Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut Kadin Kepri periode 2026–2031 harus menjemput peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan digital yang potensial, sambil memperkuat industri perkapalan dan kreatif.

"Ekonomi hijau dan ekonomi digital punya pasar yang sangat besar, baik dalam maupun luar negeri, apalagi Kepri berada di wilayah perbatasan dengan berbagai negara tetangga," kata Anindya Bakrie saat mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepri periode 2026-2031 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa.

Anindya mendorong Kadin Kepri memperluas marketing atau pemasaran kawasan perdagangan bebas (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk menarik lebih banyak investasi di daerah tersebut.

Menurut dia, walau bagaimana pun pengoptimalan industrialisasi membutuhkan investasi, karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru

Anindya juga mengapresiasi angka pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 mendekati tujuh persen, berada di atas rata-rata nasional sebesar lima persen.

Demikian pula dengan realisasi investasi tahun 2025 yang mencapai sebesar Rp64,67 triliun, yang menandakan bahwa Kepri menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

"Menariknya lagi, perbandingan investasi di Kepri adalah 50 banding 50, antara dalam dan luar negeri," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anindya berpesan agar Kadin Kepri terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, termasuk pelaku usaha UMKM hingga besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Ia juga menekankan esensi Kadin ialah pemberdayaan ekonomi serta menjadi jembatan antara pengusaha besar dan kecil.

"Saya sangat optimistis Kadin Kepri mampu menjaga kestabilan serta keamanan investasi bagi investor," ujar Anindya Bakrie.

Pewarta: Ogen
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Program pembangunan rumah subsidi ternyata tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki hunian, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi banyak pihak di sekitarnya. Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, efek ekonomi dari proyek ini merembet hingga ke level akar rumput.

"Jadi bukan hanya toko bangunan, developer, kontraktor, tenaga kerja, tukang yang mengerjakan, supir yang bolak-balik dengan keneknya, tapi ibu-ibu yang ada warung di dekat perumahan juga ikut bekerja. Ada marketing-marketing juga. Jadi ekosistemnya memang luar biasa," kata Maruarar dalam Property Point CNBC Indonesia, dikutip Senin (7/11/2025).

Salah satu contoh nyata datang dari lapangan, banyak warga yang tinggal di perumahan subsidi kini turut menjadi bagian dari ekosistem tersebut, bahkan berperan aktif sebagai tenaga pemasaran.

"Warga perumahan subsidi yang bekerja jadi marketing, rata-rata ibu-ibu," ujar Direktur Utama Pesona Kahuripan Group, Angga Budi Kusuma.

Ia memaparkan, penghasilan yang diperoleh para ibu rumah tangga yang menjadi marketing ini tidak bisa dianggap kecil. Semakin banyak menjual rumah, maka pendapatannya bisa semakin besar.

"Satu orang per bulan itu rata-rata jual 2 rumah, setahun 24 rumah. Terjual 1 dapat Rp3,5 juta, jadi dari rumah sudah Rp7 juta, operasionalnya dapat Rp50 ribu per hari, jadi ada tambahan Rp1,5 juta, berarti Rp8,5 juta per bulan," jelas Angga.

Kisah serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan. Ia mengatakan, sistem pemasaran rumah subsidi ini mampu memberikan pendapatan signifikan bagi tenaga penjual.

"Marketing itu rata-rata dapat Rp5-20 juta per bulan, satu rumah dapat kurang lebih sekitar Rp2 jutaan," ungkap Ridwan.

Fenomena ini menunjukkan, pembangunan rumah subsidi tidak hanya berdampak pada ketersediaan hunian layak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar proyek perumahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan dari Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) di Kementerian Keuangan, siang ini, Selasa (4/11/2025). AGTI merupakan asosiasi produsen garmen dan tekstil yang baru saya didirikan pada 1 Oktober 2025.

Ketua Umum AGTI yang juga merupakan Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengungkapkan AGTI menemui Purbaya untuk memberikan road map yang merupakan analisa pendek berisi peluang, kesempatan dan ancaman bagi industri tekstil dan garmen.

Menurutnya, Purbaya telah mencatat detail-detail yang dipaparkan AGTI, termasuk mengenai peluang dari pasar tekstil dan garmen RI dengan adanya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dan ndonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

Rencananya, setelah pertemuan ini, AGTI akan kembali bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas peluang yang ada.

