Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan bakal terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Juru Bicara Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan penguatan alutsista ini dilakukan menjaga kedaulatan wilayah serta menjawab tantangan keamanan yang semakin dinamis.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan armada pertahanan udara, seperti penambahan pesawat tempur Rafale untuk TNI Angkatan Udara.

"Kehadiran alutsista modern seperti jet tempur Rafale, radar pendeteksi ancaman, dan sistem pertahanan terbaru menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dan terjaga," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan pesawat tempur Rafale merupakan alutsista multi-role yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawasan udara, pertahanan wilayah, hingga mendukung operasi strategis lainnya.

Adapun, penguatan ini juga dilandasi oleh luasnya wilayah udara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan sistem pertahanan yang modern dan terintegrasi untuk memastikan keamanan nasional tetap aman dan terjaga.

Ditambahkan Rico, penguatan kemampuan pertahanan udara dilakukan tidak hanya melalui pengadaan pesawat tempur modern, tetapi juga pengembangan radar pendeteksi ancaman dan sistem pertahanan pendukung lainnya.

"Ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas kawasan, dan memastikan pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan," tutur Rico.

Di lain sisi, kata Rico, memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan negara, kerja sama pengadaan alutsista modern turut membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.

"Pertahanan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah memperkuat industri pertahanan nasional, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan.

Kali ini bukan karena sepinya penerbangan komersial atau ambisi menjadikannya pusat aerocity nasional, melainkan karena munculnya peluang menjadikan Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 di kawasan Asia.

Gagasan yang mencuat setelah pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan pejabat pertahanan Amerika Serikat itu membuka ruang baru bagi Indonesia dalam peta industri aviasi global. Namun di saat bersamaan, rencana tersebut juga memantik diskusi panjang tentang arah politik luar negeri Indonesia, posisi strategis Kertajati dalam percaturan Indo-Pasifik, hingga risiko geopolitik yang mungkin ikut membayangi.

Bagi pemerintah, peluang itu dipandang sebagai bagian dari transformasi industri pertahanan nasional dan penguatan kapasitas aviasi dalam negeri. Akan tetapi bagi sejumlah pengamat, langkah tersebut perlu dikawal secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia sedang bergerak terlalu dekat ke orbit kepentingan pertahanan negara besar.

Di balik perdebatan itu, tersimpan pertanyaan lebih besar: mampukah Indonesia memanfaatkan momentum ini sebagai lompatan industri nasional tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang selama puluhan tahun menjadi fondasi diplomasi luar negeri republik?

Dari Ruang Bilateral ke Sorotan Publik

Pembicaraan mengenai Kertajati bermula dari penjelasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dalam forum tersebut, Sjafrie mengungkapkan serangkaian komunikasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kerja sama pertahanan.

Dia menceritakan pertemuan bilateral empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam forum Asean Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) tahun 2025. Menurut Sjafrie, pihak Amerika Serikat menyampaikan dukungan terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya karena Indonesia dinilai menganut strategi “defensive active” atau pertahanan aktif yang berorientasi menjaga wilayah dan rakyatnya sendiri.

Dalam penjelasannya, Sjafrie menyebut Amerika Serikat kemudian menawarkan berbagai bentuk kerja sama, mulai dari akses pendidikan dan pelatihan, latihan gabungan, kerja sama intelijen, hingga peluang pengembangan pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 di Indonesia.

“Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara Asean, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami,” ujar Sjafrie di hadapan anggota DPR.

Sekadar informasi, pesawat Hercules selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung angkutan militer di banyak negara. Selain digunakan untuk operasi logistik, Hercules juga sering dipakai dalam operasi bantuan kemanusiaan, pengangkutan pasukan, hingga evakuasi bencana.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam pengoperasian Hercules. Berdasarkan data TNI AU dan berbagai publikasi pertahanan internasional, Indonesia menjadi salah satu operator terbesar pesawat C-130 di Asia Tenggara. Armada tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer, distribusi logistik ke wilayah terpencil, hingga penanganan bencana alam.

Kebutuhan pemeliharaan pesawat jenis ini sangat besar. Menurut data Lockheed Martin sebagai produsen Hercules, lebih dari 2.600 unit C-130 telah dioperasikan di lebih dari 70 negara selama beberapa dekade terakhir. Biaya maintenance dan overhaul pesawat militer strategis seperti Hercules juga sangat tinggi dan membutuhkan fasilitas teknis khusus.

