Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan layananbuy now pay later(BNPL) atau paylaterdi industri pembiayaan yang kian masif memunculkan kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko gagal bayar.

Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan BNPL. Aturan turunan ini akan mengatur strategi pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan yang bergerak di layananpaylater.

“Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Agusman menuturkan bahwa pihaknya menilai kepemilikan multi-akun BNPL dapat meningkatkan eksposur utang debitur dan berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar.

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," tegasnya.

Sebagai informasi, pembiayaan BNPL oleh multifinance pada kuartal I/2026 tumbuh 55,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp12,81 triliun. Pertumbuhan itu didorong oleh meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Sementara itu, Non-Performing Financing (NPF) gross BNPL sejak Januari 2025 hingga Maret 2026 masih tetap dalam level terjaga atau di bawah batas ambang 5%.

Per Maret 2026, NPF gross tercatat 2,51%. Adapun, NPF gross tertinggi terjadi pada April 2025 sebesar 3,78%. Sementara itu, NPF terendah terjadi pada Maret 2026 atau 2,51%.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyerahkan keputusan kebijakan itu kepada OJK. Menurut Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, regulator yang lebih memahami perkembangan dan kondisi industri paylater saat ini.

Meski demikian, Suwandi menilai rencana pembatasan tersebut bisa berdampak positif bagi industri. Dia yakin bahwa dalam menetapkan rencana kebijakan itu, OJK sudah memiliki kajian akademisnya.

“Ya itu mungkin OJK sudah melihat dan sudah ada kajian akademisnya gitu loh. Ya tentu dengan yang ada sekarang mungkin sudah dirasakan cukup ya kan cukup banyak juga pemain BNPL-nya hari ini,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Dia pun pernah berpandangan bahwa risiko gagal bayar sebagai ancaman utama yang perlu diwaspadai perusahaan penyedia layanan BNPL. Sebab itu, proses persetujuan BNPL yang sepenuhnya berbasis sistem tanpa tatap muka menuntut infrastruktur teknologi yang kuat.

"Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari proses approval ini sendiri," katanya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Suwandi mengatakan pertumbuhan BNPL yang pesat didorong oleh basis yang masih kecil, kemudahan akses, dan fleksibilitas waktu penggunaan.

Outlook BNPL

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat layanan BNPL saat ini memang perlu diperketat, diawasi, dan diatur ulang. Dia khawatir, tanpa pengaturan yang ketat, industri BNPL dapat menghadapi persoalan serupa pinjaman online (pinjol), yakni banyak masyarakat yang gagal bayar.

Kendati demikian, dia melihat BNPL tetap memilikioutlookyang baik dan akan meningkat pada tahun ini. Terlebih, segmen kaum muda di Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Kemudian juga kegandrungan anak-anak muda kita untuk membeli produk-produk yang branded, produk-produk terbaru yang berkualitas dan mahal kan gitu kan. Sebab itu, memang kalau bisa BNPL ya mereka seneng sekali,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Dia mengingatkan bahwa dengan potensi itu, perusahaan yang menyediakan BNPL harus bisa memastikan memberikan pinjaman kepada konsumen yang memiliki kemampuan membayar, supaya risiko kredit bermasalah tetap terjaga.

“Karena kalau angkanya ningkat, ningkat gitu loh, tapi risiko ancamannya itu adalah gagal bayar, gagal pengembalian. Itu yang hal yang pasti gitu,” sebutnya.

Lebih lanjut, Heru berpendapat rencana kebijakan OJK yang akan membatasi multi-akun bisa berdampak pada industri. Namun, tantangannya terletak pada kepastian apakah itu bisa berjalan atau tidak.

“Kan seperti di pinjol ya, kan seolah sudah ada aturan tapi kan juga banyak yang seolah tidak mematuhi gitu ya. Atau mungkin juga ternyata bisa dikadali ya, orang tetap bisa meminjam pinjol dari beberapa penyedia,” singgungnya.

Sebab itu, selain membatasi kepemilikan akun, Heru berpendapat pembatasan untuk nilai pinjaman perlu diatur dan harus disesuaikan dengan kemampuan orang untuk membayar atau mencicil.