"Dua minggu lagi akan ada pertemuan detail mengenai detail-detail yang peluang ini kita mesti capture karena kami meyakini dengan adanya EU-Indonesia, dengan adanya Indonesia-Canada free trade agreement yang nantinya akan efektif di akhir tahun 2026 atau awal 2027 bisa menambah kesempatan, menambah lapangan kerja," papar Anne saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (4/11/2025).

Anne pun mewanti-wanti agar jangan sampai potensi dari perjanjian perdagangan initidak dinikmati oleh Indonesia. Selain itu, AGTI juga membahas mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2025.

Dia mengungkapkan, PP baru ini mengatur dengan lengkap perihal perizinan lingkungan hidup, termasuk analisis dampak lingkungan atau Amdal bagi pembangunan pabrik baru. Anne menilai aturan ini memiliki kendala yang harus diselesaikan. Dia berharap Menteri Keuangan bisa membantu menyuarakan masalah perizinan ini kepada kementerian lainnya.

Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas mengenai polemik thrifting dan impor pakaian bekas. AGTI setuju dengan pandangan dan tindakan Purbaya. Dia berharap penindakan bisa dilakukan lebih lanjut di level importir.

"Pak Purbaya dengan Dirjen Bea Cukai itu tepat dan harapan kami sebenarnya di level importer langsung kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabeanan dan perlu diproses lebih lanjut," paparnya.

"Itu jangan masuk ke pasar lokal karena menurut kami adalah ini kan sudah ada Permendagnya, bahwa ini dilarang jadi ketegasan di lapangan oleh bea juga itu kan diperlukan," lanjut Anne.

Anne menuturkan AGTI memberikan suatu solusi kepada Bea Cukai, agar baju bekas atau thrifting ini tidak langsung dimusnahkan dengan dibakar. Menurutnya, baju bekas dan catat masih bisa didaur ulang, terutama bahan polyester dan katun.

Menurutnya, industri tekstil dan garmen Indonesia memerlukan bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing secara global. Terkait dengan upaya Purbaya mendorong penjualan produk fesyen dalam negeri, AGTI siap mendukung hal ini.

Anne mengatakan asosiasi designer dan label fesyen lokal siap untuk memenuhi kebutuhan pedagang pakaian di lapangan.

"Konektivitas antara supply chain dari ujung ke ujung sampai ke retail itu bisa kita persiapkan secara patuh dan jelas kita bukan anti-import ya yang jelas," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka peluang ekonomi baru.

“Akses energi bersih ini bukan hanya soal terang. Ini membuka peluang ekonomi baru,” ujar Yuliot, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Yuliot melihat PLTMH ini sebagai pemicu usaha produktif, seperti tenun ikat yang bisa dijahit lebih lama, pengerjaan produksi rumahan yang tak lagi tergantung matahari, dan kelas malam bagi anak-anak yang ingin mengejar pelajaran tambahan.

“Wairara menjadi desa pertama di kawasan ini yang benar-benar merdeka dari kegelapan,” tutur dia.

PLTMH Wairara berkapasitas 128 kW memanfaatkan aliran Sungai Pakuhuay. Dari sana, arus kecil yang tak mencolok kini mengalirkan listrik ke 105 sambungan, meliputi rumah tangga, sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, kantor desa, hingga rumah ibadah.

Dari sisi ekonomi energi, Yuliot menyampaikan pergeseran ini terasa nyata. Sebelumnya, ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menghabiskan hingga sekitar 62 ribu liter bahan bakar minyak (BBM) per tahun untuk wilayah tersebut.

Kini, dengan energi air mikro, biaya produksi listrik dipangkas hingga sekitar 0,03 dolar AS per kWh. Selisih ini membuat kas desa dan kantong warga sedikit lebih lega.

"Dari sisi geografis justru kalau kita pakai diesel itu 1 liter sekitar 20 ribu sampai di tempat. Kalau ini (PLTMH), kita tidak memerlukan diesel, justru ada kesinambungan. Kalau menggunakan diesel jam nyala itu kan juga terbatas. Kalau ini kan bisa 24 jam nyala sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot juga menyampaikan PLTMH Wairara dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga merupakan bagian daripada penguatan perangkat desa.

“Dengan adanya pengelolaan oleh BUMDes, justru perawatan terhadap PLTMH ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025