Oleh karena itu, apabila Indonesia benar-benar menjadi pusat MRO Hercules regional, maka posisi strategis Indonesia dalam rantai industri pertahanan global berpotensi meningkat signifikan.

Pemerintah: Masih Tahap Penjajakan

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pemerintah berusaha menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa belum ada implementasi operasional terkait rencana tersebut.

Menurut Rico, yang disampaikan Menteri Pertahanan dalam rapat dengan DPR pada prinsipnya adalah adanya peluang pengembangan kapasitas MRO pesawat Hercules/C-130 di Indonesia dengan mempertimbangkan Kertajati sebagai salah satu lokasi strategis.

“Yang disampaikan Bapak Menhan dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada prinsipnya adalah adanya peluang pengembangan kapasitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 di Indonesia dengan mempertimbangkan Kertajati sebagai salah satu lokasi strategis karena memiliki lahan luas, fasilitas penerbangan yang memadai, serta potensi pengembangan kawasan kedirgantaraan nasional ke depan,” kata Rico kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pembahasan saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan pematangan konsep lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, kata Rico, melihat adanya potensi manfaat besar apabila proyek tersebut terealisasi. Mulai dari penguatan kapasitas industri pertahanan nasional, peningkatan kemampuan maintenance dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, hingga peluang Indonesia menjadi hub pemeliharaan regional.

“Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem industri kedirgantaraan nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penjelasan tersebut penting karena sejak awal pemerintah tampak berhati-hati agar proyek ini tidak langsung dibaca sebagai langkah militerisasi Kertajati. Sebaliknya, pemerintah ingin menempatkannya dalam konteks penguatan industri nasional.

Apalagi selama ini Kertajati memang masih menghadapi tantangan utilisasi. Bandara yang dibangun dengan investasi besar itu sempat mengalami minim trafik penumpang setelah pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dan pusat pun terus mencari cara agar Kertajati memiliki fungsi ekonomi yang lebih kuat.

Dalam berbagai dokumen perencanaan, kawasan Kertajati memang diproyeksikan berkembang menjadi aerocity dan pusat industri aviasi. Dengan lahan luas dan konektivitas jalan tol yang relatif baik, kawasan tersebut dinilai memiliki modal untuk pengembangan industri kedirgantaraan.

Kertajati dan Ambisi Aerocity Nasional

Bandara Kertajati sejak awal dibangun bukan hanya sebagai bandara penumpang biasa. Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat pernah menempatkannya sebagai bagian dari megaproyek pengembangan kawasan ekonomi baru di bagian timur Jawa Barat.

Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang memungkinkan pesawat berbadan besar mendarat. Luas lahannya juga mencapai ribuan hektare, menjadikannya salah satu bandara dengan ruang pengembangan terbesar di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya meningkatkan peran Kertajati melalui pengalihan sebagian penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, pembangunan konektivitas Tol Cisumdawu, hingga pengembangan kawasan industri sekitar bandara.

Namun utilisasi bandara masih menjadi tantangan besar. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan trafik penumpang Kertajati belum sepenuhnya stabil pascapandemi. Sejumlah maskapai bahkan sempat menghentikan operasional karena minimnya penumpang.

Karena itu, wacana menjadikan Kertajati sebagai pusat MRO dipandang sebagian kalangan sebagai upaya mencari model bisnis baru yang lebih berkelanjutan.

Industri MRO sendiri memiliki nilai ekonomi besar. Berdasarkan laporan Oliver Wyman Global Fleet & MRO Market Forecast 2025-2035, pasar MRO global diperkirakan bernilai lebih dari US$100 miliar per tahun. Kawasan Asia Pasifik disebut menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat seiring meningkatnya armada pesawat sipil dan militer.

Indonesia selama ini masih banyak bergantung pada fasilitas maintenance luar negeri untuk sejumlah jenis pesawat tertentu. Dengan membangun kapasitas domestik, pemerintah berharap devisa tidak terus keluar sekaligus meningkatkan transfer teknologi.

Selain itu, pengembangan MRO juga dinilai dapat membuka lapangan kerja berkeahlian tinggi di bidang teknik penerbangan, avionik, manufaktur komponen, hingga sistem logistik.

Kekhawatiran Geopolitik Mulai Muncul

Meski pemerintah menekankan aspek industri dan bisnis, sejumlah pengamat menilai isu ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik global.