Di lain sisi, dia juga berpandangan perusahaan perlu memberikan layanan BNPL untuk hal produktif, sehingga penerima pinjaman juga bisa membayar cicilannya.

“Jadi memang harus yang dicek nih apakah barang yang dibutuhkannya itu memang dibutuhkan dan dia mampu membayar. Mampu membayar harus dicek lagi ini bayarnya dari mana, apakah dia punya pendapatan atau apa. Kalau enggak punya pendapatan udah pasti nggak bisa bayarlah,” tegasnya.

Sementara itu, PT Akulaku Finance Indonesia menilai ada dua faktor utama yang membuat pembiayaan buy now pay later (BNPL) bisa tumbuh solid dan berkelanjutan pada 2026.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor berujar faktor pertama adalah meningkatnya adopsi layanan keuangan digital yang membuat akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mudah dan inklusif, khususnya bagi segmenunderserved.

“Kedua, adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap solusi pembayaran yang fleksibel dan instan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun konsumsi gaya hidup,” katanya kepada Bisnis.

Melihat dua faktor itu, dia menegaskan BNPL akan tetap menjadi produk pembiayaan inti Akulaku Finance, yang didukung tidak hanya oleh pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga oleh tingginya tingkat penggunaan berulang (repeat usage) dan frekuensi transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan segmen tersebut yang makin pesat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan aturan turunan tersebut akan mengatur strategi pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan yang bergerak di layanan paylater.

"Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform," tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip Minggu (10/5/2026).

OJK menilai kepemilikan multi-akun BNPL dapat meningkatkan eksposur utang debitur dan berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar.

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," tegas Agusman.

Pembiayaan BNPL oleh multifinance pada kuartal I/2026 tumbuh 55,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp12,81 triliun, didorong meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat termasuk pada momentum Ramadan dan Lebaran.

Di tengah pertumbuhan tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengingatkan risiko gagal bayar sebagai ancaman utama yang perlu diwaspadai. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan proses persetujuan BNPL yang sepenuhnya berbasis sistem tanpa tatap muka menuntut infrastruktur teknologi yang kuat.

"Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari proses approval ini sendiri," kata Suwandi kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Suwandi mengatakan pertumbuhan BNPL yang pesat didorong oleh basis yang masih kecil, kemudahan akses, dan fleksibilitas waktu penggunaan.

"24 jam [bisa pinjam lewat BNPL]. Coba masuk jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam berapa pun bisa dan tanpa tatap muka. Ya, pastinya akan tumbuh cepat," sebutnya.

Dia menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat agar pembiayaan BNPL dikelola dengan bijak, meski nilainya relatif kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan pembiayaan layanan beli sekarang bayar nanti aliasbuy now pay later(BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance kian melesat pada awal 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL per Februari mencapai Rp12,59 triliun atau tumbuh 53,53% (year on year/YoY), dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross sebesar 2,79%. Sebelumnya, pada Januari 2026, pertumbuhan BNPL bahkan tercatat lebih tinggi yakni 71,13% YoY.

Melihat tren itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan penyaluran pembiayaan BNPL akan tetap tumbuh positif pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan ekosistem digital serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang fleksibel.

“Khususnya dari segmen usia produktif dan masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan formal,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Sebab itu, Agusman mengingatkan agar perusahaan yang menghadirkan layanan BNPL tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pemenuhan ketentuan yang berlaku, dan perlindungan konsumen.

“OJK terus melakukan penguatan pengaturan terhadap industri BNPL yang antara lain mencakup aspek penyelenggaraan kegiatan usaha, tata kelola, manajemen risiko dan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Untuk memperketat pengawasan BNPL, OJK telah menerbitkan POJK 32/2025 yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat manajemen risiko industri BNPL. Saat ini, juga sedang menyusun ketentuan pelaksanaan bagi BNPL Perusahaan Pembiayaan yang antara lain mengatur mengenai batasan usia, penghasilan dan pembiayaan debitur.

Agusman memastikan pengawasan juga terus dilakukan, baik secaraonsitemaupunoffsite, guna memastikan seluruh penyelenggara menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan konsumen, meningkatkan transparansi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perkembangan layanan keuangan digital,” tuturnya.

