Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membocorkan hasil pertemuan dengan deretan pengusaha di kediaman pribadinya sepanjang pekan ini. Dia menyebut, hasil pertemuan dengan para crazy rich dan konglomerat hingga larut malam itu meminta untuk jangan mencurangi peraturan.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam gelaran sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara pada Jumat (14/2/2026).

Presiden juga mengakui praktik korupsi memang masih terlalu banyak di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya menghabisi korupsi di Tanah Air. Politisi Partai Gerindra itu pun mengatakan pemerintah tengah berupaya menegakkan hukum, termasuk di dunia usaha. Prabowo juga menekankan agar pengusaha harus mematuhi aturan yang ada.

"Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan: Sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan," ungkap Prabowo dalam sambutannya di Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat (14/2/2026).

Di sisi lain, menurutnya birokrasi pemerintahan pun harus berjalan dengan benar.

"Ada yang sampaikan ke saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan: I am more afraid of my bureaucrats than I am afraid of Adolf Hitler," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo memang telah beraudiensi dengan deretan pengusaha. Pada Selasa (10/2/2026), Prabowo menggelar pertemuan dengan lima konglomerat Tanah Air antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), hingga Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Sehari sebelumnya, Prabowo pun menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang digelar pada Senin (9/2/2026) dihadiri deretan pengusaha Apindo mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, hingga Hendra Widjaja.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan sederet pengusaha mulai dari Prajogo Pangestu hingga Sugianto Kusumo atau Aguan di Hambalang, Bogor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha mencurahkan keluhannya ke Presiden.

Dalam sepekan ini, Prabowo menggelar dua kali pertemuan dengan sederet pengusaha. Pada Selasa (10/2/2026), Prabowo menggelar pertemuan dengan lima konglomerat Tanah Air antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), hingga Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Sehari sebelumnya, Prabowo pun menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang digelar pada Senin (9/2/2026) dihadiri deretan pengusaha Apindo mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, hingga Hendra Widjaja.

Airlangga menjelaskan bahwa dalam pertemuan, Presiden Prabowo meminta agar pelaku usaha yang berada di sektor riil terus mendorong peningkatan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, deretan pengusaha pun mencurahkan keluhannya.

"Ya tentu mereka seperti biasa sudah melaporkan sebelumnya karena mereka sangat khawatir terhadap barang impor yang bisa mengganggu kelancaran produksi daripada industri nasional," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Airlangga menambahkan bahwa sebetulnya Pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah, di antaranya melalui berbagai safeguard.

Dalam keterangan tertulis, pertemuan antara Prabowo dan deretan pengusaha itu di antaranya membahas terkait kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Prabowo menyerap berbagai masukan dari deretan pengusaha nasional terkait tantangan dan peluang ekonomi. Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan.

“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/2/2026).

Prabowo kemudian mengajak deretan pengusaha berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Di sisi lain, pengusaha pun menyatakan komitmennya mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan lima pengusaha nasional mulai dari Prajogo Pangestu hingga Sugianto Kusumo atau Aguan di Hambalang, Bogor. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan sejumlah pembahasannya.

Di akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet, Teddy menjelaskan bahwa pada Selasa (10/2/2026) malam, Presiden Prabowo menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman Hambalang, Bogor.

Deretan pengusaha nasional yang hadir antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), hingga Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 WIB hingga sekitar 23.30 WIB.

"Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi," kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Rabu (11/2/2026).

Menurut Teddy, para taipan yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo pun mengajak para pengusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM.

Sehari sebelumnya, Prabowo pun menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang digelar pada Senin (9/2/2026) dihadiri deretan pengusaha Apindo mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, hingga Hendra Widjaja.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapan UMK dan UMP 2026 ditetapkan menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan.

Dilaporkan Bisnis sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap pemerintah berencana mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 pada 8 Desember 2025.

Demikian juga informasi yang disampaikan di laman resmi Pemprov Jateng.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menemui perwakilan pengusaha di wilayah setempat di kantornya, Kamis (20/11/2025).

Pertemuan itu untuk menyerap aspirasi, sebelum penetapan upah minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah 2026.

Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan, regulasi mengenai penentuan UMP dan UMK masih menunggu dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz menjelaskan, sampai sekarang regulasi terkait dengan penetapan upah minimum belum terbit.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan, masih dalam tahapan uji publik.

“Kami masih menunggu PP tersebut turun. Nanti sebagai landasan dasar untuk penetapan upah minimum,” katanya.

Di dalam rancangan RPP, lanjut Aziz, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025.

Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 15 Desember 2025.

“Isi RPP itu finalnya nanti seperti apa, itu yang kita tunggu sebagai landasan untuk membahas upah minimum 2026,” jelasnya.

Langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini, adalah menjalin komunikasi dengan serikat buruh atau pekerja, pengusaha, serta dewan pengupahan dan Satgas PHK Provinsi.