Direktur Global Insight Forum (GIF) sekaligus pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai pemerintah perlu membuka secara transparan dasar hukum, arah kerja sama, serta batasan penggunaan Kertajati.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata soal bengkel pesawat, melainkan persepsi strategis yang dapat muncul di tingkat internasional.

Rezasyah mengingatkan bahwa dalam konteks konflik global modern, fasilitas yang dianggap mendukung operasi militer suatu negara dapat dipandang sebagai target strategis

“Kalau terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, misalnya konflik antara Amerika Serikat dan China, basis-basis yang patut diduga mendukung suatu operasi militer itu bisa dihancurkan begitu,” ujarnya.

Menurutnya, ketegangan Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir memang semakin meningkat, mulai dari Laut China Selatan, Taiwan, hingga persaingan teknologi dan rantai pasok global.

Apalagi, Indonesia selama ini berusaha menjaga posisi seimbang. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan China sebagai mitra dagang terbesar. Di sisi lain, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat juga terus berkembang.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-China mencapai lebih dari US$130 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Amerika Serikat tetap menjadi mitra strategis penting, terutama dalam bidang pertahanan, pendidikan militer, dan investasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) pada tahun depan.

Menurut dia, anggaran penguatan pertahanan tersebut sudah masuk dalam perencanaan APBN dan nilainya cukup besar.

Namun, ia enggan mengungkap detail nominalnya karena berkaitan dengan strategi pertahanan negara.

“Ada, tahun depan juga kita anggarkan cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga,” ujar Purbaya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya mengatakan, penguatan anggaran pertahanan diperlukan untuk menjaga kesiapan Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Ia juga sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperkuat kemampuan pertahanan nasional sebagai langkah antisipasi.

“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah _uncertainty_ seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista baru kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi.

Alutsista tersebut meliputi enam pesawat tempur Dassault Rafale, satu pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, empat pesawat Dassault Falcon 8X, radar GCI GM403, hingga sistem persenjataan Missile Meteor dan Smart Weapon Hammer.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan penguatan alutsista menjadi bagian penting untuk memperkuat daya tangkal pertahanan Indonesia.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujar Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI Angkatan Udara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan terkait penerimaan sejumlah alutsista baru untuk memperkuat postur pertahanan udara Indonesia.

“Kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga,” ujar Prabowo.

Menurutnya, penambahan alutsista tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang modern dan berdaya tangkal tinggi.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” katanya.

Prabowo menilai kondisi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian sehingga Indonesia perlu memastikan kesiapan pertahanan demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” lanjutnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan secara bertahap guna mengamankan seluruh wilayah nasional, baik udara, laut, maupun daratan.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tutur Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah diketahui menerima sejumlah alutsista strategis, termasuk enam pesawat tempur Dassault Rafale, pesawat angkut Dassault Falcon 8X, serta pesawat tanker dan angkut strategis Airbus A400M MRTT.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat sistem pertahanan udara melalui penambahan radar untuk mendukung pengawasan dan pengendalian wilayah udara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan untuk memperkuat sektor pertahanan nasional dalam beberapa tahun ke depan, meski kondisi global masih dibayangi ketidakpastian ekonomi.

Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyerahan alutsista strategis di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat Dassault Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, serta sistem radar GM403 Ground Control Intercept Radar untuk memperkuat pertahanan nasional.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana penambahan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung agenda tersebut.

“Ada, tahun depan juga kita anggarkan juga cukup-cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya,” ujar Purbaya.

Dia menambahkan penguatan anggaran pertahanan tidak hanya dilakukan pada 2027, tetapi juga telah dirancang untuk tahun-tahun berikutnya.

“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita,” katanya.

Purbaya juga menepis kekhawatiran bahwa peningkatan belanja pertahanan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah tekanan fiskal dan perlambatan ekonomi global.

Menurut dia, seluruh kebutuhan belanja negara telah dihitung secara matang agar tetap menjaga disiplin fiskal pemerintah.

“Itu kan sudah dihitung dengan ini pun, dengan ini sudah kita hitung anggarannya di bawah 3 persen, defisitnya di bawah 3 persen untuk PDB. Jadi enggak usah khawatir,” ujar dia.

Dia memastikan pemerintah tetap mampu membiayai berbagai program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, hingga pembangunan nasional lainnya tanpa saling mengganggu alokasi anggaran.

