delapan persen lapangan pekerjaan di negara Asia tersebut