Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal keluhan pedagang kaki lima terkait dugaan penurunan omzet warung kelontong hingga penutupan pasar tradisional akibat ekspansi ritel modern Indomaret—Alfamart Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah sebelumnya telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan.

Budi menjelaskan kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebenarnya telah berjalan melalui skema kemitraan yang diterapkan sejak 2015.

“Kan dulu ketika Alfamart Indomaret ada tahun 2015-an, kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart Indomaret itu memasok toko kelontong. Kan sudah jalan dari tahun 2015. Nah itu pembinaan terus dilakukan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menambahkan, pola kemitraan tersebut kini tidak hanya sebatas kerja sama pasokan barang dari distributor ritel modern kepada toko kelontong. Menurutnya, ritel modern juga memberikan pembinaan yang lebih luas, mulai dari manajemen usaha hingga penataan tampilan produk di toko.

“Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi bahkan manajemennya terus tampilan produknya itu selalu dibantu oleh retail modern. Jadi sebenarnya pola kerjasama dengan UMKM itu berjalan terus,” ujarnya.

Dia menilai keluhan terkait penurunan omzet warung kelontong belum tentu disebabkan langsung oleh keberadaan ritel modern. Menurutnya, selama ini program kemitraan tersebut berjalan tanpa kendala berarti.

“Saya pikir ini ya, karena selama ini sebenarnya nggak ada masalah, berjalan aja dengan baik. Program pola kemitraan itu,” terangnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut ekspansi agresif ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan berdampak pada menurunnya omzet hingga memicu kebangkrutan sejumlah warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyampaikan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, jumlah warung kelontong di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan.

Ali menjelaskan, saat aturan tersebut mulai diberlakukan, jumlah warung kelontong di Tanah Air tercatat mencapai sekitar 6,1 juta unit. Namun, pada 2015 jumlahnya menyusut menjadi sekitar 5,1 juta unit. Dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan berhenti beroperasi.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap warung kelontong semakin besar setelah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga memungkinkan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern yang memiliki izin resmi disebut telah mencapai sekitar 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Untuk itu, APKLI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 serta Paket Kebijakan September 2015. Meski demikian, Ali menegaskan pihaknya tidak memusuhi keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan ekonomi masyarakat tetap berputar di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan jumlah warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Namun demikian, Ferry mengakui kehadiran ritel modern juga memberikan kontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal tudingan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menyebabkan toko kelontong dan pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan pihaknya tidak ingin berpolemik terkait klaim tersebut dan memilih fokus pada kepatuhan aturan usaha ritel.

“Enggak, saya enggak ingin masuk ke sana ya [ritel modern yang diduga membuat toko kelontong dan pasar tradisional menyusut]. Karena saya kan fokus dengan bisnis saya, nih. Jadi anggota saya sudah kita ingatkan semuanya untuk setiap membuka gerai harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap pembukaan gerai ritel selalu melalui proses perizinan resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena kenapa? Bahwa anggota saya selalu mengurus izin. Kalau enggak izin kan kita, masa kita perusahaan yang merek ada, kita mau buka [gerai ritel] enggak ada izin kan masalah nantinya,” terangnya.

Untuk itu, Solihin menyatakan bahwa prinsip Aprindo adalah setiap pembukaan gerai harus mengikuti regulasi daerah setempat.

“Saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, selama ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku di satu daerah kalau kita mau membuka toko. Jadi kalau daerah itu punya aturan, ya kita ikutin, gitu aja prinsipnya,” jelasnya.

Adapun, Solihin menyebut jumlah peritel yang tergabung dalam Aprindo saat ini mencapai lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan total anggota Aprindo dan belum termasuk peritel di luar asosiasi, yang menurutnya kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan berdampak langsung terhadap kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat aturan tersebut mulai berlaku, jumlah warung kelontong tercatat mencapai 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan tutup.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menekan setelah terbit Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern berizin resmi disebut telah mencapai 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, APKLI meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan September 2015. Namun, Ali menegaskan pihaknya bukan menentang keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan aspek kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) mempertimbangkan moratorium izin baru ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Wacana tersebut mencuat seiring dugaan pelanggaran aturan jarak minimum lokasi ritel modern dengan pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan kebijakan moratorium merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan ranah Kemenkop.