“Jadi semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam BBM,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa akses lintas udara militer asing di ruang udara Indonesia tidak boleh dilakukan, mengacu hukum internasional.

Hal itu disampaikan oleh Dudung sebelum memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (21/4/2026). Menurut Dudung, sudah menjadi hukum internasional, bahwa pesawat militer asing tidak boleh melintasi wilayah Indonesia.

"Ya itu sudah hukum internasional ya, [pesawat militer dari pihak luar] tidak boleh lah," katanya saat ditanya terkait dengan keabsahan akses lintas udara militer asing di ruang udara Indonesia.

Dudung juga menjelaskan alasan kedatangan dirinya ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo telah meminta saran dan masukan terkait dengan pertahanan nasional.

"Saya kan Penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," kata Dudung.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo akan dibahas sejumlah isu, baik yang berkaitan dengan agenda nasional maupun internasional.

Selain itu, pertemuan tersebut juga akan menyinggung kemitraan kerja sama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Itu kan [Major Defense Cooperation Partnership] sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengakui adanya permintaan AS terkait dengan akses lintas udara militer di ruang udara Indonesia. Namun, permintaaan itu disebut masih sebatas rancangan awal dan masih baru dibahas secara internal antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan.

Pihak Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan NKRI secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Sehubungan dengan permintaan akses ruang udara atau blanket overflight clearance dari AS, Kemhan menyebut setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," demikian terang Kemhan.

RIAU - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% khususnya di Kepulauan Riau, dapat tercapai secara optimal.

Seperti diketahui, lembaga negara yang ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Harian Sjafrie Sjamsoeddin. Rombongan DPN yang diketuai Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto didampingi Deputi Geoekonomi Yayat Ruhyat beserta Tenaga Ahli Utama, Tenaga Ahli Madya dan Tenaga Ahli Muda.

Tenaga Ahli Madya DPN, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ashari Alamsyah mengatakan, dalam kunjungan kerja itu, DPN melakukan berbagai pertemuan. Di antaranya pertemuan dengan BP Batam.

Sebelumnya, DPN juga melakukan tinjauan ke beberapa spot di antaranya, PT Taman Resor Internet, Nongsa Park & Kantor Landing Point Indosat Batam. Keduanya terkait Kabel FO.

Kemudian PLTGU Tanjung Ucang, PLN Unit Distribusi III Tanjung Pinang, Kawasan Industri Bintan Inti, Tanjung Uban, KEK Galang Batang Bintan, dan KEK Tanjung Sauh, Batam.

"Semua spot tersebut sangat berdampak pada peningkatan perekonomian negara," katanya, Rabu (28/1/2025).

Ashari menyebut yang dibahas dalam pertemuan BP Batam adalah pengenalan tugas dan wewenang DPN sebagai lembaga non struktural yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo. Di mana DPN memiliki tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

Lihat video: Presiden Prabowo Pimpin Sidang Dewan Pertahanan Nasional



"Kunker diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi khususnya oleh pemda-pemda dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor perekonomian," sambungnya.

BP Batam optimistis akan mencapai pertumbuhan perekonomian yang cukup baik. BP Batam juga menegaskan akan mendukung segala upaya untuk membantu para pelaku usaha yang membantu peningkatan pendapatan negara.

Selain itu, kata Ashari pembangunan KEK Tanjung Sauh sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Kota Batam sebagai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBP).

Hal ini untuk mendukung segala upaya peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi nasional 8% secara umum dan khusus di Batam.

"Fungsi kita mengumpulkan data untuk diidentifikasi apa permasalahannya. Jadi kita serahkan kepada BP Batam. Jika ada masalah, maka kita komunikasi dan orkestrasi untuk cari jalan keluarnya bersama di tingkat pusat," katanya.

Sementara itu, pengusaha Batam, Johannes Kennedy mengatakan, kunjungan DPN ini memberikan kepercayaan besar bagi investor bahwa KEK Tanjung Sauh, sebagai bagian dari proyek ekonomi, merupakan aset strategis negara yang dikawal langsung dari sisi kebijakan, keamanan, dan kepastian investasi.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan menjadi kunci untuk memenangkan persaingan investasi di jalur Selat Malaka,” ujarnya.

Dia menambahkan, keunggulan strategis KEK Tanjung Sauh tidak hanya terletak pada lokasi, tetapi juga pada kesiapan kawasan dan kepastian regulasi.

