Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later(BNPL) perusahaan pembiayaan terus mengalami pertumbuhan signifikan hingga akhir 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan BNPL pada Desember 2025 meningkat sebesar 75,05% year-on-year (YoY).

“Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan Buy Now Pay Later [BNPL] oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05 persen YoY atau menjadi Rp11,94 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Agusman melanjutkan Non-Performing Financing (NPF) gross layanan BNPL masih dalam kondisi terjaga, yakni pada posisi 2,73%.

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), pembiayaan BNPL mengalami kenaikan 6,23% MtM dari Rp11,24 triliun.

Sebagai informasi, OJK telah menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) ataupaylater. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 yang mengatur layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater. Namun, dalam aturan tersebut tidak memuat pelarangan praktik gesek tunai (gestun).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman menjelaskan alasan larangan gestun tidak disebutkan secara eksplisit dalam POJK 32/2025 karena praktik tersebut tidak termasuk dalam layanan BNPL.

“Praktik gestun pada prinsipnya tidak memenuhi kriteria layanan Buy Now Pay Later (BNPL), karena tidak terdapat transaksi pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi dasar pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 huruf a POJK 32/2025,” jelas Agusman dalam jawaban tertulis RDKB Desember 2025 virtual, Jumat (9/1/2026).

Meski begitu, OJK tetap mengawasi praktik-praktik seperti gestun karena memang bisa meningkatkan risiko gagal bayar. “OJK terus melakukan pengawasan berbagai praktik yang berpotensi meningkatkan risiko, termasuk gestun, dan mendorong Penyelenggara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas pembiayaan dan perlindungan konsumen,” lanjut Agusman.

Untuk diketahui, POJK 32/2025 ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, ekonom menilai regulasi tersebut masih menyisakan celah karena belum mengatur secara tegas praktik gestun. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai POJK tersebut belum memuat larangan gestun, padahal praktik itu kerap menjadi pemicu tingginya gagal bayar atau galbay.

“Meskipun memang ada pelarangan dari masing-masing platform, tetapi belum ada aturan larangan yang tegas soal gestun,” tegasnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Adapun, sebelumnya OJK melaporkan porsi kredit paylater perbankan tercatat sebesar 0,32% dari total kredit perbankan dan terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

Per November 2025, baki debet kredit BNPL perbankan sebagaimana dilaporkan melalui SLIK, tumbuh 20,34% yoy menjadi Rp26,20 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,47 juta dan NPL gross sebesar 2,04%.

Sementara, pembiayaan paylater oleh Perusahaan Pembiayaan pada November 2025 meningkat sebesar 68,61% yoy, atau menjadi Rp11,24 triliun dengan NPF gross sebesar 2,78%.

(Penulis: Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) atau paylater, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 32/2025.

Menanggapi hal tersebut, PT Akulaku Finance Indonesia menyambut baik penerbitan POJK 32/2025, dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis paylater yang lebih sehat dan sustainable.

“Dengan mempertimbangkan tata kelola yang baik termasuk proses akuisisi nasabah yang lebih transparan dan lebih baik untuk menjaga kualitas pembiayaan,” ucap Direktur Keuangan Akulaku Aan Setiawan kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Menurut Aan, perlindungan konsumen dan data pribadi juga sangat relevan karena bisnis paylater dilakukan secara digital, sehingga memang perlu adanya perhatian dari regulator.

Imbas terbitnya POJK 32/2025, dia berpendapat perusahaan pembiayaan paylater perlu terus memperkuat model akuisisi nasabah dengan melakukan peningkatan model scoring nasabah, serta penggunaan data pihak ketiga untuk membantu mengakses profil calon nasabah.

“Di sisi lain perusahaan juga perlu terus melakukan data analytics untuk memastikan model akuisisi nasabah masih relevan dan menghasilkan kualitas pembiayaan sesuai yang diharapkan,” tuturnya.

Akulaku Finance Indonesia, kata Aan, akan terus menerapkan strategi bisnis yang sejalan dengan ketentuan OJK, yakni meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat dengan menyeimbangkan kualitas aset pembiayaan yang terjaga.

Kemudian, imbuhnya, perusahaan juga akan terus memperkuat kerja sama atau partnership, baik dengan mitra online (marketplace) maupun merchantoffline untuk terus menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis.

“Perusahaan juga terus melakukan diversifikasi sumber pendapatan serta mengelola biaya operasional dengan lebih optimal termasuk pengelolaan biaya dana, biaya kredit serta biaya operasional lainnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Aan membeberkan per November 2025 ini perusahaan mencatatkan pertumbuhan bisnis pembiayaan sesuai target, dengan tumbuh double digit dan NPF terjaga di bawah 1,5%.

Sebagai informasi, OJK mencatat berdasarkan SLIK, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Oktober 2025 meningkat sebesar 69,71% (year on year/YoY), menjadi Rp10,85 triliun. Adapun, NPF gross sebesar 2,79%.

Untuk diketahui, POJK 32/2025 ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru terkait produk buy now pay later (BNPL) atau paylater.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa
keuangan.

Dalam rilis pada Rabu (24/12/2025), pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dalam POJK 32 Tahun 2025 diatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Secara rinci, bank umum dapat menyelenggarakan BNPL dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan bagi bank, sementara Perusahaan Pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL.

Kemudian, penyelenggaraan BNPL dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

POJK ini juga mengatur karakteristik BNPL, antara lain ditujukan untuk membiayai pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai, tanpa agunan, memiliki batas plafon tertentu, serta dilakukan melalui sistem elektronik dengan skema pembayaran angsuran yang disepakati.

Ismail menambahkan dalam penyelenggaraannya, Bank Umum dan Perusahaan
Pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, serta pelindungan data pribadi nasabah/debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam POJK ini juga diatur kewajiban penyelenggara BNPL untuk memberikan keterbukaan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada calon nasabah/debitur dan/atau nasabah/debitur.

Informasi tersebut antara lain mencakup sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta informasi lain yang ditetapkan oleh OJK. Kewajiban keterbukaan informasi ini bertujuan agar konsumen dapat mengambil keputusan pembiayaan secara sadar dan bertanggung jawab.

Selain itu, diatur juga mengenai mekanisme penagihan, pelaporan kepada OJK, serta ketentuan penghentian penyelenggaraan BNPL, baik atas inisiatif penyelenggara maupun atas perintah OJK.

"OJK juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan tertentu, termasuk penetapan batas maksimum manfaat ekonomi bagi Perusahaan Pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL, dengan mempertimbangkan kepentingan publik, stabilitas sistem keuangan, dan persaingan usaha yang sehat."

POJK 32 Tahun 2025 mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025. "Dengan berlakunya POJK ini, OJK berharap layanan BNPL dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, mendukung inklusi keuangan, serta tumbuh secara bertanggung jawab dalam kerangka pengawasan yang efektif," jelas Ismail.

Adapun pokok ketentuan yang diatur dalam POJK 32 Tahun 2025, antara lain:

1. ketentuan umum;
   
2. lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL;
   
3. penyelenggaraan BNPL, yang meliputi:
   a. karakteristik BNPL;
   b. penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah;
   c. prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen;
   d. kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL;
   e. prinsip pelindungan data pribadi;
   f. kerja sama penyelenggaraan BNPL dengan pihak lain; dan
   g. keterbukaan informasi,
   
4. penagihan;
5. pelaporan;
6. penghentian penyelenggaraan BNPL;
   
7. ketentuan lain-lain;
   
8. ketentuan peralihan; dan
   
9. ketentuan penutup.