Tumbuh Melesat, Risiko Mengintai

Di saat pembiayaan BNPL multifinance terus melesat, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengingatkan risiko utama yang perlu diwaspadai adalah terkait dengan gagal bayar.

“Jadi, ya, harus hati-hati sebelum menyetujui kredit, di dalam sistem yang dibuat untuk menyetujui, karena memang tanpa tatap muka, persetujuannya juga karena secara sistem, ya itu mesti ada sistem yang kuat mendukung dari prosesapprovalini sendiri,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, pembiayaan BNPL bisa bertumbuh pesat karena basisnya masih kecil, aksesnya mudah dan aplikasi bisa mengayuhcash flow, serta kapanpun bisa diakses.

“24 jam [bisa pinjam lewat BNPL]. Coba masuk jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1, jam berapa pun bisa dan tanpa tatap muka. Ya, pastinya akan tumbuh cepat,” sebutnya.

Namun, Suwandi kembali menegaskan dirinya berpesan pada pelaku BNPL untuk bisa meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat, bahwa pembiayaan, meskipun nilainya relatif kecil, tetap merupakan utang yang harus dikelola dengan bijak.

Jika tidak disadari, akumulasi dari beberapa transaksi dengan nominal kecil dapat menumpuk dan berpotensi meningkatkan beban keuangan pengguna di kemudian hari.

Selain itu, dia turut mengingatkan kepada perusahaan yang memiliki layanan BNPL untuk mematuhi semua peraturan yang ada dari regulator yakni OJK.

“Bagi yang meminjam, harapan saya juga sebelum meminjam, ya dihitung dulu kemampuan masing-masing. Saya minjamnya udah berlebihan belum nih? Oh, kalau berlebihan ya udahlah. Cicil-cicil dulu, lunas. Karena ini kan sebenarnya proses yang harus disampaikan oleh pelaku-pelaku BNPL, maupun masyarakatnya sendiri juga harus peka, tahu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suwandi juga berharap para perusahaan yang memiliki BNPL harus memiliki keseimbangan terkait dengan pertumbuhannya, jangan hanya yang sifat pembiayaannya untuk konsumtif, tetapi juga perlu menyasar ke yang produktif.

“Jadi, proyeksinya [BNPL] saya yakin tetap masih tumbuh, tapi pesan saya adalah sebaiknya tumbuh dengan sehat,” kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) tersebut.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilai risiko utama yang perlu diwaspadai adalah peningkatan gagal bayar (over leveragekonsumen),fraud, dan kualitasunderwriting.

Sebab demikian, mitigasi yang bisa dilakukan adalah mencakup penguatancredit scoringberbasis data alternatif, pembatasan limit adaptif, monitoring perilaku pembayaran, serta edukasi konsumen.

“Kemudian, kolaborasi dengan regulator dan penggunaan teknologiartificial intelligence[AI] juga krusial saat ini,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

BNPL jadi Solusi Jangka Pendek

Menurut Heru, segmen BNPL saat ini didominasi oleh generasi muda, first-jobber danunbanked/underbanked. Hal ini karena mereka tertarik oleh fleksibilitas pembayaran, kemudahan akses, serta tidak memerlukan kartu kredit. Dengan demikian, BNPL menjadi solusi likuiditas jangka pendek.

“Sebab itu, menurut saya, BNPL masih akan tumbuh kuat, tetapi lebih moderat. Namun, agaknya fokus akan bergeser ke kualitas portofolio, profitabilitas, dan pengelolaan risiko yang lebihprudent. Regulasi juga akan semakin memperkuat stabilitas industri,” tegasnya.

Senada, PT Kredivo Finance Indonesia memandang paylater di industri multifinance berperan sebagai alat bantu perencanaan keuangan jangka pendek dan sudah menjadi preferensi masyarakat sebagai metode pembayaran sehari-hari.

SVP Marketing & Communications Kredivo, Indina Andamari mengatakan hal itu tercermin dari momentum Ramadan yang kembali mendorong peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Pada periode Ramadan 2026, pertumbuhan volume transaksi PayLater Kredivo sebesar 27% dan nilai transaksi tumbuh sebesar 26% (YoY).