“Kunjungan DPN ini memberikan kepercayaan besar bagi investor bahwa KEK Tanjung Sauh merupakan aset strategis negara yang dikawal langsung dari sisi kebijakan, keamanan, dan kepastian investasi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan menjadi kunci untuk memenangkan persaingan investasi di jalur Selat Malaka,” ujarnya.

Dia menambahkan, keunggulan strategis KEK Tanjung Sauh tidak hanya terletak pada lokasi, tetapi juga pada kesiapan kawasan dan kepastian regulasi.

“Kami mengembangkan KEK Tanjung Sauh dengan orientasi jangka panjang, mengintegrasikan pelabuhan internasional, industri energi, dan manufaktur modern. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kawasan ini akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah profil lengkap anak Cak Nun, Sabrang atau Noe Letto, yang resmi diangkat sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kemhan RI.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan melantik 12 orang tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional, yang salah satunya merupakan anak dari Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, yakni Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang dikenal sebagai Noe, vokalis band Letto.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa Noe Letto beserta tenaga ahli lainnya akan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.

"Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku," kata Rico kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Selain Noe Letto, para tenaga ahli yang dilantik itu juga salah satunya Frank Alexander Hutapea, anak sulung dari pengacara Hotman Paris Hutapea.

Intinya, kata dia, para tenaga ahli yang memiliki keahliannya masing-masing itu akan berkontribusi pemikiran strategis lintas disiplin, mulai dari perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional

Profil Sabrang/Noe Letto Anak Cak Nun

Nama Lengkap: Sabrang Mowo Damar Panuluh

Tanggal Lahir: 10 Juni 1979

Menurut Wikipedia, Noe lahir sebagai anak pertama dari budayawan, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun dari istri pertamanya, Neneng Suryaningsih.

Namun saat dirinya menginjak umur 6 tahun, orangtuanya memutuskan untuk bercerai. Noe menghabiskan masa SD di SD 1 Yosomulyo, Lampung kemudian melanjutkan ke SMP Xaverius Metro, Lampung

Pendidikan Noe Letto

• SD 1 Yosomulyo
• SMP Xaverius, Lampung
• SMAN 7 Yogyakarta
• Kuliah di University of Alberta, Kanada

Karier Noe Letto

Mendirikan band Letto pada tahun 2004

Album Letto:

• Truth, Cry, and Lie (2005)
• Don't Make Me Sad (2007)
• Lethologica (2009)
• Cinta Bersabarlah (2011)
• Single Fatwa Hati (2020)

JAKARTA - Pelantikan musisi Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab disapa Noe Letto menjadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mendapat respons dari Agus Riyono alias Patub, drummer band Letto. Rekan ngeband Noe Letto itu mengajak mereka yang tak puas bisa meroasting di Maiyahan.

Ajakan itu disampaikan pria bernama Patub melalui unggahan di akun X, @PatubMbel.

"Utk pertanyaan² apakah Gus e benr² masuk tim ahli Menhan. Sudah saya jawab singkat di sini. Inpo: Gus e bisa ditrmui terbuka di forum² Maiyah sperti @kenduricinta, @mocopatsyafaat Bangbangwetan, dll sehingga bisa kalian konfrontasi langsung terkait itu. Sikat dan roasting saja Gus e sepuasmu. Terbuka dan bebas," cuitnya.

Unggahan Patub tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah netizen.

"Mantappp...tanggapan Mbah Nun gimana?," tanya @e_nurxxx.

"Untuk Noe, selamat berkiprah di jajaran birokrat Indonesia, semoga bisa mengubah dari dalam," timpal @edwinxxx.

"Duit pajekku saiki dinggo nggaji gus Sabrang berati saiki," imbuh @farouxxx.

Sebelumnya Noe Letto dan 11 pakar dari berbagai disiplin ilmu dilantik sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Sebanyak 12 Tenaga Ahli DPN itu dilantik lansung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Selain Noe Letto, di antaranya ada advokat Frank Alexander Hutapea yang merupakan putra dari Hotman Paris Hutapea. Dilihat dari akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan @kemhanri, pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Penunjukan para ahli ini tertuang dalam Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, pun mengonfirmasi bahwa Noe Letto menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan DPN.

"Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 Tenaga Ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Setelah dilantik, yang bersangkutan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional," ujar Brigjen Rico kepada awak media, Minggu (18/1/2026).