“Itu moratorium itu haknya pemerintah daerah. Bukan Kementerian Koperasi. Tapi kami mendengar banyak kepala daerah yang saya temui yang mereka akan melakukan moratorium,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, sejumlah kepala daerah menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Perpres 112/2007. Dalam beleid tersebut, Ferry menyampaikan bahwa jarak antara ritel modern dan pasar tradisional tidak boleh kurang dari 500 meter.Untuk itu, Ferry mengimbau agar ketentuan tersebut dievaluasi secara serius di daerah agar arena persaingan usaha harus dibuat adil.

“Kalau ternyata keberadaannya [ritel modern] ternyata ada yang kurang dari 500 meter atau bahkan berdempetan dengan pasar tradisional, apa sikap kita? Apakah membiarkan aturan itu dilanggar atau memang ada kekuatan quote unquote yang memang berada di atas aturan itu? Di sini lah sebenarnya arena itu harus dibuat secara fair,” tuturnya.

Dia menegaskan, jika moratorium diterapkan, kebijakan tersebut umumnya menyasar pembatasan izin baru, sementara gerai yang sudah beroperasi tetap berjalan.

“Justru mereka lihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap izin sehingga mereka mempertimbangkan akan melaksanakan moratorium untuk membatasi keluarnya izin baru. Tapi terhadap yang ada silakan nggak apa-apa,” tuturnya.

Ke depan, Ferry menyampaikan pemerintah juga akan mengkaji lebih lanjut masukan terkait evaluasi Perpres 112/2007 dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sementara itu, berdasarkan data Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), terdapat indikasi penurunan jumlah warung kelontong yang diduga berkorelasi dengan ekspansi ritel modern.

Ferry menilai kondisi tersebut memunculkan hipotesis sementara bahwa kehadiran ritel modern membawa konsekuensi terhadap penurunan omzet hingga tutupnya sejumlah warung kelontong.

Meski demikian, Ferry mengakui keberadaan ritel modern juga memberikan kontribusi positif, antara lain dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan layanan dan kenyamanan konsumen.

“Di luar itu, tentu kami juga berterima kasih dengan adanya ritel modern, satu, menyerap lapangan pekerjaan. Satu, memberikan kecepatan dalam pelayanan dan kenyamanan. Bisa jadi itu, tapi ada aspek-aspek lain juga yang harus kita lihat juga,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyuarakan kekhawatiran atas masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan.

Pedagang menilai kehadiran ritel modern berdampak langsung terhadap penurunan omzet hingga kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyebut sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong terus menyusut signifikan.

Saat beleid itu terbit, jumlah warung kelontong tercatat sebanyak 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun pada 2015 jumlahnya berkurang menjadi 5,1 juta unit. Bahkan, sebanyak 3.500 pasar tradisional disebut gulung tikar dalam periode tersebut.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, situasi tersebut semakin berat usai terbit Paket Kebijakan September 2015 yang mempermudah dan memperlonggar izin ritel modern hingga bisa masuk ke seluruh wilayah, termasuk desa. Adapun hingga saat ini, terdapat 42.000 ritel modern yang mengantongi izin resmi di Indonesia.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

APKLI meminta pemerintah meninjau kembali Perpres 112/2007 serta Paket Kebijakan September 2015. Ali menegaskan pihaknya tidak memusuhi ritel modern, tetapi ingin ekonomi desa tetap berputar di wilayahnya sendiri.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut data penurunan jumlah warung kelontong tersebut memunculkan hipotesis adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan layanan konsumen. Namun, menurutnya, aspek dampak terhadap pelaku usaha kecil dan kepatuhan terhadap aturan tetap perlu dievaluasi.