“Pertumbuhan ini turut diperkuat oleh peningkatan pengguna baru sebesar 31%, menunjukkan semakin luasnya adopsi layanan ini sebagai solusi pengelolaan arus kas di tengah kebutuhan musiman yang meningkat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Di tengah pertumbuhan tersebut, menurutnya pola penggunaan paylater menunjukkan pergeseran ke yang lebih terarah. Dominasi tenor satu bulan menjadi indikasi bahwa layanan ini semakin dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengelola kebutuhan jangka pendek secara lebih terukur, terutama menjelang momen gajian dan pencairan THR.

“Jadi, hal yang menarik dari Ramadan tahun ini bukan hanya pertumbuhan transaksinya, tetapi bagaimana masyarakat mulai mengatur pengeluaran dengan lebih strategis,” sebut Indina.

Dia meneruskan, selaras dengan tren tersebut, rata-rata nilai transaksi per pengguna yang berada di kisaran Rp800.000—1,5 juta dengan rata-rata jumlah transaksi per pengguna sebanyak 4—5 kali.

“Hal ini menunjukkan bahwa PayLater digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan prioritas secara bertahap, tidak hanya untuk transaksi bernilai besar, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari yang berulang. Hal ini juga ditunjukkan dengan tumbuhnya volume transaksi kategori groceries hingga 160% dibandingkan periode Ramadan tahun 2025,” jelasnya.

Sebab demikian, Kredivo menegaskan akan terus mendorong pertumbuhan yang sehat melalui melalui ekspansi yang terukur, penguatan manajemen risiko, penerapan prinsipresponsible lendingserta edukasi keuangan.

“Tujuannya agar PayLater tidak hanya memudahkan, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pengguna dan ekosistem,” tutup Indina.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) mengumumkan penghentian kegiatan usaha anak usahanya di bidang fintech P2P lending yang bernama PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau Pinjam Modal, dalam perkembangan terbaru "seleksi alam" pinjaman online (pinjol).

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda melihat industri pinjaman daring (pindar) saat ini sudah dalam tahap seleksi alam, sehingga hanya pelaku usaha yang beroperasi lebih efisien akan mampu bertahan.

“Nampaknya, Pinjam Modal tidak bisa bertahan, terlebih bergerak di pinjaman sektor produktif yang tengah mengalami turbulensi di tahun ini. Jadi saya rasa cukup wajar mereka akhirnya menarik diri dari industri pinjaman daring,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Selain itu, Huda menilai BFI Finance yang memiliki lisensi perusahaan pembiayaan atau multifinance memiliki potensi untuk menggarap industri buy now pay later (BNPL).

Dia memprediksi pertumbuhan industri BNPL akan menjadi primadona tahun ini dengan pertumbuhan di atas 50%. Apabila terealisasi, laju itu akan mengalahkan pertumbuhan pinjaman daring.

Meski begitu, dia memproyeksikan industri pindar masih akan tumbuh positif double digit. Hal ini didorong oleh permintaan yang masih tinggi dan masih adanya kesenjangan pembiayaan (credit gap).

Sebab demikian, dia kembali menekankan jika ada pindar yang menutup usahanya, maka memang sudah seleksi alam saja. Meskipun, di satu sisi ada juga faktor bahwa pangsa pasar yang terlalu kecil karena persaingan yang ketat.

“Dan ada juga faktor yang memang kredit macetnya cukup tinggi. Risiko di pinjaman daring ini tinggi, maka ya risiko keluar dari industri juga akan mengikuti,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI pada Jumat (20/2/2026), manajemen BFI Finance menyatakan perseroan selaku entitas induk dari PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) atau yang dikenal dengan Pinjam Modal telah menerima Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang menyetujui penghentian kegiatan usaha anak usaha tersebut.

"PT FIT telah mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini permohonan tersebut sedang dalam proses," demikian penjelasan BFI Finance.