Diketahui Sabrang atau Noe Letto merupakan putra budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun). Meski lebih dikenal publik sebagai vokalis band Letto, Noe dipilih karena kompetensi pemikiran strategis lintas disiplin yang dimilikinya. Brigjen Rico menjelaskan bahwa kontribusi Noe akan difokuskan pada perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis.

"Intinya bidang keahlian yang bersangkutan difokuskan pada kontribusi pemikiran strategis lintas disiplin, termasuk perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional," tambahnya.

Mengenai mekanisme kerja, para tenaga ahli ini tidak memberikan masukan secara personal langsung kepada Menhan, melainkan melalui forum dan tata kerja organisasi DPN yang berlaku. Hasil kajian mereka akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan sebelum diambil keputusan strategis.

Selain Noe Letto, Brigjen Rico juga membenarkan bergabungnya Frank Alexander Hutapea dalam jajaran tenaga ahli tersebut. Frank merupakan putra sulung dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Menanggapi latar belakang para tenaga ahli yang berasal dari berbagai kalangan, pihak Kemhan menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara profesional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas individu.

"Terkait komposisi Tenaga Ahli lainnya, seluruh nama yang dilantik, termasuk Frank Alexander Hutapea, ditetapkan melalui mekanisme yang sama, dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kapasitas profesional masing-masing," tegas Brigjen Rico.

"Pemerintah memastikan bahwa pengisian Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia, dan tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya," pungkasnya.

Ke-12 tenaga ahli tersebut nantinya akan mengisi posisi strategis sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, serta Geostrategi di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional.

Daftar Lengkap 12 Tenaga Ahli DPN yang Dilantik:

1. Surachman Surjaatmadja

2. Ian Montratama

3. Abdul Kholiq

4. Agato P Simamora

5. Achmad Rully

6. Filda Citra Yusgiantoro

7. Jupriyanto

8. Frank Alexander Hutapea

9. Sabrang Mowo Damar Panuluh

10. Santiahu Dyatmiko

11. Maundri Prihanggo

12. Muhammad Zulkarnain Maddatuang

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin resmi melantik sebanyak 12 pakar dari berbagai disiplin ilmu sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Di antara deretan nama tersebut, ada sosok musisi Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab disapa Noe Letto, serta advokat Frank Alexander Hutapea yang merupakan putra dari Hotman Paris Hutapea.

Dilihat dari akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan @kemhanri, pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Penunjukan para ahli ini tertuang dalam Keputusan Ketua Harian DPN Nomor: KEP/3/KH/X/2025.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, pun mengonfirmasi bahwa Noe Letto menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan DPN.

"Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 Tenaga Ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Setelah dilantik, yang bersangkutan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional," ujar Brigjen Rico kepada awak media, Minggu (18/1/2026).

Diketahui Sabrang atau Noe Letto merupakan putra budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun). Meski lebih dikenal publik sebagai vokalis band Letto, Noe dipilih karena kompetensi pemikiran strategis lintas disiplin yang dimilikinya. Brigjen Rico menjelaskan bahwa kontribusi Noe akan difokuskan pada perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis.

"Intinya bidang keahlian yang bersangkutan difokuskan pada kontribusi pemikiran strategis lintas disiplin, termasuk perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional," tambahnya.

Mengenai mekanisme kerja, para tenaga ahli ini tidak memberikan masukan secara personal langsung kepada Menhan, melainkan melalui forum dan tata kerja organisasi DPN yang berlaku. Hasil kajian mereka akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan sebelum diambil keputusan strategis.

Selain Noe Letto, Brigjen Rico juga membenarkan bergabungnya Frank Alexander Hutapea dalam jajaran tenaga ahli tersebut. Frank merupakan putra sulung dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Menanggapi latar belakang para tenaga ahli yang berasal dari berbagai kalangan, pihak Kemhan menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara profesional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas individu.

"Terkait komposisi Tenaga Ahli lainnya, seluruh nama yang dilantik, termasuk Frank Alexander Hutapea, ditetapkan melalui mekanisme yang sama, dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kapasitas profesional masing-masing," tegas Brigjen Rico.

"Pemerintah memastikan bahwa pengisian Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia, dan tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya," pungkasnya.

Ke-12 tenaga ahli tersebut nantinya akan mengisi posisi strategis sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, serta Geostrategi di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional.

Berikut daftar lengkap Tenaga Ahli DPN yang dilantik:

1. Surachman Surjaatmadja

2. Ian Montratama

3. Abdul Kholiq

4. Agato P Simamora

5. Achmad Rully

6. Filda Citra Yusgiantoro

7. Jupriyanto

8. Frank Alexander Hutapea

9. Sabrang Mowo Damar Panuluh

10. Santiahu Dyatmiko

11. Maundri Prihanggo

12. Muhammad Zulkarnain Maddatuang

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan melantik 12 orang tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Salah satunya merupakan anak dari Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, yakni Noe, vokalis band Letto.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa Noe Letto alias Sabrang Mowo Damar Panuluh beserta tenaga ahli lainnya akan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional.

"Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku," kata Rico dilansir dari Antara, Minggu (18/1/2026).

Selain Noe Letto, para tenaga ahli yang dilantik itu juga salah satunya Frank Alexander Hutapea, anak sulung dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Rico menuturkan tenaga ahli yang memiliki keahliannya masing-masing itu akan berkontribusi memberikan pemikiran strategis lintas disiplin, mulai dari perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian Dewan Pertahanan Nasional

Nantinya, kontribusi pemikiran itu akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan termasuk Menteri Pertahanan, sehingga keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara.

Rico mengatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa pengisian Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia.

"Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya," katanya.

Bandung (ANTARA) - PT Len Industri (Persero) menegaskan terus konsisten dalam mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi elektronika pertahanan antarmatra, guna memperkuat pertahanan nasional seiring meningkatnya kompleksitas tantangan pertahanan dan keamanan nasional.

Senior General Manager Corporate Secretary PT Len Industri, Dewanda Dwi Putera, mengatakan korporasi memposisikan teknologi sebagai enabler strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan, mobilitas, dan efektivitas operasi, baik pada level taktis maupun operasional, dengan pendekatan yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kemandirian nasional.

"Dalam konteks tersebut, Len secara aktif berfokus dalam inovasi dan pengembangan kapabilitas untuk mendukung interoperabilitas alutsista yang menghubungkan berbagai platform darat, laut, dan udara dalam satu sistem operasi terpadu," kata Dewanda dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Dengan penguasaan teknologi C4ISR yang diinterpretasikan mereka sebagai sistem komando dan kendali, komunikasi militer terenkripsi, combat management system, serta tactical data link, lanjut dia, pihaknya memastikan alutsista dari berbagai solusi sistem dan lintas matra dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara real-time, aman, dan andal.

Selain itu, Len juga terus mengembangkan teknologi pendukung operasi militer, termasuk motor listrik taktis (SPRINT) untuk mobilitas senyap dan efisien di medan operasi; serta pengembangan pesawat nirawak (UAV) untuk misi pengintaian, pengawasan, dan pendukung keputusan taktis, yang seluruhnya dirancang terintegrasi dalam ekosistem pertahanan nasional guna memperkuat efektivitas operasi dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Len mungkin tidak selalu tampak di permukaan sebuah produk, tetapi perannya sangat menentukan. Kami bekerja di balik layar sebagai ‘otak’ yang membuat sistem saling terhubung dan bekerja dengan baik," ujar Dewanda.

Senada, Senior Vice President Business Development & Global Partnership PT Len Industri, Sena Maulana, mengungkapkan korporasi menegaskan terus berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Program ASTA CITA, khususnya pada penguatan kemandirian industri strategis, percepatan transformasi teknologi, serta peningkatan ketahanan dan pertahanan nasional.

Dia melanjutkan, inovasi transportasi modern yang dikembangkan Len tidak hanya menjawab kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kapabilitas teknologi jangka panjang yang berdaya saing dan berkelanjutan.

"Peningkatan kekuatan komponen utama pertahanan merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, berdaulat, dan berkelanjutan. Menjawab arah kebijakan tersebut, PT Len Industri menetapkan ASTA CITA Len sebagai pedoman strategis perusahaan," kata Sena.

Program ASTA CITA Len, kata dia, secara substansial selaras dan mendukung ASTA CITA Presiden, dengan fokus pada penguatan kemandirian teknologi pertahanan, peningkatan kapabilitas industri nasional, serta pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi.

"ASTA CITA Len kami arahkan untuk memperkuat kemandirian teknologi pertahanan, meningkatkan kapabilitas industri nasional, serta membangun SDM unggul di bidang sains dan teknologi sebagai fondasi ketahanan bangsa di masa depan," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025