Merujuk dari situs resmi Pinjam Modal, P2P lending ini didirikan dan meluncurkan website pada 2017. Setahun setelahnya, Pinjam Modal terdaftar di OJK dan merilis aplikasi versi Android. Kemudian, pada 2020 penyelenggara pinjaman online ini terlisensi oleh OJK dan kemudian mengembangkan layanan supply chain financing menjadi 3 produk yaitu PinjamModal Inventory, PinjamModal Usaha, dan PinjamModal Toko pada 2021.

Pinjam Modal mencatat transaksi bisnis hingga Rp3,2 triliun pada 2022. Adapun, tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 yang tertera di situs perusahaan berada pada level 95,06%.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY) menjadi Rp11,94 triliun. NPF gross pun terjaga di level 2,73%

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat lonjakan pertumbuhan itu menunjukkan dua hal utama. Pertama, permintaan masih sangat kuat dan ruang ekspansi belum jenuh.

“Kedua, ekonomi masyarakat saat ini nampaknya lagi sulit, sehingga menggunakan BNPL,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, meski NPF gross tercatat 2,73% yang artinya masih terjaga dan menunjukkan fundamental industri tetap sehat, perlu juga dicermati lebih dalam distribusinya di masing-masing pelaku usaha.

Oleh karena itu, Heru memperkirakan layanan BNPL di industri multifinance akan tetap tinggi meski cenderung lebih moderat, karena basisnya semakin besar dan pengawasan risiko yang lebih ketat.

“BNPL akan makin terintegrasi dengan ekosistem digital dan ritel, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembiayaan konsumtif jangka pendek yang semakin mainstream, terutama di segmen urban dan semi-urban,” jelasnya.

Heru melanjutkan, pada 2026 layanan BNPL akan bertumbuh karena meningkatnya transaksi e-commerce, pembayaran digital, promosi merchant, serta preferensi konsumen terhadap cicilan tanpa kartu kredit. Kemudian, stabilitas daya beli kelas menengah turut berperan.

Dia menilai segmen yang paling banyak memanfaatkan BNPL umumnya adalah generasi muda, baik milenial dan Gen Z, pekerja awal karier, serta konsumen yang belum memiliki akses kartu kredit.

“Sementara untuk produk, yang banyak adalah produk fashion, elektronik, dan kebutuhan gaya hidup biasanya menjadi kategori dengan penggunaan BNPL tertinggi,” sebutnya.

Lebih jauh, Heru membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam menjaga kualitas pembiayaan di tengah pertumbuhan penyaluran kredit BNPL yang tinggi.

Caranya adalah perusahaan perlu memperkuat credit scoring berbasis data alternatif, integrasi dengan biro kredit, serta pemantauan perilaku pembayaran secara real time.

“Penetapan limit adaptif dan segmentasi risiko penting agar ekspansi tetap selektif. Edukasi literasi keuangan juga krusial. Selain itu, kolaborasi dengan merchant untuk mengendalikan fraud serta strategi penagihan berbasis analitik dapat menjaga NPF tetap terkendali di tengah pertumbuhan tinggi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akulaku Finance Indonesia optimistis layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) di industri multifinance memiliki ruang pertumbuhan pada 2026 ini.

Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, menilai hal itu didorong dengan meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital.

“Dan kebutuhan masyarakat terhadap skema pembayaran yang lebih fleksibel untuk konsumsi ataupun aktivitas produktif,” katanya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Kendati demikian, Perry turut menekankan bahwa pertumbuhan yang tinggi nantinya tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang disiplin, terutama di tengah kondisi makroekonomi yang masih dinamis.

“Ke depan, perusahaan akan terus mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan melalui penyaluran pembiayaan yang terukur, penguatan manajemen risiko, serta penerapan tata kelola dan perlindungan konsumen yang baik,” bebernya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan beli sekarang bayar perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat 75,05% (year on year/YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05% [YoY] atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan Non-Performing Financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Menilik perbandingannya secara bulanan, pembiayaan BNPL mengalami kenaikan 6,23% (month to month/MtM) dari Rp11,24 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat sebesar 75,05% year-on-year (YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05 persen YoY atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan Non-Performing Financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), pembiayaan BNPL mengalami kenaikan 6,23% MtM dari Rp11,24 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) ataupaylater. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.